Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul). Fahri dan Gus Ipul membahas mengenai implementasi data tunggal untuk program perumahan.

"Kami dikasih lihat beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal, yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial, kalau perumahan adalah perumahan sosial umumnya," kata Fahri Hamzah kepada wartawan usai kunjungannya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri Hamzah menyampaikan pihaknya baru saja melantik sejumlah pejabat untuk memperkuat struktur Kementerian PKP. Dia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang akan menjadi prioritas PKP, salah satunya adalah menyiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperluas program pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

"Yang kedua adalah tadi Pak Menteri (sosial) mengusulkan kita menyatukan data, dan Insyaallah data tunggal akan datang, mungkin sekitar bulan Maret kita akan bisa mulai pakai secara masif dan yang terakhir tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," jelas dia.

Fahri menuturkan, pihaknya akan membuat tim khusus untuk meningkatkan sinergi antara dua kementerian tersebut. Dia menambahkan, Kementerian Sosial memiliki peran besar dalam berbagai program yang menyasar rumah tangga.

"Khususnya terkait perumahan karena selama ini Kementerian Sosial juga ngurus perumahan cukup banyak ya. Kementerian sosial ini ngurusin sanitasi juga, ada program PKH dan sebagainya itu semua adalah yang berorientasi untuk mengelola atau menata keluarga dan rumah tangga bangsa Indonesia," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dua pokok diskusi dengan Kementerian PKP ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul mengatakan semua kementerian harus berkolaborasi dalam bekerja untuk rakyat.

"Sesuai arahan presiden kita harus bekerja dengan menggunakan data yang sama, yang kedua intervensinya di lapangan harus juga bisa sinergi saling memperkuat, dan juga memiliki daya jangkau yang lebih luas. Sebagaimana yang diketahui data itu akan terus dilakukan pemutakhiran dengan jalur formal dan dengan jalur partisipasi," ujar Gus Ipul.

Dia menambahkan selama ini terdapat kendala akibat perbedaan data antara kementerian dan pemerintah daerah. Akibatnya, banyak program yang dijalankan tidak tepat sasaran.

"Di antaranya yang selama ini kurang adalah mengintegrasikan program dari kementerian dengan pemerintah daerah. Ini yang akan kami perkuat ke depan agar sekali lagi program kita efektif, tepat sasaran dan menjangkau lebih luas lagi masyarakat yang mungkin masih memerlukan fasilitasi dan dukungan dari kita," katanya.

Terkait data tersebut, Gus Ipul menyampaikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperbaiki data yang telah ada. Proses perbaikan ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian ditandatangani oleh bupati atau wali kota sebelum diajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Sementara masyarakat bisa memperbaiki, melihat usul sanggah dari pada data-data yang mungkin terjadi ketidaksesuaian di lapangan. Saya gembira sekali karena Pak Fahri datang dengan membawa konsep, dengan membawa semacam usulan untuk kita tindak lanjuti di tingkat lapangan," ucap Gus Ipul.

(knv/knv)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melantik sejumlah pejabat Kementerian PKP. Pelantikan tersebut dilakukan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Acara dimulai sekitar pukul 13.50 WIB. Para pejabat yang akan dilantik mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan kemeja putih dan dasi merah. Pelantikan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menteri PKP Maruarar Sirait memandu sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya di lokasi.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, para pejabat menandatangani dokumen kerja secara serentak.

Berikut ini jajaran Pejabat Tinggi Kementerian PKP.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choiroel, S.Sos, M.Si
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir. Fitrah Nur, M.Si.
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum
6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.
7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si
8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Dalam acara ini, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu, Ketua Umum REI Joko Suranto, hingga Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

(abr/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyediakan 5.000 unit rumah untuk daerah rawan bencana yang tersebar di beberapa pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakn ada 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan. Pihaknya juga berkoordinasi juga dengan BNPB jika ada keperluan bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana.

"Kami juga sudah menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dan mencantumkan dalam APBN," kata dia dikutip dari Antara, Senin, 20 Januari 2025.

Fahri menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat. Ia menyebutkan, pihaknya saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu (real time).

"Tadi kita sudah mendiskusikan, jika nanti datanya semakin online dan up to date, apabila ada usul hak sanggah yang menyebabkan data keadaan perumahan rakyat itu semakin real time, maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan real time juga ke arah sana, saat ini kita sekarang bergerak," ujar dia.

Merujuk data terbaru dari BNPB, diketahui sepanjang 2024 Indonesia mengalami lebih dari 5.000 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian tersebut permintaan rehabilitasi dan rekonstruksi menyasar terhadap 17 jenis infrastruktur yang rusak berat hingga tidak bisa digunakan lagi.

BNPB melaporkan angka kerusakan infrastruktur tertinggi dalam satu tahun terakhir menyasar 95 jembatan dan 26 tanggul atau talud aliran sungai-pantai. Jumlah kerusakan ini meningkat drastis dibandingkan periode 2019 – 2020, dimana BNPB menerima usulan perbaikan 33 jembatan rusak dan delapan tanggul rusak pada tahun 2019.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) segera mengecek kondisi infrastruktur fisik di masing-masing wilayah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

"Kami mengundang pemda-pemda juga kabupaten/kota agar segera mengecek infrastruktur fisik. Jangan sampai ada got, drainase yang tersumbat dan lain-lain," ujar Pratikno.

Pratikno juga menekankan agar early warning system atau sistem peringatan dini di masing-masing wilayah dicek secara menyeluruh.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.

Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.

Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.

Bantuan Qatar dan kontraktor China

Dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," ungkap Bonny, dalam acara 'Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)' di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah," tutur dia.

Janji diberikan gratis

Dalam program Business Talk di Kompas TV, Bonny menegaskan bahwa rumah-rumah dalam program 3 juta tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis.

Masyarakat yang berhak disebut tidak perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkan rumah itu.

Sebab, negara lah yang membayar cicilan setiap bulan.

"Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar," kata Bonny.

Kritik PDI-P

Namun, rencana program ini tidak lepas dari kritik.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, mempertanyakan realisasi program tersebut.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" tanya Adian, dalam talkshow Business Talk di Kompas TV, Kamis (16/1/2025) malam.

Adian juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk menggunakan lahan sitaan dari koruptor sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi," ungkap dia.

Ia meragukan kesiapan pemerintah untuk membangun tiga juta rumah dan meminta Wakil Menteri PKP menjelaskan rencana tersebut secara detail.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana?" tegas Adian.

Sementara itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa program 3 juta rumah adalah janji Presiden yang harus dipenuhi.

Saat ini, pihaknya tengah mencari jalan untuk mewujudkan janji tersebut.