Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang. Dia mendapati warga yang mengurus PBG kelar hanya dalam 59 menit.

"Dengan di bawah Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, ukurannya jelas gitu, yang lama dibuat cepat gitu. Ini kan super ya, bayangin aturannya 45 hari. Realitanya kadang-kadang udah 2 bulan, 3 bulan. Ini bisa 59 menit. Apa nggak bahagia rakyat itu?" kata Maruarar Sirait, kepada wartawan di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Ara, tugas pemerintah di manapun adalah melayani rakyat. Efektivitas diperlukan agar mempermudah dan menguntungkan rakyat.

"Saya pikir ini suatu sejarah baru ya, bagi pelayanan publik, bagi Indonesia gitu. Dan ini sangat menguntungkan rakyat. Karena tadi mungkin ibu spare waktunya berapa jam, dia nggak mengira 59 menit udah selesai. Dan kita juga masih adil kalau memang bukan masyarakat berpenghasilan rendah, ya harus tetap bayar," jelas dia.

Ara menerangkan, warga yang dia temui tadi tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun mereka mendapat keuntungan sebab waktu mengurus PBG tidak lama.

"Jadi itu harus berkeadilan. Kebijakan negara itu hadir tuh ya begitu, bukan sama rata gitu ya. Penghasilan tinggi, sedang sama rendah disamakan bukan begitu," ucap dia.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, yang menerapkan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 10 jam.

"Bahkan saat tadi saya tanyakan langsung kepada warga yang mengurusnya, ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia," kata Menteri Maruar Sirait saat meninjau PBG di Puspemkot Tangerang, Selasa.

Ia pun merasa bangga dengan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait kecepatan layanan perizinan PBG, bahkan sudah menggratiskan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

Pihaknya sebelumnya telah memangkas waktu birokrasi PBG dari 45 hari menjadi 10 hari. Tetapi Kota Tangerang bisa melakukan lebih cepat dari itu.

"Ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo yang berharap semua layanan dapat diakses mudah, bahkan tanpa dipungut biaya. Karena akan memberikan dampak kebahagian bagi rakyat," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menambahkan upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat.

“Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam, bahkan satu jam. Tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan. Semoga ke depannya inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan PBG maksimal 10 jam selesai bisa diberikan untuk pemohon yang mengajukan PBG rumah tangga dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan harus menggunakan gambar prototipe yang telah disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

... ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, yang menerapkan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 10 jam.

"Bahkan saat tadi saya tanyakan langsung kepada warga yang mengurusnya, ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia," kata Menteri Maruar Sirait saat meninjau PBG di Puspemkot Tangerang, Selasa.

Ia pun merasa bangga dengan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait kecepatan layanan perizinan PBG, bahkan sudah menggratiskan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

Pihaknya sebelumnya telah memangkas waktu birokrasi PBG dari 45 hari menjadi 10 hari. Tetapi Kota Tangerang bisa melakukan lebih cepat dari itu.

"Ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo yang berharap semua layanan dapat diakses mudah, bahkan tanpa dipungut biaya. Karena akan memberikan dampak kebahagian bagi rakyat," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menambahkan upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat.

“Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam, bahkan satu jam. Tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan. Semoga ke depannya inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan PBG maksimal 10 jam selesai bisa diberikan untuk pemohon yang mengajukan PBG rumah tangga dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan harus menggunakan gambar prototipe yang telah disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan​​​​​​​ (Disperkimtan).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

YERUSALEM, investor.id – Pemerintah Israel mengatakan pihaknya akan membangun ribuan unit permukiman baru di Tepi Barat. Menurut kelompok antipermukiman Israel, sebanyak 2.749 unit akan dibangun di wilayah pendudukan Tepi Barat oleh otoritas Israel dalam waktu enam pekan.

“Jika rencana pekan ini disetujui, berarti sebanyak 2.749 unit hunian telah diajukan dalam satu setengah bulan,” ungkap Peace Now, organisasi yang memantau aktivitas permukiman, dalam pernyataan resminya yang dikutip kantor berita Turki Anadolu, Selasa (14/1/2025).

Organisasi tersebut mencatat, kecepatan ini maka 2025 dapat mencatat "angka rekor" dalam pembangunan unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) dari Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada Rabu (15/1/2025) untuk menyetujui pembangunan 372 unit hunian di permukiman Beitar Illit. Wilayah ini terletak di sebelah selatan dari Kota Yerusalem.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari tren baru berupa sesi mingguan untuk memajukan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa untuk menyetujui pembangunan bagi warga Palestina di Area C,” jelas organisasi tersebut.

Area C mencakup sekitar 60% wilayah pendudukan Tepi Barat, yang saat ini berada di bawah kendali penuh Israel.

Adapun Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah. Antara lain Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil serta administratif Palestina, maupun Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Sementara itu, Peace Now mengatakan sejak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat mencapai rekor tertinggi.

“Pada 2023, HPC menyetujui 12.349 unit hunian, angka tertinggi sepanjang masa. Pada 2024, sebanyak 9.884 unit hunian disetujui,” sebut Peace Now. Kelompok antipermukiman itu menjelaskan perubahan frekuensi persetujuan menjadi mingguan, disebabkan oleh perubahan kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Netanyahu.

Pada Juni 2023, persyaratan persetujuan dari menteri pertahanan untuk setiap tahap perencanaan permukiman dihapuskan. Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan awal dari kepala otoritas bidang pertahanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun dengan ribuan unit disetujui pada setiap sesi. Namun, proses tersebut berubah secara signifikan. HPC kini mengadakan pertemuan mingguan untuk menyetujui ratusan unit permukiman dalam setiap sesi.

“Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk menormalkan perencanaan permukiman dan mengurangi perhatian serta kritik publik dan internasional,” beber Peace Now.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menganggap permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional. Pihaknya telah berulang kali memperingatkan perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam keberlangsungan solusi dua negara, yang dianggap sebagai kerangka utama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah ilegal. ICJ menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan menginiasi pembentukan konsorsium asuransi mendukung program 3 juta rumah, sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Konsorsium asuransi adalah kumpulan perusahaan asuransi dan reasuransi yang terikat dalam kontrak bersama untuk menyelenggarakan dan memberikan perlindungan suatu risiko tertentu. Dalam hal ini, konsorsium asuransi ditujukan untuk memproteksi risiko properti hingga asuransi jiwa kredit (AJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” ujar Ogi dalam konferensi pers, pada Selasa (14/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

Ogi yakin program 3 juta rumah tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia. Apalagi skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Meskipun telah memaparkan potensi besar, tapi ia belum dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai besaran premi dan dampak lebih lanjut bagi sektor perasuransian nasional.

Di sisi lain, Ogi menyarankan bahwa berbagai layanan asuransi yang diterima masyarakat dan melekat dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini,” ucap Ogi.

Jenis Produk Asuransi

Menurut Ogi, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah asuransi jiwa kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship maupun surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” terang Ogi.

Program 3 juta rumah atau hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program makan bergizi gratis milik pemerintah pusat di Situbondo hingga kini belum juga dimulai. Alasannya, administrasinya belum selesai. Padahal, sesuai rencana program makan gratis bagi para siswa di Situbondo itu seharusnya dimulai kemarin, Senin (13/1).

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Situbondo, M Haekal Riski Fajrial program makan bergizi gratis di Situbondo memang belum bisa terealisasi karena ada beberapa kendala.

"Dapur umum SPPG yang akan memenuhi seluruh siswa di Situbondo masih proses pembangunan," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut Haikal menjelaskan bahwa nanti pada tahap awal pelaksanaan sesuai rencana ada 20 sekolah yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis meski belum tahu kapan realisasinya.

"Kalau ditanya kapan akan memulai, saya sendiri masih belum tau dan juga masih sounding ke Dandim," imbuhnya.

Haikal menjelaskan hingga saat ini tahapan yang terealisasi masih terbatas. Ini karena baru ada satu dapur SPPG yang siap melaksanakan penyediaan menu Makan Bergizi Gratis.

Pantauan di lapangan, dapur umum Situbondo yang berlokasi di eks markas Batalyon 514 Kostrad di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo tidak tampak adanya aktivitas. Bahkan terpantau juga instalasi jaringan listrik di dapur umum SPPG tersebut baru akan dipasang.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyarankan bahwa berbagai layanan perasuransian yang nantinya diterapkan dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek (pembangunan 3 juta rumah) ini,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah Asuransi Jiwa Kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship dan surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible (mungkin) untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” ujarnya.

Ogi menuturkan bahwa hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” katanya.

Meskipun sudah terlihat adanya potensi pengembangan industri perasuransian dari program prioritas pemerintahan tersebut, tapi pihaknya belum dapat memberikan proyeksi kontribusi program tersebut terhadap pertumbuhan industri asuransi nasional.

Ia berharap bahwa program pembangunan tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia, mengingat skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Terkait penggunaan dana yang dikelola oleh BPJS, Taspen dan Asabri untuk program pembangunan 3 juta rumah, Ogi menyatakan bahwa masing-masing perseroan memiliki kebijakannya tersendiri untuk berinvestasi dan menempatkan aset mereka dalam industri jasa keuangan.

Menurut dia, jika terdapat instrumen keuangan yang sesuai dengan arah investasi mereka dan memiliki return yang baik, maka perusahaan dengan sendirinya akan melakukan investasi.

“Jadi, sifatnya itu adalah melihat instrumen-instrumen yang ada, dan tentunya kalau itu sesuai dengan arah investasinya maka dengan sendirinya dana-dana itu juga akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang memberikan suatu return yang baik, yang sudah aman,” imbuhnya.

Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mengingatkan semua pihak bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh gagal dilaksanakan di provinsi itu.

“Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD di Sumbar serius untuk ini,” katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar terkait program MBG di Padang.

Hadir dalam kegiatan itu Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; jajaran Forkopimda Sumbar, jajaran asisten Setdaprov dan kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, dan dimoderatori oleh Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar memiliki pengalaman untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar. Hal itu bisa disinkronkan dengan pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG, sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.

“Kita coba jajaki juga untuk melibatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” katanya.

Sementara itu dalam paparannya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN. Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.

“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini. Sementara itu kepada daerah, kita minta fokus pada ketersediaan bahan baku, dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar. Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.

Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian terkait masing-masing di pusat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh kementerian sudah "dikondisikan" untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.

“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui. Ia pun berharap, agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan.

“Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak. Perlu diingat juga, banyak unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng,” kata Irjen Gatot.

Komitmen senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengambil kebijakan untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Tim Khusus MBG.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pembentukan Tim Khusus MBG itu melalui rapat bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dengan adanya tim tersebut, pelaksanaan program MBG di Sumbar berjalan baik dan lancar.

“Pertama yang kami tekankan adalah, program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Jadi kami bersama Forkopimda dan instansi vertikal di Sumbar berkomitmen untuk menyukseskannya," kata Mahyeldi, Selasa (14/1/2025).

Gubernur menyampaikan program serupa dengan MBG tersebut sebenarnya telah dilaksanakan Pemprov Sumbar, berupa memberikan kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar.

"Sekarang tinggal kami sinkronkan dengan pelaksanaan program MBG. Pengalaman ini, semakin menguatkan keyakinan kami untuk menyukseskan program MBG di Sumbar," ujarnya.

Mahyeldi menyampaikan ada pun langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini sedang dilakukan pembahasan pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pembahasan konsorsium dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Kami sudah diskusikan dengan para aosiasi, AAJI maupun AAUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Tidak dilakukan satu per satu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan asuransi jiwa kredit maupun asuransi [umum] untuk perlindungan properti," kata Ogi dalam konferensi pers OJK, Selasa (14/1/2025).

Ogi merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi. Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sementara untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

"Tentu ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian dari subsidi yang diberikan pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP [imbal jasa penjaminan] atau premi," ujarnya.

Ogi mengatakan saat ini ada beberapa perusahaan asuransi anggora asosiasi telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam perlindungan di proyek pembangunan 3 juta rumah.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3. Program ini bertujuan meningkatkan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Melalui program SPPI, peserta yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan khusus sebagai persiapan sebelum menjalankan tugas yang diamanahkan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan peserta dalam menghadapi peran yang menantang dan penuh tanggung jawab.

Peran yang ditawarkan dalam program ini tidak hanya memiliki posisi strategis, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi Badan Gizi Nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dengan memastikan akses gizi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Anda yang berminat, terdapat sejumlah persyaratan dan dokumen yang perlu dipenuhi sebelum mendaftar. Untuk bergabung dengan Badan Gizi Nasional melalui program SPPI, Anda harus memenuhi beberapa kriteria utama. Berikut adalah rincian persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat pendaftaran ASN SPPI Badan Gizi Nasional

1. Kewarganegaraan dan usia

Calon pelamar harus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia maksimal 30 tahun pada saat pendaftaran.

2. Pendidikan

Pelamar minimal memiliki gelar Sarjana (S1) atau Magister (S2) dari berbagai jurusan yang relevan. Sertifikat pendidikan harus disiapkan dalam bentuk dokumen asli dan salinan.

3. Kesehatan dan integritas

Pelamar wajib sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter. Pelamar juga tidak boleh memiliki catatan kriminal atau pernah diberhentikan tidak hormat dari instansi sebelumnya.

4. Penempatan kerja

Pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sebagai syarat mutlak. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mendukung pemerataan distribusi makanan bergizi.

Persyaratan dokumen

1. Scan dokumen penting

Pastikan Anda memiliki salinan digital dari KTP, Kartu Keluarga, pas foto berlatar putih, ijazah terakhir, dan transkrip nilai.

2. Sertifikat pendukung

Jika Anda memiliki sertifikat kursus atau pelatihan, lampirkan sebagai dokumen pendukung untuk memperkuat aplikasi Anda.

3. Surat keterangan sehat

Sertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh dokter resmi.

4. Dokumen pelengkap lainnya

Jangan lupa untuk menyertakan dokumen tambahan seperti kartu BPJS (jika ada), surat bebas narkoba, dan surat izin dari atasan jika Anda sedang bekerja.

Jadwal dan seleksi pendaftaran

1. Pembukaan pendaftaran

Pendaftaran akan dibuka mulai 27 Desember 2024 dan ditutup pada 15 Maret 2025. Pastikan seluruh dokumen sudah lengkap sebelum batas waktu penutupan.

2. Seleksi administrasi

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 20 Maret 2025. Peserta yang lolos akan menerima undangan untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.

3. Pelatihan dasar

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dasar yang berlangsung dari 5 Mei hingga 3 Juli 2025.

4. Pelatihan manajerial

Pelatihan manajerial akan dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 4 Agustus 2025 sebagai persiapan untuk penempatan di Badan Gizi Nasional.

Bagi yang berminat, pastikan untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dalam proses pendaftaran.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi di https://spp-indonesia.com. Situs tersebut menyediakan detail lengkap mengenai pendaftaran dan program yang ditawarkan.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan-perusahaan properti untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal untuk mendukung program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, dengan melakukan IPO di pasar modal, perusahaan properti akan mendapatkan pendanaan untuk membangun rumah pada program 3 juta rumah.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum (IPO)," ujarnya saat konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

KOMPAS.COM / KIKI SAFITRI Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi

Selain IPO, sumber pendanaan dari pasar modal juga bisa didapatkan melalui penerbitan efek bersifat utang seperti obligasi, sukuk atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Pasar modal juga memiliki berbagai instrumen pendanaan lain yang bisa dijajaki seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT).

Melalui RDPT, perusahaan properti dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT.

Inarno melanjutkan, perusahaan properti juga bisa mendapatkan pendanaan dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), yakni instrumen investasi berbasis aset yang berbentuk kontrak antara Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian.

"KIK EBA ini tentunya dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue atau juga future income," ucapnya.

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

Kemudian ada juga instrumen Dana Investasi Real Estate (DIRE), di mana perusahaan memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset fisik real estate atau aset terkait dengan real estate melalui kepemilikan efek terkait aset real estate tersebut.

Ada juga sumber pendanaan lainnya yang bisa dibidik perusahaan properti di pasar modal, yaitu Efek Beragun Aset (EBA) berbentuk Surat Partisipasi (SP).

Melalui produk ini, lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," tuturnya.