REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Penjabat Gubernur Jawa Barat (Pj Gubernur Jabar), Bey Triadi Machmudin menyoroti komplek-komplek perumahan elit dan industri yang belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah, Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Bey menilai, perumahan dan industri yang ada di wilayah Jawa Barat (Jabar) sudah seharusnya memiliki TPS 3R. Agar, semua sampah bisa dikurangi dari hulu, tidak langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

"Saya minta perumahan-perumahan pemukiman itu seharusnya sudah mulai punya TPS 3R. Jadi sampah berhenti di situ saja, tidak sampai dikirim lagi ke TPA," ujar Bey di Gedung Sate, Senin (13/1/2025).

Bey pun mendorong agar pemerintah daerah bisa memberikan kesadaran terhadap para perumahan elit dan industri yang belum memiliki TPS 3R untuk segera membuatnya. Hal ini, akan membantu upaya pembuangan sampah ke TPAS. "Jadi saya berharap akan dilakukan permintaan atau penyuluhan kepada mereka agar membuat TPS 3R. Jadi misalnya di Sumarecon, Kota Baru Parahyangan seharusnya sudah punya sendiri, pengelolaan sampah sendiri," katanya.

Bey berharap, TPS 3R ini bisa ada di setiap wilayah kecamatan dan lainnya yang ada di kabupaten dan kota se Jabar. Selain itu, Pemerintah provinsi dalam hal ini baru bisa memberikan imbauan. "Kami hanya meminta saja dan sepertinya aturan memang ada sih. Tapi kalau memang tidak ada kami imbauan lah. Kan itu yang membantu pemerintah kan," katanya.

Selain TPS 3R, Bey juga menyoroti masih banyaknya sampah yang dibuang ke sungai oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bey meminta hal ini juga harus diselesaikan oleh pemerintah daerah se-Jabar.

"Saya mendengar juga laporan bahwa justru banyak sampah, semakin banyak sampah di sungai-sungai. Saya juga minta tadi Kadis LH untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota agar betul-betul ditindak yang membuang sampah bukan pada tempatnya," kata dia.

Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) dimiliki oleh berbagai perumahan dan pemukiman warga.

Pasalnya katanya, setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti mengalami penurunan kuantitas ritase sampah dari Bandung Raya, namun dari laporan yang didapatkan saat ini banyak sampah di sungai-sungai.

"Saya minta juga perumahan-perumahan, permukiman harusnya sudah punya TPS3R," kata dia di Gedung Sate Bandung, Senin.

Dengan demikian, katanya, sampah dari kawasan perumahan dan permukiman sebagian besar dikelola di tempat itu dan tidak dikirim ke TPA Sarimukti.

"Saya berharap dilakukan penyuluhan kepada mereka (pengembang) untuk bikin TPS3R. Jadi misalnya Summarecon, Kota Baru Parahyangan harusnya sudah bisa mengolah sampah sendiri," ujar dia.

Terkait dengan payung hukum, Bey mengatakan jika memang tidak ada, hal ini semata-mata untuk membantu menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat dari sisi kebersihan lingkungan.

"Untuk aturannya sepertinya ada. Kalau memang enggak ada, bentuknya imbauan membantu pemerintah," ucapnya.

Terkait dengan banyak sampah di sungai-sungai yang sebagian besar karena tindakan pembuangan sampah sembarangan, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan tindakan tegas yang diberikan.

"Saya minta Kadis LH untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar betul-betul ditindak yang buang sampah tidak pada tempatnya," katanya.

Berdasarkan informasi, saat ini di sekitar Bandung mulai banyak sampah di aliran-aliran sungai, salah satunya sampah berbahan styrofoam menumpuk di aliran Sungai Cikahiyangan, Kopo Sayati, Kabupaten Bandung yang tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas warga dan pedagang sekitar.

Situasi di lokasi menunjukkan sampah yang menyumbat aliran sungai terdiri atas styrofoam, plastik, hingga kasur bekas. Tumpukan ini memunculkan bau tak sedap dan memperburuk pemandangan.

Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) dimiliki oleh berbagai perumahan dan pemukiman warga.

Pasalnya katanya, setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti mengalami penurunan kuantitas ritase sampah dari Bandung Raya, namun dari laporan yang didapatkan saat ini banyak sampah di sungai-sungai.

"Saya minta juga perumahan-perumahan, permukiman harusnya sudah punya TPS3R," kata dia di Gedung Sate Bandung, Senin.

Dengan demikian, katanya, sampah dari kawasan perumahan dan permukiman sebagian besar dikelola di tempat itu dan tidak dikirim ke TPA Sarimukti.

"Saya berharap dilakukan penyuluhan kepada mereka (pengembang) untuk bikin TPS3R. Jadi misalnya Summarecon, Kota Baru Parahyangan harusnya sudah bisa mengolah sampah sendiri," ujar dia.

Terkait dengan payung hukum, Bey mengatakan jika memang tidak ada, hal ini semata-mata untuk membantu menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat dari sisi kebersihan lingkungan.

"Untuk aturannya sepertinya ada. Kalau memang enggak ada, bentuknya imbauan membantu pemerintah," ucapnya.

Terkait dengan banyak sampah di sungai-sungai yang sebagian besar karena tindakan pembuangan sampah sembarangan, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan tindakan tegas yang diberikan.

"Saya minta Kadis LH untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar betul-betul ditindak yang buang sampah tidak pada tempatnya," katanya.

Sebanyak empat orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Perumahan Tiban Koperasi Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin dini hari (13/1).

Longsor itu merobohkan 5 rumah warga dan mengakibatkan 9 korban. Dari jumlah itu, 5 orang selamat dan 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat tertimbun runtuhan bangunan.

"Iya, 4 korban jiwa sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 5 orang selamat," kata Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kepri, Hendrija dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Senin.

Hendrija mengatakan 5 warga yang selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurutnya, longsor yang terjadi di Batam, akibat hujan yang terus menerus mengguyur Kota Batam sejak Jum'at (10/1).

Merujuk prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Hendrija mengatakan potensi hujan masih akan terjadi hingga 18 Januari 2025.

"Iya, longsor terjadi akibat hujan non stop seharian di Kepri, termasuk Batam," ujarnya.

BPBD Kepri bersama tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi korban yang terdampak longsor. Warga di Perumahan Tiban Koperasi Kota Batam dihimbau untuk selalu waspada karena kondisi hujan masih terjadi.

Menurutnya tim SAR gabungan akan menutup akses jalan di sekitar perumahan, khawatir terjadi longsor susulan.

"Rencananya akses jalan perumahan akan ditutup, karena harus siaga darurat biar tidak ada warga jadi korban lagi," katanya. 

Jakarta: Lahat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Kabupaten ini dikenal salah satu penyumbang produksi kopi Robusta.

Jarak kabupaten ini dari Palembang sekitar 251 kilometer. Selain itu, dijuluki sebagai Bumi Seganti Setungguan yang berarti masyarakat menanamkan semangat gotong royong dan persatuan serta kesatuan yang kuat

Perumahan yang masih tersedia di Lahat mulai dari Rp100 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Lahat dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Lahat

Perumahan subsidi di Lahat. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perum Griya Agung Permai Lestari III

Perumahan subsidi terletak di Manggul, Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Gedung Agung Permai Lestari. Perumahan ini memiliki 145 unit tipe subsidi dengan harga Rp100,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 96 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap baja ringan dan multiroof. Dinding yang digunakan adalah batu bata merah diplester luar dalam, dicat tampak dalam dan depan. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan cor slop

2. Griya Rafika Tanjung Payang 4

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Lahat Maju Raya. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap spandek/multiroof dan dinding batu bata. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu kali.

3. Griya Rafika Tanjung Payang 5

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Bersama Muda Berkarya. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap multyroup rangka baja ringan dan dinding batu bata merah. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Fazza Residence 2

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh PT Fazza Buana Indah. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta dan Rp162 juta)

Ada dua tipe rumah, salah satunya tipe RSH 36 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 87 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap metal roof dan rangka baja, serta dinding batu bata plester dan finishing cat luar dan dalam. Lantai keramik 40x40 serta pondasi batu kali dan beton bertulang.

5. Bumi Srikaton Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Pagar Agung, Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Alvino Lahat Sejahtera. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja multiroof dan dinding batu bata merah. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan kerja sama Indonesia dan Qatar dalam proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat jangan sampai membuat Jakarta mengalami kelebihan pasokan hunian.

Meski demikian, dia tetap menyambut baik keterlibatan Qatar sebagai investor guna mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hanya saja, dia berharap adanya kajian potensi pasokan dan permintaan terhadap pembangunan rumah. Menurutnya ini penting supaya pasokan rumah tidak melebihi keputusan pasar.

“Kalau nanti pasokan banyak, tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/1/2025).

Lebih lanjut, Syaiful mengemukakan masuknya investor dari Qatar tentu akan sangat membantu pemerintah merealisasikan program 3 juta hunian per tahun.

Terlebih, imbuhnya, Indonesia hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah termasuk penyediaan dana hingga kontraktor.

“Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” urainya.

Meski begitu, legislator PKB ini turut mewanti-wanti agar keikutsertaan investor ini benar-benar juga dioptimalkan dengan didukung data yang solid dalam program 3 juta rumah.

“Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

Prabowo Subianto gaet investor Qatar

Presiden Prabowo Subianto resmi menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ramai video di media sosial, Hashim Djojohadikusumo yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim seperti menolak untuk bersalaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam video itu tampak Maruarar menghampiri Hashim. Namun kakak dari Presiden Prabowo itu menarik tangannya. Tidak dijelaskan dalam konteks seperti apa Hashim bertindak seperti itu.

Pihak Istana yang dikonfirmasi oleh Republika, belum bisa merespons. "Saya nggak di tkp jadi kurang tahu juga. Mungkin bisa cek di youtubenya setneg," ujar Albert Tarigan, dari kantor Komunikasi Kepresidenan, Ahad.

"Klarifikasi ke Bang Ara lebih pas," katanya.

Republika coba untuk mengonfirmasi Maruarar melalui pesan WhatsApp, namun belum direspons.

Tapi melihat batik yang digunakan Ara dan Hashim, potongan video itu terjadi pada acara penandatanganan MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Istana Merdeka, Jakarta pada 8 Januari 2025.

Saat itu Ara dan Hashim sempat terlihat bersama di hadapan media. Tidak tampak perseteruan saat keduanya tampil di media.

"Kami akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia dan bisa lakukan survei ke lapangan langsung," ujarnya.

Hashim dalam pernyataannya saat itu mengatakan bahwa, ia berharap dalam waktu sesingkat-singkatnya investasi dalam bidang perumahan itu bisa dilaksanakan oleh Abdul Aziz al-Thani dari Qatar.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Than.

Sejumlah netizen ikut merespons video tersebut. "Koq bisa di muka umum ya? Kan bisa ngobrol berdua di ruangan tertutup. Atau memang sengaja ingin mempermalukannya?

Seperti diketahui Maruarar Sirait sebelumnya merupakan politikus PDIP. Namun arah politiknya berubah, 180 derajat bertentangan dengan Megawati Soekarnoputri.

Balikpapan (ANTARA) - Pihak pengembang perumahan di Kota Balikpapan PT Pahala Investama Energi, pengembang Perumahan Griya Rudina Asri (GRA) membantah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang dilaporkan oleh puluhan konsumennya ke Polresta Balikpapan beberapa waktu lalu.

"Melapor itu adalah hak mereka, tapi apa yang dituduhkan selama ini sama sekali tidak benar, bahkan cenderung fitnah," tegas Komisaris PT Pahala Investama Energi, Pangeran Cani didampingi kuasa hukumnya, Ardiansyah, Minggu (12/1).

Dalam laporan tersebut, perumahan yang dikembangkan Cani dikatakan tidak memiliki wujud dan sebagainya, bahkan salah satu pelapor menyampaikan telah membayar rumah dan dijanjikan akan dibangunkan rumahnya dalam waktu satu bulan namun tidak terealisasi.

Menjawab hal itu, Cani menegaskan bahwa perumahan yang ia kembangkan yang terletak di Kilometer 10 Karang Joang, Balikpapan Utara sudah memiliki wujud, dan salah satu pelapor yang mengatakan sudah lunas namun belum ada wujud bangunannya tersebut katanya masih terkendala akses jalan.

Lokasi perumahan itu, akses jalannya terhambat, mengingat bersamaan dengan pembangunan jalan bebas hambatan atau tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) namun sejumlah unit rumah telah terbangun disana.

"Kalian bisa lihat sendiri bangunan sudah ada bahkan sudah ada yang menempati, dan pelapor bilang sudah lunas namun belum terbangun itu rumah komersil bukan subsidi," katanya.

Ia menjelaskan perumahan yang kembangkan dicampur antara rumah subsidi dan rumah komersil, namun untuk rumah komersil diletaknya di area pojok.

"Bahkan untuk rumah subsidi kami berbeda dari yang lain, kami menggunakan spesifikasi yang tinggi menggunakan bata merah," ungkapnya.

Cani menuturkan atas laporan tersebut, pihaknya merasa dirugikan mengingat nama baiknya tercemar dengan stigma negatif yang digiring ke berbagai media melalui kuasa hukum pelapor.

"Maka kami disini tidak tinggal diam, bila mereka ingin pengembalian kami lakukan, tapi tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baik itu kami akan laporkan balik," ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum pihak pengembang Ardiansyah mengatakan akan mendampingi kliennya untuk melaporkan balik pihak-pihak yang telah melaporkannya ke Polresta Balikpapan

Menurutnya dari laporan itu berbuntut panjang, dan yang sangat disayangkan saat tersebar di berbagai akun media sosial dimana hal tersebut menjadi bola liar dan memicu stigma negatif ke masyarakat.

“Untuk itu maka kami akan melakukan langkah hukum kepada mereka yang melakukan fitnah ini, kami akan laporkan ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dengan dasar UU ITE ,” tegasnya.

Ardiansyah mengatakan, pelaporan ini akan dilakukan ke Siber Crime Ditkrimsus Polda Kaltim, paling cepat akan dilakukan Senin (13/1) dan paling lambat Jumat (17/1).

“Kami sudah deteksi akun – akun yang melakukan fitnah tersebut, termasuk yang menyampaikan penyataan fitnah tersebut di media konvensional,” ucapnya.

Diakuinya, dalam kasus ini terlihat ada proxy untuk menyudutkan dan menjatuhkan pengembang GRA karena pada kenyataan tidak seperti itu. Dan hal ini akan dibuktikan pada proses pelaporan.

“Proxy ini ada yang menggunakan berbagai platform media dan kawan-kawan pemuda, untuk saling menjatuhkan. Dan apa yang dituduhkan tidak benar, fitnah dan perbuatan ini sangat keji,” tegasnya.

Ardiansyah menambahkan perusahaan sangat terbuka untuk pengembalian uang konsumen yang memintanya.

"Tapi untuk konsumen-konsumen yang berkomentar negatif, pihaknya meminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu," tuntas dia.

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam program mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katannya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh dia.

Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karena itu, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

(ial/gbr)

KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP mengalokasikan 26 hektar lahan yang siap digunakan untuk mendukung kerja sama investasi pembangunan 1 juta rumah antara Pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Seperti diketahui, lahan milik PT PP merupakan salah satu lahan yang dikelola Kementerian BUMN yang akan digunakan untuk pembangunan 1 juta rumah selain dari PT KAI (Persero) dan Perumnas.

Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah.

PT PP juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan tersebut.

Joko menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

"Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara," tuturnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia dan Qatar telah menyatakan komitmen investasi untuk pembangunan 1 juta rumah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

KOMPAS.com -Kabupaten Buru di Maluku kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah tersebut dipasarkan dengan harga di bawah Rp 200 juta, menjadikannya opsi yang menarik bagi banyak orang.

Berikut pilihannya:

Perumnas Lala Namlea: Tipe RST

Terletak di Namlea, Kabupaten Buru, proyek ini berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional, proyek ini menawarkan 344 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 136 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 unit telah terjual, sementara 171 unit masih tersedia untuk dibeli.

Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Buru menawarkan peluang besar bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) mengalokasikan 26 hektar lahan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/1/2025).

Melalui dukungan tersebut, emiten berkode PTPP ini berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menyebutkan, lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat (Jabar), Yogyakarta, dan Pekanbaru.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” kata dia.

Pembangunan 1 juta rumah di Indonesia merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan Qatar yang bertujuan menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, kerja sama tersebut juga akan mempererat hubungan bilateral kedua negara serta membuka peluang investasi di sektor lain. Pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian kedua negara.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sekretaris Jenderal Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta.

Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, kerja sama ini merupakan kerja sama antarpemerintah yang memerlukan sinergi tim yang solid.

“Tugas kami selanjutnya adalah menyiapkan lahan yang dimiliki negara untuk pembangunan perumahan,” ucapnya.

Maruarar menyebutkan bahwa investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan satu juta unit rumah di area perkotaan, yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut akan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara dan kementerian, termasuk lahan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.