Sungai Bener yang melintasi sebelah permukiman warga di Perumahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, meluap. Akibatnya puluhan rumah di kawasan tersebut kebanjiran.

Hendra (39) warga setempat mengatakan air mulai masuk ke area jalan sekitar pukul 18.30 WIB tadi. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan volume air naik dengan cepat.

"Magrib itu hujan, aku pikir nggak naik. Tapi begitu sebelum isya air naik ke dalam langsung masuk ke rumah cepat banget," kata Hendra kepada detikJateng di lokasi, Jumat (10/1/2025).

Saat itu dirinya sedang santai di dalam rumah. Ia tidak mengira air naik begitu cepat hingga mencapai ketinggian 80 cm. Beruntungnya perabotan elektronik seperti kulkas sudah dievakuasi terlebih dahulu ke halaman rumah tetangganya yang kondisinya lebih tinggi.

"Di dalam rumah tingginya sepaha sekitar 80 cm. Kulkas di taruh rumah tetangga dahulu ke tempat yang lebih aman. Nggak ngungsi ini. Takutnya nanti kalau ditinggal airnya naik kita ga tahu, standby," terangnya.

Dirinya mengaku masih khawatir. Sebab saat ini kondisi cuaca masih gerimis.

"Sekarang masih khawatir juga sih. Ini karena sungai meluap. Padahal di situ sudah ada kolam retensi. Tapi ini debitnya lebih tinggi sungainya. Saya sudah 13 tahun di sini tapi ini paling parah yang pernah saya alami," jelasnya.

Banjir di Perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jumat (10/1/2025) malam. Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Sementara itu, Sekretaris RT 07 RW 07, Aye mengungkapkan di wilayah tersebut ada puluhan rumah yang terdampak. Jumlah tersebut berada di beberapa blok.

"Kebanjiran itu kira-kira 50 rumah, terbagi di beberapa blok. Paling parah itu 80 cm," ungkapnya.

Aye mengatakan sebenarnya warga sudah mengantisipasi dengan membuat kolam retensi. Hanya saja volume air di Sungai Bener tidak mampu menampung.

"Kondisi banjir ini yang terparah sejak tahun 2007 lalu. Di sini ada pengamanan embung mampunya 60 cm, lah ini berarti lebih dari itu. Warga sini tidak ada yang mengungsi," pungkasnya.

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Menteri PKP) beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. 

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi. 

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " ujar Kapolri. 

Editor : M Mahfud

BALIKPAPAN, KOMPAS.com -Polresta Balikpapan memastikan akan menindaklanjuti laporan konsumen yang menjadi korban dugaan penipuanperumahan subsidi Griya Rudina Asri.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT PIE ini berlokasi di Km 10, Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Komisaris Polisi Beny Ariyanto menuturkan tindak lanjut atas pelaporan ini ditempuh karena korban terus bertambah.

"Sesuai dengan informasi dari rekan-rekan tadi, korban terus bertambah. Kalau jumlah pastinya nanti masih menunggu. Yang jelas lebih dari 10 korban," ujar Beny, di Balikpapan, Jumat (10/1/2025).

Beny mengungkapkan, sebelumnya lima konsumen dengan kasus yang sama juga telah melapor ke Polresta Balikpapan pada akhir tahun 2023, dan sedang dalam proses penyelidikan.

"Sementara ini, kami masih melakukan penyelidikan. Nanti ketika minimal dua alat buktinya ada, pasti kami naikkan statusnya," imbuh Beny.

Oleh karena itu, dia mengimbau para korban untuk kooperatif memberikan data-data pendukung, sehingga bisa segera diberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk.

Untuk diketahui, 72 konsumen korban Perumahan Griya Rudina Asri secara resmi melaporkan PT PIE atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Alat bukti yang diserahkan berupa kuitansi pembelian dengan cap basah PIE yang ditandatangani PC.

Penasihat Hukum korban yang juga Ketua Bidang Hukum KNPI, Sultan Akbar Pahlevi, menuturkan jumlah korban yang menghubungi pos pengaduan terus bertambah.

"Hingga saat ini jumlah korban yang telah memberikan kuasanya kepada kami untuk melaporkan ke Polresta Balikpapan mencapai 72 orang dengan total kerugian Rp 1,5 miliar. Namun, yang hadir hari ini sekitar 35 orang," kata Sultan Akbar.

Akbar mengungkapkan, para korban ini sudah membayar uang tanda jadi (UTJ). Bahkan beberapa di antaranya sudah membayar uang muka atau down payment (DP), dan cicilan KPR ke bank yang ditunjuk.

Tak hanya itu, satu orang korban telah membayar lunas rumah yang dibeli dengan luas 14 x 14 meter persegi, namun hingga kini belum juga terbangun.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, para korban membeli unit-unit rumah subsidi Griya Rudina Asri pada tahun 2022 dan 2023.

Sugiarti, misalnya, membeli rumah di Griya Rudina Asri Blok E-1 dengan pembayaran tunai pada 21 Oktober dan 23 Oktober 2023 senilai total Rp 260 juta.

"Pengembang menjanjikan rumah terbangun sebulan setelah pembelian. Namun, hingga kini rumah tersebut tak kunjung terbangun," cetus Sugiarti.

Dia pun mencoba berkomunikasi dengan pengembang beberapa kali yang memberikan alasan berupa kendala akses jalan.

Kompas.com mencoba menghubungi pengembang Griya Rudina Asri melalui gawai untuk mengonfirmasi kasus ini. Namun hingga artikel ini tayang, konfirmasi tak kunjung diberikan.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskanPolri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kapolri usai melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu "Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan".

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

Balikpapan (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Polres Balikpapan dalami kasus dugaan penipuan salah satu pengembang perumahan subsidi yang terjadi di kawasan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Laporan sudah masuk dan sudah kami tindak lanjuti," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Beny Ariyanto setelah menerima laporan dan menggelar diskusi dengan kuasa hukum serta para korban di Polresta Balikpapan, Jumat (10/1).

Dalam laporan tersebut, warga yang merasa menjadi korban dugaan penipuan perumahan juga membawa sejumlah barang bukti, salah satunya adalah kuitansi pembayaran.

"Barang bukti tersebut akan kami dalami dan lakukan penyelidikan, ketika telah memenuhi syarat akan kita naikkan statusnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Beny juga meminta para korban agar koperatif memberikan data-data pendukung ke pihak kepolisian.

"Sehingga kami bisa segera memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk," ujar Beny.

Dia menyampaikan saat ini sudah ada lima laporan yang sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun demikian korban terus bertambah.

"Untuk jumlahnya masih menunggu, namun pastinya lebih dari 10 orang," sebut Beny.

Sementara itu, penasihat hukum dari korban dugaan penipuan perumahan Sultan Akbar Fahlevi menyampaikan telah terdapat 72 orang yang meminta pendampingan terhadap dugaan tersebut.

"Untuk kerugian yang dialami korban berbeda-beda, begitu pun dengan pola modus kejahatan yang dijalankan terkait pembelian rumah yang bermasalah ini," ungkapnya.

Dia mengemukakan, dalam dugaan kasus ini, korban telah membayar rata-rata Rp 8 hingga 9 juta bahkan ada yang sudah lunas 100 persen yakni Rp 260 juta untuk membeli

Akbar menyampaikan warga itu telah melakukan pembelian sejak 2022 hingga 2023, namun hingga saat ini rumah yang diharapkan warga tersebut belum jua terealisasi.

"Inikan rumah subsidi, artinya mereka yang membeli bukan kalangan atas, maka kami harap segera ditindaklanjuti," pintanya.

Bahkan, lanjut Akbar ia juga menerima permintaan untuk pendampingan hukum dengan modus serupa dengan terduga yang sama namun di tempat berbeda.

"Mereka turut hadir dalam pelaporan ini, untuk yang pertama itu di Balikpapan Utara, namun mencuat di kawasan lain seperti di Balikpapan Timur, Selatan hingga Tengah," ungkap dia.

Akbar menerangkan untuk korban tempat berbeda ini, mereka yang membeli tanah kavling di luar dari pada kasus perumahan subsidi ini.

"Disini kita bisa melihat, dari terduga pelaku memang modus operasinya seperti itu, mereka melakukan pengumpulan dana dari masyarakat yang tertarik untuk membeli properti dengan harga murah," ujar dia

“Apalagi dengan iming-iming subsidi hingga kavling murah di Balikpapan. sedangkan harganya tidak masuk akal. Contohnya ada yang membeli kavling Rp30 juta dan sudah membayar Rp29 juta,” sambungnya.

Dia berujar untuk kasus lainnya sedang didalami Lebih lanjut apakah ini menguatkan tindak Pidana secara berulang yang dilakukan terduga pelaku atau hanya dikatakan perkara perdata.

"Namun pada intinya di sini ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, karena tidak mungkin terduga pelaku bisa melakukan suatu tindakan seperti ini apabila mereka tidak memiliki suatu skema," tuturnya.

Akbar juga menjelaskan dalam pendampingan laporan ke Polresta Balikpapan pihaknya melampirkan bukti-bukti yang kesesuaian dengan fakta hukum yang terjadi, seperti kwitansi, resi pembayaran, dan lainnya.

"Yang pasti alat bukti yang kami siapkan ada berhubungan dan sesuai dengan hukum yang terjadi," kata Akbar

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan kritik keras pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah untuk masyarakat di Indonesia. Menurutnya, program ini kurang realistis.

Dia menilai kritik bukan berarti bertentangan dengan pemerintah. Megawati menyebutkan sejauh ini kritik yang disampaikannya juga logis dan objektif.

Nah, soal target 3 juta rumah, Megawati mempertanyakan tanah siapa yang mau digunakan untuk membangun jutaan rumah. Cicilan rumahnya juga jadi pertanyaan bagi Megawati, apakah cicilannya bisa sesuai dengan kantong masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah saya ingin tahu cara bangunnya gimana? Tanahe, tanahe sopo? Cicilane piro? Dengan korelasinya apa, perekonomian kita bagaimana sekarang? Kan gitu," sebut Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDI Perjuangan yang disiarkan virtual, Jumat (10/1/2025).

Dia juga mengungkit perannya sebagai Presiden ke-5, saat itu dia berhasil menyelesaikan banyak masalah juga di Indonesia. Artinya, bila dia mengrkitik kebijakan bukan tanpa alasan.

"Jangan lupa saya kan pernah Presiden, semua urusannya selesai kok. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF," sebut Megawati.

Dalam catatan detikcom, Prabowo Subianto memiliki rencana membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah. Program ini dilakukan untuk menekan backlog perumahan di Indonesia.

Pemerintah juga telah menggandeng pemerintah Qatar untuk membantu realisasi target tersebut. Beberapa hari lalu, komitmen investasi Qatar untuk membiayai dan membangun 1 juta rumah di Indonesia baru saja diteken di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan sejumlah program pemerintah. Di antaranya adalah program pembangunan tiga juta rumah dan membangun sekolah untuk rakyat miskin.

Dalam pidatonya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan masalah sejumlah program tersebut karena menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanannya.

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

“Makanya saya diam saja. Loh masa saya enggak boleh memberi sumbangsih. Pertanyaan saya sangat logis, objektif,” ujarnya lagi.

Presiden ke-5 RI ini pun secara khusus mempertanyakan mengenai program pembangunan tiga juta rumah, terkait dengan kesediaan tanah hingga cara membangunnya.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonmian kita bagaimana,” katanya.

Menurut Megawati, pernyataan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI, sehingga mengetahui kondisi perekonomian negara.

“Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memang memiliki program membangun tiga juta rumah untuk rakyat.

Namun, untuk mewujudkannya, Maruarar mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah. Sebab, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat. Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

Hal itu diungkap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati mempertanyakan dasar program tersebut mulai lahan hingga anggaran.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati.

Megawati mengungkit dirinya yang pernah menjabat presiden sehingga ingin tahu dasar program tersebut. Ia lalu menyatakan pernah mendapat penghargaan semasa menjabat presiden karena bisa menyelesaikan utang Dana Moneter Internasional (IMF).

"Jangan lupa loh, saya kan pernah presiden, semua urusannya saya itu selesai, saya dapat award loh, kenapa, loh ga tau loh? Karena bisa menyelesaikan utang IMF," ujarnya.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Hashim mengatakan banyak yang menganggap program tersebut sangat ambisius. Namun, menurut dia, penting untuk memasang target yang tinggi agar tidak cepat puas dan program bisa tercapai.

"Kita harus betul-betul ambisius. Kita harus pasang target tinggi. Yang kita tahu orang Indonesia, kalau targetnya 15 juta (rumah) sudah capai 11 juta sudah puas, kalau bisa harus 16 juta. Let's exceed expectation," tuturnya.

Simak juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menganggap apa yang disampaikan Megawati menjadi tanggapan berharga.

"Tanggapan seorang mantan presiden kepada program pemerintah pastilah merupakan sebuah tanggapan yang berharga," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Fahri pun memberikan apresiasi kepada Megawati. Menurutnya, apa yang disampaikan Megawati merupakan masukan untuk pemerintah.

"Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega atas segala masukannya kepada program pemerintah yang sejatinya adalah cita-cita bersama," ujar dia.

Megawati sebelumnya sempat menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Lihat juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Salah satu pembahasannya adalah terkait program tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi itu, Jenderal Sigit berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program tersebut. Ia memastikan akan memberikan pendampingan agar program itu berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sigit, Jumat (10/1/2026).

Program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2025, pembangunan ditargetkan sebanyak 500 ribu rumah.

Lahan tersebut tengah disiapkan pemerintah. Lahan yang disiapkan bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 854.662 hektare yang siap dialokasikan untuk menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat.

Nusron menjelaskan, hal ini dalam rangka mendukung program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, kata Nusron, 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," kata dia.

Nusron menegaskan, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

"Sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Kota Metro terletak di Provinsi Lampung dan termasuk Kabupaten Lampung Tengah. Kota ini berjarak 52 kilometer dari ibu kota Bandar Lampung dan menjadi kota terbesar kedua di provinsi Lampung.

Dijuluki juga sebagai kota pendidikan karena masyarakatnya berbudaya untuk belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terwujud prestasi warga yang unggul dan memiliki daya saing.

Kota ini dikenal dengan tingkat kemacetan terendah. Di sana juga banyak rumah subsidi yang ditawarkan.

Perumahan yang masih tersedia di Metro mulai dari Rp150 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Metro dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Metro

Perumahan subsidi di Metro. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Griya Pratiwi

Perumahan subsidi terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Siklus Jaya Abadi. Perumahan ini memiliki 34 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap genteng, plafon triplek, rangka atap kayu. Dinding yang digunakan adalah bata diaci, dinding acian dicat, dan kusen kayu kelas II.

Lantai keramik 40x40 dan kamar mandi keramik untuk closet jongkok, serta pondasi batu belah.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Ganjar Asia, Metro Barat, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Golden Properti Sejahtera. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu, serta genteng plentong dicat. Dinding menggunakan bata yang diplester, diaci, hingga dicat. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu celah.

3. Rindang Lestari Regency

Perumahan ini terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Tigasatu Mandiri Prima. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap dan dinding plester aci cat. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Sidodari Metro Regency

Perumahan ini terletak di Karangrejo, Metro Utara, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Adjie Bangun Properti. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja genteng metal polos, serta dinding plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah slup.

5. Perumahan Negeri Canda

Perumahan subsidi ini terletak di Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Depati Singa Liu. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap kayu kelas 1 dan dinding batu bata bolong. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)