Lebak (ANTARA) - Investasi perumahan di Kabupaten Lebak, Banten, sejak lima tahun terakhir tumbuh dan berkembang, sehingga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin H, di Rangkasbitung, Lebak, Kamis, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi perumahan tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga penyerapan lapangan pekerjaan.

Saat ini, di berbagai wilayah Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang investasi perumahan, terlebih dampak beroperasi Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuterline dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Bahkan, waktu jarak tempuh Jakarta-Maja-Rangkasbitung melalui transportasi KRL hanya satu jam.

Selain itu, juga proses perizinan begitu mudah dan cepat dengan sistem digitalisasi, sehingga tidak memerlukan biaya.

Pemerintah daerah hingga kini terus mengoptimalkan promosi agar para investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak.

Kehadiran investasi itu sangat positif membuka kawasan ekonomi baru, sehingga dapat mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Lebak tertinggal jauh dengan daerah lain di Banten, sehingga investasi menjadi harapan dan dambaan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini.

Selama ini, investor properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target investasi 2024 mencapai Rp1,4 triliun.

"Kami meyakini kehadiran investasi perumahan dapat mempercepat pembangunan di Lebak dan mengejar ketertinggalannya itu," kata Robertus menjelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan investasi properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang di Kecamatan Maja, Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, dan Bayah.

Kebanyakan investasi perumahan itu adalah investor PMDN, seperti PT Citra Maja Raya, juga PT Royal Garden, dan lainnya.

Mereka mengembangkan bisnis hunian perumahan di daerah itu, karena lahannya luas juga harga tanah masih murah dibandingkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sebagian besar pengembang investor perumahan itu rumah MBR bersubsidi, sehingga terjangkau kalangan masyarakat ekonomi bawah.

"Kami optimistis permukiman perumahan itu dapat menampung warga DKI Jakarta 2,5 juta tinggal di Lebak," katanya pula.

Agung (45), warga Jakarta mengaku dirinya kini bersama keluarga tinggal di Perumahan Maja yang dibangun pengembang PT Citra Maja Raya, yaitu rumah MBR dengan angsuran kredit Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun.

"Kami setiap hari bekerja ke Jakarta dan sore hari pulang ke Maja menggunakan transportasi KRL," kata Agung lagi.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum percaya diri untuk mengungkapan target piutang pembiayaan multifinance pada tahun 2025. Namun demikian, salah satu program Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah dipercaya bisa mengangkat kinerja pembiayaan multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, piutang pembiayaan multifinance sampai dengan November 2024 tumbuh sebesar 7,27% year on year (yoy) menjadi Rp 501,37 triliun.

Jika dirinci, porsi pembiayaan masih didominasi oleh jenis pembiayaan multiguna sebesar 50,42%. Diikuti pembiayaan investasi dan modal kerja yang masing-masing sebesar 34,11% dan 9,79%.

Namun jika menengok ke belakang, kinerja piutang pembiayaan multifinance itu cenderung bergerak melambat selama 5 bulan berturut-turut, sehingga level pertumbuhan 7,27% menjadi yang terendah sepanjang tahun 2024. Realisasi kinerja pembiayaan semakin jauh dari target yang sempat dicanangkan OJK dalam kisaran pertumbuhan 10-12%.

“OJK akan terus melakukan monitoring terhadap pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance di tahun 2025. Diharapkan industri multifinance akan tetap tumbuh di tahun 2025,” ungkap Agusman kepada wartawan, pada Kamis (1/9/2025).

Meski belum mengungkapkan proyeksi pembiayaan tahun 2025, Agusman mengatakan ada sejumlah peluang bagi multifinance memacu pertumbuhan pembiayaan. Salah satunya berasal dari program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pembiayaan sektor perumahan juga menjadi salah satu segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” kata Agusman.

Dua Bisnis Potensial Lain

Selain pembiayaan ke sektor perumahan, lini pembiayaan lain yang dipercaya OJK dapat terus mendorong pertumbuhan multifinance adalah buy now pay later (BNPL). Seperti yang diketahui, produk BNPL memang tengah digemari dalam beberapa waktu belakangan ini.

Per November 2024, pembiayaan BNPL melesat 61,90 (yoy) menjadi Rp 8,59 triliun. Dari sisi kualitas, rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) secara gross sebesar masih relatif terjaga sebesar 2,92%, kendati dalam tren naik.

Di samping itu, OJK memandang pembiayaan syariah sebagai ceruk potensial untuk digarap lebih masif. Piutang pembiayaan syariah pada November 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,97% (yoy) menjadi sebesar Rp 26,52 triliun, didukung dengan peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa.

“Pembiayaan syariah diperkirakan masih akan terus tumbuh positif pada tahun 2025, antara lain didorong oleh diversifikasi dan penambahan produk pembiayaan syariah baru yang saat ini diajukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan,” pungkas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pada hari rabu (08/01/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar. 

Selain disaksikan langung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Reni yang merupakan legislator asal Surabaya-Sidoarjo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait atas langkah strategis ini.

“Program pembangunan 3 juta rumah merupakan agenda besar yang membutuhkan strategi matang dan pembiayaan besar. Saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dan Kementerian PKP dalam merealisasikan program ini, terutama melalui kerja sama dengan Qatar,” ujar Reni.

Sebagai anggota komisi V yang bermitra kerja dengan kementrian PKP, Reni menyatakan akan selalu mendukung dan turut mengawasi agar program yang dibutuhkan rakyat ini benar-benar tepat sasaran.

“sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra Kementerian PKP, saya sangat siap untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan program tersebut,” tambah Reni.

Reni berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Kementerian PKP dan kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar pembangunan 1 juta rumah ini dapat segera terealisasi sesuai target.

"saya mendorong agar pemerintah segera melakukan Langkah teknis untuk dapat merealisasi MOU tersebut. Sehingga rakyat akan segera menikmati pembangunan tersebut," ungkap Reni

Di sisi lain, Reni meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera merilis peta biru program pembangunan 3 juta rumah. Sehingga proses pengawalan dapat berjalan lebih optimal. 

“Kementerian PKP perlu segera merilis blueprint perencanaan untuk program 3 juta rumah sebagai panduan utama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Reni juga mengingatkan bahwa program ini harus dirancang dengan strategi khusus agar benar-benar bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar, dan program ini dapat memberikan dampak besar jika eksekusinya dirancang dengan baik,” tambahnya.

Kerja sama dengan Qatar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerja sama internasional ini, diharapkan pembiayaan dan realisasi pembangunan perumahan dapat lebih efektif dan cepat terlaksana.

Reni Astuti menutup dengan harapan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dapat terus terjalin untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyambut baik kerja sama Indonesia-Qatar membangun 1 juta rumah susun di Jakarta. Namun, dia mengingatkan dibutuhkan kesesuaian data kebutuhan perumahan di Jakarta untuk mengantisipasi suplai berlebih.

"Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam program 3 juta rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan," ujar Syaiful Huda, Kamis (9/1/2025).

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya, Qatar membangun 1 juta rumah murah dalam bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan.

Huda mengatakan, rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. Ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar.

"Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar," ucapnya.

Masuknya investor Qatar sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya menyediakan lahan.

"Tentu ini sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun," ujarnya.

Politikus PKB ini mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data solid.

"Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program," katanya.

Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa 1 juta rumah yang akan dibangun oleh Qatar merupakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Erick menjelaskan, pembangunan 1 juta rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya," ujar Erick, di Jakarta, Kamis.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, kata Erick lagi, tentu dibutuhkan lahan yang memadai. Menurutnya lagi, Kementerian BUMN memiliki lahan yang berada di area kereta api.

Pembangunan perumahan di wilayah tersebut, memiliki konsep hunian transit oriented development (TOD), yang terintegrasi dengan stasiun.

"Kita terbuka apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita punya, kita hampir menjadikan delapan TOD. Nah ini kan bisa, silakan digarap gitu, lalu juga beberapa mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota," katanya pula.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Pendanaan itu dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan soal rencana Qatar membangun 1 juta rumah di Indonesia. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah.

Erick menjelaskan, rumah yang akan dibangun merupakan rumah kelas atas melainkan rumah rakyat. Adapun BUMN menjadi salah satu pihak yang bertugas menyiapkan lahannya.

"Kemarin kan sudah jelas, sesuai dengan program rumahan yang didorong oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, yaitu 3 juta rumah. Nah kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat, jadi bukan rumah kelas atas, rumah rakyat," katanya di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Menurut Erick, pemerintah terbuka dengan berbagai konsep, termasuk membangun hunian nempel stasiun alias pengembangan hunian dengan basis Transit Oriented Development (TOD). Terlebih BUMN sudah mengimplementasikan konsep tersebut.

"Tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita sudah punya, kita hampir menjadikan 8 TOD, nah ini kan bisa, silahkan digarap gitu," jelas Erick.

Erick menyebut ada lahan-lahan BUMN yang lokasinya di tengah kota namun kurang bisa dimanfaatkan. Lahan itulah yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian.

Adapun tiga BUMN yang akan menyiapkan lahan adalah PT PP (Persero) Tbk, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal ini diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @erickthohir.

"BUMN melalui PT PP, Perumnas, dan PT KAI siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar dan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mewujudkan visi Bapak Presiden," ungkap Erick dikutip Kamis (9/1/2025).

(acd/acd)

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal konsep 1 juta rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun atas kerja sama pemerintah dengan Qatar.

Erick mengatakan rencana Qatar itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok MBR. Rumah yang akan dibangun menyasar kelas menengah bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Erick mengatakan ada beberapa opsi yang mungkin dipakai. Salah satunya, konsep TOD, yaitu membangun perumahan di dekat stasiun seperti yang sudah dilakukan BUMN selama ini.

Ia juga membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di istana. Pertemuan itu membahas rencana Qatar terlibat membangun 1 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ditugasi untuk menindaklanjuti kerja sama itu. Ia berkata akan segera mencari lahan untuk pembangunan perumahan.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ungkap Maruarar di istana kemarin.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menugaskan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), PT KAI (Persero) dan Perum Perumnas untuk menggaet investor asal Qatar membangun program 3 juta rumah di Tanah Air.

Penugasan ini setelah Qatar sepakat membangun 1 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia. Rencana ini sudah disepakati melalui penandatanganan MoU di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Pembangunan rumah akan dilakukan penuh oleh pihak Qatar mulai dari pembiayaan hingga kontraktornya. Indonesia hanya menyiapkan lahan untuk rumah tersebut.

Dalam konteks itu, Erick mengatakan, tiga perusahaan pelat merah siap mendukung langkah pemerintah yang berkolaborasi dengan otoritas Qatar.

"Kami di BUMN siap mendukung visi Bapak Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah untuk rakyat. BUMN melalui PT PP, Perumnas, dan PT ??? siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar," ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Kamis (9/1/2025).

Kerja sama juga diperkuat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga stakeholder terkait. Erick memastikan BUMN sudah melakukan terobosan sebagai solusi keterbatasan lahan di kawasan kota dengan membangun Transit Oriented Development (TOD) atau pemukiman yang menempel dengan transportasi publik di sejumlah stasiun.

"TOD tidak hanya menjadi solusi tempat tinggal rakyat, tapi juga memudahkan mobilisasi masyarakat untuk menuju ke pusat-pusat kota," beber dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) menjalin kemitraan strategis Dana Ventura BTN Fund.

Inisiatif ini dirancang untuk menjadi mendorong pertumbuhan bisnis utama BTN dengan melalui investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan solusi berbasis teknologi.

Sektor bisnis yang menjadi sasaran antara lain sektor perumahan, konstruksi, layanan keuangan dan perbankan, software, dan Environmental, Social, and Governance (ESG).

Ronald S Simorangkir, Direktur Utama MCI mengatakan, kerja sama dengan BTN ini selaras dengan strategi MCI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor strategis yang juga menjadi prioritas program pemerintah di antaranya perumahan, penguatan UMKM, ekonomi digital, dan ESG.

"Dengan kolaborasi kekuatan BTN dan MCI, kami optimis dapat mendorong terciptanya inovasi dan integrasi ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," kata Ronald dalam keterangan resmi, Kamis (9/1/2025).

Kemitraan antara BTN dan MCI dalam bentuk BTN Fund ini membuka peluang investasi pada perusahaan rintisan yang dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

Dalam melaksanakan proses investasi, BTN Fund mengedepankan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dengan memperhatikan fundamental bisnis dan kinerja keuangan perusahaan rintisan sebelum melakukan investasi.

Sementara itu, Setiyo Wibowo, Direktur Risk Management BTN, menyampaikan, pihaknya berharap pembentukan BTN Fund dapat membantu perseroan memiliki mitra-mitra strategis berupa fintech, proptech, atau startup di bidang AI dan operasional yang dapat mendukung pengembangan ekosistem perumahan dan keuangan.

"Hal ini sejalan dengan visi-misi BTN, yakni Menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, di mana BTN akan menjadi bank besar yang melayani kebutuhan keuangan keluarga Indonesia secara menyeluruh dan beyond mortgage," tuturnya.

Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan warga RW 08 memasang plang dilarang memberi makan kucing di Perumahan Gading Kirana, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, ramai dibicarakan di media sosial.

Pemasangan plang ini menjadi sorotan publik usai diunggah oleh salah seorang konten kreator @doniherdaru di akun Instagram pribadinya.

Penelusuran Kompas.com, video plang dilarang memberi makan kucing ini sudah ditonton sekitar 1,1 juta orang.

Sekitar lima ribu orang berkomentar di postingan itu. Banyak yang pro dengan pemasangan plang itu, namun tak sedikit pula yang kontra.

Banyak pencinta kucing yang tak setuju dengan pemasangan plang dilarang memberi makan kucing itu.

Bekas makanan kucing berceceran

Pengurus RW 08 membeberkan sejumlah alasan sampai akhirnya terpasang plang dilarang memberi makan kucing di Jalan Gading Kirana, Minggu (5/1/2025).

"Ada latar belakangnya, ada komplain dari para warga," ujar Wakil RW 08, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Benjamin Frans, saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025).

Sudah satu tahun belakangan banyak pencinta binatang yang memberi makan kucing liar di Jalan Gading Kirana setiap harinya.

Sebenarnya, pihak pengurus RW merasa bersyukur dengan adanya hal itu karena banyak orang yang peduli dengan kucing.

Namun, banyaknya orang yang memberi makan kucing di Jalan Gading Kirana lambat laun mengotori lingkungan setempat.

Pasalnya, orang yang suka memberi makan kucing di jalan ini biasanya menggunakan wadah kertas.

Kemudian, wadah kertas itu kerap kali tidak dibereskan kembali dan berserakan di jalan.

Belum lagi jika terkena hujan, maka wadah bekas makanan kucing itu dikerubungi lalat.

"Kasihan petugas kebersihan kita, karena habis kasih makan ditinggal gitu aja, itu bekasnya acak kadul," tambah Benjamin.

Kotoran di mana-mana

Selain bekas makan yang berceceran, warga Gading Kirana komplain karena banyaknya kotoran kucing.

Bukan hanya di luar perumahan, kucing-kucing tersebut juga masuk ke area komplek dan membuang kotoran di mana saja.

Ditambah lagi, depan perumahan Gading Kirana terdapat puluhan UMKM yang berjualan.

"Banyak pedagang yang mengeluh karena bau kotoran kucing," teranh Benjamin.

Mobil warga baret

Selain bekas makan dan kotoran yang berceceran, sejumlah warga Perumahan Gading Kirana juga mengeluhkan mobilnya yang lecet. Warga menduga penyebab lecetnya mobil itu karena cakaran kucing.

"kejadian mobil baret, kucing kan suka naik di kap mesin," ucap Benjamin.

Oleh karena itu, warga dan pengurus RW sepakat untuk memasang plang dengan harapan orang tidak lagi sembarangan memberi makan kucing.

Lelahnya petugas kebersihan

Bukan hanya warga, kotoran dan bekas makanan kucing yang menumpuk di Jalan Gading Kirana juga membuat para petugas kebersihan setempat mengeluh.

Salah satunya Ayu yang mengaku begitu lelah harus membersihkan kotoran kucing setiap hari.

"Cuma ingin menyampaikan saja masalah kotoran kucing ini kan di mana-mana dan saya setiap hari membersihkan dari ruko blok A, B, C, dan D," ujar petugas kebersihan bernama Ayu saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Rabu.

Dalam satu tahun belakangan Ayu kerap kali dikomplain warga karena kotoran kucing.

Petugas kebersihan itu diduga tidak menjalankan tugasnya secara maksimal dalam menjaga kebersihan.

"Pokoknya tetap nyalahin kita," tambah Ayu.

Padahal, Ayu dan rekan-rekannya sudah berupaya maksimal untuk membersihkan kotoran kucing hingga mual-mual.

"Kadang sampai mual-mual karena baunya ke mana-mana," ucap Ayu.

Digeruduk komunitas pecinta kucing

Merasa tak terima dengan pemasangan plang itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan komunitas pencinta kucing datang menggeruduk Perumahan Gading Kirana, Selasa (7/1/2025).

Sekelompok orang itu datang sekitar pukul 17.00 WIB dan langsung mencopot secara paksa plang dilarang memberi makan kucing di Jalan Gading Kirana tersebut. Kemudian, mereka menyambangi Kantor RW 08.

"Saya mewakili RW 08, kemarin sore saya menemani teman-teman pengurus, di mana penyayang binatang datang ke kantor RW," ujar Benjamin.

Ada sekitar 15 orang yang datang menggeruduk perumahan ini. Bahkan, salah satu di antaranya mengaku sebagai anggota DPRD Jakarta.

"Dia (anggota DPRD) itu dibilang sama rekan-rekannya 'Kakak Dewan'," ucap Benjamin.

Namun, saat ditanya siapa nama anggota dewan tersebut enggan menjawab.

Bahkan, saat datang, orang yang mengaku sebagai anggota DPRD Jakarta itu tidak mau membuka maskernya. Para pencinta kucing tersebut meminta agar plang itu tidak dipasang lagi.

Bahkan, orang yang mengaku anggota DPRD Jakarta itu berjanji akan ikut bertanggungjawab apabila mobil warga Gading Kirana ada yang lecet.

Selain itu, komunitas pencinta kucing ini juga mengaku bersedia ikut membersihkan kotoran kucing di jalan tersebut.

Mediasi

Terkait permintaan para pencinta kucing, pengurus RW 08 pun sepakat untuk mencopot plang tersebut.

Mereka juga tetap memperbolehkan orang memberi makan kucing di Jalan Gading Kirana, asalkan bekasnya dibereskan kembali.

Selain itu, saat memberi makan, pencinta kucing wajib ditemani petugas keamanan agar diarahkan ke satu titik saja.

"Dealnya kita minta boleh aja kasih makan kucing asal ditemani petugas keamanan dan bekasnya dibereskan lagi," pungkas Benjamin.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP targetkan revitalisasi Wisma Atlet selesai April 2025