Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Dia mewanti-wanti agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara -sapaan Maruarar- menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

"Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," tegas Ara dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Program rumah subsidi, Ara melanjutkan, akan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas. Kedua program tersebut dinilai bagus dan bisa langsung menyentuh masyarakat.

"Jadi kalau program yang menyentuh rakyat ya harus kita besarkan. Minggu depan saya rapat dengan komisi V, tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," jelasnya

Ara mengatakan dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus membuat skala prioritas. Yakni, benar-benar memastikan target penerima manfaat program FLPP dan BSPS.

"Menurut saya skala prioritas yang tepat adalah rakyat yang paling bawah yang membutuhkan, kemudian juga mendapat developer yang bertanggung jawab, kemudian juga tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," urai mantan politikus PDIP itu.

(hsa/hsa)

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengungkapkan progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 trilun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia merinci, dari jumlah tersebut, 10.440 unit di antaranya masih dalam proses pembangunan, 10.793 unit sudah selesai dibangun tapi belum akad, 21.77 unit pesetujuan kredit, dan 853 unit sudah akad kredit.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai Menteri Perumahan kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan perbaiki rumah," ujar dia.

Untuk diketahui, program pembangunan 3 juta rumah digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pemerintah Bali membuat perumahan khusus untuk seniman di Bali. Hal ini dipandang perlu untuk mendukung seniman Bali yang menjadi ujung tombak pelestarian budaya Bali.

Menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025). Ara ditemani Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Ara awalnya ditanya soal sulitnya mengakses perumahan murah dan layak di Bali. Sebab, harga rumah di Pulau Dewata, khususnya di kawasan ibu kota, mahal. Sehingga masyarakat nyaris tidak bisa membeli rumah. Ara menyebut telah menyiapkan skema terkait permasalahan tersebut.

"Saya minta usulan konkret surat rapat dengan bupati-bupati sampaikan ke Jakarta. Kami juga ada kayak di Papua itu MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," beber Ara.

Ia mengatakan bahwa budaya di masing-masing daerah berbeda-beda sehingga penanganannya tentu tidak sama. Contohnya khusus di Papua, rumah subsidi bagi MBR memiliki angka berbeda dari daerah lain.

Ia juga menyebut Bali memiliki budaya yang luar biasa. Termasuk dalam hal arsitektur perumahan, sehingga ia berharap perumahan di Bali harus mengedepankan budaya yang ada.

Ara kemudian mengusulkan untuk membuat perumahan untuk seniman yang menjadi ujung tombak budaya Bali. Terlebih program tersebut belum pernah ada.

"Kenapa kita nggak buat itu perumahan untuk seniman? Saya pikir harus ada program untuk memelihara dan pro kepada seniman karena sangat terkenal memajukan Bali," pungkasnya.

(nor/hsa)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memberikan berkah bagi industri properti dan konstruksi, serta sektor-sektor pendukung lainnya pada tahun ini.

Menurut Tim Analis Stockbit Sekuritas dalam riset yang dirilis pada 9 Januari 2025, meningkatnya kepastian akan implementasi program ini tidak hanya menguntungkan sektor properti dan konstruksi, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor-sektor terkait.

Tim Stocbit memperkirakan Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), yang merupakan emiten di sektor semen, akan merasakan manfaat langsung. Begitu juga dengan emiten yang bergerak di industri keramik, seperti Arwana Citramulia Tbk (ARNA) dan Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK).

Tak ketinggalan, perusahaan di sektor peralatan rumah tangga seperti Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES), Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY), dan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) juga diproyeksikan akan merasakan dampak positif dari proyek perumahan ini.

“Di sisi lain, peluang tidak diwajibkannya pungutan iuran Tapera berpotensi mengurangi tekanan pada discretionary income masyarakat, yang dapat berdampak positif bagi daya beli secara umum,” ungkap Tim Analis Stockbit, dikutip dari KONTAN.

Arinda Izzaty, analis dari Pilarmas Investindo Sekuritas, mengungkapkan bahwa selain emiten konstruksi dan properti, sektor semen juga akan mendapatkan dampak positif dari program ini.

"Permintaan semen akan ikut meningkat, terutama di segmen semen curah," ujar Arinda, dikutip dari KONTAN.

Prospek saham perbankan di program 3 juta rumah

Arinda menjelaskan lebih rinci mengenai dampak program 3 juta rumah terhadap sektor-sektor terkait.

Bagi emiten properti dan konstruksi, ia menyatakan bahwa program ini diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan selama proyek berlangsung. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dampaknya bisa bersifat sementara jika tidak ada diversifikasi proyek lain.

Untuk emiten perbankan, Bank Tabungan Negara (BBTN) yang lebih fokus pada kredit perumahan, akan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Meski begitu, Arinda juga mengingatkan ada potensi risiko kredit macet, terutama pada segmen menengah ke bawah.

Di sisi emiten semen dan material, dampaknya diperkirakan cenderung dalam jangka pendek saja. Namun, permintaan yang stabil dari proyek 3 juta rumah diyakini masih bisa menopang pendapatan mereka.

Dari sejumlah emiten yang terlibat, Arinda menilai PTPP (Pembangunan Perumahan) mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan lainnya.

Pada kuartal III 2024, pendapatan PTPP tumbuh 14,54 persen YoY, meski laba bersih hanya meningkat tipis sebesar 1,91 persen YoY.

“Harga saham PTPP relatif undervalued, dengan price to earning ratio (PER) yang lebih rendah dibanding rata-rata sektor konstruksi,” ungkapnya. Arinda pun merekomendasikan beli untuk PTPP dengan target harga Rp 570 per saham.

Emiten manufaktur "kecipratan" berkah program 3 juta rumah

Sementara itu, Hendra Wardana, founder Stocknow.id, melihat bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya memberi keuntungan bagi sektor properti dan konstruksi, tetapi juga membuka peluang besar bagi sektor perbankan dan manufaktur.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, dari hasil diskusinya dengan Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.

Rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

Dalam diskudi dari pertemuan dengan Dewan Guru Besar UGM tersebut, dibahas kegiatan pengabdian Kampus UGM seperti Lembah Code Yogyakarta, sinergi Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP dorong kontribusi aktif akademisi dalam Program 3 Juta Rumah

DI TENGAH maraknya persoalan program makan bergizi gratis (MBG)—mulai dari masalah rasa yang kurang enak, insiden keracunan, hingga kasus ayam tertukar dengan jahe—banyak pihak memberikan respons beragam.

Salah satu yang mendapat sorotan tajam publik adalah respons influencer Deddy Corbuzier. Pemilik program Close The Door tersebut menyayangkan jawaban seorang anak SD yang mengeluhkan makanan tidak enak.

Menurut Deddy, anak tersebut "peak" dan perlu bersyukur. Bahkan, Deddy menambahkan pertanyaan retoris, "Sekaya apa Anda mengatakan makanan tidak enak?"

Pernyataan tersebut menuai kritik, karena selain mengandung kesalahan berpikir, pernyataan tersebut cenderung bernada emosional dan tidak relevan dengan konteks bahasan.

Penilaian rasa adalah hal alami, terlebih lagi jika yang menilai adalah seorang anak yang masih berpikir apa adanya.

Apalagi, jawaban tersebut diberikan dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan. Menjawab enak pun juga bukan langkah yang baik bila ternyata memang tidak enak.

Oleh karena itu, tidak perlu mengaitkan pendapat anak dengan sikap bersyukur, ilmu parenting, atau ekonomi keluarga.

Sebagai influencer dengan jutaan pengikut, justru pernyataan Deddy akan mengarah pada polarisasi pendapat dan menutup peluang untuk diskusi yang konstruktif.

Padahal dalam keadaan pro dan kontra seperti program MBG ini, kita sebagai bangsa memerlukan telaah dengan perspektif yang bijaksana, substantif, dan objektif.

Untuk mendapatkan nilai tersebut, langkah pertama tentu melihat program makan siang gratis berdasarkan wujud, tujuan, dan manfaat. Bukan menyangkutpautkan dengan aspek atau unsur di luar program.

Selain itu, juga tidak perlu membandingkannya dengan kondisi masa lalu, seperti mengatakan bahwa dulu tidak ada program ini sehingga kita harus bersyukur.

Cara berpikir seperti itu merupakan kesalahan dalam menempatkan perbandingan. Bagaimana mungkin membandingkan dua hal yang secara eksistensi berbeda? Ada dengan tidak ada secara empiris tidak bisa dibandingkan.

Menjadi sangat penting untuk tetap dalam koridor melihat program MBG atas wujud materinya yang sekarang. Hal tersebut guna menjaga substansi persoalan dan membatasi perluasan bahasan.

Mempertanyakan Gizi

Lalu terkait tujuan dan manfaat, kita dapat melihat aspek tersebut melalui aksesibilitas dan ekosistem. Tujuan yang dapat ditangkap adalah program MBG tidak lain tentu perbaikan gizi semua anak Indonesia.

Hal tersebut yang perlu menjadi headline analisis. Kalaupun pada akhirnya tujuan janji tersebut tidak terpenuhi, dan program hanya menyasar golongan tertentu, kita perlu mulai bertanya, bagaimana kriteria pemilahannya? Dasar apa saja yang menentukan antara yang berhak dengan yang tidak?

Harus diakui bahwa biaya untuk makan gizi gratis tidak sedikit. Jumlah siswa se-Indonesia semua jenjang totalnya lebih dari 53 juta.

Seporsi makanan katakanlah Rp 10.000, itu membutuhkan biaya total mendekati Rp 530 miliar per hari.

Sekalipun dipangkas menjadi separuh (Rp 250-an miliar), angka tersebut tergolong banyak. Sebab itu hitungan hari, belum minggu apalagi tahun.

Menjadi dilematis saat justru biaya makan gratis ini pada akhirnya gagal tertutup anggaran resmi dan mengakibatkan tambal sulam dari anggaran lain. Semisal menggunakan uang pribadi, zakat, dana daerah, atau lainnya.

Mencampur adukan hal sesubstansial ini akan menambah masalah baru. Kalaupun memang ada keterbatasan, rasanya perlu untuk memiliki kriteria yang jelas, adil, dan bijak terkait target sasaran penerima. Sejauh ini peta sebaran dan ruang lingkup terkait ini belum begitu jelas.

Kemudian terkait ekosistem. Kita lebih gampang menyebut percontohan sekolah di negara luar (Asia Timur dan Skandinavia). Namun banyak dari kita melupakan bahwa terdapat ekosistem di sekolah luar yang belum kita miliki. Seperti kondisi kantin dan sebaran makanan publik.

Siswa yang telah makan makanan bergizi di sekolah masih akan menghadapi godaan junk food di kantin, luar sekolah, atau bahkan di rumah. Tanpa pengendalian ekosistem ini, tujuan perbaikan gizi berisiko gagal tercapai.

Bila hal ini tak kunjung mendapat sorotan, bukan tidak mungkin persoalan ini hanya akan mengarah pada kontradiksi orientasi.

Perbaikan implementasi

Terlepas dari tantangan yang ada, program MBG memiliki orientasi mulia: memperbaiki gizi anak bangsa. Karena itu, pemerintah harus bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik. Semua laporan terkait pelaksanaan program perlu dijadikan bahan evaluasi yang konstruktif.

Upaya awal pemerintah dalam waktu dekat seminimalnya segera mengevaluasi kualitas program MBG dengan melibatkan ahli gizi untuk memastikan makanan bergizi, aman, dan memenuhi standar rasa.

Kemudian melibatkan sekolah dan orangtua melalui survei serta laporan berkala. Hal ini dapat meminimalkan keluhan dan meningkatkan efektivitas program.

Tidak kalah penting mulai membangun dan memperhatikan dukungan ekosistem, seperti sosialisasi aturan kantin sehat dan kampanye edukasi gizi di masyarakat.

Selain itu semua, yang terpenting pemerintah segera menyusun kriteria penerima yang adil, transparan, dan memprioritaskan siswa kurang mampu atau dari daerah rawan gizi.

Program MBG bagaimanapun harus terus diperbaiki dengan sikap keterbukaan yang dewasa, bukan melibatkan narasi emosional atau politis.

Kita perlu diskusi yang konstruktif, objektif, dan substantif. Hanya dengan cara ini, tujuan program meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia dapat tercapai secara maksimal.

BOGOR, iNewsBogor.id - Disaat pemerintah tengah gencar menebar program makan bergizi gratis, kabar menyedihkan justru tengah dirasakan keluarga Zaenudin, warga Perumnas Dua Desa Parungpanjang Kabupaten Bogor.

Betapa tidak, salah seorang anaknya, Ahmad Maulana (9) yang tengah menerita gizi buruk nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia dalam perawatan Rumah Sakit di Tangerang, Propinsi Banten, Selasa (28/1/2025)..

Berawal dari kecurigaan ayah korban, Zaenudin yang melihat perkembangan fisik anaknya Ahmad Maulana tak kunjung membaik, berat badannya terus merosot drastis jauh dari katagori berat badan normal anak seusianya.

Zaenudin pun sempat bolak balik membawa anaknya ke Pos Yandu setempat guna mendapatkan layanan kesehatan. Namun malang, Bidan di Pos Yandu tak mampu menangani kondisi kesehatan Ahmad dan merekomendasikannya ke Rumah Sakit di Tangerang.

Menurut Zaenudin, usai dirawat beberapa hari di rumah sakit kondisi fisik anaknya sempat berangsur membaik, namun tak lama nyawanya tak tertolong sebelum akhirnya meninggal dunia.

Terkait kindisi anaknya yang kini telah meninggal dunia, Zaenudin mengakui karena keterbatasan ekonomi, anaknya sempat mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah Kecamatan juga pihak Puskesmas tapi hanya sementara sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan gizi sehari hari.

"Karena saya gak mampu pihak pemerintah juga puskesmas sempat membantu untuk pemenuhan gizi Ahmad cuma terbatas gak bisa rutin menutupi kebutuhan sehari-hari Ahmad," ujarnya nelangsa.

Pasca anaknya meninggal dunia, diakuinya belum ada bantuan dari pihak pemerintah Kecamatan juga Pemerintah Kabupaten Bogor.

Zaenudin berharap ada atensi seraya mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan keluarganya agar peristiwa yang dialami anaknya tak dialami warga lain.

Editor : Furqon Munawar

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa menjadi salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wacana ini kemudian menuai bermacam-macam komentar.

Salah satunya dari pakar kesehatan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Idham Cholid. Dia mengatakan rencana tersebut tak ada salahnya, sebab serangga bisa menjadi cara dalam memanfaatkan makanan lokal.

Namun, ia memberikan saran agar pemerintah juga ikut memperhatikan kebiasaan siswa. Olahan serangga di Indonesia masih belum lazim kecuali di beberapa daerah tertentu.

"MBG merupakan program bagus, tetapi memang dalam praktik pemberiannya perlu memperhatikan preferensi atau kebiasaan anak dalam mengkonsumsi jenis makanan di berbagai daerah. Memanfaatkan bahan pangan lokal boleh, asal memenuhi standar gizi," ujarnya dilansir dari laman UM Surabaya, Selasa (28/1/2025).

Harus Perhatikan Habitus Gizi Anak

Rencana ini menurut Idham harus dikaji dan merelevansikannya dengan budaya atau kebiasaan anak. Pasalnya, belum banyak anak yang paham bahwa serangga bisa dimakan.

"Ada yang namanya 'habitus gizi' yaitu anak-anak dibentuk oleh lingkungan budaya dan ekonomi rumah tangga, yang pada gilirannya terkait dengan praktik-praktik makanan dan ideologi makan tertentu," jelasnya.

Anak-anak yang belum pernah memakan serangga bisa bereaksi jijik atau menolak untuk makan. Terlebih ketika mereka melihat serangga mirip ulat.

Belalang dan Ulat Sagu Kaya Vitamin tapi...

Idham mengatakan belalang dan ulat sagu memang kaya akan protein, lemak dan mikronutrien. Kandungan tersebut mirip dengan apa yang dimiliki oleh hewan.

"Misalnya ulat dikenal karena kandungan vitamin B1, B2, dan B6, serta vitamin D. Sedangkan belalang menyediakan vitamin A, D3, dan B12, beserta mineral penting seperti zat besi dan seng," imbuhnya.

Meskipun kaya vitamin, Idham mengingatkan untuk tidak luput dari potensi racun dari pestisida. Banyak serangga yang terpapar pestisida hingga logam berat.

Jika serangga akan dijadikan menu MBG, Idham menyarankan untuk membuat peternakannya dahulu. Serangga yang diternak akan lebih aman daripada serangga yang ditangkap di alam liar.

Pembukaan peternakan serangga juga dapat membantu ekonomi warga lokal. Pemerintah bisa mengajak masyarakat di sekitar peternakan untuk membudidayakannya.

"Serangga yang dibudidayakan merupakan pilihan yang lebih aman karena mereka menerima pakan yang terkontrol dan menjalani pemeriksaan kesehatan yang ketat," pungkasnya.

(cyu/faz)

JAKARTA - Bagi kebanyakan orang di Eropa dan AS, gagasan makan jangkrik dan belalang dapat tampak menjijikkan, tetapi serangga ini menjadi camilan populer di beberapa bagian Afrika dan Asia.

Belalang adalah camilan kaya protein dan berkelanjutan. Belalang memainkan peran penting dalam meningkatkan nutrisi, ketahanan pangan dan pekerjaan di Afrika Timur. Leonard Alfonce, seorang peneliti di bidang entomologi di Sokoine University of Tanzania, yang percaya membudidayakan serangga sebagai sumber makanan berkelanjutan sepanjang tahun.

?Belalang yang dapat dimakan sangat dihargai dan perdagangan mereka adalah sumber pendapatan di Uganda,? kata Alfonce dikutip BBC.

?Mengoptimalkan protokol pemeliharaan massal untuk belalang yang dapat dimakan akan memastikan pasokan sepanjang tahun mereka untuk meningkatkan nutrisi, keamanan pangan, dan mata pencaharian di Afrika Timur,? tutur dia lagi.

Dalam hal kandungan nutrisi, belalang bertanduk panjang, yang dikenal sebagai Nsenene memiliki 34-45% protein, 42-54% lemak dan 4-6% serat. Serangga umumnya dikemas dengan vitamin dan asam amino.

Peter Alexander, seorang peneliti senior dalam ketahanan pangan global di University of Edinburgh di Inggris, memperkirakan mengurangi emisi karbon dari makan belalang dengan mengganti daging sapi sebagai sumber utama protein.

"Apa yang kita pilih untuk makan benar-benar penting untuk emisi yang terkait dengan diet kita," ucapnya.

Mengganti setengah dari daging yang dimakan di seluruh dunia dengan ulat dan jangkrik bisa mengurangi penggunaan lahan pertanian sebesar sepertiga, membebaskan 1.680 juta hektare, setara dengan sekira 70 kali wilayah Inggris dan mengurangi emisi global. Hal ini menurut sebuah studi oleh Alexander dan peneliti lain di University of Edinburgh.

Serangga juga memiliki tinggi Tingkat konversi makanan. Jangkrik misalnya, membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit daripada ternak, empat kali lebih sedikit dari domba dan dua kali lebih sedikit daripada babi dan ayam untuk menghasilkan jumlah protein yang sama.

Menumbuhkan serangga menghasilkan secara signifikan lebih sedikit gas rumah kaca daripada produksi ternak ? terutama ketika Anda mempertimbangkan pengangkutan ternak dan pakan yang menyumbang 18% dari emisi tersebut.

Sementara, jangkrik menghasilkan hingga 80% lebih sedikit metana daripada sapi dan 8-12 kali lebih sedikit amonia daripada babi. Studi oleh para peneliti di University of Wageningen di Belanda. Metana adalah gas yang sangat kuat dengan dampak pemanasan global. 84 kali lebih tinggi dari CO2 selama periode 20 tahun dan polusi amonia telah dikaitkan dengan pengamanan tanah, polusi air tanah dan kerusakan ekosistem.

Serangga juga bisa makan Sampah organik, membantu mengurangi emisi yang terjadi saat limbah ini membusuk dan mengurangi emisi keseluruhan per kg makanan secara lebih umum.

Sementara serangga mungkin tidak menggantikan daging sama sekali, serangga mewakili sumber protein alternatif yang signifikan di dunia yang cenderung berjuang dengan kelangkaan makanan selama tahun-tahun mendatang karena populasi global terus tumbuh. Pasalnya, untuk setiap kilogram protein hewani berkualitas tinggi yang diproduksi, ternak diberi makan sekitar 6kg protein nabati.

Diperkirakan bahwa sebuah Peningkatan biaya pertanian, seperti pupuk dan pakan ternak, akan menghasilkan peningkatan 30% dalam harga untuk daging sapi, babi dan unggas pada 2050. Ini juga berpikir bahwa harga ini mungkin meningkat dengan tambahan 18-21% karena perubahan iklim dan penurunan produktivitas pertanian, yang akan menaikkan biaya pakan, memperkuat kebutuhan akan sumber protein alternatif.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.


Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

(KIE)