IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengakui jika kebanyakan pembangunan rumah bersubsidi belum memenuhi standar. Salah satunya tidak dilengkapi dengan dapur.

Akibatnya dari tidak adanya dapur, membuat sampah rumah tangga dibuang sembarangan di lingkungan.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur. Dapur itu sumber sampah rumah tangga, kalau tidak dikelola, ini menjadi sumber sampah di mana-mana," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Ke depan, pihaknya akan membuat standar baku terkait pembangunan rumah di Indonesia, terutama wajib untuk membangun satu bilik dapur untuk mengelola sampah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

"Semuanya harus standar baru, termasuk standar kesehatan. Kalau sampah rumah tangga tidak dikelola, karena tidak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana," kata Fahri.

Dia menegaskan, pembangunan rumah apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah harus lengkap.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku pada penyaluran FLPP pada 2024 memang masih ditemukan kualitas rumah yang belum sesuai dengan standar. Pada 2024 sampling monitoring dan evaluasi (monev) mencapai 72.000 rumah FLPP meliputi 52 Kabupaten/Kota.

Hasil temuan monev masih menemukan adanya rumah yang sudah diakadkan, namun belum memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan, terutama pada tambahan kuota 34 ribu.

Ketidaksesuaian itu seperti kualitas rumah yang tidak sesuai standar teknis (misal, besi 6 mm), atap, lantai, dinding yang kurang berkualitas hingga listrik dan air belum terpasang.

"Hal itu telah ditindaklanjuti dengan memberikan SP-1 dan SP-2 kepada Bank Penyalur yang menyalurkan KPR FLPP tidak sesuai ketentuan," kata Heru di Jakarta (24/12/2024).

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara mengatakan, Pemerintahan Prabowo telah menghasilkan empat kebijakan yang pro rakyat di bidang perumahan. Kebijakan ini dibuat dalam waktu 90 hari kerja sejak pelantikan kabinet.

Menurut Ara, beberapa kebijakan di bidang perumahan ini dapat dilaksanakan berkat dukungan dan kerja sama dari jajaran Kabinet Merah Putih meliputi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan, hingga Kementerian ATR.

Ara menjelaskan, pertama, kebijakan penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) menjadi sebesar 0%. Ara mengatakan, kebijakan penghapusan BPHTB ini dapat terwujud setelah tiga menteri membuat Surat Keputusan Bersama (SKB), yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Kebijakan ini diwujudkan demi mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Kita sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0% yang harusnya bayar 5%, dan itu sangat membantu rakyat," kata Ara selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kedua, pemerintah juga telah menghapuskan retribusi menjadi sebesar 0% untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketiga, penghapusan PPN menjadi sebesar 0% selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau (presiden), kebijakan harus kepada pro rakyat, dan kami jalankan," ucap Ara.

Selain itu, kata Ara, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak bappenas, itu sudah bisa menjadi 4 jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota, kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti," tutur Ara. 

Menteri Ara menekankan, Presiden Prabowo memiliki prinsip bahwa rakyat harus diberikan pelayanan yang cepat, murah, dan gratis. Secara khusus, kebijakan tersebut ditujukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif. Bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain. Supaya bupati-bupati, wali kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya," pungkas Menteri Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kebetulan ini dari Qatar cukup cepat sambutannya dan kami fasilitasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia mendapat pendanaan untuk satu juta rumah dari Qatar.

Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dirinya izin meninggalkan rapat terlebih dahulu karena harus menghadiri penandatanganan MoU antara Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Qatar.

"Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah, jadi saya izin duluan. Pendanaan dari Qatar. Ini hari di-teken rencana," kata Fahri Hamzah.

Meski begitu, Fahri Hamzah tidak menyebutkan secara rinci nilai pendanaan tersebut, dia hanya menyebutkan bahwa pendanaan akan dilakukan untuk 1 juta rumah.

"Yang disebut itu (hanya) jumlah rumahnya, 1 juta unit. Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor. Jadi kita nanti akan sama-sama (MoU) dengan Bapak Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa nantinya setelah pelaksanaan MoU maka akan ada pertemuan lanjutan mengenai hal tersebut.

"Teknisnya nanti ada rapat, akan ada pertemuan yang lebih teknis pada saat sudah dilakukan tahapan-tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin dan sebagainya. Itu lebih teknis nanti," terangnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah siap memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita welcome kepada semuanya. Kebetulan ini dari Qatar cukup cepat sambutannya dan kami fasilitasi," kata Fahri Hamzah.

Ia menambahkan bahwa nantinya secara teknis akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pihak swasta.

"Lokasinya juga nanti dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh partner lokalnya. Beliau (Presiden Prabowo) lebih mau prioritas yang di kota untuk pembangunannya," kata Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama para menteri infrastruktur. Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan Rencana Kerja 2025.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Dalam sambutannya, AHY mengingatkan bahwa dalam transisi pemerintahan di setiap negara kerap dipenuhi dengan dinamika. Ini juga termasuk dengan adanya hal-hal yang belum berjalan ideal di awal pemerintahan, salah satunya anggaran.

AHY mengatakan, pemerintah dihadapkan pembatasan anggaran. Sebab, menurutnya prioritas pembangunan juga sangat luas. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar perencanaan dibuat dengan rapi.

"Beliau (Prabowo) mengingatkan kepada kita kalau di awal-awal masa pemerintahan ini ada hal-hal yang belum sangat ideal. Termasuk kita semua harus meyakinkan agar segala perencanaan itu benar-benar bukan hanya rapi tapi benar-benar prudent. Mengapa? Karena kita juga selalu dihadapkan pada budget constraints, limitasi anggaran. Karena tentu prioritas bangsa ini juga begitu luas, spektrumnya luas," kata AHY, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

AHY juga menyampaikan, pihaknya punya tanggung jawab besar untuk meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Inilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," imbuhnya.

Selain itu, meski penuh dengan dinamika dan tantangan di awal masa jabatan, AHY juga mengingatkan pesan dari Prabowo agar para menteri bisa langsung bekerja fokus. Dengan demikian, hasil kerja nyata bisa terlihat.

"Transisi di setiap negara, di setiap pemerintahan tentu penuh dengan dinamika dan kita semua, seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto Pemerintahan Kabinet Merah Putih ini bisa benar-benar fokus, langsung serius dan bekerja secara utuh untuk masyarakat. Karena kita harus segera memberikan bukti kerja nyata dan output-nya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar dia.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, salah satu emir Qatar akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait pembangunan 1 juta unit rumah yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri mengutarakan hal ini usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

“Kebetulan saya diundang ke istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah,” jelas Fahri.

Fahri mengatakan, anggota kerajaan yang akan menghadiri penandatanganan MoU tersebut adalah juga berlaku sebagai investor.

Terkait skema pendanaan, nantinya akan dilakukan pertemuan teknis pada saat selesai tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin, dan lain sebagainya.

“Itu lebih teknis nanti. Jadi, pemerintah hanya memfasilitasi siapa pun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) itu. Kita welcome kepada semuanya,” tutup Fahri.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia membangun tujuh juta unit rumah demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Menurut Hashim, informasi Qatar menyatakan kesediaan dalam menyukseskan program ini berasal dari adiknya, Presiden Prabowo Subianto.

Secara rinci, 5 juta rumah dibangun Qatar dan ditambah 1 juta unit rumah dari sukarelawan negara tersebut.

Sementara satu juta unit rumah dari Pemerintah Abu Dhabi ketika Hashim berkunjung ke negara tersebut.

Jakarta -

Pemerintah resmi meneken kerja sama proyek pembangunan 1 juta rumah dengan pemerintah Qatar. Pemerintah akan segera menyiapkan lahan untuk proyek tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pengadaan lahan ini akan melibatkan sejumlah kementerian. Mulai Kementerian BUMN hingga Kemensetneg.

"Kita menjadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP, Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata. Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia," kata Maruar kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/1/2025).

Maruarar mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat. Pihaknya memastikan akan segera mengajak pemerintahan Qatar untuk segera mengecek lapangan.

"Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung. Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat ya aturannya seperti ini kemudian lapangannya langsung dicek," ujarnya.

Sementara itu, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan fokus pembangunan proyek ini adalah di wilayah perkotaan. Ia pun membeberkan kendala di perkotaan yakni masih banyaknya kawasan kumuh.

"Jadi gini, problem perumahan di Indonesia kalau di desa-desa itu terutamanya adalah perbaikan rumah. Tapi fokus dari investasi kali ini adalah di kota dan problem perkotaan adalah rumah susun. Karena banyak daerah kumuh, daerah yang menumpuk. Ini nanti akan menjadi salah satu orientasi pertama sehingga 98 kota di Indonesia juga sekaligus kita bersihkan," ujarnya.

Kendala itu, menurutnya, akan dibereskan secara perlahan. Fahri pun mengungkap kemungkinan proyek rumah itu akan dibangun secara vertikal.

"Pelan-pelan pinggir sungai, pinggir kali, pinggir laut yang kumuh-kumuh juga kita bereskan pelan-pelan. Tapi ini adalah komitmen dan pernyataan dari beliau dan grup beliau khususnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Itu kira-kira 1 juta yang di komitmen, 1 juta unit di komitmen. Ini yang lebih rusun dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing," ujarnya.

(eva/yld)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah melakukan penjajakan kerja sama terkait perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung. Hal itu diperlukan agar masyarakat ke depan dapat tinggal di kawasan yang tertata dengan baik dan pemerintah daerah juga mampu menyediakan hunian layak.

“Kementerian PKP merupakan Kementerian yang baru dibentuk dan fokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kami ingin mendapatkan berbagai masukan baik dari institusi pendidikan yang ada dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa di tata,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Januari 2025.

Menurut Wamen PKP, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah sebab masyarakat yang akan terdampak. Untuk itu, dirinya juga meminta agar institusi pendidikan di daerah juga bisa berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyrakat terkait program penatataan kawasan permukiman.

Kementerian PKP juga siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.

“ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Tentunya dengan tinggal di kawasan kumuh masyarakat akan mudah terjangkit penyakit dan huniannya juga kurang layak.

Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau illegal.

Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sedangkan pihak kampus ITB bisa pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung.

“Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi,” tandas Wamen Fahri.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung Haryo Winarso menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung. Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam Pembangunan hunian dan kawasan.

“Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat,” jelas Haryo.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) berkolaborasi menata beberapa kawasan di Kota Bandung, Jawa Barat.

Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak dan teratur bagi masyarakat.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyatakan pentingnya masukan dari institusi pendidikan dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang perlu ditata.

"Kami ingin mendapatkan berbagai masukan baik dari institusi pendidikan yang ada dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa ditata," ujarnya dalam keterangan resmi.

Fahri menekankan, masalah di kawasan permukiman tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah daerah, karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dia juga mendorong institusi pendidikan untuk berperan aktif dalam melakukan riset dan pengabdian masyarakat terkait program penataan kawasan permukiman.

Kementerian PKP siap mendukung pemerintah daerah dalam program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung, terutama di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal.

"Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan bisa menjadi pilot project dan percontohan bagi kota-kota lain," kata Fahri.

Fahri juga mengusulkan agar pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dengan mengambil gambar atau video drone untuk mendokumentasikan kondisi kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, institusi perguruan tinggi diharapkan melakukan riset untuk mengevaluasi dampak kawasan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam upaya ini, Kementerian PKP juga berkomitmen untuk mendorong kehadiran investor yang dapat membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus melakukan penataan kawasan.

"Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan serta adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada," tandasnya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan Kota Bandung dapat mengatasi tantangan kawasan permukiman yang tidak tertata, memberikan contoh bagi kota-kota lain dalam penataan yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keyakinan bahwa investasi dari Luar Negeri (LN) di bidang perumahan tinggi berkat kredibilitas baik Presiden RI Prabowo Subianto di kancah global.

Hal ini disampaikan Maruarar setelah Indonesia dan Qatar menyepakati pendanaan untuk pembangunan satu juta unit hunian di daerah perkotaan yang disahkan melalui penandatanganan nota kesepahamam antara perwakilan dua negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

"Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada bapak presiden yang tinggi, dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan banyak dukungan," kata Maruarar.

Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, tingginya minat investasi bagi Indonesia dari investor-investor luar negeri untuk bidang perumahan bisa dicapai berkat kolaborasi Satgas Perumahan dan Kementerian PKP yang berupaya keras menggaet investor terlibat dalam pemenuhan program prioritas 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tidak hanya itu, Ara menilai para anggota Kabinet Merah Putih (KMP) lainnya juga memiliki kontribusi besar khususnya menyiapkan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang perumahan.

"Proses yang teman-teman lihat adalah proses panjang yang sudah dilakukan pak Hashim, sebagai Ketua Satgas (Perumahan) beserta jajaran dengan Pak Fahri (Wamen PKP) sehingga kita ada acara ini. Kemudian Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi) juga beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden begtitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau," katanya.

Untuk membuat minat-minat investasi tinggi itu dapat terealisasi, Ara menyebutkan pemerintah sudah menyiapkan tim khusus yang akan menangani kebutuhan para investor.

Hal ini sejalan dengan pernyataannya pada Selasa (7/1) soal mandat terkait pembentukan tim dari KMP untuk mengantisipasi investasi asing di bidang perumahan.

"Kita harus siap bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan. Timnya ada Ibu Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri ATR, kemudian nanti ada Menteri BUMN, kemudian Menteri Hukum, ada juga dari perbankan, kemudian juga dari BPKP, ini supaya semuanya berjalan dengan legal," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan tim tersebut perlu disiapkan, agar ketika ada investor yang sudah benar-benar siap melakukan investasi di bidang perumahan maka nantinya baik dari sisi penyiapan lahan hingga sisi yang berdampak kepada ekonomi bisa langsung dijelaskan pada investor tanpa memakan waktu.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah membantah bahwa Satgas Cakra Buana PDI-P menghalang-halangi KPK yang menggeledah rumah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Bekasi.

Pasalnya, saat rumah Hasto digeledah, tampak sejumlah anggota Satgas Cakra Buana PDI-P berjaga.

"Enggak, Satgas Cakra Buana itu bukan untuk menghalang-halangi, merintangi peradilan bisa kena obstruction of justice," ujar Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Menurut Said, Satgas Cakra Buana berjaga di lokasi hanya untuk menjaga Hasto.

Namun, saat ditanya apakah Hasto berada di rumah ketika penggeledahan berlangsung, Said mengaku tidak tahu.

"Itu untuk menjaga Pak Hasto saja," imbuhnya.

Sebelumnya, sebanyak enam anggota Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana turut menjaga kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/1/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, tiga personel anggota organisasi sayap PDI-P itu berjaga di depan kediaman Hasto bersama beberapa personel Polri.

Sementara, tiga lainnya duduk di gubuk taman yang berada di depan rumah Hasto.

Para anggota Satgas Cakra Buana ini tampak mengenakan seragam berwarna hitam dan baret merah.

Selain Satgas Cakra Buana, sembilan personel Polri berseragam lengkap dengan senjata laras panjang turut menjaga ketat kediaman Hasto.

Pak Erick nanti menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas, dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025