Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terdapat pada perumahan subsidi di Jawa Barat (Jabar). Beberapa contohnya seperti membeli lebih dari satu hingga penipuan.

Dedi mengatakan, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Jika ditilik dari data yang terdapat di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Jabar memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Akan tetapi, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakkan terkait perumahan subsidi.

Dedi menuturkan, banyak pembeli rumah subsidi yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi tapi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus pembeli yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal seharusnya calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Ada pula pembeli rumah subsidi di bagian hook kemudian direnovasi dan berujung disewakan. Padahal, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya, tidak boleh disewakan.

"Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa aset industri asuransi di Januari 2025 mencapai Rp1.146,47 triliun atau tumbuh 2,14 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di Januari 2025 mencapai Rp1.146,47 triliun atau naik 2,14 persen yoy dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.122,43 triliun,” katanya di Jakarta, Selasa sore (4/3).

Ia mengatakan bahwa dari sektor asuransi komersil, total aset mencapai Rp925,91 triliun atau naik 2,53 persen yoy. Sementara pendapatan premi asuransi komersil pada Januari 2025 sebesar Rp34,76 triliun, atau turun 4,10 persen yoy.

Angka tersebut terdiri atas pendapatan premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 10,39 persen yoy menjadi Rp19,14 triliun, serta pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi 17,40 persen yoy menjadi Rp15,62 triliun.

MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), ikut dalam seremoni peletakan batu pertama pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polda Sulbar.

Acara berlangsung di Kompleks BTN Royal Riverside, Kelurahan Mamunyu, Mamuju, Selasa (4/3/2025).

SDK hadir bersama Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar dan Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Hartono. 

Mereka secara simbolis memulai pembangunan perumahan yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan tiga juta unit rumah per tahun.

"Saya kira, program Presiden Prabowo untuk mewujudkan tiga juta rumah tiap tahun, salah satunya ini," kata SDK.

Ia menilai kepolisian juga membutuhkan tempat tinggal yang layak, mengingat negara tidak menyiapkan hunian bagi mereka.

"Polisi juga butuh rumah, memang, karena tidak disiapkan oleh negara. Dan di sini bukan hanya polisi, masyarakat juga bisa masuk dengan harga yang sama," ujarnya.

Editor : Lukman Rahim

BEKASI, KOMPAS.com - Genangan banjir di Perumahan Duren Jaya, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, telah mencapai 120 sentimeter, Selasa sore, (4/3/2025).

Keadaan ini diungkapkan oleh Rio, seorang penduduk setempat berusia 36 tahun, yang saat ini masih bertahan di lantai dua rumahnya.

Pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB, ketinggian air masih berada di angka 60 hingga 70 sentimeter. Namun, Rio mencatat bahwa air semakin tinggi seiring berjalannya waktu.

"Sekarang tuh airnya sudah semakin naik ya. Kalau sekarang tuh sudah mencapai 120 sentimeter mungkin," ujarnya saat dihubungi oleh Kompas.com.

Banjir mulai menggenangi rumah Rio sekitar pukul 07.30 WIB dan terus meningkat.

ISTIMEWA Sejumlah warga di Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI), Jalan Kesuma II, Blok F17 BJI, RT/RW 005/015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masih terjebak banjir hingga Selasa (4/3/2025) malam ini.

Ia menggambarkan kondisi di jalanan yang telah terendam hingga setinggi dada, sementara di dalam rumahnya, air mencapai paha.

Rio menjelaskan bahwa banjir ini disebabkan oleh luapan Kali Duren Jaya yang terletak di belakang rumahnya.

Perumahan Duren Jaya, yang merupakan kawasan permukiman lama dengan perkiraan jumlah rumah sekitar 200 hingga 300, kini hampir sepenuhnya terendam air.

"Rumah saya termasuk perumahan tua sih ya, karena dari tahun 90-an, mungkin. Jadi lebih ada di kisaran 200-300 rumah," tambah Rio.

Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, Rio bersama mertuanya sedang berupaya mengemas barang-barang penting di rumahnya dan merencanakan untuk segera mengungsi.

Ia juga menyebutkan bahwa listrik dan pasokan air dari PDAM sudah terputus sejak pukul 10.00 WIB, menambah kesulitan yang mereka hadapi.

Sumber:Banjir Bekasi Timur Makin Parah: Ketinggian Air Naik dari 60 Cm Jadi 120 Cm

SURABAYA – Sebanyak 300 warga Kecamatan Gubeng, Surabaya, memadati Gedung Serbaguna Kelurahan Pucang Sewu untuk menghadiri sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). 

Acara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Program MBG, yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, dengan anggaran yang mencapai Rp 171 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga bertujuan menciptakan perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

“Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tapi juga diharapkan adanya perubahan perilaku pada pola makan yang lebih sehat, termasuk membiasakan hidup sehat sejak dini pada anak-anak,” jelas Lucy.

Lucy juga memaparkan empat target utama penerima manfaat program MBG, yaitu pelajar (mulai dari PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

“Dengan menyasar kelompok ini, kami berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” tambahnya.

Program MBG diawali dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, Menteri Keuangan menambahkan anggaran sebesar Rp 100 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 171 triliun. 

Dengan tambahan anggaran tersebut, program ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Pada April 2025, kami menargetkan 3 juta anak sudah menerima makan bergizi. Target ini akan terus ditingkatkan menjadi 15 juta pada Agustus 2025, dan di akhir tahun, seluruh anak Indonesia diharapkan sudah mendapatkan makanan bergizi gratis,” ujar Lucy.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program MBG. 

Setiap Dapur MBG dikelola oleh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh BGN dan bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan. Mereka bertanggung jawab memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan.

Selain itu, setiap dapur MBG juga didukung oleh 45 hingga 47 petugas yang bertugas memasak dan mengawasi standar kebersihan serta pengelolaan limbah.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas Indonesia. Lucy Kurniasari menekankan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kualitas pangan dan gizi adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Program MBG ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2045,” tegas Lucy.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Dengan program MBG, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan global.

Warga Kecamatan Gubeng yang hadir dalam sosialisasi ini menyambut positif program MBG. Program ini sangat membantu keluarga yang memiliki balita. Dengan adanya makanan bergizi gratis, warga bisa lebih tenang memastikan anak-anak tumbuh sehat.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, BGN, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah gizi dan menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor : Ali Masduki

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya mereka yang bertugas di kepolisian.

Penyediaan perumahan bagi PNS Polri merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Maruarar di Karawang.

Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang. Sedangkan yang dibangun di Karawang diperkirakan sebanyak 300 unit.

"Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," tutur dia.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Akan dialokasikan kepada ASN Polri sebanyak 14.419 unit.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program perumahan bersubsidi, Kapolri menyampaikan bahwa Polri terus merevitalisasi program ini dan telah memungkinkan 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri memiliki rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan pemerataan, Polri tengah mengoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.

"Kita bersama-sama mendukung program Presiden. Di satu sisi rumah adalah harapan bagi personel Polri. Program ini kita sambut baik, ini merupakan program pertama yang kita laksanakan. Harapan kita target kita bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik,

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

KABUPATEN BOGOR - Sejumlah relawan dari komunitas Jurnalis 4x4 membantu menyalurkan bahan makanan dan beberapa kebutuhan pokok kepada warga korban banjir di komplek perumahan Bumi Mutiara, Bojong Kulur, Kecamaan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025) malam.

Komplek perumahan ini menjadi salah satu kawasan terdampak banjir, yang mengakibatkan warga harus berdiam di rumah mereka tanpa penerangan listrik dan terisolasi oleh genangan air.

Banjir yang disebabkan luapan dua aliran sungai yakni Cikeas dan Cileungsi ini mulai merendam permukiman warga di kawasan Perumahan Bumi Mutiara, Vila Nusa Indah 1 dan 2 sejak Selasa (4/3) sekitar pukul 02.00 WIB.

Foto: Dok Jurnalis 4X4

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025