KOMPAS.com - Lulusan D4, S1, dan S2 yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mendaftar program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun Anggaran 2025.

Program ini dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengajak para lulusan perguruan tinggi menjadi pelopor pendukung, dalam menghadapi tantangan yang kompleks bagi bangsa dengan cara inovatif serta berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peserta yang terpilih, akan akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.

Selama bertugas, peserta akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga gajinya bisa lebih tinggi dan dipastikan mendapatkan tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas dan lingkup pekerjaan.

Perlu diketahui, pendaftaran SPPI 2025 dibuka sampai bulan Maret 2025 mendatang.

Syarat pendaftar SPPI 2025

1. WNI

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai
swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang
wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun
penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10. Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11. Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi
pemerintah/swasta manapun

12. Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan
wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13. Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Syarat dokumen pendaftaran SPPI 2025

Dokumen wajib diunggah pada aplikasi rekrutmen):

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPI-
B3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal pendaftaran SPPI 2025

• Pendaftaran online: pukul 00.00 WIB tanggal 27 Desember 2024 – 15 Maret 2025
• Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk Test
• selanjutnya secara offline: 20 Maret 2025
• Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025
• Pelaksanaan Tes (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan
• Mental Ideologi): 6 April – 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:
  • Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 – 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
  • Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
  • Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April – 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.
• Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei – 3 Juli 2025
• Pelatihan Manajerial : 4 Juli – 4 Agustus 2025.

Untuk mendaftar SPPI 2025, bisa langsung mendaftar di website ssp-indonesia.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) atau Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengatakan pemberian makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui baru memasuki tahap awal.

Karena itu, kata Isyana, pemberian makan bergizi gratis untuk bumil dan busui baru bisa dilaksanakan seminggu sekali dan diterapkan di beberapa titik.

"Kalau untuk awal, memang untuk pembagian makan bergizi gratis ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia pra sekolah itu di satu minggu sekali terlebih dahulu," kata Isyana di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Isyana mengatakan, lokasi-lokasi pemberian makan untuk balita dan ibu hamil di posyandu tidak sebanyak program untuk murid sekolah.

Untuk saat ini, pemerintah pusat masih terus menggodok hal-hal teknis terkait program makan bergizi gratis untuk bumil dan busui agar pendistribusiannya merata.

"Tapi selanjutnya ke depan, semua sistem ini akan terus disempurnakan agar nantinya seluruh ibu hamil bisa mendapatkan, tapi tahap pertama memang masih di sebagian dulu," kata dia.

Kesiapan makan bergizi gratis untuk bumil dan busui tergantung masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di setiap daerah.

"Hal-hal teknis perlu diatur lebih lanjut, terutama terkait kesiapan masing-masing SPPG. Kami dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkoordinasi dan bekerja terkait pendataan," imbuhnya.

Isyana menuturkan, saat ini yang terpenting adalah niat dan visi-misi besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Agar nantinya anak-anak Indonesia siap di 2024 dan anak-anak Indonesia bisa makin bersaing dengan dunia internasional," imbuhnya.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam tinjauannya, Veronica mengungkap ada nenek yang menangis terharu karena lima cucunya mendapat makan bergizi gratis.

"Ibu-ibu sangat senang, bahkan tadi ada yang sampai menangis terharu ya, karena kebetulan itu nenek yang menjaga empat atau lima cucunya," kata Veronica setelah meninjau pemberian makan bergizi gratis di Posyandu Dahlia, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

"Sampai tadi neneknya cuma minta kepada Tuhan supaya bisa sehat dan kerja apa pun yang bisa menjaga keluarga," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Veronica menyebut penting juga untuk mengedukasi mengenai perencanaan keluarga hingga pemenuhan gizi seimbang. Dia juga menyampaikan hal itu agar Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

"Program family planning penting banget untuk mengedukasi keluarga, anak berkualitas jauh lebih baik. Anak berkualitas itu dijaga baik-baik, dikasih makan yang benar, bergizi, dikasih sekolah yang tinggi, sehingga program Pak Presiden untuk generasi (emas) 2045 bisa tercapai," katanya.

Lebih lanjut, Veronica mengatakan program pencegahan stunting dimulai sejak ibu hamil. Karena itulah, Makan Bergizi Gratis ini sangat penting untuk bayi di dalam kandungan agar gizinya terpenuhi.

"Program pencegahan stunting ini dimulai ketika ibu hamil, kadang-kadang ibu hamil suka lupa kalau kandungannya itu bayi yang harus dikasih makan yang bergizi. Mau nggak mau, anak-anak 1.000 hari pasca-dari perut itu harus menjadi pemikiran," katanya.

"Artinya, kita harus membangun agar ibu-ibu hamil memiliki edukasi bagaimana memberikan makanan sehat, karbo dan protein seimbang agar anak-anak mendapat gizi yang terbaik," imbuhnya.

Simak juga Video 'Susu Tak Wajib di Menu Makan Bergizi':

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 854.662 hektare yang siap dialokasikan untuk menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat.

Nusron menjelaskan, hal ini dalam rangka mendukung program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, kata Nusron, 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," kata dia.

Nusron menegaskan, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

"Sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Pemerintah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui serta balita. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Isyana Bagoes Oka mengatakan makan bergizi gratis untuk ibu hamil hingga balita ditujukan untuk mencegah stunting.

"Salah satu kenapa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia prasekolah menjadi sasaran dari program makan bergizi gratis ini, salah satunya adalah untuk pencegahan stunting. Karena kita ketahui pencegahan stunting itu akan efektif untuk dilakukan pada saat 1.000 hari pertama kehidupan," kata Isyana di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Dia mengatakan 1.000 hari pertama kehidupan itu bukan dihitung sejak bayi lahir. Menurutnya, perhitungan sudah dimuali sejak bayi ada di dalam kandungan.

"Dan 1.000 hari pertama kehidupan itu ya dimulai bukan pada saat bayi dilahirkan. Tapi justru sudah dimulai pada saat Ibu mulai mengandung. Dan nantinya dilanjutkan pada saat bayi sebelum usia 6 bulan kan belum makan ya, masih ASI eksklusif, berarti ibu menyusuinya juga masih mendapatkan asupan makan bergizi gratis dan nantinya juga dilanjutkan ke anak-anak usia prasekolah itu," jelasnya.

Dia mengatakan program makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan ibu menyusui serta balita baru berjalan di beberapa titik. Dia mengatakan program itu akan diperluas.

"Untuk saat ini memang program ini masih dijalankan di sejumlah titik, belum sebanyak 190 seperti yang untuk program anak-anak sekolah, karena memang ada hal-hal teknis yang perlu diatur lebih lanjut," katanya.

Wamen Isyana (Fawdi/detikcom)

Dia mengatakan kementeriannya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk program makan bergizi gratis bagi ibu hamil. Dia menyebut tim dari Kemendukbangga juga bakal dikerahkan untuk membantu penyaluran program itu.

"Terutama terkait dengan kesiapan masing-masing SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yang dimiliki oleh BGN. Kami dengan BGN terus berkoordinasi dan bekerja sama terkait pendataan, dan dari kementerian kami juga memiliki kader-kader yang jumlahnya banyak. Ada tim pendamping keluarga jumlahnya hampir 600 ribu kader yang kita nanti akan lihat kira-kira teknisnya seperti apa," ucapnya.

Juru Bicara PCO, Prita Laura, mengatakan pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita baru dilaksanakan sekali dalam satu minggu untuk saat ini. Dia mengatakan program ini akan berlanjut dan pemberian makanan bergizi gratis akan ditambah menjadi setiap hari.

"Saat ini dilakukan makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui seminggu sekali di daerah ini. Karena memang kompleksitasnya juga cukup tinggi untuk kemudian menyediakan makan bergizi gratis. Diutamakan memang anak-anaknya ada di sekolah terlebih dahulu, karena jauh lebih mudah untuk diberikan. Namun ke depannya, Presiden Prabowo menginginkan dilakukan setiap hari. Intervensi makan bergizi gratis dilakukan setiap hari," ucapnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Program makan bergizi gratis (MBG) juga diberikan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Isyana Bagoes Oka mengatakan porsi makanan untuk ibu hamil dan balita berbeda.

Kegiatan makan bergizi gratis untuk ibu hamil hingga balita kali ini berlangsung di Posyandu Anyelir dan Posyandu Dahlia, Ciracas, Jakarta Timur. Menu MBG yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita adalah nasi, telur rebus, sayur labu, jeruk dan susu.

Isyana mengatakan menu makan bergizi gratis ini untuk ibu hamil dan balita ini dipandu oleh ahli gizi. Dia menyebut porsi makanan untuk ibu hamil dan balita berbeda.

"Tentunya kita lihat bahwa di setiap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu ada kepalanya, dan kemudian juga ada ahli gizi. Nah ahli gizi ini di setiap SPPG yang akan menentukan menu masing-masing dan disesuaikan angka kecukupan gizinya," kata Isyana di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

"Kalau untuk anak-anak, tentunya gramasinya atau jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh ibu hamil. Dan ini disesuaikan dan dihitung betul," jelasnya.

Makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan balita di Ciracas, Jakarta Timur. (Foto: Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas, Agung Riyano, mengatakan pihaknya telah menghitung kalori yang dibutuhkan oleh ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Agung mengatakan porsi nasi ibu hamil dan balita akan berbeda.

"Jadi kita lakukan perbedaan itu dari sistem gramasinya, gramasi dari masing-masing item. Misalkan nasinya untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu berbeda dengan anak balita," kata Agung.

Dia menambahkan lauk untuk balita juga akan berbeda porsinya dengan ibu hamil. Begitu juga dengan porsi sayuran.

"Kemudian kalau hewaninya pun juga berbeda. Kemudian sayurannya kita bedakan juga tergantung dari yang tadi saya sampaikan kebutuhan kilokalorinya," jelasnya.

Simak juga Video 'Makan Bergizi Wajib Penuhi Pengelolaan Keamanan Makanan':

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Wamen Dukbangga/Wakil Kepala BKKBN) Isyana Bagoes Oka meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ada pula Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Pantauan detikcom, Jumat (10/1/2025), Wamen Isyana meninjau program MBG di Posyandu Anyelir, Ciracas, Jakarta Timur.

Program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita disalurkan lewat posyandu. Wamen Isyana terlihat hadir bersama Deputi PCO Noudhy Valdryno, jubir PCO Prita Laura, dan anggota DPR RI Putri Komarudin.

Wamen Isyana meninjau Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Wamen Isyana mengatakan program tersebut adalah kelanjutan dari program MBG untuk pelajar. Adapun menu makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah nasi, telur rebus, sayur labu, buah jeruk, dan susu.

"Hari Senin kemarin sudah diluncurkan serentak, kebanyakan sekolah, hari ini, kita mau coba juga, kita laksanakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang usianya masih belum usia sekolah. Kita tahu anak-anak adalah sumber daya bangsa dan memastikan sumber gizinya terjaga," ujarnya.

Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Setelah meninjau MBG di Posyandu Anyelir 1, Wamendukbangga Isyana meninjau program Makan Bergizi Gratis di Posyandu Dahlia, Ciracas, Jakarta Timur. Di sana, turut hadir Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Veronica Tan meninjau Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Jakarta: Kota Metro terletak di Provinsi Lampung dan termasuk Kabupaten Lampung Tengah. Kota ini berjarak 52 kilometer dari ibu kota Bandar Lampung dan menjadi kota terbesar kedua di provinsi Lampung.

Dijuluki juga sebagai kota pendidikan karena masyarakatnya berbudaya untuk belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terwujud prestasi warga yang unggul dan memiliki daya saing.

Kota ini dikenal dengan tingkat kemacetan terendah. Di sana juga banyak rumah subsidi yang ditawarkan.

Perumahan yang masih tersedia di Metro mulai dari Rp150 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Metro dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Metro

Perumahan subsidi di Metro. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Griya Pratiwi

Perumahan subsidi terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Siklus Jaya Abadi. Perumahan ini memiliki 34 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap genteng, plafon triplek, rangka atap kayu. Dinding yang digunakan adalah bata diaci, dinding acian dicat, dan kusen kayu kelas II.

Lantai keramik 40x40 dan kamar mandi keramik untuk closet jongkok, serta pondasi batu belah.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Ganjar Asia, Metro Barat, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Golden Properti Sejahtera. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu, serta genteng plentong dicat. Dinding menggunakan bata yang diplester, diaci, hingga dicat. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu celah.

3. Rindang Lestari Regency

Perumahan ini terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Tigasatu Mandiri Prima. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap dan dinding plester aci cat. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Sidodari Metro Regency

Perumahan ini terletak di Karangrejo, Metro Utara, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Adjie Bangun Properti. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja genteng metal polos, serta dinding plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah slup.

5. Perumahan Negeri Canda

Perumahan subsidi ini terletak di Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Depati Singa Liu. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap kayu kelas 1 dan dinding batu bata bolong. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Korea Selatan dikenal dengan "layanan makanan sekolah".

Program tersebut ternyata sudah berjalan selama 70 tahun lebih, yakni dimulai setelah Perang Korea.

Saat itu, makan siang gratis dibagikan sebagai bentuk bantuan internasional kepada anak-anak sekolah yang terkena dampak perang.

Mulanya, layanan makan gratis hanya diberikan kepada 12 persen sekolah dasar, tetapi kemudian diperluas ke sekolah menengah pertama dan menengah atas pada 1990.

Berikut sejarah makan siang gratis di Korea Selatan:

1. 1953-1972: Berawal sebagai bantuan bencana

Dikutip dari dokumen berjudul School food service in Republik of Korea yang diterbitkan Badan Perlindungan Lingkungan Pendidikan Korea Selatan pada Februari 2020, program makan gratis di "Negeri Gingseng" awalnya merupakan program bantuan yang diberikan pada 1953.

Saat itu, Kanada, UNICEF, CARE, dan USAID memberikan bantuan makan gratis ke beberapa sekolah dasar di Korea Selatan selama 20 tahun.

Alasannya karena sebanyak 620.000 siswa sekolah dasar mengalami kekurangan gizi akibat peperangan.

Adapun menu makanan bergizi gratis yang diberikan saat itu adalah susu bubuk yang dicampur dengan air, bubur jagung, roti jagung, roti terigu, adonan yang ditarik dengan tangan, dan biskuit.

2. 1973-1980: Layanan makanan bergizi gratis diberikan sekolah

Setelah bantuan makanan bergizi gratis dihentikan, Korea Selatan mencoba melanjutkan layanan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah pada 1973.

Saat itu, Pemerintah Korea Selatan tidak bisa mengalokasikan banyak anggaran untuk menyediakan menu makan bergizi karena situasi ekonomi yang sulit dan kurangnya pemahaman tentang layanan makanan di sekolah.

Oleh karena itu, makan gratis dilakukan secara mandiri oleh sekolah-sekolah.

Masing-masing sekolah menyediakan tenaga kerja dan lauk pauk dari hasil bumi yang tersedia. Beberapa sekolah-sekolah bahkan berkoordinasi dengan peternakan ayam, babi, ikan, buah-buahan, dan sayuran untuk pemenuhan menu makan bergizi.

Bahkan wali siswa juga memberikan sumbangan barang demi keberlanjutan program tersebut.

Dengan begitu, sekolah-sekolah dapat menyediakan menu makanan bergizi kepada siswa berupa roti atau mi, lauk pauk, susu atau soymilk.

Namun, pada 1977, keracunan makanan masal terjadi di 53 sekolah yang mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia.

Keracunan itu disinyalir karena roti yang tersedia di layanan makanan sekolah.

3. 1981-1990: Pembentukan lembaga layanan makanan sekolah

Selanjutnya, pada 1981, Pemerintah Korea Selatan mendirikan lembaga layanan makanan sekolah.

Undang-Undang Makanan Sekolah juga disahkan untuk memperluas dan membangun sistem pangan sekolah secara stabil.

Dengan adanya kebijakan tersebut, anggaran untuk mendukung fasilitas layanan makanan sekolah mulai diberikan.

Penempatan ahli gizi untuk memastikan manajemen kebersihan dan keselamatan di daerah terpencil dan pedesaan juga dilakukan.

Pada periode ini, layanan makanan sekolah mulai meluas di antara sekolah dasar.

4. 1991-2002: Layanan makanan sekolah diperluas

Selama 1991 hingga 2002, Pemerintah Korea Selatan memperluas layanan makanan baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Total, sebanyak 765 sekolah dasar berhasil melaksanakan program layanan makanan di sekolah itu.

Pada 1998, ketika semua sekolah dasar berhasil menerapkan layanan makan bergizi secara nasional, program ini kemudian diperluas di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Hingga 2003, seluruh sekolah dari berbagai tingkatan resmi melaksanakan layanan makan bergizi gratis.

Seiring dengan meluaskan cakupan program ini, pemerintah merevisi Undang-Undang Makanan Sekolah pada 1996. Tujuannya untuk menyediakan makanan yang tidak hanya berasal dari dapur sekolah, tetapi juga dengan mengangkut makanan dari luar sekolah oleh kontraktor.

5. 2003-sekarang: Peningkatan kualitas makanan bergizi gratis

Sejak layanan makan sekolah berhasil diterapkan di seluruh tingkatan sekolah, Pemerintah Korea Selatan mulai meningkatkan kualitasnya.

Pada November 2003, Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah untuk menyiapkan Rencana 5 Tahun Komprehensif untuk Meningkatkan Layanan Makanan Sekolah.

Rencana tersebut melibatkan 6 proyek besar untuk substansialisasi operasi layanan, mengamankan keamanan layanan, meningkatkan penggunaan produk pertanian berkualitas tinggi, memperkuat manajemen nutrisi dan instruksi diet, memperluas dukungan pemerintah, dan meningkatkan sistem arahan serta pengawasan.

Guru gizi ditempatkan di sekolah Korea Selatan

Sejak 1978, ahli gizi mulai ditempatkan di sekolah setelah sistem layanan makanan sekolah berbasis roti resmi dihapuskan karena insiden keracunan makanan.

Pada 1980-an, ahli gizi sekolah biasa mulai memberikan edukasi gizi terkait menu sehari-hari melalui sistem penyiaran sekolah.

Atau, sekadar memberikan edukasi gizi tidak langsung dengan memasang materi edukasi gizi di ruang kelas dan koridor.

Namun, atas permintaan wali kelas, beberapa ahli gizi sekolah melanjutkan perkuliahan tentang makanan dan gizi.

Dari program ini, Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Undang-Undang Makanan Sekolah diubah pada Juli 2003 untuk memberikan pendidikan gizi yang sistematis dan mempromosikan peningkatan nutrisi menjadi lebih baik.

Guru gizi resmi mulai ditempatkan di sekolah pada 2007.

Pada Februari 2019, sebanyak 10.304 guru gizi atau ahli gizi ditempatkan di 10.513 sekolah yang memiliki fasilitas layanan makanan sekolah

Di antara mereka, sejumlah 5.281 adalah guru gizi ditempatkan di 29 sekolah nasional, 5.094 di sekolah umum dan 148 di sekolah swasta yang memiliki layanan makanan yang dioperasikan sendiri, dan 10 di sekolah lain yang memiliki layanan makanan yang dikelola sebagian kontrak.

Pendidikan gizi diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan di tempat selama jam layanan makanan, pendidikan menggunakan mata pelajaran reguler dan kegiatan pengalaman kreatif.

Kemudian, ada juga pendidikan menggunakan berbagai media komunikasi seperti situs web, aplikasi seluler, buletin pendidikan tentang layanan makanan sekolah, dan penyiaran sekolah, serta pendidikan menggunakan fasilitas pendidikan diet.

Kepala sekolah juga wajib menerapkan konseling gizi kepada siswa yang memiliki masalah kesehatan, seperti berat badan rendah, pertumbuhan yang buruk, anemia, dan obesitas.

Itulah sekilas perkembangan layanan makan di sekolah-sekolah Korea Selatan yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya.

Banjir bandang dari lereng Gunung Argopuro menerjang permukiman warga desa di Bondowoso. Banjir bandang membawa air bercampur lumpur dan material.

Belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta. Itu setelah sedikitnya 12 rumah warga terseret banjir hingga rusak total.

Banjir bandang tersebut terjadi di Dusun Peh, Desa Gunungsari, Maesan Bondowoso. Hingga berita ini ditulis, asesmen masih dilakukan oleh BPBD setempat.

Air bah bercampur lumpur dan kayu itu diperkirakan berasal dari lereng Pegunungan Argopuro sisi timur dan tenggara.

Sungai meluap tak mampu menampung limpahan air (Foto: Istimewa)

Banjir bandang itu disebabkan tingginya intensitas hujan yang turun sejak siang hari dan tak tertampung badan sungai. Akibatnya air meluap hingga menerjang sejumlah permukiman warga yang dilintasi.

Data dihimpun, peristiwa banjir bandang itu terjadi Kamis (9/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Hingga malam hari air tampak tetap besar. Sebab, kondisi hujan masih terjadi di bagian hulu.

"Kami bersama unsur lainnya langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen," kata Kalaksa BPBD Bondowoso Sigit Purnomo kepada detikJatim, Jumat (10/1/2025).

Menurut Sigit, Tim Reaksi Cepat (TRC) Gabungan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Mereka berjibaku melakukan pembersihan sisa material, asesmen, hingga menangani rumah warga terdampak.

"Untuk sementara warga terdampak mengungsi di rumah warga lain yang terdampak, serta sejumlah fasilitas umum desa," terang Sigit.

Pantauan di lokasi, sulitnya medan karena tak dapat dilalui kendaraan roda 4 menjadi kendala penanganan di lapangan. Tim akhirnya menggunakan kendaraan roda 2, meski kondisinya sulit.

Video: Detik-detik Banjir Bandang Hanyutkan Sejumlah Bangunan di Morowali Utara

Video: Detik-detik Banjir Bandang Hanyutkan Sejumlah Bangunan di Morowali Utara

Lebak (ANTARA) - Investasi perumahan di Kabupaten Lebak, Banten, sejak lima tahun terakhir tumbuh dan berkembang, sehingga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin H, di Rangkasbitung, Lebak, Kamis, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi perumahan tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga penyerapan lapangan pekerjaan.

Saat ini, di berbagai wilayah Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang investasi perumahan, terlebih dampak beroperasi Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuterline dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Bahkan, waktu jarak tempuh Jakarta-Maja-Rangkasbitung melalui transportasi KRL hanya satu jam.

Selain itu, juga proses perizinan begitu mudah dan cepat dengan sistem digitalisasi, sehingga tidak memerlukan biaya.

Pemerintah daerah hingga kini terus mengoptimalkan promosi agar para investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak.

Kehadiran investasi itu sangat positif membuka kawasan ekonomi baru, sehingga dapat mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Lebak tertinggal jauh dengan daerah lain di Banten, sehingga investasi menjadi harapan dan dambaan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini.

Selama ini, investor properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target investasi 2024 mencapai Rp1,4 triliun.

"Kami meyakini kehadiran investasi perumahan dapat mempercepat pembangunan di Lebak dan mengejar ketertinggalannya itu," kata Robertus menjelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan investasi properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang di Kecamatan Maja, Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, dan Bayah.

Kebanyakan investasi perumahan itu adalah investor PMDN, seperti PT Citra Maja Raya, juga PT Royal Garden, dan lainnya.

Mereka mengembangkan bisnis hunian perumahan di daerah itu, karena lahannya luas juga harga tanah masih murah dibandingkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sebagian besar pengembang investor perumahan itu rumah MBR bersubsidi, sehingga terjangkau kalangan masyarakat ekonomi bawah.

"Kami optimistis permukiman perumahan itu dapat menampung warga DKI Jakarta 2,5 juta tinggal di Lebak," katanya pula.

Agung (45), warga Jakarta mengaku dirinya kini bersama keluarga tinggal di Perumahan Maja yang dibangun pengembang PT Citra Maja Raya, yaitu rumah MBR dengan angsuran kredit Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun.

"Kami setiap hari bekerja ke Jakarta dan sore hari pulang ke Maja menggunakan transportasi KRL," kata Agung lagi.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum percaya diri untuk mengungkapan target piutang pembiayaan multifinance pada tahun 2025. Namun demikian, salah satu program Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah dipercaya bisa mengangkat kinerja pembiayaan multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, piutang pembiayaan multifinance sampai dengan November 2024 tumbuh sebesar 7,27% year on year (yoy) menjadi Rp 501,37 triliun.

Jika dirinci, porsi pembiayaan masih didominasi oleh jenis pembiayaan multiguna sebesar 50,42%. Diikuti pembiayaan investasi dan modal kerja yang masing-masing sebesar 34,11% dan 9,79%.

Namun jika menengok ke belakang, kinerja piutang pembiayaan multifinance itu cenderung bergerak melambat selama 5 bulan berturut-turut, sehingga level pertumbuhan 7,27% menjadi yang terendah sepanjang tahun 2024. Realisasi kinerja pembiayaan semakin jauh dari target yang sempat dicanangkan OJK dalam kisaran pertumbuhan 10-12%.

“OJK akan terus melakukan monitoring terhadap pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance di tahun 2025. Diharapkan industri multifinance akan tetap tumbuh di tahun 2025,” ungkap Agusman kepada wartawan, pada Kamis (1/9/2025).

Meski belum mengungkapkan proyeksi pembiayaan tahun 2025, Agusman mengatakan ada sejumlah peluang bagi multifinance memacu pertumbuhan pembiayaan. Salah satunya berasal dari program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pembiayaan sektor perumahan juga menjadi salah satu segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” kata Agusman.

Dua Bisnis Potensial Lain

Selain pembiayaan ke sektor perumahan, lini pembiayaan lain yang dipercaya OJK dapat terus mendorong pertumbuhan multifinance adalah buy now pay later (BNPL). Seperti yang diketahui, produk BNPL memang tengah digemari dalam beberapa waktu belakangan ini.

Per November 2024, pembiayaan BNPL melesat 61,90 (yoy) menjadi Rp 8,59 triliun. Dari sisi kualitas, rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) secara gross sebesar masih relatif terjaga sebesar 2,92%, kendati dalam tren naik.

Di samping itu, OJK memandang pembiayaan syariah sebagai ceruk potensial untuk digarap lebih masif. Piutang pembiayaan syariah pada November 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,97% (yoy) menjadi sebesar Rp 26,52 triliun, didukung dengan peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa.

“Pembiayaan syariah diperkirakan masih akan terus tumbuh positif pada tahun 2025, antara lain didorong oleh diversifikasi dan penambahan produk pembiayaan syariah baru yang saat ini diajukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan,” pungkas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News