JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pada hari rabu (08/01/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar. 

Selain disaksikan langung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Reni yang merupakan legislator asal Surabaya-Sidoarjo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait atas langkah strategis ini.

“Program pembangunan 3 juta rumah merupakan agenda besar yang membutuhkan strategi matang dan pembiayaan besar. Saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dan Kementerian PKP dalam merealisasikan program ini, terutama melalui kerja sama dengan Qatar,” ujar Reni.

Sebagai anggota komisi V yang bermitra kerja dengan kementrian PKP, Reni menyatakan akan selalu mendukung dan turut mengawasi agar program yang dibutuhkan rakyat ini benar-benar tepat sasaran.

“sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra Kementerian PKP, saya sangat siap untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan program tersebut,” tambah Reni.

Reni berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Kementerian PKP dan kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar pembangunan 1 juta rumah ini dapat segera terealisasi sesuai target.

"saya mendorong agar pemerintah segera melakukan Langkah teknis untuk dapat merealisasi MOU tersebut. Sehingga rakyat akan segera menikmati pembangunan tersebut," ungkap Reni

Di sisi lain, Reni meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera merilis peta biru program pembangunan 3 juta rumah. Sehingga proses pengawalan dapat berjalan lebih optimal. 

“Kementerian PKP perlu segera merilis blueprint perencanaan untuk program 3 juta rumah sebagai panduan utama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Reni juga mengingatkan bahwa program ini harus dirancang dengan strategi khusus agar benar-benar bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar, dan program ini dapat memberikan dampak besar jika eksekusinya dirancang dengan baik,” tambahnya.

Kerja sama dengan Qatar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerja sama internasional ini, diharapkan pembiayaan dan realisasi pembangunan perumahan dapat lebih efektif dan cepat terlaksana.

Reni Astuti menutup dengan harapan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dapat terus terjalin untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyambut baik kerja sama Indonesia-Qatar membangun 1 juta rumah susun di Jakarta. Namun, dia mengingatkan dibutuhkan kesesuaian data kebutuhan perumahan di Jakarta untuk mengantisipasi suplai berlebih.

"Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam program 3 juta rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan," ujar Syaiful Huda, Kamis (9/1/2025).

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya, Qatar membangun 1 juta rumah murah dalam bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan.

Huda mengatakan, rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. Ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar.

"Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar," ucapnya.

Masuknya investor Qatar sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya menyediakan lahan.

"Tentu ini sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun," ujarnya.

Politikus PKB ini mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data solid.

"Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program," katanya.

Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa 1 juta rumah yang akan dibangun oleh Qatar merupakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Erick menjelaskan, pembangunan 1 juta rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya," ujar Erick, di Jakarta, Kamis.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, kata Erick lagi, tentu dibutuhkan lahan yang memadai. Menurutnya lagi, Kementerian BUMN memiliki lahan yang berada di area kereta api.

Pembangunan perumahan di wilayah tersebut, memiliki konsep hunian transit oriented development (TOD), yang terintegrasi dengan stasiun.

"Kita terbuka apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita punya, kita hampir menjadikan delapan TOD. Nah ini kan bisa, silakan digarap gitu, lalu juga beberapa mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota," katanya pula.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Pendanaan itu dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan soal rencana Qatar membangun 1 juta rumah di Indonesia. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah.

Erick menjelaskan, rumah yang akan dibangun merupakan rumah kelas atas melainkan rumah rakyat. Adapun BUMN menjadi salah satu pihak yang bertugas menyiapkan lahannya.

"Kemarin kan sudah jelas, sesuai dengan program rumahan yang didorong oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, yaitu 3 juta rumah. Nah kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat, jadi bukan rumah kelas atas, rumah rakyat," katanya di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Menurut Erick, pemerintah terbuka dengan berbagai konsep, termasuk membangun hunian nempel stasiun alias pengembangan hunian dengan basis Transit Oriented Development (TOD). Terlebih BUMN sudah mengimplementasikan konsep tersebut.

"Tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita sudah punya, kita hampir menjadikan 8 TOD, nah ini kan bisa, silahkan digarap gitu," jelas Erick.

Erick menyebut ada lahan-lahan BUMN yang lokasinya di tengah kota namun kurang bisa dimanfaatkan. Lahan itulah yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian.

Adapun tiga BUMN yang akan menyiapkan lahan adalah PT PP (Persero) Tbk, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal ini diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @erickthohir.

"BUMN melalui PT PP, Perumnas, dan PT KAI siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar dan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mewujudkan visi Bapak Presiden," ungkap Erick dikutip Kamis (9/1/2025).

(acd/acd)

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal konsep 1 juta rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun atas kerja sama pemerintah dengan Qatar.

Erick mengatakan rencana Qatar itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok MBR. Rumah yang akan dibangun menyasar kelas menengah bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Erick mengatakan ada beberapa opsi yang mungkin dipakai. Salah satunya, konsep TOD, yaitu membangun perumahan di dekat stasiun seperti yang sudah dilakukan BUMN selama ini.

Ia juga membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di istana. Pertemuan itu membahas rencana Qatar terlibat membangun 1 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ditugasi untuk menindaklanjuti kerja sama itu. Ia berkata akan segera mencari lahan untuk pembangunan perumahan.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ungkap Maruarar di istana kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, ada 864.662 tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program strategis Kabinet Merah Putih.

"Kami memiliki 854.662 hektar cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektar tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron, dikutip dari keterangan resmi.

Rinciannya, seluas 77.297 hektar lahan ditambah 10.000 hektar hasil konversi bisa dialokasikan untuk pembangunan permukiman dan mendukung program 3 juta rumah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," jelasnya.

Kemudian sebanyak 209.780 hektar lahan bisa dimanfaatkan untuk mencetak sawah baru dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektar tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Lahan itu akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Makassar -

Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Fadry Djufry mengajak OPD Pemprov Sulsel mensukseskan program nasional di daerah. Program yang dimaksud, yakni Makan Bergizi Gratis termasuk mengatasi stunting dan mengendalikan inflasi.

"Tentunya, untuk menyukseskan program makan bergizi gratis tersebut harus dipastikan dulu bagaimana ketersediaan pangan berdasarkan kebutuhan seluruh sekolah se-Sulsel," kata Fadjry saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (9/1/2025).

Fajdry mengatakan ada banyak program nasional yang harus diakselerasi di awal tahun ini. Program itu membutuhkan dukungan pemerintah daerah seperti pendidikan, kesehatan, serta permasalahan gizi.

"Ini juga program nasional yang harus kita dukung sama-sama, khususnya terkait dengan kesediaan pangan. Ini menjadi bagian-bagian program strategis yang harus jadi perhatian," tuturnya.

Dia pun mengajak seluruh pejabatnya bekerja cepat dan bekerja sama. Fadjry juga mengimbau OPD tetap memperhatikan tugas dan mengawal program rutin agar tidak terhambat.

"Saya berharap bapak ibu bisa lebih semangat untuk memulai awal tahun 2025 ini dengan kerja-kerja cerdas," ujar Fadjry.

Para pegawai turut diingatkan agar datang ke kantor tepat waktu dan menjaga kebersihan. Pelayanan terhadap publik harus dipastikan berjalan dengan lancar.

"Kalau kita lakukan hal-hal yang kecil, pasti hal-hal yang besar bisa kita lakukan. Jangan berharap bisa menyelesaikan yang besar, kalau yang kecil saja tidak bisa diselesaikan," jelasnya.

Diketahui, program Makan Bergizi Gratis sudah mulai berjalan di sejumlah daerah di Sulsel. Di Makassar program tersebut mulai diujicobakan bagi 10.000 siswa dari 10 SD, SMP dan SMA pada Senin (6/1).

"Program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru peradaban yang kuat yang dimulai dari anak-anak kita generasi baru kita the next generation kita," kata Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

(sar/sar)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menugaskan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), PT KAI (Persero) dan Perum Perumnas untuk menggaet investor asal Qatar membangun program 3 juta rumah di Tanah Air.

Penugasan ini setelah Qatar sepakat membangun 1 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia. Rencana ini sudah disepakati melalui penandatanganan MoU di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Pembangunan rumah akan dilakukan penuh oleh pihak Qatar mulai dari pembiayaan hingga kontraktornya. Indonesia hanya menyiapkan lahan untuk rumah tersebut.

Dalam konteks itu, Erick mengatakan, tiga perusahaan pelat merah siap mendukung langkah pemerintah yang berkolaborasi dengan otoritas Qatar.

"Kami di BUMN siap mendukung visi Bapak Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah untuk rakyat. BUMN melalui PT PP, Perumnas, dan PT ??? siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar," ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Kamis (9/1/2025).

Kerja sama juga diperkuat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga stakeholder terkait. Erick memastikan BUMN sudah melakukan terobosan sebagai solusi keterbatasan lahan di kawasan kota dengan membangun Transit Oriented Development (TOD) atau pemukiman yang menempel dengan transportasi publik di sejumlah stasiun.

"TOD tidak hanya menjadi solusi tempat tinggal rakyat, tapi juga memudahkan mobilisasi masyarakat untuk menuju ke pusat-pusat kota," beber dia.

Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP targetkan revitalisasi Wisma Atlet selesai April 2025

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Rabu, 8 Januari 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari tips bangun kamar mandi untuk lansia hingga Qatar bangun 1 juta rumah di kawasan perkotaan.

Selain itu, ada artikel tentang seberapa sering kamu mengepel lantai. Berikut 3 berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Tips Bangun Kamar Mandi yang Ramah Lansia

Kamar mandi merupakan ruang penting yang harus aman dan nyaman bagi semua orang, terutama bagi lansia. Dengan penyesuaian yang cermat, kamar mandi bisa diubah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk lansia.

Caranya dengan meminimalkan risiko cedera dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Bagi kamu yang ingin membangun kamar mandi untuk orang tua atau lansia di rumah, di bawah ini ada beberapa tipsnya.

Baca selengkapnya di sini

2. Qatar Bangun 1 Juta Hunian di Perkotaan

Pemerintah Indonesia bersama Qatar sepakat melakukan kerjasama pengembangan proyek hunian perumahan sebanyak satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Baca selengkapnya di sini

3. Seberapa Sering Kamu Harus Mengepel Lantai?

Menjaga kebersihan rumah merupakan hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi penghuninya. Salah satu aspek penting dari kebersihan rumah adalah mengepel lantai secara teratur.

Namun, seberapa seringkah kamu harus melakukannya? Artikel ini akan membahas faktor-faktor yang menentukan frekuensi mengepel lantai dan memberikan panduan untuk membantu menjaga lantai rumah tetap bersih dan higienis.

Baca selengkapnya di sini

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025