JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut, banyak calon investor asing melirik program 3 juta rumah.

Ini merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara beberapa waktu lalu.

"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," kata Fahri, Jumat (29/11/2024).

Karenanya, pemerintah harus menyiapkan berbagai hal mendasar agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik.

Salah satunya adalah dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam program 3 juta rumah," lanjutnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah terbagi menjadi pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," tuntasnya.

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari lintas kementerian. Hal ini terungkap dalam dialog interaktif sesi kedua Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang diselenggarakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam acara tersebut hadir langsung Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamen PKP Fahri Hamzah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit. Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

ProgramFLPP

Dalam forum dialog, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

“Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun. 

Dalam kesempatan tersebut, BTN menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota FLPP. “Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon.

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp 70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp 30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50%-50% antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp 12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ungkap Nixon.

PenerbitanObligasi 

Dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.

“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp 150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Tiko, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025. Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” jelas Suahasil.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol).

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo hadir dalam dialog interaktif Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di Menara 1 BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dalam diskusi tersebut BTN menegaskan dukungannya pada pemerintah dalam mempercepat penyaluran Program 3 Juta Rumah. Untuk itu diperlukan berbagai relaksasi aturan seperti dari OJK terkait Pinjol dan Paylater agar tidak membuat debitur gagal mendapatkan fasilitas KPR dari bank.

Selain itu, untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, akan difokuskan sebanyak 800 ribu unit di tahun pertama, diperlukan tambahan anggaran dan skema yang mendukung percepatan realisasinya.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai masih ada cukup tanah untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengungkapkan ada cadangan tanah telantar yang sebagian dapat dimanfaatkan untuk itu.

Nusron menjelaskan dari potensi cadangan tangan terlantar seluas 1,3 juta hektare, tanah yang sudah terpetakan sekitar 800 ribu hektare. Tanah tersebut dapat digunakan untuk kawasan industri, pangan, permukiman, hingga mobilisasi.

"Jadi sebetulnya program (3 juta) rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare). Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah terlantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, ia menjelaskan peranan Bank Tanah, yakni untuk menopang swasembada pangan, swasembada energi, program hilirisasi, hingga permukiman MBR. Bank tanah saat ini baru mengelola 27 ribu hektare tanah.

Nusron menyebut terkadang Bank Tanah dapat berfungsi sebagai pengembang properti, pemain kebun sawit, pemain kawasan industri, dan lainnya untuk mengelola tanah. Menurutnya, angka tersebut kecil dibandingkan ketersediaan tanah di Indonesia.

"Untuk penggunaan permukiman 79.925 hektare, untuk kepentingan pangan 209.780, selebihannya transmigrasi 564.957 hektare. Baru 854 ribu hektare yang teridentifikasi penggunaannya, selebihnya masih di-collect untuk identifikasi penggunaannya. Tapi dari total itu potensinya 1,3 juta (hektare)," ungkapnya.

Ia pun mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia juga telah menyerahkan data tanah yang tersedia kepada mereka.

"Jadi menurut hemat saya rasa-rasanya tanahnya cukup untuk menopang rumah 3 juta rumah sepanjang sekarang bola di tangan Menteri Perumahan, ini aja sendiri manfaatin," katanya.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.Pihaknya pun siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP.

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta: Pinjaman online (Pinjol) ilegal kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Pasalnya, pengajuan yang ditolak bank karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena akibat pinjol," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu dikutip dari Antara, Senin, 29 November 2024.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan. Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.
Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok.

(KIE)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengapresiasi sikap politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait atau Ara, yang membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Hinca berharap keputusan itu jadi pemantik pimpinan KPK yang baru untuk bergerak cepat (gercep).

"Ketika Pak Maruarar Sirait menyebutkan atau memberikan sayembara istilah teman-teman media itu, saya kira ini tantangan sekaligus peluang bagi pimpinan yang baru untuk segera gercep gitu ya, gerak cepat untuk melakukan tugasnya. Ini kan tugas dan kewajiban KPK," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Hinca mendukung sikap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu. Politikus Partai Demokrat ini menilai persoalan Harun Masiku mengganggu semua pihak.

"Jadi saya dukung Bang Maruarar Sirait, saya dukung KPK untuk menuntaskan ini. Karena ini harapan masyarakat dan utang KPK untuk ke depan yang harus dibayar lunas. Saya dari Komisi III tentu punya harapan yang sama. Segeralah ini dituntaskan karena ini PR yang mengganggu kita semua," ucapnya.

Hinca menyebut gerakan cepat pimpinan KPK sejalan dengan yang disampaikan oleh Komisi III DPR dalam agenda fit and proper test pimpinan dan anggota Dewas KPK beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu menjadi pertaruhan nama baik KPK di publik.

"Ini penting karena baru juga selesai di Komisi III memilih 5 pimpinan KPK yang baru, yang dalam beberapa hari ke depan kita paripurnakan kemudian serahkan ke Presiden. Ditetapkan tanggal 20 Desember, rencananya itu harusnya sudah nahkoda baru, kecuali Pak Tanaknya, 4 baru," tutur Hinca.

"Jadi, apa yang disampaikan Maruarar Sirait, saya kira relevan dengan apa yang kami dapatkan atau kami sampaikan kepada 5 pimpinan KPK yang baru. Ini menjadi penting sekali dan pertaruhan penegakan hukum di kita terutama di KPK," tambahnya.

Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11). Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Maruarar pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

(dwr/rfs)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara usai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan sayembara pencarian buron Harun Masiku senilai Rp8 miliar.

Seperti diketahui, Harun adalah buron KPK yang merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024. Dia sudah buron sejak 2020.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempersilahkan sayembara tersebut. Dis menilai lembaganya mengapresiasi peran seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Alex, sapaannya, menilai sayembara pencarian tidak akan terkesan mendahului kerja penyidik KPK dalam memburu Harun selama empat tahun ini.

"Apanya yang mendahului? KPK kan tetap mencari HM [Harun] hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau masyarakat yang mau membantu kan baik," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, dikutip Jumat (29/11/2024).

Dari sisi penyidikan, KPK menilai sayembara yang disampaikan oleh Maruarar menjadi dorongan moral bagi para penyidik untuk segera menemukan dan menangkap mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) itu.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat banyak yang tertarik dengan sayembara ini dan banyak yang lebih aware terhadap lingkungannya dan mungkin yang selama ini tidak begitu tertarik dengan saudara HM, sekarang menjadi lebih tertarik. Artinya bisa memberikan informasi kepada kita," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur pada konferensi pers, dikutip Jumat (29/11/2024).

SAYEMBARA MARUARAR

Sebelumnya, Maruarar menjelaskan saymebara terkait dengan pencarian Harun yang sudah berjalan sejak 2020. Menurut pria yang juga mantan politisi PDIP itu, sayembara itu merupakan bentuk dari partisipasi publik.

"Kita kan berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?," ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Maruarar lalu menyebut kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang melibatkan Harun adalah kasus besar. Dia mengindikasikan bahwa sumber uang sayembara itu nantinya berasal dari kantongnya sendiri.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok," kata putra politisi senior PDIP Sabam Sirait itu.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga menuturkan bahwa kasus Harun yang tak kunjung mengalami perkembangan mendorongnya untuk berinisiatif dalam menggelar sayembara.

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap," paparnya.

30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjaman daring (online) atau pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.

Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.

Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk menggelar 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah'. Dalam acara ini turut hadir beberapa Menteri, Wakil Menteri, Lembaga Keuangan, Pengembang, hingga PLN guna membahas realisasi program perumahan rakyat era Presiden Prabowo ini.

Acara ini digelar di Menara 1 BTN, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pantauan detikProperti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba di lokasi pukul 10.18 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia masuk ke ballroom bersama dengan Ketua DPP REI Joko Suranto dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Nixon mengatakan ini adalah pertemuan kedua mereka dengan asosiasi pengembang. Pertemuan pertama diadakan pada bulan lalu.

Ada beberapa bahasan penting yang akan didiskusikan antara pengembang dengan pemerintah yang diundang hari ini. Mulai dari perizinan AMDAL, penyambungan listrik di rumah subsidi, ketersediaan air bersih yang kerap menjadi kendala saat akan melakukan akad rumah subsidi.

"Yang paling banyak dipertanyakan oleh temen-temen dan butuh edukasi pencerahan, terkait perizinan AMDAL. Ini masih menjadi pertanayaan. Hari ini kita menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian, terkait penyambungan listrik ke rumah-rumah. Kemudian yang ketiga kita lihat, air. Tetapi kita ngga bisa kita hadirkan ESDM. Sehingga ini menjadi kendala, terutama rumah subsidi," kata Nixon dalam sambutannya.

Bahasan lainnya, yang akan diangkat pada sesi siang ke sore hari adalah seputar lokasi rumah subsidi yang semakin lama, semakin ke pinggiran, bukan di pusat kota. Kuota pembiayaan rumah subsidi juga akan turut masuk dalam bahasan sesi ini.

"Tentang ketersediaan kuota tentang pembiayaan rumah subsidi ini. Itu juga jadi pertanyaan temen-teman juga, tentang kuota. Nanti ada Pak Wamen (Keuangan) Suahasil di sesi sore tentang pembiayaan rumah subsidi ini," ujarnya.

Permasalahan mengenai SLIK OJK yang kerap menjadi penghambat calon pembeli rumah subsidi mengajukan KPR ke bank juga akan dicarikan solusinya.

"Izin pinjol yang disampaikan teman-teman terkait dengan SLIK OJK. Sehingga bahkan udah ada yang bilang ke saya, 30% aplikasi developer yang diajukan ke developer untuk beli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol," sebutnya.Se

Selain itu, akan ada bahasan mengenai Online Single Submission (OSS) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani.

Adapun dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya

(zlf/zlf)

JAKARTA - Sayembara bikinan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berhadiah Rp8 miliar bagi yang menemukan Harun Masiku didukung oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin menyambut positif sayembara tersebut.

Menurutnya, hal tersebut dapat menarik perhatian masyarakat dalam pencarian Harun Masiku dengan hadiah yang cukup besar. "Jadi ya saya dukung penuh kalau memang ini ada yang memberikan sayembara lagi, mudah-mudahan juga ada yang menambahi lagi nanti kalau siapa lagi gitu yang nilainya lebih besar atau lebih kecil sama aja," ucapnya kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

Boyamin melanjutkan, sayembara ini menjadi hal penting dalam kemajuan pencarian Harun Masiku. Sebab kata dia, KPK selama ini tidak kunjung menangkap yang bersangkutan.



"Ini nampaknya kan KPK kayak sudah mentok enggak bisa nangkap Harun Masiku," tuturnya.

Sayembara pencarian buronan Harun Masiku bukan hanya dilakukan oleh Menteri yang akrab disapa Ara tersebut. Sayembara pencarian Harun Masiku juga pernah digelar oleh Boyamin Saiman. Dalam sayembaranya, ia menjanjikan i-Phone terbaru.

"Saya menyambut gembira kalau ada yang melakukan sayembara penangkapan Harun Masiku karena saya sendiri kan juga sudah membuat sayembara, tapi hadiah saya waktu itu kan i-Phone terbaru, sampai sekarang masih berlaku sayembara itu," kata Boyamin.

Boyamin menjelaskan, pada saat itu i-Phone terbaru saat ia membuka sayembara tersebut berupa seri ke-11. Karena tak kunjung ada pihak yang memenangkan, Boyamin pun menyatakan hadiah berkembang sesuai seri i-Phone terbaru.

"Dulu waktu itu masih I-Phone 11 sekarang sudah I-Phone 16 ya ndak apa-apa tapi saya konsekuen nanti hadiahnya tetap I-Phone 16 untuk orang yang memberikan informasi akurat, sehingga bisa ditangkap oleh penegak hukum," pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rumah (MBR). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menyediakan tanah untuk membangun rumah tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pihaknya pun sudah menyerahkan data ketersediaan tanah.

"Pertama isu tanah karena yang tanah sebuah pemukiman kan tak mungkin kita kasih tanah yang ada di perkebunan. Kita serahkan datanya kepada mereka (Kementerian PKP)," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, Nusron menghitung luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah. Ia mengasumsikan satu rumah membutuhkan 60 meter persegi tanah, maka membangun satu juta rumah membutuhkan 60 juta meter persegi atau setara 6 ribu hektare tanah. Dengan begitu, 3 juta rumah akan membutuhkan 18 ribu hektare tanah.

Selain itu, luas tanah untuk fasilitas umum 40% dari lahan rumah tersebut, yakni sekitar 8 ribu hektare. Oleh karena itu, total tanah yang dibutuhkan untuk membangun perumahan MBR sekitar 26 ribu hektare.

Menurutnya, ada Kementerian ATR/BPN memiliki potensi cadangan tanah telantar yang cukup untuk membangun 3 juta rumah. Ia pun menyerahkan keputusan kepada Kementerian PKP untuk memanfaatkan lahan tersebut.

"Jadi sebetulnya program rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare) Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ucapnya.

Sebelumnya, Nusron mengatakan pihaknya siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Ia mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

(dhw/zlf)

Jakarta -

Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau yang akrab disapa Aguan, memastikan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bukan hunian eksklusif. Aguan mengatakan PIK akan membangun masjid dengan luas 1,5 hektare di lahan 10 hektare.

Awalnya, Aguan, memastikan bahwa kawasan PIK bukan hunian eksklusif. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang datang ke PIK di saat libur akhir pekan dan libur panjang. Aguan mengatakan itu saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

"PIK ini kita rancang buat satu itu semua buat umum, kita tidak eksklusif, karena apa, kita bisa buktikan bahwasanya sekarang PIK di masuknya hari mau libur itu hampir 1 juta orang tiap hari. Menjelang lebaran itu dalam 5 hari itu 5 juta orang masuk ke PIK," kata Aguan dalam video yang diterima, Jumat (29/11/2024).

Dia mengatakan warga sering berkunjung ke Pasir Putih yang berada di PIK 2. Dia mengatakan warga bertamasya di sana tanpa dipungut biaya.

"Sehingga kita siapin, kenapa bisa itu, karena kita semua siapin yang misalnya pasir putih apa segala yang lain-lain itu semuanya tidak ada pungut bayaran, sehingga rakyat datang itu bisa betul-betul bertamasya di sana," imbuhnya.

Aguan juga menyebut ada isu-isu yang tidak benar tentang PIK. Kepada Ara, Aguan mengatakan mereka merelokasi warga perkampungan dan juga akan membangun masjid.

"Kedua, itu wisatawan yang kita bisa bawa terutana yang di PIK di sini pak supaya yang rame juga tahu banyak isu-isu yang tidak bener bahwa yang di sini hampir 90% lebih itu semuanya ladang ikan, ladang apa, tempat kumuh semuanya, terus kedua dia punya... untuk yang tinggal di sini kita yang ada kampung kita relokasi pak. kita bukan pebarisan, kita relokasi rumahnya itu sama besar kita bangun baru di sana, semua fasilitas ada, ada masjid, ada apa semuanya ada," katanya.

"Jadi masjid yang direncanakan itu kira-kira 10 hektare ya Pak?" tanya Ara kepada Aguan.

Aguan kemudian mengungkapkan rencana pembangunan masjid di lahan 10 hektare. Aguan mengatakan masjid itu nantinya dibangun seluas 1,5 hektare, sedangkan sisanya dibangun ruko-ruko makanan halal.

"Dan kita udah ada satu eh apa rencana yang besar, masjidnya itu, kita bangun masjid kemarin sudah kita lapor ke Pak Presiden juga, masjid ada 10 hektare kita bangun di sana, untuk masjidnya satu setengah hektare, sisanya ada ruko, ada makanan-makanan muslim, semuanya halal semuanya," jelasnya.

"Jadi di sana tempatnya ada di pinggir danau, viewnya luar biasa, sehingga masjidnya bisa buat orang kawin, bisa buat apa segala fasilitas ada," sambungnya.

Ara pun bertanya kembali ke Aguan, mengenai target rencana pembangunan tahun depan. Aguan mengatakan dirinya berencana membangun 10 ribu rumah di PIK.

"Baik Pak Aguan, jadi satu tahun 2025 ini PIK bangun berapa rumah? targetnya 2025 tahun depan?" tanya Ara.

"Untuk PIK bangun itu kira-kira paling sedikit bisa 10 ribu rumah," jawab Aguan.

Menteri Ara pun meminta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyiapkan. Ara pun berkelakar mengenai 'untung' Aguan.

"Oke berarti kerjaan kita lumayan Pak Fahri, tolong 10 ribuan ya. Untungnya banyak dong Pak Aguan ya?" kelakar Ara.

"Untung saya, untung baru bisa disumbang Pak ha-ha-ha," kata Aguan sambil tertawa.

Lihat juga Video 'Potret Masjid Ivan Gunawan yang Selesai Dibangun di Uganda':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/dhn)