Bahan-bahan dapur umum itu diperoleh dari para pedagang di pasar dan diolah dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui Program Bank Makanan mendistribusikan 5.000 paket makanan untuk masyarakat miskin, anak-anak sekolah, dan pekerja rentan pada 13 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

"Selain memenuhi kebutuhan gizi mustahik, program ini juga merupakan langkah Baznas dalam mendorong ekonomi masyarakat," kata Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan melalui keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, untuk menyediakan sejumlah makanan tersebut, pihaknya mengoperasionalkan dapur umum di kawasan Alun-Alun Cisaat Kabupaten Sukabumi.

"Bahan-bahan dapur umum itu diperoleh dari para pedagang di pasar dan diolah dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi," ungkapnya.

Saidah juga mengatakan, Program Bank Makanan ini merupakan hasil dari kebaikan yang terus dilakukan masyarakat yang telah menyisihkan sebagian hartanya melalui Baznas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

"Baznas mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah berbagi dengan masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan melalui Baznas," ucapnya.

Dengan adanya Program Bank Makanan ini, Saidah berharap pihaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus meringankan beban mustahik dan memberikan dukungan semangat beribadah.

"Semoga pendistribusian paket makanan siap santap ini dapat membantu meringankan kebutuhan asupan makanan bergizi bagi masyarakat rentan," kata Saidah Sakwan.

Program Bank Makanan Baznas merupakan salah satu upaya memberikan akses makanan sehat untuk orang yang kekurangan dan membutuhkan melalui pendekatan kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak dengan menyediakan makanan bergizi dalam situasi darurat.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun berharap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) meniru sikap Maruarar Sirait untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) usai keluar dari partai.

Komar mengingatkan Jokowi agar jangan lagi masih merasa menjadi bagian dari partai usai berseberangan. Menurut dia, hal itu hanya menunjukkan Jokowi tak tahu malu.

"Iya Ara [Maruarar] kan sudah berseberangan, dia kembalikan. Itu yang seharusnya Jokowi lakukan. Jangan sudah berseberangan tapi masih merasa diri ada PDI Perjuangan," kata Komar di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Komar meyakinkan pihaknya tak akan segan mengambil langkah pemecatan jika Jokowi tak segera mengembalikan KTA. Selama ini, kata Komar, PDIP tak mau reaktif karena menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden.

Namun, dia menegaskan tak ada kader yang memiliki hak istimewa selain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Komar, langkah Jokowi yang berseberangan dengan PDIP sebagai masalah biasa.

"Ini masalah sebenarnya masalah biasa-biasa saja. Kau masuk jadi kader buat pelanggaran ya sudah kita pecat. Tapi karena kita jaga kehormatan orang juga kan. Kalo ada orang salah kita pecat enggak usah juga dibesar besarkan," kata Komar.

Saat ditanya soal mekanisme pemecatan, Komar belum mau bicara tegas. Namun, dia memastikan akan tiba waktunya.

"Dunia belum kiamat. Tunggu tanggal mainnya," katanya.

Sikap PDIP terhadap Jokowi kali ini disampaikan setelah yang bersangkutan sehari sebelumnya mengaku masih memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu selama ini memang belum pernah menyatakan tegas soal status Jokowi. Padahal, sejak Pilpres lalu hingga Pilkada, PDIP dan Jokowi selalu berseberangan.

"Ya masih," kata Jokowi singkat sambil tersenyum saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12).

Belakangan, pada Kamis (5/12), usai dinyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa dia dan keluarga bukan lagi bagian dari PDIP, Jokowi menjawab dengan frasa singkat berulang-ulang kepada wartawan. Dia hanya menjawab partainya kini perorangan tanpa menjabarkan maksudnya lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie Louisa, Cheryl Tanzil, serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran pada kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Kampanye itu terkait paslon M Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

"Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Pemanggilan tersebut terkait pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dan politikus PSI Cheryl dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara). Benny menyampaikan, pengusutan laporan berdasarkan aduan dari masyarakat.

Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu. "Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," kata Benny.

Dia pun mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat. Menurut Benny, dengan diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran maka aduan bisa dituntaskan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pemanggilan tersebut dijelaskan​​​ karena pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Benny menyampaikan hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu.

"Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," kata Benny.

Benny juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat supaya diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penataan pemukiman kumuh di kolong Jembatan Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Bandung, Kamis (5/12). Penataan dilakukan melalui program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Perkotaan (P3KSP), dimana warga golongan miskin ekstrem diberi fasilitas rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan pembinaan ekonomi hingga mandiri.(Dian Hardiana/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Hujan lebat melanda wilayah Kota Pasuruan. Curah air hujan menyebabkan wilayah Kota Pasuruan kebanjiran.

Hujan mengguyur Kota Pasuruan sejak pukul 16.00 WIB, lebat dan merata. Kondisi itu menyebabkan sungai-sungai kecil dalam penuh dan meluap. Luapan sungai-sungai membanjiri pemukiman dan jalan-jalan.

Banjir terpantau di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan KH Abdul Hamid, dan Jalan Sumatera. Jalan Pahlawan dan sejumlah ruas jalan lain juga tergenang banjir.

Banjir di Kota Pasuruan (Foto: Muhajir Arifin)

"Jalan Raden Patah, Jalan Kiai Sepuh juga banjir. Mobil nggak bisa lewat. Motor banyak yang mogok," kata salah satu warga, Wijayanto, Kamis (12/5/2024).

Permukiman warga juga terendam banjir dengan ketinggian 30-40 sentimeter. Seperti di Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Mandaran.

"Kawasan Pondok Salafiyah juga banjir," ujar Supriyadi, warga lainnya.

Berdasarkan data BPBD Kota Pasuruan, banjir terjadi hampir merata di Kota Pasuruan dengan ketinggian 30-40 centimeter. Banjir karena hujan lebat tidak mampu ditampung sungai-sungai kecil dan drainase yang ada.

Hanif bin Fachir, Garda Cagar Budaya Pasuruan

Hanif bin Fachir, Garda Cagar Budaya Pasuruan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengidentifikasi enam aspek penting dalam bidang pertanahan yang mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Ia juga tekankan pentingnya pengawasan pemanfaatan ruang dan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah demi mendukung swasembada pangan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung (05/12), Nusron mengatakan penyediaan dan sertifikasi tanah, PKKPR, LSD, Hak Tanggungan, dan Roya merupakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan pengembang dan konsumen.

Terkait penyediaan tanah, Nusron mengungkapkan ada kurang lebih 79 ribu hektaer tanah yang terindikasi terlantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah terlantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi terlantar seluas 854.662 hektar, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Nusron mengimbau para pelaku usaha properti untuk mengecek RTRW dan RDTR di masing-masing daerah guna menghindari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Ia menyatakan bahwa belum semua wilayah memiliki RTR, dengan hanya 553 RDTR dari target 2.000.

Ia juga menyebutkan telah ada kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri agar kepala daerah terpilih menyusun RDTR untuk memudahkan dunia usaha.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektar setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Tak kalah penting, Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar.

"Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini terdapat lahan seluas 79.925 hektare (ha) di Indonesia yang siap digunakan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan itu berasal dari tanah terlantar yang tercatat sejak 2010 hingga 2024. Lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Nah ini [lahan terlantar yang dapat digunakan] untuk permukiman, kami ada 79.925 hektare se-Indonesia,” jelasnya dalam Rakernas DPP Real Estate Indonesia (REI), Kamis (5/12/2024).

Kendati demikian, Nusron mengaku masih akan berkonsultasi mengkaji lahan-lahan tersebut apakah ideal untuk dibangun sebagai wilayah permukiman. Pasalnya, lebih dari 79.000 ha lahan itu belum dipetakan potensi ekonominya sehingga pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan kajian tersebut.

Rencananya, Kementerian ATR/BPN bakal menggandeng para developer untuk memastikan kelayakan tanah-tanah tersebut.

“Karena itu pula, saya ingin undang Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau saya berkunjung ke daerah, yuk berikan dialog, kita akan berdiskusi dengan para developer supaya bisa beri saya background sambil saya periksa yang 79.000 hektare itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan seluas 157 hektare lahan yang bakal digunakan untuk mengeksekusi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, 157 hektare lahan tersebut berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [hak guna bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektare.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

Bisnis.com, BANDUNG--Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung menata kawasan kumuh di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja atau Pasopati, Kota Bandung.

Ini disampaikan Maruarar usai meninjau pemukiman kumuh, di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, Keluruhan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya, warga yang tinggal di bedeng kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, akan dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

"Ini yang kedua ya, sesudah Jakarta, ini Bandung. Tentu kita akan usahakan dibuat juga di tempat-tempat lainnya, tentu ada banyak perbaikan-perbaikan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Kawasan di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja itu, selanjutnya akan ditata sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

"Tadi sudah ditanyakan anak-anak senangnya taman, bacaan, taman belajar, sama tempat bermain, harusnya program itu, kegiatan ya Pak Wali Kota, Pak Sekda, berbasis aspirasi. Termasuk aspirasi anak-anak," katanya.

Maruarar juga meminta agar sampah di kawasan tersebut dibersihkan agar lebih ramah anak-anak.

"Kedua tadi kita sama-sama lihat sampahnya banyak sekali, itu sangat tidak sehat buat lingkungan. Ini kan lingkungannya bagus kalau ditata, jadi buat tempat bermain anak dan sebagainya," katanya.

Penataan kawasan kumuh perkotaan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat hidup layak dan kotanya jadi lebih indah.

"Sama seperti di sini, ini kan di bawah jembatan, ada rumah juga, tadi kita sudah ajak ngomong yang tinggal di situ bersedia untuk pindah," ucapnya.

Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan penataan dan pemindahan warga dari kawasan kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja ini merupakan program penanganan pelayanan kesejahteraan sosial perkotaan untuk membantu masyarakat miskin ekstrim perkotaan.

"Kriteria yang masyarakatnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan, kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 KK kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk," ujar Herman.

Nantinya, warga akan diberikan fasilitas tinggal gratis selama satu tahun, sambil diberikan pendampingan agar dapat hidup mandiri.

"Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," katanya.

Pemerintah pun akan mengurus semua keperluan warga yang dipindahkan ke Rusunawa, termasuk pemindahan sekolah jika yang bersangkutan memiliki anak.

"Sekolahnya kita akan pindahkan, kita akan cek dulu kesehatannya, kemudian kependudukannya, semua kita akan fasilitasi," katanya.

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan hunian yang layak bagi masyarakat yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati, Kota Bandung, untuk direlokasi ke rumah susun.

“Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya,” kata Maruarar Sirait Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ara, panggilan Maruarar Sirat, mengungkapkan untuk total ada sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) yang akan direlokasi ke dua rumah susun yang terletak di Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

“Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan warga yang bersedia direlokasi. Kami pastikan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” kata dia.

Dia mengatakan untuk warga yang direlokasi akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan. “Intinya nanti warga bisa bekerja atau berwirausaha,” kata Ara.

Menteri PKP mengatakan pada pertengahan Desember mendatang secara bertahap warga yang akan direlokasi dapat segera menempati dua rumah susun yang telah disiapkan.

“Hunian ini akan dibebaskan dari biaya sewa selama setahun, sehingga warga bisa langsung menempati unit begitu perabotan masuk,” kata dia.

Selain itu ia juga telah memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segara menata kawasan di bawah Jembatan Pasupati untuk dijadikan ruang publik yang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar.

“Sampah yang menumpuk di kawasan ini akan dibersihkan demi menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu area ini akan dimanfaatkan sebagai ruang publik, seperti taman bermain anak, agar sesuai dengan citra Bandung sebagai Paris Van Java,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pemanggilan tersebut dijelaskan​​​ karena pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Benny menyampaikan hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu.

"Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," kata Benny.

Benny juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat supaya diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan hunian yang layak bagi masyarakat yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati, Kota Bandung, untuk direlokasi ke rumah susun.

“Ini langkah kedua setelah minggu lalu kami menata kawasan di Jakarta, memindahkan warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ke rumah susun. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya,” kata Maruarar Sirait Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ara, panggilan Maruarar Sirat, mengungkapkan untuk total ada sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) yang akan direlokasi ke dua rumah susun yang terletak di Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

“Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan warga yang bersedia direlokasi. Kami pastikan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” kata dia.

Dia mengatakan untuk warga yang direlokasi akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan. “Intinya nanti warga bisa bekerja atau berwirausaha,” kata Ara.

Menteri PKP mengatakan pada pertengahan Desember mendatang secara bertahap warga yang akan direlokasi dapat segera menempati dua rumah susun yang telah disiapkan.

“Hunian ini akan dibebaskan dari biaya sewa selama setahun, sehingga warga bisa langsung menempati unit begitu perabotan masuk,” kata dia.

Selain itu ia juga telah memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segara menata kawasan di bawah Jembatan Pasupati untuk dijadikan ruang publik yang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar.

“Sampah yang menumpuk di kawasan ini akan dibersihkan demi menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu area ini akan dimanfaatkan sebagai ruang publik, seperti taman bermain anak, agar sesuai dengan citra Bandung sebagai Paris Van Java,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024