Prabowo Buka-bukaan Pentingnya Program 3 Juta Rumah
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Program 3 Juta Rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah. [374] url asal
#program-3-juta-rumah #prabowo-subianto #perumahan-rakyat #pembangunan-rumah #kemiskinan #presiden #masyarakat #rakyat #kementerian-pkp #universitas-muhammadiyah-kupang #anak #prabowo #pemberantasan #buka-bukaan
(detikFinance) 04/12/24 14:44
v/5657/
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyebut pentingnya Program 3 Juta Rumah sebagai program yang langsung dirasakan manfaat oleh rakyat. Ia mengatakan masyarakat termasuk yang berpenghasilan rendah membutuhkan rumah.
Hal tersebut diungkapkan Presiden di hadapan warga Muhammadiyah dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).
"Rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, tidak usah diseminarkan berapa jumlah rumah dan tipe berapa, dia (rakyat) butuh segera. Berdiri minimal tiga juta rumah," kata Prabowo dalam keterangannya.
Prabowo menuturkan, pembangunan rumah untuk rakyat merupakan program kritis yang harus segera dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pernyataan Prabowo menjadi 'cambuk' bagi Kementerian PKP untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan lebih sistematis.
"Karena tujuan ini tidak bisa dilakukan tanpa orkestrasi besar dalam suatu negara untuk membuat semuanya terlibat," kata Fahri.
Ia melanjutkan, tujuan dasar Program Tiga Juta Rumah untuk memberantas kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki kehidupan rakyat. "Setelah rumahnya jadi dapat mengubah gaya hidup orang menjadi lebih bersih dan lebih ada tempat belajar," ujarnya.
Wamen Fahri menambahkan, penyediaan rumah untuk rakyat juga mendukung pemberantasan stunting/gangguan pertumbuhan pada anak. "Karena rumah yang dibangun dilengkapi sanitasi dan pengelolaan sampah sehingga tidak hanya rumahnya yang bersih juga lingkungannya," ungkapnya.
(abr/zlf)
Viral Kelompok Pemuda Bersajam 'Serang' Permukiman di Jakpus, Polisi Selidiki
Viral sekelompok pemuda membawa senjata tajam 'menyerang' permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi turun tangan menyelidiki kejadian tersebut. [208] url asal
#viral #jakarta #senjata-tajam #jabodetabek #polisi #kompol-agung #viral-kelompok #viral-kelompok-pemuda-bersajam #polisi-selidiki #kelompok-pemuda #keterangan-pihak-rt #jakpus #agung-ardiansyah #korban #penyerangan
(detikFinance) 04/12/24 13:26
v/5604/
Jakarta - Aksi meresahkan sekelompok pemuda yang menenteng senjata tajam (sajam) terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka melakukan konvoi hingga keluyuran di permukiman warga sembari menentang celurit panjang.
Dilihat detikcom dari video yang beredar, Rabu (4/12/2024), tampak kelompok pemuda tersebut melakukan konvoi di jalanan sambil menenteng senjata tajam. Mereka selanjutnya turun dan keluyuran di tengah pemukiman warga.
Terlihat mereka berlagak mengacungkan senjata tajam yang dibawanya. Mereka pun berlarian di kawasan permukiman warga tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti informasi tersebut. Hingga kini, polisi belum menerima laporan terkait penyerangan yang dilakukan para pelaku.
"Kalau nyerang nggak, cuma melintas doang. Yang saya tahu itu doang, konvoi di jalan doang, nggak nyerang belum ada korban, belum ada laporan korban juga," kata Agung saat dihubungi, Rabu (4/12/2024).
Berdasarkan keterangan pihak RT dan RW setempat, para pelaku bukan merupakan warga sekitar. Agung menegaskan pihaknya tengah memburu para pelaku lantaran telah melakukan aksi yang meresahkan.
"Saya lakukan penyelidikan itu pelaku orang mana, saya tanya RT/RW-nya bukan orang situ. Lagi saya data dulu, ditindaklanjuti nanti kita patroli maupun sambang nanti malam. Pelaku diburu, penyelidikan langsung kita cari siapa orang-orang itu dari mana. Kita cari saksi-saksi juga yang melihat," imbuhnya.
(wnv/fas)
Sukabumi Diterjang Banjir, Permukiman hingga Puskesmas Terendam Air
Banjir menerjang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024). Akibatnya, permukiman warga terendam air. [161] url asal
(IDX-Channel) 04/12/24 13:12
v/5634/
IDXChannel - Banjir menerjang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024). Akibatnya, permukiman warga hingga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayah itu terendam air.
Banjir disebabkan luapan Sungai Cipalabuhan dan Cibelang. Beberapa wilayah terdampak parah termasuk Kampung Tipar, Babakan Gumelar, Pasar Palabuhanratu, Jalan Raya Cangehgar, dan area Puskesmas Palabuhanratu.
"Air dari Sungai Cipalabuhan meluap, membanjiri area pasar hingga Puskesmas. Bahkan akses Jalan Siliwangi menuju Polsek Palabuhanratu terendam," kata warga setempat bernama Andi.
Banjir juga memasuki permukiman warga dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Andi menambahkan bahwa derasnya arus sungai menyebabkan tembok Polres Sukabumi ambruk.
"Bagian bawah tembok tergerus air sungai yang meluap," katanya.
Sementara di Kampung Badak Putih, Kelurahan Pelabuhanratu, kerusakan lebih parah terjadi.
"Turap Sungai Cibelang ambruk, menyebabkan rumah warga atas nama Bapak Dindin rusak parah, kerugiannya ditaksir Rp10 juta," kata Ketua RT 09 Jejen Jaenudin.
Hingga kini, Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas terus melakukan evakuasi warga dan penanganan darurat di lokasi terdampak.
(Nur Ichsan Yuniarto)
Banjir Besar Kepung Sukabumi, Fasilitas Publik hingga Permukiman Warga Terendam
Banjir besar di Sukabumi merendam permukiman warga hingga fasilitas umum akibat luapan sungai. - Bagian all [202] url asal
#banjir-besar #palabuhanratu #kabupaten-sukabumi #jawa-barat #banjir-bandang
SUKABUMI, iNews.id - Banjir besar mengepung sejumlah wilayah di kawasan Palabuhanratu, Ibu Kota Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024). Dampaknya menyebabkan fasilitas umum hingga permukiman warga terendam air.
Banjir bandang yang terjadi ini akibat luapan Sungai Cipalabuhan dan Cibelang. Beberapa wilayah terdampak parah bencana banjir ini yakni Kampung Tipar, Babakan Gumelar, Pasar Palabuhanratu, Jalan Raya Cangehgar dan area Puskesmas Palabuhanratu.
"Air dari Sungai Cipalabuhan meluap, membanjiri area pasar hingga puskesmas. Bahkan akses Jalan Siliwangi menuju Polsek Palabuhanratu terendam air," ujar Andi warga setempat, Rabu (4/12/2024).
Banjir juga memasuki permukiman warga dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Derasnya arus sungai menyebabkan tembok Polres Sukabumi ambruk.
"Bagian bawah tembok tergerus air sungai yang meluap," katanya.
Sementara di Kampung Badak Putih, Kelurahan Palabuhanratu, kerusakan akibat banjir terjadi lebih parah.
"Turap Sungai Cibelang ambruk menyebabkan rumah warga atas nama Bapak Dindin rusak parah. Kerugiannya ditaksir Rp10 juta," kata Ketua RT 09 Jejen Jaenudin.
Dia juga melaporkan rumah warga bernama Emad rusak akibat angin puting beliung yang menyertai hujan deras.
Hingga kini, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan Basarnas terus mengevakuasi warga dan melakukan penanganan darurat di lokasi terdampak. Selain banjir, longsor juga terjadi hingga menutup badan jalan.
Editor: Donald Karouw
Guyoni Fahri Hamzah, Prabowo: Kalau Sudah Berdiri 3 Juta Rumah, Boleh Senyum-senyum Halaman all
Dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah, Prabowo Subianto menyoroti program 3 juta rumah dan meminta Fahri Hamzah tidak tersenyum sebelum terealisasi. Halaman all [469] url asal
#sidang-tanwir-muhammadiyah #program-3-juta-rumah #prabowo-subianto #fahri-hamzah
(Kompas.com) 04/12/24 11:00
v/5576/
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).
Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak senyum dulu.
Saat itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.
"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.
Kepala Negara mengaku sudah tahu semua masalah di Indonesia, mulai dari tidak adanya satu data hingga banyak aturan Undang-Undang yang bertabrakan.
Prabowo meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.
Ia kemudian menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.
"Solusinya bagaimana? Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili Wakil Menteri (Fahri Hamzah). Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau," ucapnya.
"Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.
Saat itu, selorohan Prabowo lalu muncul. Ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak tersenyum selama program belum terealisasi.
"Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Pak Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau," kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan banyak sekali pengeluaran anggaran yang bisa dihemat.
Hal ini diketahui usai ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan wakil-wakil menterinya untuk meneliti.
Namun, ia enggan menyebutkan pos-pos anggaran yang bisa dihemat tersebut agar para menterinya tidak cepat puas.
Yang pasti, lanjutnya, jika itu bisa dilakukan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil.
"Kebocoran-kebocoran kita kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa (kejar pertumbuhan 8 persen). Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar, gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota," ujar Prabowo.
TNI AU dinilai tepat untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis
Jajaran TNI AU dinilai tepat mengambil langkah melibatkan diri dalam program makan bergizi gratis lantaran dianggap memiliki fasilitas dan sumber daya yang ... [275] url asal
Jakarta (ANTARA) - Jajaran TNI AU dinilai tepat mengambil langkah melibatkan diri dalam program makan bergizi gratis lantaran dianggap memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai.
Pengamat sekaligus Co-Founder Institute For Security dan Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai hal tersebut terlihat dari upaya yang telah dilakukan TNI AU sejauh ini yakni mampu membangun dapur pelayanan makan bergizi gratis di setiap pangkalan udara (Lanud).
"Memanfaatkan dapur besar di Lanud untuk menyuplai makanan bergizi ke sekolah-sekolah sekitar, dapat dinilai tepat jika dilihat dari perspektif kapasitas operasional dan tanggung jawab sosial TNI," kata Khairul saat dikonfirmasi, Rabu.
Menurut dia, penempatan dapur besar di Lanud merupakan langkah tepat karena mayoritas Lanud di seluruh Indonesia berlokasi di tengah permukiman warga.
Hal tersebut membuat proses distribusi makanan dari Lanud ke warga sekitar menjadi mudah dan cepat. Selain itu, TNI AU juga memiliki jumlah sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk membantu pendistribusian makan bergizi ke setiap sekolah.
Namun demikian, Khairul menilai ada beberapa catatan yang harus diperhatikan TNI AU. Dia berharap tugas membagikan makan bergizi gratis ini tidak memecah fokus utama setiap yakni menjaga wilayah udara Indonesia.
Menurut dia, tugas tersebut harus berjalan dengan beriringan karena sama-sama penting untuk mendukung negara. Pihak TNI AU harus menggunakan anggaran serta pembagian makanan dengan tepat sasaran.
"Transparansi dalam penyelenggaraan program, termasuk pengelolaan anggaran dan distribusi makanan, harus dijaga untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan," kata Khairul.
Dengan demikian, Khairul yakin TNI AU akan lebih maksimal dalam menjalankan program makan bergizi gratis, terlebih ketika program sudah resmi bergulir pada 2 Januari 2025.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.
"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.
Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.
"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.
"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.
Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.
"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).
Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.
"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.
Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.
"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.
"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.
Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.
"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).
Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.
"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.
Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.
"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.
"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.
Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.
"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).
Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.
"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.
Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.
"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.
"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.
Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.
"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).
Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.
"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.
Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.
"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.
"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.
Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.
"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).
Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.
"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.
Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.
"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.
Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.
"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.
Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.
"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).
Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.