Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.

"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Terkait hal itu Dadan telah mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku otoritas berwenang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan kelancaran implementasi di daerah," ujar Dadan.

BGN juga menargetkan untuk melayani jutaan penerima manfaat Program MBG sepanjang tahun ini, dengan alokasi APBN sebesar Rp71 triliun.

Pada tahap pertama, kata Dadan, dari Januari hingga April BGN menargetkan 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, antara April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta orang, melalui 2.000 satuan pelayanan.

Pada akhir Agustus hingga Desember BGN berharap dapat melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 satuan pelayanan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong agar perusahaan rintisan atau startup turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teuku melanjutkan bahwa pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merealisasikan peluang agar startup, khususnya perusahaan Tanah Air dapat turut mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu kami melihat peluang itu [startup berkontribusi]. Bagaimana karya anak bangsa juga bisa dilibatkan dalam proses ini. Kami ingin melihat peluang para pelaku ekraf termasuk startup bisa terlibat dalam program prioritas nasional, terutama juga program makan gratis bergizi ini,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Teuku melanjutkan bahwa ada banyak cabang fokus dari startup di Indonesia. Mulai dari yang berfokus di makanan dan minuman (mamin) atau foodtech, startup perjalanan, startup pertanian dan lainnya.

Menurutnya, peluang agar rintisan dapat berkolaborasi dengan pemerintah khususnya untuk mendukung lancarnya makanan gizi gratis dapat dilakukan atau direalisasikan.

Meski begitu, Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan bahwa nantinya keputusan akhir akan tetap berada di tangan BGN, karena instansi tersebut tentu memiliki standar-standar dalam memilah pihak yang menjadi vendornya atau terlibat dalam program mereka.

“Tetapi tentu pelaku-pelaku startup yang terkait dengan sektor ini tentu juga menjadi binaan kami,” ucapnya.

Di sisi lain, Teuku juga mendorong pelaku ekraf untuk dilibatkan dalam program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

“Kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga. Intinya kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif tentu siap untuk berkolaborasi lebih lanjut,” pungkas Teuku.

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk memberikan makanan yang tidak hanya sehat tetapi juga beragam.

Dari beberapa foto menu yang beredar di media sosial, sumber karbohidrat yang ada pada mayoritas menu tersebut adalah nasi.

Padahal, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum mengatakan, sumber karbohidrat tidak harus selalu nasi.

Ada berbagai alternatif sumber karbohidrat lainnya juga dapat dimasukkan dalam menu program ini.

“Pemerintahnya sendiri lewat jubir presiden juga sudah mengatakan kalau karbohidratnya bukan cuma nasi. Bisa kentang, papeda, makanan khas di Indonesia Timur,” ujar Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menyarankan, ada beberapa pilihan alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi seperti ubi, jagung, kentang, atau singkong.

Variasi sumber karbohidrat ini tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga memperkenalkan keragaman pangan lokal kepada anak-anak.

“Boleh-boleh saja kalau memang nasinya diganti dengan karbohidrat seperti ubi, jagung, kentang, atau singkong, itu bagus sekali untuk anak,” katanya.

Namun, Tan menyoroti satu hal penting yang kerap terabaikan, yaitu kebiasaan makan anak.

Anak-anak yang terbiasa makan nasi sebagai karbohidrat utama mungkin sulit menerima penggantinya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu.

“Tapi pertanyaannya, anak bakal makan tidak? Kalau anak-anak itu tidak biasa makan karbohidrat lain selain nasi, tidak mungkin suka juga mereka,” ujarnya.

Untuk itu, ia menegaskan, perlu diadakan program edukasi atau sosialisasi yang mengajak anak untuk gemar mengkonsumsi sayuran, sebelum implementasi menu.

“Harus ada yang namanya pre-education program. Kalau tidak biasa makan karbohidrat lain selain nasi, jangan harap mereka akan suka, jika tidak diberi tahap pengenalan,” katanya.

Program edukasi ini, harus melibatkan keluarga, sekolah, dan seluruh elemen yang berperan dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.

JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor tidak masalah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai dana zakat termasuk infaq, sadaqah, dan wakaf (ziswaf). Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menilai pada dasarnya ziswaf adalah untuk kemaslahatan umat.

"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ZIS itu enggak ada yang salah," kata Addin Jauharudin atau Gus Addin kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dia pun mengatakan bahwa sesuai dengan definisinya ziswaf memiliki peruntukan untuk membantu masyarakat sehingga tak jadi masalah menjadi digunakan untuk program makan bergizi gratis.



"Secara pemahaman atau definisi, nama ziswaf itu memiliki peruntukan masing-masing membantu masyarakat. Tapi yang paling penting, di luar ziswaf itu menggalang partisipasi swasta," tuturnya.

Sehingga, kata Gus Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100% dari anggaran negara.

"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara. Tapi intinya apa yang bisa dikerjakan oleh kita. Intinya adalah bagaimana tokoh industri peduli dengan lingkungan sekitar," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

Usulan ini dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk mencapai generasi emas.

"Jangan punya pikiran bahwa program Makan Bergizi Gratis hanya buang-buang anggaran saja. Ini adalah investasi sumber daya manusia, supaya generasi emas ke depan tumbuh dengan cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak bagus,” kata Menteri Karding, sebagaimana keterangan tertulis KP2MI pada Rabu (15/1).

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Karding saat mengunjungi salah satu daerah asal sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang anak-anaknya tengah memperoleh manfaat program MBG, di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Athfal, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Menteri Karding menilai investasi SDM bukan menjadi prioritas pemerintahan di masa lalu sehingga dampaknya terasa saat ini. Namun demikian, hal itu, katanya, telah diantisipasi Pemerintahan Prabowo Subianto dengan peningkatan program-program untuk peningkatan kualitas SDM.

"Akhirnya sampai sekarang Indonesia merdeka, kita tertinggal dengan negara berkembang lain di berbagai bidang. Peningkatan SDM selain dengan pendidikan, dapat dimulai dari makanan sehat di awal masa pertumbuhan," katanya.

Lebih lanjut, Menteri Karding menjelaskan bahwa dana dari pusat untuk pengadaan bahan makanan hingga tenaga berasal dari desa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Dengan adanya program tersebut, dia berharap ekonomi desa dapat terus berjalan.

"Kaitan MBG dengan KemenP2MI, kami mendorong yang mendapat program MBG ini berada di daerah kantong-kantong pekerja migran Indonesia dahulu. Karena kami harus memperhatikan juga keluarga yang ditinggalkan para pekerja, termasuk anak mereka," ujarnya.

Wamen P2MI Christiani Aryani, yang turut serta dalam kunjungan tersebut dan berbincang saat para pelajar menyantap makanan dari program tersebut, mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa sebagian siswa-siswi tersebut tidak memiliki orang tua.

Kondisi itu membuat mereka jarang sekali mendapat makan siang dengan takaran gizi yang seimbang.

"Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia sehat dan kuat. Presiden ingin generasi alpha menjadi generasi emas di Tahun 2045. Jadi, kami semua berharap anak-anak dapat tumbuh cerdas dimulai dari makanan bergizi," demikian kata Wamen P2MI tersebut.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad mengatakan, jika sasaran dari program makan bergizi gratis adalah para fakir miskin, maka pendanaan menggunakan zakat sangat mungkin dilakukan.

Noor menegaskan bahwa para mustahik berhak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

"Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," sambung dia.

Noor mengatakan, selama ini, tanpa program makan bergizi gratis pun, BAZNAS selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

Dia lantas menekankan bahwa siapapun yang tidak mampu membeli makanan, dipersilakan untuk datang ke BAZNAS langsung.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," imbuh Noor.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto angkat bicara terkait dengan usulan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.

“Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

“Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapannya terlibat dalam mengawasi keamanan pangan bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerahnya.

"Kami tentu akan terlibat dalam pengawasan bahan makanan dan makanannya bersama Balai POM Lampung, untuk menjamin semua makanan yang akan diberikan kepada anak-anak dipastikan aman," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan pihak pemerintah daerah bersama Balai POM pun akan turun ke lapangan secara langsung untuk melihat pelaksanaannya agar sesuai dengan standar yang diberlakukan.

"Kalau yang awal kemarin di beberapa daerah, namanya sedang uji coba pertama tentu ada beberapa kekurangan yang tidak sesuai. Tapi akan terus dievaluasi nanti secara berkala," ucap dia.

Ia pun mengusulkan agar menu makanan yang diberikan kepada siswa-siswi sekolah tersebut dapat bervariasi serta menyesuaikan dengan potensi yang ada di sekitar lingkungan.

"Kalau menunya telur di satu daerah, maka tidak semua sama rata telur menunya. Tapi disesuaikan dengan potensi yang ada, jadi ada yang telur, ada yang ikan sehingga menunya beragam tidak hanya satu menu saja. Dan ini bisa mempermudah mencari bahan baku juga kalau menggunakan potensi lokal," tambahnya.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan SPPG juga dibantu oleh BUMDes.

"Ketua SPPG sudah menyatakan bahwa akan melibatkan BUMDes dalam berbagai proses termasuk dalam pengadaan sayur, lauk, telur melibatkan BUMDes semua," ujar dia.

Diketahui pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut sudah terlaksana pada 6 Januari lalu di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan menu makanan ayam teriyaki, sayur tauge disertai kacang panjang dan potongan tempe, nasi, dan dua potong semangka.

Sedangkan di Kabupaten Pringsewu menunya terdiri dari sepotong tahu, sayur wortel tumis, nasi, ayam goreng dengan ukuran yang cukup kecil, dan satu butir salak.

Dan pada 13 Januari makan bergizi gratis dimulai di Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Barat, sedangkan untuk Kota Bandarlampung direncanakan akan dilakukan pada 20 Januari mendatang, serta kabupaten lain akan menyusul pada pekan depan.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Noor menegaskan prioritas pihaknya ialah fakir miskin.

"Jadi, kalau Baznas itu dasarnya kan mustahik. Mustahik itu orang yang berhak untuk mendapatkan dana dari zakat, infak, dan sedekah. Delapan asnaf itu, fakir miskin terutama sekali," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan delapan asnaf zakat termasuk fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Ia menyebutkan Baznas akan menerima jika sasarannya ialah fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," ujarnya.

Ia mengatakan selama ini Baznas sudah menyerahkan bantuan kepada fakir miskin. Noor menyampaikan tanpa melihat adanya program makan bergizi gratis, pihaknya sudah melakukan hal itu.

"Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang mustahik, yang perlu dibantu oleh Baznas. Selama ini kita salurkan juga itu. Jadi, tanpa melihat ada makan bergizi gratis atau dengan acara apa, selama ini juga kita sasarannya untuk itu," ucap Noor.

Ketika dimintai konfirmasi kembali terkait sikap Baznas untuk program MBG, Noor mengaku tak masalah jika hanya untuk fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, ndak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa kami. Itu," tambahnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/gbr)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah bakal memangkas anggaran infrastruktur demi program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia tidak menyebutkan berapa besaran pemotongan tersebut.

Menurut Thomas, meski ada pemangkasan, pembangunan infrastruktur akan tetap jadi program utama pemerintah. Hanya saja pembiayaan proyek yang direncanakan akan lebih mengandalkan investor.

"Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector (swasta)," ujar Thomas ditemui di kantor IDN, Rabu (15/1).

Ke depannya, pemerintah, kata Thomas, akan lebih banyak mengajak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan karena APBN mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mungkin tidak bersifat komersial," jelasnya.

Anggaran negara akan digunakan untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya tahun ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, ada kemungkinan anggaran perlu tambahan meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.

"Semua hal-hal penting, program-program prioritas tahun ini itu sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, harus," terangnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Meski besar, namun angka ini turun dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp423 triliun.

Apabila jadi dipangkas, maka anggaran infrastruktur akan lebih kecil dari Rp400 triliun di tahun ini.

Jakarta -

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(eva/rfs)

DEMAK, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, direncanakan akan diluncurkan pada Februari 2025.

Dukungan terhadap program ini datang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), yang menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal dalam penyediaan menu sajian serta melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua PGSI Demak, Noor Salim, menyampaikan harapannya agar program MBG dapat melibatkan masyarakat setempat.

"Masyarakat punya usaha ternak ada ayam potong, beras, kemudian teman-teman guru ada yang petani buah dan nelayan. Jadi saya harapkan dirangkul," ungkap Salim melalui sambungan telepon pada Rabu (15/1/2025).

Pernyataan ini disampaikannya setelah melakukan pertemuan dengan Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, pekan lalu.

Sebagai bentuk dukungan, PGSI Demak telah meminta seluruh sekolah madrasah dan umum yang bernaung di bawah koordinasi PGSI untuk bersikap kooperatif dalam menyajikan data siswa serta menyediakan tempat cuci tangan.

"Paling tidak ada dua yang kita sampaikan, bahwa sekolah madrasah siap berperan aktif mendukung MBG dan menyajikan data. Jumlah siswa kan berubah-ubah ada pindahan dan sebagainya," tambahnya.

Salim juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam program MBG, termasuk penggunaan kemasan stainless yang dapat digunakan kembali. "Termasuk cuci tangan bagi siswa agar MBG juga tetap menjaga kebersihan," jelasnya.

Menurut informasi yang diperoleh, program MBG di Demak akan dimulai setelah pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selesai.

Komandan Kodim Demak, Maryoto, mengungkapkan bahwa progres pembangunan SPPG saat ini telah mencapai 30 persen. "Progres sekarang dapur ini sedang dibangun, kurang lebih 30 persen. Insyaallah bulan depan, apabila sudah jadi dan kru sudah ada, bisa segera operasional," kata Maryoto di Kodim Demak, Selasa (14/1/2025).