BOGOR - MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta membagikan makanan sehat dan bergizi kepada puluhan warga di wilayah Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan asupan makanan masyarakat prasejahtera.

Pantauan di lokasi, tampak warga yang mayoritas ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka dengan tertib antre mendapatkan berbagai jenis makanan sehat dan bergizi yang sudah disiapkan MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta.

Tidak hanya itu, anak-anak di wilayah tersebut juga diberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan dan makanan bergizi. Anak-anak dan warga juga diberikan sabun cuci tangan gratis untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.

"Kita ada beberapa kegiatan pertama edukasi, sesama anak-anak di sekitar kampung sini bagaimana caranya cuci tangan, edukasi tentang makanan sehat yang bisa mereka dapatkan juga di rumahnya mereka sendiri. Lalu kita ada kegiatan bagi-bagi makanan sesama warga dengan Yayasan Emanuel bekerjasama dengan MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta," kata HR Team Leader Park Hyatt Jakarta Wulan Anggraini, Rabu (22/1/2025).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk berbagi kepada warga yang memang khususnya kurang mampu di wilayah tersebut. Agar warga dapat merasakan makanan yang sehat dan bergizi.

"Tujuannya supaya kita bisa berbagi dan mereka bisa merasakan makanan yang lezat, enak dan bergizi. Di sini betul sekali warga kurang mampu dan kebetulan tujuan kami ke situ berbagi sesama warga yang kurang mampu. Kita ada food truck-nya, dan kebetulan warga di sini kurang lebih ada 60 Kepala Keluarga yang join sama kita," ungkapnya.

Diharapkan, kegiatan ini memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan. Juga MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta bisa terus berbagi kepada warga di daerah lainnya. "Semoga mereka bisa merasakan makanan bergizi, juga kita juga bisa saling berbagi lagi mungkin di tempat-tempat lain lagi," ucapnya.

Jakarta: Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) merekomendasikan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sebagai solusi penguatan ekonomi.

Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Perbanas mengapresiasi Program Tiga Juta Rumah untuk MBR. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran, program ini diyakini mampu mengatasi backlogperumahan yang mencapai 11,7 juta unit.

"Untuk itu, Perbanas menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan cicilan rumah tetap terjangkau yaitu di kisaran Rp1,1 juta per bulan sesuai kemampuan MBR," jelas dia dikutip dari Antara, Rabu, 22 Januari 2025.

Peran sektor perbankan juga sangat penting dalam mendukung program ini, meskipun diperlukan penyesuaian untuk mengakomodasi profil risiko MBR, yang sebagian besar bekerja di sektor informal.

Dengan subsidi yang tepat sasaran serta dukungan penuh dari perbankan dan pengembang, Program Tiga Juta Rumah diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masalah perumahan di Indonesia.

Selain itu, solusi lainnya untuk penguatan ekonomi yakni adanya lapangan kerja yang berkualitas, serta penguatan ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut berangkat dari serangkaian kajian strategis.

Kajian tersebut menekankan perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

“Dalam menghadapi ketidakpastian ini, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan serta menguatkan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata dia.

Di sektor tenaga kerja, Perbanas menilai bahwa meskipun kuantitas lapangan kerja meningkat sebanyak 3,3 juta per tahun dalam periode 2015-2024, kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan.

Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi ini, terlihat dari pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih rendah dibandingkan dengan lapangan kerja informal. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga semakin melebar, dengan selisih penghasilan antara pekerja formal dan informal hampir dua kali lipat.

Untuk mengatasi masalah ini, Perbanas mendorong pengembangan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pendidikan guna menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan sejahtera.

Dalam hal ketahanan pangan, Perbanas menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas sejumlah komoditas pangan prioritas, seperti padi, jagung, ikan, daging (ayam dan sapi), sawit, kelapa, kopi, dan tebu, guna mengurangi ketergantungan impor.

Sektor pertanian, sebagai motor penggerak ekonomi, perlu ditingkatkan melalui pemberian insentif kredit sektor pertanian serta pengembangan produk hilir.

Perbanas juga mengusulkan pembangunan sistem data pertanian yang terintegrasi untuk meningkatkan akses informasi bagi pelaku usaha dan perbankan, sehingga mendukung efisiensi dan produktivitas sektor pertanian.

(KIE)

BREBES, iNews.id - Program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dihentikan sementara. Hal itu terjadi karena ada peralihan pelaksana pengelola dapur.

Program MBG di Brebes salah satunya menyasar 10 sekolah di Kecamatan Songgom. Program MBG mulai diberhentikan, Rabu (22/1/2025) hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

Pantauan iNews di SDN 3 Songgom, siswa tidak mendapat MBG, padahal biasanya mereka setiap pukul 09.000 mendapat jatah menu MBG. Sehingga, siswa tidak perlu membeli jajan di luar sekolah. Para siswa tampak kembali mengikuti kegiatan belajar di kelas masing-masing.

Wakil Kepala SDN 3 Songgom, Agus Maworoso mengatakan, pihak sekolah mengetahui informasi penghentian sementara program makan bergizi gratis melalui grup WhatsApp (WA). 

“Tapi, pemberitahuan itu tidak menyatakan kapan program ini akan dilanjutkan,” ucapnya.

Agus menuturkan, banyak keluhan dari siswa dan ada yang sengaja tidak sarapan karena menunggu makanan bergizi. “Mereka sangat senang ketika dengan adanya program makan bergizi ini, tapi kemudian dihentikan,” katanya.

Salah seorang wali murid SDN 3 Songgom, Istiana mengaku kecewa dengan penghentian pelaksanaan program MBG.

“Anak saya kalau makan di rumah sangat susah, tapi sejak ada MBG mau makan karena mungkin enak bareng teman-teman,” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di SMPN 3 Songgom. Para siswa mengaku mendapatkan informasi penghentian sementara program ini sejak Selasa, (21/1/2025).

Wakil Kepala SMPN 3 Songgom, Dewi Antari mengungkapkan, informasi penghentian sementara program makan bergizi gratis diterima melalui pesan WA dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dandim 0713 Brebes, Letkol Inf Saptono Broto mengatakan, saat ini program tersebut sedang masa peralihan yayasan yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN). Sehingga program makan bergizi gratis ini dihentikan sementara dan akan dilanjutkan secepatnya.

“Nanti secepatnya program MBG ini akan kembali didistribusikan ke sekolah-sekolah,” kata pendamping program makan bergizi gratis di Kabupaten Brebes itu.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Jakarta: Sebanyak 27 tower dari total 47 Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dan siap diresmikan.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2025.

Menteri Ara menambahkan untuk 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

Menteri Ara mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujar dia.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan tower untuk ASN, Menteri Ara mengatakan, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri. "Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," ujar dia.

(KIE)

BREBES, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2024 untuk 3.000 siswa di 10 sekolah di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dihentikan sementara setelah masa uji coba dinyatakan selesai pada Rabu (22/1/2025).

Orangtua dan siswa berharap program tersebut dapat dilanjutkan karena sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Dari WA grup mengabarkan bahwa hari ini sementara dihentikan dulu sampai nanti ada pemberitahuan lagi. Untuk alasannya saya sementara belum tahu," ungkap Agus Marwoso, Wakil Kepala SDN 3 Songgom, saat ditemui di kantornya.

Pantauan di SDN Songgom 3 menunjukkan bahwa siswa yang biasanya mendapatkan makanan bergizi gratis pada pukul 09.00 WIB, kini hanya dapat beristirahat dan membeli jajanan.

Mereka kemudian kembali mengikuti kegiatan belajar di kelas masing-masing.

Setelah pengumuman penghentian program, Agus menambahkan, beberapa siswa mengaku kecewa, terutama siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Tadi pagi anak-anak menanyakan, bahkan ada yang belum sarapan menunggu makanan bergizi, karena anak-anak sangat senang sekali," kata Agus.

Ia berharap agar program MBG dapat dilanjutkan kembali, mengingat manfaatnya bagi siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.

"Siswa di sini rata-rata berasal dari keluarga petani, pembuat batu bata, dan pencari pasir. Memang kebanyakan dari keluarga kurang mampu," tambahnya.

Salah satu wali murid, Istiana (35), juga mengungkapkan kebahagiaannya terhadap program MBG.

Ia berharap program tersebut dapat dilanjutkan.

"Anak saya kalau di rumah makan sendiri kurang lahap. Kalau di sekolah makan bareng-bareng temannya senang. Selain itu juga bisa menghemat biaya rumah tangga," kata Istiana.

Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 3 Songgom, yang tidak menerima kiriman makanan bergizi pada hari yang sama.

Para siswa mendapatkan informasi tentang penghentian sementara program ini pada Selasa (21/1/2025) malam.

"Sudah tahu hari ini tidak dapat. Tahunya semalam info dari guru. Akhirnya uang saku hari ini dibanyakin. Harapannya ya masih berlanjut," kata Zahwa, siswa kelas 8 SMPN 3 Songgom.

Wakil Kepala SMPN 3 Songgom, Dewi Antari, mengonfirmasi penghentian sementara program makan bergizi gratis.

"Informasi itu lewat WA dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk pemberhentiannya karena masa uji coba sudah cukup. Jadi dihentikan dulu. Belum ada pemberitahuan kapan akan dimulai lagi," jelas Dewi.

Dewi menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada siswa yang mengeluh karena tidak mendapatkan makanan bergizi gratis.

Beberapa dari mereka bahkan menambah uang saku untuk makan.

"Kami berharap makan bergizi gratis bisa dilanjutkan karena ini merupakan program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh siswa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pendamping Program Makan Bergizi Gratis di Brebes sekaligus Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Saptono Broto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Songgom hanya dihentikan sehari setelah masa uji coba selesai.

"Sebenarnya bukan dihentikan, jadi masa uji cobanya sudah selesai. Sehingga ada break (istirahat) sehari. Untuk penyiapan, langsung dipegang yayasan yang ditunjuk oleh BGN (Badan Gizi Nasional) dari pusat," katanya.

Diketahui, 10 sekolah di Kecamatan Songgom menjadi sasaran program makan bergizi gratis ini, yang menyasar 3.000 siswa dari tingkat TK hingga SMA/SMK.

Sepuluh sekolah tersebut meliputi TK Pertiwi Songgom, SDN 1 hingga SDN 8 Songgom, SMPN 3 Songgom, dan SMKN 1 Songgom.

Program MBG di Kecamatan Songgom diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Sapto Broto, di SMK Negeri 1 Songgom.

Bojonegoro -

Bengawan Solo meluap di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro hingga menyebabkan banjir di beberapa lokasi.

Pantauan detikJatim, genangan banjir terjadi di Lorong II Kelurahan Ledok Kulon, dengan ketinggian air luapan Bengawan mencapai 30 hingga 40 sentimeter. Beberapa rumah warga juga terlihat kebanjiran, namun penghuni masih bertahan di rumah masing-masing.

Banjir langganan di pemukiman warga Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro, menjadi tempat bermain anak-anak selepas pulang sekolah.

"Air mulai masuk tadi sekitar jam 4 pagi. Tapi masih stagnan kondisi tinggi airnya," jelas Budi, warga Ledok Kulon, Rabu (22/1/2025).

Genangan banjir juga terlihat di jalan lingkungan RT 2 dan 3 Desa Ngablak serta di lapangan Ngulanan, Kecamatan Dander, dengan kedalaman 20 hingga 30 sentimeter. Sementara itu, di Kecamatan Baureno, banjir menggenangi lahan pertanian di Desa Kalisari seluas 174 hektare.

Lalu, di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, terdapat 6 rumah terdampak banjir dengan ketinggian air sekitar 40 sentimeter.

"Hingga siang ini, tinggi muka air Bengawan Solo masih siaga 3 atau siaga merah. Ada beberapa lokasi sawah dan permukiman yang mulai terdampak banjir," jelas Kalaksa BPBD Bojonegoro, Laela Noer Ainy.

Laela juga mengingatkan warga Bojonegoro di seluruh bantaran sungai untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar Bengawan Solo.

"Mohon untuk selalu waspada. Dan dilarang bermain atau berenang di sungai Bengawan Solo. Segera laporkan jika terjadi keadaan darurat kebencanaan," pungkas Laela.

(hil/iwd)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP 2 Hang Tuah dan SMA 1 Hang Tuah Cipulir, Jakarta Selatan.

Gibran tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.30 WIB ketika siswa sedang menikmati MBG dari pemerintah pusat. Adapun menu yang disajikan siang ini adalah nasi putih, telur, tempe, tumis sayur, dan buah jeruk.

Gibran berpesan kepada seluru siswa agar tetap konsisten menjaga pola makan sehat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah.

"Mempertahankan kebiasaan pola makan sehat berkorelasi positif dengan kualitas hidup yang sehat," tuturnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gibran menjelaskan bahwa makan bergizi sangat penting bagi siswa untuk menunjang pertumbuhan, menambah konsentrasi untuk belajar dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang kurang baik.

"Ini bisa menjadi langkah awal untuk menuju perubahan pola pikir masyarakat dalam memahami pentingnya asupan makanan sehat sebagai investasi kesehatan jangka panjang," katanya.

Sementara itu, salah seorang murid di kelas IX, Livia mengungkapkan makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat menghemat uang jajannya, tetapi program MBG ini juga membantunya dalam mempertahankan konsistensi pola makan sehat yang tidak hanya dilakukan di rumah, namun juga di lingkungan sekolah.

“Terima kasih karena makan siangnya sangat bermanfaat,” ungkap Livia.

Turut mendampingi Wapres Gibran dalam peninjauan ini, Kepala Sekolah SMP Hang Tuah 2 Aris Supriyanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Hang Tuah 1 Teguh Adriana, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Hang Tuah 1 Ainul Yakin.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukan soal temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN). Maruarar pun mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di IKN.

Maruarar mengatakan saat ini banyak groundbreaking proyek yang sudah dilakukan di IKN. Hanya saja proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit sehingga menjadi pertanyaan pemerintah soal komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikFinance, Selasa (21/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan pemerintah akan memperjelas komitmen investor. Jika memang tidak ingin melanjutkan, maka kesempatan akan diberikan kepada pihak yang mau dan lebih produktif.

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Ara menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan, harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

(asm/hsr)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan tidak akan menyalurkan kredit kepada pengembang yang membangun proyek perumahan di atas lahan persawahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Sealsa (21/1/2025).

"Nah, kalau Perizinan Bagungan Gedung (PBG) induknya enggak ada, sertifikat induknya enggak ada, kita enggak akan PKS (penandatanganan kerja sama)," tegas Nixon.

Nixon mengungkapkan, Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sejak tiga tahun lalu.

Memang, penerapan LSD tersebut menimbulkan konflik dengan banyak pengembang pada awalnya.

Sehingga, PBG pun tidak bisa diurus oleh pengembang apabila proyek mereka memasuki kategori LSD.

"Tapi, by rule, by regulation (berdasarkan aturan, regulasi), itu sudah dilindungi sawah-sawah yang aktif, produktif, misalnya dekat dengan sumber air dan sebagainya, itu masuk kategori lahan sawah dilindungi, sehingga PBG-nya tidak akan keluar," tandas Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan rumah susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap diresmikan dalam waktu dekat.

Maruarar menjelaskan, dirinya akan meresmikan 27 tower dari total 47 tower rusun ASN yang saat ini tengah dalam proses konstruksi.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025.

Dia menegaskan pihaknya menargetkan penyelesaian konstruksi dapat dilakukan lebih cepat pada pertengahan tahun.

Adapun, 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya bakal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Perinciannya, terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan rumah susun atau rusun di IKN Nusantara jelang pemindahan para ASN yang rencananya bakal dilakukan pada April 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa seluruh rusun untuk ASN telah rampung dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

“Kan sudah selesai dibangun oleh teman-teman Direktorat Jenderal Perumahan, harusnya tahun ini sudah 47 tower sudah ada Insya Allah,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (13/1/2025).

Diana memastikan tidak ada proyek molor dalam pembangunan IKN, Diana menjelaskan seluruh proses konstruksi dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

“Pembangunan kalau kita sesuai dengan MYC-MYC yang lalu kita lanjutkan. Tapi kalau yang (kontrak) baru-baru nanti di OIKN,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun rata-rata progresnya telah mencapai 90%. Adapun, proyek itu dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

Perinciannya, enam paket itu terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84%.

Selanjutnya, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16% dan Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81%.

Terakhir, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91%, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44%.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sudah sebesar 91,36%," ujarnya.