KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai pemanfaatan lahan-lahan negara untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

Ia menjelaskan, lahan sitaan hasil korupsi di Kejaksaan Agung, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hak Guna Usaha (HGU) yang tak diperpanjang (tanah telantar), dan jenis lainnya, nantinya akan dimasukkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan kemudian ke Badan Bank Tanah.

Setelah itu, baru diproses lebih lanjut pemanfaatannya untuk penyediaan rumah bagi MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

"Yang pasti tadi beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap dimiliki negara tetapi bangunannya itu bisa dimiliki oleh rakyat," jelas Ara dikutip dari tayangan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Untuk itu, arahan dari Prabowo akan menjadi landasan Kementerian PKP untuk menindaklanjuti bersama Kementerian ATR/BPN terkait aspek legalitas kepemilikan lahan dalam pelaksanannya.

"Sementara itu yang kami akan jadikan pegangan. Jadi sudah ada arahan yang jelas dari beliau, kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR/Kepala BPN," pungkas Menteri PKP itu.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela. Artinya, tidak wajib bagi pekerja.

Hal ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain sudah menyampaikan kepada Presiden perihal usulan ini, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengaku telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas beberapa hal.

“Ya, memang saya sudah undang BP Tapera dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela, kan begitu,” ujarnya ditulis Rabu (8/1/2025).

“Jadi saya dorong Tapera itu harus bisa dipercaya, harus bisa bermanfaat ya, karena itu yang paling penting. Tunjukkan bahwa bisa dipercaya, kredibel, tidak ada korupsi, dan bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, Ara mengaku belum ada pembahasan soal perluasan kepesertaan Tapera. Saat itu, pihaknya bakal membicarakan lebih lanjut terkait skema pembiayaan rumah bagi masyarakat tersebut.

"Belum sampai ke situ (bahas Tapera). Tapi kami sudah sampaikan apa konsep (pembiayaan) kami. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicarakan lebih lanjut," kata Ara.

Dia mencatat, penyerapan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak perlu dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan punya dampak positif, terutama memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, dari akademisi, para pengamat, pelaku, tentunya calon konsumen. Kita harus mendengarkan secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif membangun rumah ke depan," ujar dia.

Tapera merupakan uang simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dana simpanan ini nantinya hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib ikut program Tapera.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan, inovasi bata interlock presisi mempercepat pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan dengan bata interlock presisi Semen Indonesia sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Selain efisien dalam pengecatan dan pengacian, produk ini halus, sehingga bisa langsung ditempati. Teknologi ini patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi tidak hanya cocok untuk rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya juga baik. Bata interlock presisi sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaan juga cepat, 21 hari sudah selesai. Jika tukangnya lebih cepat, bisa selesai dalam dua pekan," kata Ari Tri Priyono.

Perwakilan pengembang sekaligus CEO Asatu Corporation, Joko Santosa, menambahkan, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien dan hasil konstruksi kokoh dengan tampilan estetis.

Selain itu, udara dalam ruangan tetap sejuk siang dan malam.

“Keunggulannya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan pengerjaan. Kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada menggunakan material konvensional. Efisiensi biaya mencapai 35 persen, baik material maupun tukang. Biasanya, kami membutuhkan waktu delapan minggu untuk satu rumah, namun dengan bata interlock presisi, hanya dua minggu sudah selesai,” tutup Joko.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan, inovasi bata interlock presisi mempercepat pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan dengan bata interlock presisi Semen Indonesia sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Selain efisien dalam pengecatan dan pengacian, produk ini halus, sehingga bisa langsung ditempati. Teknologi ini patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi tidak hanya cocok untuk rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya juga baik. Bata interlock presisi sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaan juga cepat, 21 hari sudah selesai. Jika tukangnya lebih cepat, bisa selesai dalam dua pekan," kata Ari Tri Priyono.

Perwakilan pengembang sekaligus CEO Asatu Corporation, Joko Santosa, menambahkan, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien dan hasil konstruksi kokoh dengan tampilan estetis.

Selain itu, udara dalam ruangan tetap sejuk siang dan malam.

“Keunggulannya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan pengerjaan. Kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada menggunakan material konvensional. Efisiensi biaya mencapai 35 persen, baik material maupun tukang. Biasanya, kami membutuhkan waktu delapan minggu untuk satu rumah, namun dengan bata interlock presisi, hanya dua minggu sudah selesai,” tutup Joko.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diselesaikan dalam waktu empat jam saja. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut, proses pembuatan IMB dengan waktu singkat ini mulai berlaku pekan depan. Namun, baru diterapkan di satu kota, yakni Tangerang. Setelah itu akan diikuti oleh daerah lainnya.

“Kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat, yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari,” ujarnya saat ditemui wartawan di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (8/1/2025).

“Dan rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bappenas, itu sudah bisa menjadi empat jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota, kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti,” kata dia.

Sebelumnya, Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

SKB berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), retribusi PBG bagi MBR, dan mempercepat penerbitan PBG.

“Ya, sorry secara umum sepuluh hari, dari 45 hari jadi sepuluh hari, tetapi ada satu kota yang luar biasa yang bisa empat jam. Nah mudah-mudahan ini bisa hal yang positif, bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain,” ujar dia.

“Supaya Bupati, Wali Kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya,” kata dia.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa masuk program dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Jadi kami sudah mengusulkan (perumahan MBR) tadi di dalam rapat. Kami sudah laporkan (ke Prabowo), 'Silakan dipersiapkan' (jawaban Prabowo). Kami akan siapkan drafnya," ujarnya usai mengikuti Ratas dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Sejalan dengan arahan Prabowo itu, Kementerian PKP akan mempersiapkannya dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti pada waktunya kami akan sampaikan," imbuh Ara.

Ia menjelaskan, usulan PSN perumahan MBR itu akan tersebar di 30-50 kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya agar terjadi pemerataan kepemilikan rumah, serta pemanfaatan lahan-lahan milik negara yang ada.

"Supaya juga ini ada pemerataan di banyak kota, banyak kabupaten, di Indonesia, tentu sedapat mungkin yang ada tanah-tanah yang bisa kami manfaatkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memastikan bahwa sekitar 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) sedang didata oleh Kementerian ATR/BPN.

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron menambahkan, pelaksana dari PSN perumahan MBR yang diinisiasi Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Pemerintah berencana membangun rumah-rumah di sekitar jalur kereta api untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau orang miskin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut pembangunan ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah punya akses dekat transportasi umum.

"Bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," ujar Maruarar dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

Menteri yang akrab disebut Ara ini menuturkan perumahan ini nantinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Ara menyebut rencana ini sedang dimatangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Maruarar belum membeberkan lokasi perumahan tersebut. Namun, ia berkata bakal ada 30-50 lokasi pembangunan perumahan jenis ini.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah. Program ini menjadi bagian dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

Menteri Maruarar membuat sejumlah pendekatan mengadakan rumah untuk rakyat. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana menggunakan lahan-lahan sitaan kasus korupsi untuk program 3 juta rumah.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kebumen mengungkapkan kemunduran dalam pelaksanaan program tersebut akibat belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Pengelola dari mitra Yayasan Saka Tunggal Bersinar Kebumen, Panggih Prasetyo, menjelaskan bahwa Kebumen sebenarnya telah dijadwalkan untuk mengikuti program MBG pada 6 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa pihak yayasan telah memulai pembangunan dapur umum yang berlokasi di Gombong.

"Akan tetapi pelaksanaan itu harus ada utusan dari BGN yang namanya SPPG atau kepala dapur. Nah, Kebumen itu saat kita maju ke BGN itu belum ada SPPG-nya. SPPG yang tugasnya akan mensosialisasikan ke Dinas Pendidikan. Kemunduran bukan dari kita selaku pengelola dapur, melainkan karena belum ada SPPG," kata Panggih dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Dengan 190 dapur yang siap beroperasi, program ini melibatkan UMKM, petani, dan nelayan sebagai rantai pasok, serta menargetkan 20 juta penerima manfaat hingga 2025.

Saat ini, pihaknya sedang dalam proses meminta penunjukan SPPG kepada BGN.

Panggih berharap bahwa pada 13 Januari mendatang, Kebumen sudah dapat melaksanakan Program MBG.

"Kalau SPPG bisa ditunjuk dalam minggu ini, maka bisa langsung berkoordinasi dengan dapur umum, sekolah mana yang akan disuplai. Misalnya SMA 1, maka SPPG datang ke SMA 1 dan melakukan pendataan, nanti ada formulirnya by name siswa," tambahnya.

Panggih menjelaskan bahwa dapur umum yang dikelolanya akan mendistribusikan sekitar 3.000 hingga 3.500 makan siang.

Jumlah tersebut diperuntukkan bagi siswa mulai dari MI, TK, SD, SMA, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.

"Kebumen akan lambat pelaksananya kalau tidak ada inisiatif dari pihak-pihak yang menjadi stakeholder pelaksana program tersebut. Ini seperti Kodim, mitra kedinasan yaitu Disdikpora, dan lainnya," paparnya.

Ia menegaskan bahwa hingga kini BGN belum menunjuk SPPG, bahkan permintaan justru datang dari pihak Mitra Mandiri.

"Kami dari mitra mandiri menyiapkan tempat, alat bahan, dan pengolahan sampai pengiriman, yang kebutuhan modalnya mencapai lebih kurang Rp 3 M. Jikapun kami sudah siap semuanya ya tetap menunggu sampai ada SPPG yang ditunjuk dari BGN itu," tutupnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengklaim telah membangun 40 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Puluhan ribu rumah tersebut merupakan bagian dari program pembangunan tiga juta unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ada 40 ribu rumah untuk MBR yang dibangun. Laporan tersebut disampaikannya saat rapat terbatas dengan Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pria yang kerap disapa Ara itu mengatakan, jumlah rumah yang dibangun akan terus bertambah di 2025. Hal ini untuk mewujudkan target Kepala Negara terkait pembangunan tiga juta rumah setiap tahun atau 15 juta unit rumah hingga 2029.

“Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya, dan itu juga akan terus bertambah,” ujar Ara.

Untuk mempercepat program ini, dia diperintahkan Prabowo untuk menggunakan lahan sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas berbagai kasus untuk membangun proyek hunian bagi masyarakat. Misalnya, lahan sitaan korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Aset tersebut bakal diinventarisasi terlebih dahulu lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebelum dipindahkan ke Bank Tanah. Setelah itu, Kementerian PKP bisa memanfaatkan lahan yang dimaksud untuk membangun proyek perumahan.

“Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang,” katanya.

Ara memastikan seluruh proses ini akan dijalankan secara legal sehingga memiliki kepastian hukum, terutama bagi pemilik nantinya. Selain itu, pemanfaatan lahan-lahan ini juga penting supaya lebih produktif ketimbang ditelantarkan bertahun-tahun.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melepaskan banyak insentif untuk pengurusan properti masyarakat, salah satunya pemerintah akan membuat pajak untuk pembelian rumah menjadi 0%.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan dengan menetapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bakal menjadi 0% untuk mendorong pembelian properti oleh masyarakat. Mengingat, BPHTB dibayarkan sebesar 5% dari nilai objek pajak.

Maruarar menekankan bahwa saat ini telah ada surat keputusan bersama (SKB) antara 3 Menteri yang dibuat untuk melandasi kebijakan tersebut, yakni bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Kami sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami (Menteri PKP), itu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5% dan itu sangat membantu rakyat," tuturnya

Tak hanya itu, kata Maruarar pemerintah juga memberikan insentif untuk pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah dengan maksimal harga Rp2 miliar sehingga pajak yang diterapkan menjadi 0%.

Belum lagi, kata Maruarar insentif untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Nantinya, dia melanjutkan bahwa untuk PBG, kepengurusannya akan dipercepat menjadi hanya 10 hari dari awalnya 45 hari. Bahkan, khusus untuk Kota Tangerang pengurusan bisa dilakukan hanya 4 jam.

"PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0%. Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," pungkas Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan skema pembangunan perumahan rakyat melalui tanah sitaan hasil korupsi.

Menurutnya, lahan-lahan sitaan dari berbagai kasus hukum termasuk lahan sitaan Kejaksaan Agung itu bakal menyasar untuk masyarakat yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau dengan gaji di bawah Rp8 juta per bulan.

"Arahannya [Presiden Prabowo] sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa lahan sitaan ini nantinya akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, setelah melalui pencatatan aset tetap tersebut akan dipindahkan ke Bank Tanah, sehingga instansinya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa Kementeriannya saat ini sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

"Lahan-lahan itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah. Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tuturnya

Maruarar memastikan bahwa lahan sitaan itu diharapkan oleh Prabowo agar bisa tetap dimiliki negara. Namun, peruntukannya bisa digunakan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap berada di lingkungan negara. Namun, nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat. Kami akan menidaklanjuti dengan Menteri ATR," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kementeriannya juga akan menyiapkan skema khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan namun tak tetap.

"Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan juga untuk masyarakat yang tak bergaji tapi punya penghasilan," pungkas Maruarar.