Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia berencana untuk ikut serta dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dilakukan secara bertahap.

“Kami sedang membicarakan bagaimana BI bukan hanya pusat, tapi kantor 46 kantor perwakilan bisa mendukung suksesnya program ini,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, program tersebut dapat membentuk suatu ekosistem khususnya keuangan yang inklusif. Meski demikian, Perry belum menyampaikan langkah apa yang BI ambil untuk mensukseskan program Prabowo tersebut.

Selain MBG, bank sentral turut menyatakan mendukung penuh program-program milik Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita.

Pertama, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, moneter, serta sistem keuangan di tengah gejolaj global.

Kedua, Perry terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan fiskal atau APBN.

Ketiga, BI terus mendukung sektor riil melalui program dalam mendorong kredit ke sektor prioritas. Sebagaimana target penyaluran kredit tahun2 025 yang diharapkan dapat tumbuh 13%.

Adapun, BI telah mennyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) senilai Rp295 triliun yang diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja terbesar, seperti di pertanian, perdagangan, ritel, termasuk sektor perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Keempat, BI juga mendukung program ketahanan pangan dikaitkan juga dengan pengendalian inflasi dengan mengerahkan 46 kantor perwakilan BI mendukung kesuksesan hilirisasi pangan.

Kelima, BI mendukung bagaimana digitalisasi dalam Asta Cita berlangsung, apakah melalui penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, bahkan melalui transaksi keuangan pemerintah.

“Stabilitas, pembelian SBN termasuk debt switching, insentif KLM untuk dorong kredit, ketahanan pangan, digitalisasi, itulah 5 dukungan BI untuk program Asta Cita,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki minat investasi di bidang perumahan di Indonesia.

Dengan begitu, Qatar bukanlah satu-satunya investor yang membenamkan modal untuk membangun 1 juta rumah di dalam negeri.

"Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain, setelah Qatar minggu lalu," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini mengungkapkan, minat itu muncul karena tingginya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo.

Oleh karenanya, pihaknya diminta untuk siap menyediakan layanan bagi para investor tersebut.

"Jadi kami diminta untuk siap, untuk nanti akan dibuat tim, berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, dipimpin ketuanya Pak Hasyim (Djojohadikusumo), karena selama ini Pak Hasyim memang membantu untuk akses kepada investor," tuturnya.

Ara bilang, lahan-lahan ini disiapkan lewat kerja sama dengan sejumlah pihak.

Ia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia juga bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan tanah yang disita dari koruptor.

"Khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor, dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang terakhir ada tiga, kami sudah minta kepada Pak Erick (Menteri BUMN), yang pertama dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki minat investasi di bidang perumahan di Indonesia.

Dengan begitu, Qatar bukanlah satu-satunya investor yang membenamkan modal untuk membangun 1 juta rumah di dalam negeri.

"Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain, setelah Qatar minggu lalu," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini mengungkapkan, minat itu muncul karena tingginya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo.

Oleh karenanya, pihaknya diminta untuk siap menyediakan layanan bagi para investor tersebut.

"Jadi kami diminta untuk siap, untuk nanti akan dibuat tim, berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, dipimpin ketuanya Pak Hasyim (Djojohadikusumo), karena selama ini Pak Hasyim memang membantu untuk akses kepada investor," tuturnya.

Ara bilang, lahan-lahan ini disiapkan lewat kerja sama dengan sejumlah pihak.

Ia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia juga bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan tanah yang disita dari koruptor.

"Khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor, dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang terakhir ada tiga, kami sudah minta kepada Pak Erick (Menteri BUMN), yang pertama dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, selesai direvitalisasi menjadi rumah susun aparatur sipil negara (ASN) pada April 2025.

Hal ini dilaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu 10 tower," kata Maruarar, Selasa.

Ia memerinci, tiga tower Wisma Atlet sejatinya sudah selesai dan siap diresmikan akhir Januari.

Kemudian, tujuh tower sisanya selesai pada April 2025.

"Akhir Januari ini, tiga tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan, di Kemayoran, di Pademangan. Tujuh tower siap diresmikan bulan April," ungkap dia.

Di sisi lain, ia juga melaporkan sebanyak 27 tower hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) sudah selesai dibangun.

Dia bilang, pemerintah rencananya akan membangun sebanyak 20 tower lagi.

Tak hanya itu, ada 36 rumah jabatan menteri yang siap dihuni.

"Kementerian Perumahan sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking," jelas Maruarar.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun).

Rusun ini akan diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa, tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA), dan BUMN Karya tengah berpacu mendukung program 3 juta rumah besutan pemerintah.

BBRI, misalnya, menunjukkan dukungan tersebut dengan menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025 melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

Jakarta: Pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

"Pelaksanaan pembangunan hunian dalam Program 3 Juta Rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Januari 2025.

Dirinya juga mengunjungi pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy. Program ini menjadi salah satu wujud inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Subang.

Di lokasi tersebut dirinya juga melihat sejumlah hasil pengolahan sampah mulai dari pakan, suvenir serta kerajinan tangan lainnya. Pihak BUMDes juga membuat sejumlah produk lain seperti pupuk untuk tanaman jagung hibrida yang bisa menambah kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan sampah secara terpadu oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung membuat lingkungan hunian lebih bersih dan sehat.

"Masyarakat di perdesaan bisa ikut mengelola sampah dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka bisa menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja dan tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota," jelas dia.

Pada kunjungan kerja tersebut, dirinya bersama Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum juga ikut mendampingi Mendagri Tito Karnavian meninjau pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan meninjau ulang kinerja investor swasta yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan lambatnya realisasi pembangunan dari sejumlah proyek yang telah melakukan groundbreaking.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan banyak proyek swasta telah memulai seremoni groundbreaking, namun hanya sedikit yang melanjutkan pembangunannya. Untuk itu, pemerintah akan mengevaluasi komitmen para investor.

"Kami diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," ujar Ara, dilansir dari detikFinance, Rabu (22/1/2025).

Ara menambahkan, pemerintah akan meminta klarifikasi dari pengusaha yang telah melakukan groundbreaking namun belum menunjukkan kemajuan signifikan. Investor yang tidak sanggup melanjutkan pembangunan dapat kehilangan hak atas proyek tersebut.

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," imbuhnya.

Arahan Presiden Prabowo

Ara mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar peran swasta diutamakan dalam percepatan pembangunan IKN. Namun, pemerintah akan memberlakukan tenggat waktu yang tegas bagi para investor untuk menyelesaikan proyek mereka.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," jelasnya.

Jika ada investor yang tidak mampu memenuhi tenggat waktu, proyek tersebut akan dialihkan ke pihak lain yang lebih kompeten.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," pungkas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/dpw)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan 27 dari total 47 tower rumah susun (rusun) untuk ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah rampung. Ia mengatakan, bangunan tersebut sudah siap untuk diresmikan.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Menteri Ara dalam Keterangan Pers usai Ratas terkait IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1/2025).

Ara menambahkan, untuk 20 tower rusun ASN yang belum selesai ditargetkan bisa selesai hingga akhir tahun ini. Meski demikian, pihaknya mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa 20 tower rusun itu bisa selesai pada pertengahan tahun ini.

Politikus Gerindra ini mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujarnya.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan rusun untuk ASN, kata Ara, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri. "Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com- Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Teguh sehubungan dengan hasil survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal,” ujar Teguh kepada Kompas.com di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh menjelaskan, Pemprov Jakarta mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk program renovasi rumah layak huni (RLH) dan makan bergizi gratis (MBG).

Dalam program RLH, Pemprov Jakarta bersama Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tengah merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Program RLH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan padat penduduk.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga mendukung program MBG yang digagas pemerintah pusat. Bahkan, Pemprov Jakarta siap dan telah menyiapkan anggaran untuk MBG jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran, kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ungkap Teguh.

Tahun ini, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Dengan anggaran sekitar Rp 3.000.000 per pembangunan SPPG, Pemprov Jakarta siap berkontribusi untuk mencapai target tersebut.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA), dan BUMN Karya tengah berpacu mendukung program 3 juta rumah besutan pemerintah.

BBRI, misalnya, menunjukkan dukungan tersebut dengan menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025 melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang para pengusaha yang lambat dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Karena yang ground breaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya diskusikan, Pak Basuki juga setuju, di review yang sudah ground breaking pengusaha yang memang sudah ground breaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menilai peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan.

Langkah ini bertujuan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius," kata Maruarar.

Dia menambahkan bahwa pengusaha yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membangun IKN harus dimintai kepastian apakah ingin melanjutkan atau tidak.

Apabila tidak menunjukkan keseriusan, pemerintah akan memberikan kesempatan tersebut kepada pihak lain yang lebih serius.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya. Selesai itu," pungkas dia.

Jakarta: Bali menjadi salah satu provinsi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. Selain destinasi wisata yang beragam, Bali memiliki tradisi budaya yang menarik, serta pemandangan indah yang menyegarkan mata.

Tingginya pariwisata di Bali dan keindahan alamnya membuat banyak orang menjadikan kota ini sebagai kota impian untuk bertempat tinggal. Dengan adanya rumah bersubsidi, kini masyarakat bisa memiliki rumah di Bali.

Banyak pilihan rumah dan variasi harga mulai dari Rp70 juta. Dilansir dari Sikumbang Kementerian PUPR, berikut lima rumah bersubsidi di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.

Rekomendasi rumah di Bali

Rumah subsidi di Bali. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Krisna Graha Lovina

Perumahan ini terletak di Kaliasem, Banjar, Kab. Buleleng, Bali dibangun oleh Krisna Agung. Perumahan ini memiliki 24 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp120 juta.

Ada lima tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi kerangka atap baja ringan (gewel) kerangka plafon hollo galvanis 2x4 plafon gypsum, tinggi 3 meter (lisplang memakai GRC) penutup atap genteng kodok.

Dinding batako buntu diplester dengan campuran (1:4), finishing dan aci cat vtex di bagian tampak depan rumah. Selain itu, lantai rabatan PC dengan campuran (1:3) serta pondasi batu kali dengan campuran (1:5).

2. Perumahan Krisna Graha Tukadmungga 2

Perumahan yang terletak di Tukadmungga, Buleleng, Kab. Buleleng, Bali. Perumahan ini dikembangkan oleh Krisna Agung.

Perumahan ini hanya memiliki 14 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol mulai dari Rp70 juta.

Terdapat sembilan tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa kerangka atap baja ringan (gewel) kerangka plafon hollo galvanis 2x4 plafon gypsum, tinggi 3 meter (lisplang memakai GRC) penutup atap genteng kodok.

Dinding batako buntu diplester dengan campuran (1:4), finishing dan aci cat vtex di bagian tampak depan rumah. Selain itu, lantai rabatan PC dengan campuran (1:3) serta pondasi batu kali dengan campuran (1:5) struktur sloof beton bertulang (15x20), kolom dan ring balok (15/15).

3. Melaya Residence

Perumahan yang terletak di Melaya, Melaya, Kab. Jembrana, Bali ini dibangun oleh Bangun Adi Karya. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp168 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 77 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap genteng, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali dan batu karang.

4. Perumahan Sangsit Permai

Perumahan subsidi ini terletak di Sangsit, Sawan, yKab. Buleleng, Bali dibangun oleh Tri Karya Graha. Perumahan ini memiliki 27 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp141 juta.

Ada tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 80 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan genteng, dinding tembok batako, lantai rabat, dan pondasi batu kali.

5. Perumnas Besang Asri Residence

Perumahan ini terletak di Ababi, Abang, Kab. Karangasem, Bali. Perumahan yang dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional menawarkan 33 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp131,1 juta. Ada tujuh tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng, dinding batako, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)