Program makan bergizi gratis milik pemerintah pusat di Situbondo hingga kini belum juga dimulai. Alasannya, administrasinya belum selesai. Padahal, sesuai rencana program makan gratis bagi para siswa di Situbondo itu seharusnya dimulai kemarin, Senin (13/1).

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Situbondo, M Haekal Riski Fajrial program makan bergizi gratis di Situbondo memang belum bisa terealisasi karena ada beberapa kendala.

"Dapur umum SPPG yang akan memenuhi seluruh siswa di Situbondo masih proses pembangunan," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut Haikal menjelaskan bahwa nanti pada tahap awal pelaksanaan sesuai rencana ada 20 sekolah yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis meski belum tahu kapan realisasinya.

"Kalau ditanya kapan akan memulai, saya sendiri masih belum tau dan juga masih sounding ke Dandim," imbuhnya.

Haikal menjelaskan hingga saat ini tahapan yang terealisasi masih terbatas. Ini karena baru ada satu dapur SPPG yang siap melaksanakan penyediaan menu Makan Bergizi Gratis.

Pantauan di lapangan, dapur umum Situbondo yang berlokasi di eks markas Batalyon 514 Kostrad di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo tidak tampak adanya aktivitas. Bahkan terpantau juga instalasi jaringan listrik di dapur umum SPPG tersebut baru akan dipasang.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

JAYAPURA, KOMPAS.com - Menu makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Papua Pegunugan seharga Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per porsi.

Angka ini lebih mahal dari ketetapan pemerintah yang menetapkan program makan bergizi gratis dengan harga Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000 per porsi.

Selisih harga di Papua Pegunungan disebabkan oleh harga bahan pokok di wilayah itu lebih tinggi dari daerah lain.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai mengatakan, karena ada selisih harga itu, pihaknya masih merumuskan program tersebut supaya bisa dilaksanakan di setiap sekolah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.

“Ada selisih harga antara yang ditentukan secara nasional, yaitu Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per porsi dengan harga di Papua Pegunungan, yakni Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per porsi,” kata Velix dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Untuk menentukan harga ini, Velix menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih merumuskannya bersama dengan Badan Gizi Nasional.

“Apakah tambahan pendanaan akan diberikan oleh Pemerintah Papua Pegunungan. Inilah yang harus disesuaikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyiapkan anggaran pada tahun 2025, untuk membiayai program makan bergizi gratis ini.

“Kami telah siapkan pendanaan di tahun 2025 untuk hal ini,” ujarnya.

Velix berharap, semua pihak di Provinsi Papua Pegunungan bisa duduk bersama guna memutuskan harga secara bersama-sama.

“Kami harapkan program MBG ini bisa berjalan dengan baik dan membawa masyarakat bagi seluruh masyarakat di Papua Pegunungan,” harapnya.

Kita tentu berharap program ini dapat segera berjalan dalam rangka mendukung gizi siswa

Simpang Empat,- (ANTARA) - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat siap mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan menyiapkan sarana pendukungnya.

"Kita siap menyediakan sarana penunjang seperti sendok dan air minum. Namun, kita masih menunggu regulasi tentang pelaksanaan program itu," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pasaman Hayatul Muna di Simpang Empat, Selasa.

Menurut Hayatul Muna, pihaknya telah didatangi oleh pihak dari Badan Gizi Nasional yang berkoordinasi tentang jumlah siswa dan kesiapan sekolah.

"Sebanyak 893 data siswa telah kami berikan ke Badan Gizi Nasional. Kita siap menyukseskan program dari Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Dia mengatakan pula, meskipun siswa di SMP N1 Pasaman heterogen namun tidak ada permintaan khusus tentang makanan atau rasanya nanti.

"Kita tentu berharap program ini dapat segera berjalan dalam rangka mendukung gizi siswa," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Adrianto mengatakan, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis tentang pelaksanaan makan bergizi gratis di daerah itu.

"Program makan bergizi gratis di Pasaman Barat belum dimulai karena kita masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional," katanya.

Dia menjelaskan, terkait data sekolah dan jumlah siswa yang ada telah didata dan diserahkan beberapa bulan yang lalu.

"Kita telah melakukan pendataan siswa yang diharapkan memperoleh program makan bergizi gratis ini. Besar harapan kita program ini berjalan secepatnya di Pasaman Barat," katanya.

Menurutnya, data sementara yang diserahkan adalah 72 unit SMP, 286 Sekolah Dasar, dan puluhan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dia menilai basis data siswa dan sekolah itu sangat penting untuk mengetahui jumlah penerima.

"Kita berharap program makan bergizi gratis ini nantinya bisa membantu pemenuhan gizi pelajar," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mengingatkan semua pihak bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh gagal dilaksanakan di provinsi itu.

“Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD di Sumbar serius untuk ini,” katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar terkait program MBG di Padang.

Hadir dalam kegiatan itu Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; jajaran Forkopimda Sumbar, jajaran asisten Setdaprov dan kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, dan dimoderatori oleh Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar memiliki pengalaman untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar. Hal itu bisa disinkronkan dengan pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG, sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.

“Kita coba jajaki juga untuk melibatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” katanya.

Sementara itu dalam paparannya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN. Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.

“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini. Sementara itu kepada daerah, kita minta fokus pada ketersediaan bahan baku, dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar. Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.

Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian terkait masing-masing di pusat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh kementerian sudah "dikondisikan" untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.

“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui. Ia pun berharap, agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan.

“Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak. Perlu diingat juga, banyak unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng,” kata Irjen Gatot.

Komitmen senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ikut membiayai program makan bergizi gratis.

Usulan tersebut disampaikan Khofifah kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebab, anggaran program MBG sejauh ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari Muslimat, ada Juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," kata Khofifah, Selasa.

Ia menuturkan, tambahan biaya dari APBD untuk program unggulan itu setidaknya bisa meningkatkan standar menu.

Adapun saat ini, anggaran makan bergizi ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi per anak.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," kata Khofifah.

Ia mengungkapkan, Jawa Timur sudah memiliki alokasi anggaran untuk program pangan.

Alokasi itu bisa digunakan jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD.

Di sisi lain, ia pun menyampaikan kepada kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis.

"Kabupaten/kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting, lho, untuk meluaskan sapaan, meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi," tutur Khofifah.

Rata-rata kepala daerah di wilayahnya, lanjut dia, menyambut baik keputusan tersebut.

Pembiayaan pun bisa dilakukan sesuai kemampuan dan kapasitas fiskal di daerah masing-masing.

"Ya tentu, sesuai kemampuan. Pemprov kan juga bisa, oh di sana kemampuan fiskalnya sangat terbatas, oh ya itu disuplai dari pemprov misalnya," ujar Khofifah.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengambil kebijakan untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Tim Khusus MBG.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pembentukan Tim Khusus MBG itu melalui rapat bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dengan adanya tim tersebut, pelaksanaan program MBG di Sumbar berjalan baik dan lancar.

“Pertama yang kami tekankan adalah, program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Jadi kami bersama Forkopimda dan instansi vertikal di Sumbar berkomitmen untuk menyukseskannya," kata Mahyeldi, Selasa (14/1/2025).

Gubernur menyampaikan program serupa dengan MBG tersebut sebenarnya telah dilaksanakan Pemprov Sumbar, berupa memberikan kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar.

"Sekarang tinggal kami sinkronkan dengan pelaksanaan program MBG. Pengalaman ini, semakin menguatkan keyakinan kami untuk menyukseskan program MBG di Sumbar," ujarnya.

Mahyeldi menyampaikan ada pun langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan 160 perusahaan berencana mengimpor 200 ribu sapi demi memenuhi menu susu untuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu [sapi] sampai akhir tahun," kata Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Ada 160 [perusahaan] berapa ya yang sudah komitmen," katanya.

Ia mengatakan perusahaan itu ada yang dari Indonesia dan luar negeri. Untuk mengakomodasi impor itu, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan lahan  peternakannya.

"Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia,  bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," kaya dia.

Sudaryono menjelaskan Presiden Prabowo sebenarnya ingin semua anak menerima susu lewat Program Makan Bergizi Gratis. Namun, keinginan itu belum bisa terwujud semua karena  saat ini Indonesia masih melakukan impor susu.

"Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi dalam negeri," kata dia.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis.

Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD," ucapnya.

Dia optimistis apabila pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak turut menyumbangkan sebagian APBD mereka demi kelangsungan agenda pemerintah itu, maka mampu memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

"Nah Kabupaten Kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting lho untuk meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi gitu. Rata-rata, mereka welcome sih pengambil keputusan di daerah seandainya mereka diajak sharing bersama-sama," pungkas Khofifah.

Ketum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa berbicara soal program makan bergizi gratis saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Khofifah mengusulkan agar Raudhatul Athfal (RA), sekolah islam setingkat TK, juga masuk cakupan program tersebut.

"Kami tadi juga menyampaikan soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini belum masuk secara eksplisit adalah RA, Raudhatul Athfal. Jadi sebetulnya antara TK dan RA cuma beda bahasa, RA ini bahasa Arab kalau diterjemahkan ya taman kanak-kanak. Nah ini dalam koordinasi Kemenag," kata Khofifah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Khofifah mengaku sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk memantau program tersebut. Ia mendapatkan aspirasi keinginan agar Raudhatul Athfal juga mendapatkan makan bergizi gratis.

"Jadi sejauh yang saya keliling ke berbagai daerah, mereka juga merasakan pentingnya sapaan yang sama, jadi kemungkinan kalau belum tersapa, karena perluasan aja yang harus dilakukan," ujarnya.

"Kami menyampaikan bahwa RA juga sebaiknya masuk coverage dalam program makan bergizi gratis," lanjut Khofifah.

Khofifah menyarankan agar para guru Raudhatul Athfal untuk mengusulkannya ke Kanwil Kemenag. Menurut dia, hal itu perlu dibicarakan agar menjadi keputusan nasional nantinya.

"Maka ikatan guru RA Jawa Timur itu akhirnya melakukan raker di kantor Kemenag Jatim, saya menyampaikan minta aja untuk direkomendasikan oleh Kanwil Kemenag Jatim ke Kementerian Agama sehingga bisa menjadi keputusan nasional," ujarnya.

Simak video: Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, pelibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dilakukan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Di sisi lain, ia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

"Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," imbuh Sultan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Fauzi mengatakan pihaknya akan melibatkan guru dan murid dalam mengevaluasi makanan bergizi gratis yang diproduksi di dapur makanan Seskoal.

"Evaluasi dilakukan setiap Sabtu dan Minggu. Kita minta pendapat dari salah satu murid secara acak kita ambil, lalu jadi bahan evaluasi," kata Fauzi saat ditemui dalam kegiatan peninjauan makan bergizi gratis di SMA 1 Hang Tuah, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Menurut ia, evaluasi itu perlu dilakukan agar program makan bergizi gratis bisa semakin baik ke depannya, terutama di bidang gizi dalam menu makanan, proses pengantaran dan terakhir rasa.

Tidak hanya pihak sekolah, TNI AL juga akan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi teknis mingguan.

Perang BGN pun sangat krusial karena bertindak sebagai pihak yang memastikan seluruh makanan yang diproduksi memiliki nilai gizi tinggi.

Fauzi melanjutkan sejauh ini program makan bergizi gratis yang pihaknya jalankan sudah berlangsung selama dua hari.

Selama dua hari tersebut, dia mengaku program andalan Presiden Prabowo Subianto itu telah berjalan dengan lancar. Guru dan murid pun sangat antusias dalam menjalankan program tersebut.

Fauzi berharap situasi kondusif ini terus berlanjut sehingga pendistribusian makanan bergizi bisa berjalan secara maksimal.

Dapur bentukan Seskoal per harinya dapat memproduksi 3.000 porsi makanan bergizi gratis per hari. Makanan itu terdiri dari nasi, pisang, ayam, sayur, tahu, tempe dan buncis.

Makanan tersebut disebar ke delapan sekolah tingkat SD, SMP dan SMA yang ada di sekitar wilayah Seskoal, salah satunya TNI SMA 1 Hang Tuah.

Ke-3.000 makanan bergizi itu merupakan hasil produksi dari 47 orang yang terdiri dari juru masak khusus Seskoal hingga warga setempat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025