Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pembangunan sejumlah fasilitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Dia memerinci bahwa pembangunan yang dimaksud adalah 27 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam) dan 36 rumah tapak jabatan menteri (RTJM).

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat," ujarnya kepada wartawan.

Nantinya, kata Ara, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, 20 tower rusun lainnya akan diselesaikan hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat pada pertengahan tahun.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan, 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Selain pembangunan tower rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," pungkas Ara.

Adapun, pembangunan 47 tower rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Mulai dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Lalu, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pembangunan sejumlah fasilitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Dia memerinci bahwa pembangunan yang dimaksud adalah 27 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam) dan 36 rumah tapak jabatan menteri (RTJM).

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat," ujarnya kepada wartawan.

Nantinya, kata Ara, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, 20 tower rusun lainnya akan diselesaikan hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat pada pertengahan tahun.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan, 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Selain pembangunan tower rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," pungkas Ara.

Adapun, pembangunan 47 tower rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Mulai dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Lalu, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat masih memandang keliru terkait bantuan investasi dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah dengan program rumah gratis bagi masyarakat di pedesaan yang dibangun Pemerintah.

Berikut Kompas.com rangkaikan perbedaan serta penjelasakannya:

Pada 8 Januari 2025 silam, Pemerintah telah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar-pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih (pembangunan) rusun, lebih verticalhousing," katanya.

Diketahui, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta rumah tersebut.

Perbedaan rumah investasi Qatar dan yang dibangun Pemerintah secara gratis

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pembangunan rumah dari Qatar tersebut tidaklah gratis. Artinya, berbeda dengan yang dibangun Pemerintah.

Hashim mengutarakan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Itu di kota, itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di luar negeri, ada di sini. Kalau di pedesaan (rumah gratis), itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," tegas Hashim.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan, rumah gratis ini berbeda dengan yang akan dibangun Qatar. Sebab, Qatar akan menjual rumah tersebut kepada konsumen.

Sementara untuk rumah gratis, pembangunannya akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Untuk gratis, negara akan membayarkan cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

“Kalau Rp 600.000 cicilan rumah ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

Penyelesaian Bertahap

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penyelesaian masalah sertifikat untuk 38.144 rumah akan dilakukan bertahap.

BTN menargetkan 15.000 sertifikat rumah dapat diselesaikan pada tahun ini, dilanjutkan dengan 15.000 sertifikat rumah pada 2026. Sisa sertifikat diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.

Nixon menjelaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan sengketa lahan dan masalah hukum.

Selain itu, BTN melakukan profiling dan memberikan rating terhadap pengembang, mulai dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.

Pengembang yang masuk kategori non-rating tidak akan diberi prioritas dalam pengajuan KPR atau Kredit Yasa Griya.

"Selain itu, kami juga akan menghentikan kerja sama dengan developer yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT)," jelas Nixon.

Developer LAT adalah mereka yang bermasalah dalam administrasi penyelesaian dokumen sertifikat karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

Perbaikan Sistem Notaris

BTN juga akan melakukan perbaikan terhadap sistem notaris, termasuk melakukan profiling dan mendata ulang notaris yang bekerja sama dengan mereka.

Notaris yang baik dan bertanggung jawab akan diberi rating, sementara yang bermasalah akan diberi peringatan.

"Kami akan membuat Service Level Agreement (SLA) untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold, kita akan freeze," tutup Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

Penyelesaian Bertahap

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penyelesaian masalah sertifikat untuk 38.144 rumah akan dilakukan bertahap.

BTN menargetkan 15.000 sertifikat rumah dapat diselesaikan pada tahun ini, dilanjutkan dengan 15.000 sertifikat rumah pada 2026. Sisa sertifikat diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.

Nixon menjelaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan sengketa lahan dan masalah hukum.

Selain itu, BTN melakukan profiling dan memberikan rating terhadap pengembang, mulai dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.

Pengembang yang masuk kategori non-rating tidak akan diberi prioritas dalam pengajuan KPR atau Kredit Yasa Griya.

"Selain itu, kami juga akan menghentikan kerja sama dengan developer yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT)," jelas Nixon.

Developer LAT adalah mereka yang bermasalah dalam administrasi penyelesaian dokumen sertifikat karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

Perbaikan Sistem Notaris

BTN juga akan melakukan perbaikan terhadap sistem notaris, termasuk melakukan profiling dan mendata ulang notaris yang bekerja sama dengan mereka.

Notaris yang baik dan bertanggung jawab akan diberi rating, sementara yang bermasalah akan diberi peringatan.

"Kami akan membuat Service Level Agreement (SLA) untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold, kita akan freeze," tutup Nixon.

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Sejumlah permukiman warga di Kota Semarang bagian atas pada Rabu (22/1/2025) pagi, diselimuti kabut tebal. Salah satunya di kompleks perumahan Bulusan, Kecamatan Tembalang.

Kabut sudah menyelimuti kawasan perumahan-perumahan di Bulusan sejak pukul 05.00 WIB hingga pagi ini, pukul 07.30 WIB. Suasana dingin pun terasa menusuk dalam tubuh.

Hal itu dirasakan sejumlah warga yang melintas di jalanan yang diselimuti kabut. “Kabutnya lumayan tebal, hawanya juga dingin banget,” ungkap Najla, seorang siswa SMA dalam perjalanan berangkat menuju sekolah.

Hal serupa juga dirasakan oleh Salim saat mengantarkan anaknya ke sekolah. “Hawanya dingin kayak di Dieng, banyak kabutnya. Ya mungkin karena habis hujan,” ujarnya.

Melansir Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca Kota Semarang khususnya di wilayah Tembalang 24-28 derajat Celsius dengan kualitas udara 23-27 derajat Celsius. 

Sementara itu, dalam seminggu terakhir ini wilayah Kota Semarang sering diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. 
 

Editor : Ahmad Antoni

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN menyebut ulah developer nakal menyebabkan kerugian hingga Rp 1 triliun bagi konsumen atau nasabah kredit perumahan rakyat (KPR).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 38 ribu rumah yang sertifikatnya belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut melibatkan 4.000 proyek.

"Dari yang 38.000 ini, memang kita pernah hitung nilainya kurang lebih hampir Rp 1 triliun ya," ujar Nixon di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa (21/1/2025), seperti dilansir Antara.

Berdasarkan catatan BTN, dari 120 ribu rumah yang sertifikatnya bermasalah, sebanyak 80 ribu rumah sudah terselesaikan.

Nixon menjelaskan, kasus yang terjadi bervariasi, mulai dari developer yang tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, hingga sengketa hukum, sertifikat ganda, dan notaris yang bermasalah.

Untuk mengatasi masalah ini, BTN membentuk satuan tugas atau task force di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, BTN juga membuat sistem peringkat untuk para developer, seperti platinum, gold, silver, hingga non-rating, guna mengklasifikasi mana yang bekerja dengan baik dan mana yang bermasalah.

"Nah kita temukan, memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa (tidak menyelesaikan kewajiban) seperti itu. Hari ini kami juga terus melakukan perbaikan dengan membentuk task force di internal BTN, bekerja sama dengan BPN untuk menyelesaikan program ini," kata Nixon.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick menegaskan, BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen KPR agar tidak dirugikan.

"Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist, BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara, untuk kita sharing data, memastikan perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (minta) blacklist," ujar Erick.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa pemerintah akan membuat program strategis nasional (PSN) di bidang perumahan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui PSN yang bakal ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau dengan gaji di bawah Rp8 juta.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kemudian, juga tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR," katanya kepada wartawan.

Dia melanjutkan bahwa nantinya PSN ini akan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang mengincar lokasi pembangunan di beberapa puluh titik tempat di Indonesia.

Maruarar melanjutkan tujuan pencanangan PSN oleh Kepala Negara adalah guna mendorong pembangunan rumah MBR bisa segera terealisasi.

"Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan. Bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," pungkas Maruarar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkap rencana pemerintah untuk memberikan tenggat waktu (deadline) kepada investor-investor yang telah menjalankan kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk segera melanjutkan pembangunan.

Maruarar menyebut rencana itu didiskusikan bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono saat keduanya menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

“Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya, waktunya kapan, kalau nggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, Maruarar dan Basuki sepakat untuk meninjau kembali proyek-proyek pembangunan yang telah memasuki tahap groundbreaking di IKN, tetapi belum berlanjut.

“Tadi saya diskusikan, Pak Bas juga setuju. Di-review yang sudah groundbreaking pengusaha, yang memang sudah groundbreaking, tetapi memang mungkin tidak jadi membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak,” kata Menteri Perumahan.

Dia melanjutkan cara-cara itu perlu ditempuh sehingga proyek-proyek pembangunan di IKN, terutama yang dikerjakan oleh swasta, dapat berjalan cepat.

“Arahan Presiden Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama bagi yang serius,” sambung Ara, sapaan Maruarar.

Dalam jumpa pers yang sama, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut dirinya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo kesiapan untuk groundbreaking ke-9 di IKN.

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, ritel, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun,” kata Basuki menjelaskan proyek pembangunan yang termasuk dalam groundbreaking ke-9 itu.

Dia pun berharap setelah groundbreaking ke-9 itu diresmikan, tahapan pembangunan berikutnya dapat berlanjut.

“Tidak hanya sekadar groundbreaking, tetapi ditindaklanjuti dengan kegiatan pembangunannya,” kata Kepala OIKN.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Maruarar ungkap investor yang groundbreaking di IKN diberi deadline

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi inter-generasi.

Tiga masalah utama terkait nutrisi yang perlu diatasi adalah kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, serta kelebihan berat badan dan obesitas.

"Jadi kami sampaikan bahwa tantangan kita berubah. Dulu mungkin tidak bisa makan, sekarang mungkin pilihannya terlalu banyak," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Maria menekankan bahwa mutu gizi harus disesuaikan dengan siklus hidup, karena masalah gizi pada satu individu dapat memengaruhi generasi berikutnya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan hamil memperoleh gizi yang cukup, hal itu dapat mendukung kesehatan gizi anak yang akan dilahirkannya.

Berbagai masalah gizi di Indonesia juga perlu menjadi perhatian. Maria mengungkapkan beberapa data penting terkait masalah gizi di tanah air, antara lain stunting yang masih mencapai 21,5 persen, gizi kurang pada balita sebanyak 8,5 persen, anemia pada remaja 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, serta obesitas pada orang dewasa yang mencapai angka 23,4 persen.

Dalam rangka perayaan Hari Gizi Nasional ke-65, Kemenkes mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan bergizi demi terciptanya keluarga sehat.

Maria juga mencatat pola konsumsi masyarakat saat ini yang perlu perhatian lebih.

Misalnya, konsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI) berprotein hewani pada balita hanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Sementara itu, konsumsi minuman berpemanis tinggi pada remaja mencapai 52 persen, dan konsumsi buah serta sayur pada individu berusia lebih dari 5 tahun masih jauh dari angka yang dianjurkan, yaitu hanya 21,96 persen.

Pola konsumsi ini berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga, di mana makanan dan minuman jadi menjadi porsi terbesar, baik pada kuintil ekonomi rendah hingga tertinggi.

"Konsumsi makanan dan minuman jadi ini porsi terbesar pengeluaran pada setiap kuintil. Jadi mau yang kuintil ekonomi kurang sampai dengan kuintil ekonomi tertinggi, itu semua lebih memilih makanan dan minuman jadi," ucapnya.

Menurut Maria, makanan bergizi seimbang adalah kunci untuk mencegah masalah gizi.

Makanan bergizi seimbang terdiri dari beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta protein tinggi.

Ia juga menekankan perlunya membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak.

Selain itu, penting juga untuk menjaga kebiasaan sehat seperti sarapan pagi, minum air putih yang cukup, serta membaca label gizi pada kemasan makanan.

Maria juga mengingatkan untuk tidak lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga aktivitas fisik yang cukup untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas.

Sebagai upaya mendukung asupan nutrisi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Maria mengingatkan bahwa penting untuk tetap memilih makanan bergizi secara mandiri di rumah agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dalam tiga kali makan sehari.

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi inter-generasi.

Tiga masalah utama terkait nutrisi yang perlu diatasi adalah kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, serta kelebihan berat badan dan obesitas.

"Jadi kami sampaikan bahwa tantangan kita berubah. Dulu mungkin tidak bisa makan, sekarang mungkin pilihannya terlalu banyak," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Maria menekankan bahwa mutu gizi harus disesuaikan dengan siklus hidup, karena masalah gizi pada satu individu dapat memengaruhi generasi berikutnya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan hamil memperoleh gizi yang cukup, hal itu dapat mendukung kesehatan gizi anak yang akan dilahirkannya.

Berbagai masalah gizi di Indonesia juga perlu menjadi perhatian. Maria mengungkapkan beberapa data penting terkait masalah gizi di tanah air, antara lain stunting yang masih mencapai 21,5 persen, gizi kurang pada balita sebanyak 8,5 persen, anemia pada remaja 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, serta obesitas pada orang dewasa yang mencapai angka 23,4 persen.

Dalam rangka perayaan Hari Gizi Nasional ke-65, Kemenkes mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan bergizi demi terciptanya keluarga sehat.

Maria juga mencatat pola konsumsi masyarakat saat ini yang perlu perhatian lebih.

Misalnya, konsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI) berprotein hewani pada balita hanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Sementara itu, konsumsi minuman berpemanis tinggi pada remaja mencapai 52 persen, dan konsumsi buah serta sayur pada individu berusia lebih dari 5 tahun masih jauh dari angka yang dianjurkan, yaitu hanya 21,96 persen.

Pola konsumsi ini berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga, di mana makanan dan minuman jadi menjadi porsi terbesar, baik pada kuintil ekonomi rendah hingga tertinggi.

"Konsumsi makanan dan minuman jadi ini porsi terbesar pengeluaran pada setiap kuintil. Jadi mau yang kuintil ekonomi kurang sampai dengan kuintil ekonomi tertinggi, itu semua lebih memilih makanan dan minuman jadi," ucapnya.

Menurut Maria, makanan bergizi seimbang adalah kunci untuk mencegah masalah gizi.

Makanan bergizi seimbang terdiri dari beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta protein tinggi.

Ia juga menekankan perlunya membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak.

Selain itu, penting juga untuk menjaga kebiasaan sehat seperti sarapan pagi, minum air putih yang cukup, serta membaca label gizi pada kemasan makanan.

Maria juga mengingatkan untuk tidak lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga aktivitas fisik yang cukup untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas.

Sebagai upaya mendukung asupan nutrisi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Maria mengingatkan bahwa penting untuk tetap memilih makanan bergizi secara mandiri di rumah agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dalam tiga kali makan sehari.