JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Pemerintah Qatar dan Abu Dhabi siap untuk membiayai pembangunan 7 juta rumah di Indonesia. Masuknya pembiayaan asing ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Saya dengar sendiri dari Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto tersebut, di sela acara bakti sosial Kementerian PKP, Kamis (26/12/2024).

Dengan masuknya bantuan dari negara-negara asing tersebut Hashim optimistis target pembangunan 15 juta rumah dalam 5 tahun ke depan dapat dicapai. Selain Qatar dan Abu Dhabi, Hashim sebelumnya juga menyebut bahwa China siap untuk menjadi penyandang dana mewujudkan program 3 juta rumah.

Dengan adanya bantuan pembiayaan ini, dirinya yakin bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia. "Adanya penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata Hashim.

Dia menambahkan, program 3 juta rumah akan menjadi katalis positif dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data dari asosiasi properti, guna membangun satu unit rumah saja dibutuhkan setidaknya 4-5 tukang atau pekerja. Sehingga, program 3 juta rumah dengan rencana pembangunan 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan akan membawa dampak yang positif bagi perekonomian daerah.

"Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun satu rumah, di desa, atau di manapun, butuh 4-5 tukang. Kita mau bangun 2 juta unit rumah di perdesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru," tandasnya.

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

(nor/dpw)

Jakarta -

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada dua negara yang siap membiayai sektor perumahan dalam Program 3 Juta Rumah. Kedua negara tersebut yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ia mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Beberapa waktu lalu, Hashim juga sempat mengatakan bahwa perusahaan asal China yang menyatakan minat untuk turut andil membangun 1 juta unit hunian di perkotaan dalam Program 3 Juta Rumah. Perusahaan tersebut, kata Hashim, adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia yaitu China State Construction Engineering Corporation.

"China State Construction Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380.000, one of the big 10 companies, number 14 companies di Fortune 500 di dunia, datang ke saya 13 orang. Mereka sudah menyatakan mereka sanggup. 'tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu'. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta (hunian)," bebernya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024) lalu.

Walau demikian, Hashim mengatakan tidak akan memberikan seluruh proyek pembangunan 1 juta hunian kepada 1 perusahaan saja, namun akan diberikan ke perusahaan lain juga.

"Spread the cake, spread the pie. Kontraktor nasional banyak yang mampu, silakan. Kriteria-kriterianya jelas, tertib, silakan. Dari China silakan, dari Turki silakan, dari mana-mana, dari Qatar silakan," tuturnya.

(abr/zlf)

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyoroti semakin maraknya pengembang perumahan yang membangun rumah di atas lahan persawahan.

Hal itu disampaikan Fahri saat kunjungan ke salah satu perumahan di kawasan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (27/11/2024).

"Kalau trennya rumah dibangun di atas sawah, artinya kita akan mengimpor beras tidak ada habis-habisnya. Jangan ada alasan pengadaan tanah di satu sisi, tapi di sisi lain gara-gara itu kita membangun semua rumah di atas sawah," kata Fahri.

Menurut Fahri, jika lahan persawahan terus dialihfungsikan menjadi perumahan, maka tidak akan tercapai swasembada beras.

"Artinya kita akan selanjutnya jadi pengimpor dan bisa jadi Pulau Lombok bisa menjadi salah satu penyebab impor tambah banyak," kata Fahri.

Fahri mengatakan, masyarakat perlu rumah karena semakin banyak jumlah penduduk Indonesia. Namun, pembangunan rumah bisa dilakukan dengan inovasi dan tidak membangun rumah di atas lahan persawahan.

"Harusnya janganlah ambil sawah sebagai tempat rumah. Kalau sawah kita habis, terus padi mau ditanam dimana?" kata Fahri.

Menurutnya, sawah itu adalah sistem pangan yang aman karena irigasi dan pengairan lebih menstabilkan aliran air dibandingkan dengan tanaman jagung.

Untuk itu, Fahri mendorong kepada para pengembang dan pemerintah daerah untuk punya gagasan dan berinovasi dalam membangun perumahan.

"Inovasi dalam membuat rumah harus dikembangkan. Jangan cuman jual rumah seperti ini apalagi ngambil sawah, tapi bagaimana kawasan kumuh disulap menjadi permukiman yang indah," ungkap Fahri.

Menurut Fahri, rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan merupakan inovasi dalam mengembangkan kawasan permukiman.

"Kalau itu kita kompensasi dengan harga tanah yang katanya mahal lalu membangun rumah susun menurut saya lantai 3 tidak perlu pakai lift cukup, mungkin ini bisa menjadi alternatif keterbatasan lahan tanah dan alternatif perbaikan tata kota," kata Fahri.

Fahri mengatakan, kementeriannya memiliki anggaran cukup besar untuk ide dan inovasi perumahan, terutama untuk penataan kawasan.

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

(nor/nor)

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, menyatakan akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mempersulit izin pengembangan kawasan. Hal ini disampaikan Fahri saat meninjau Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Soal izin. Saya kira kita sedang berinisiatif memangkas izin membangun rumah. Tapi tidak berarti bahwa setiap saya melihat ada perumahan dibangun di atas sawah, saya sedih meskipun itu middle," kata Fahri.

Ia menegaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mempermudah perizinan dalam menata kawasan kumuh. "Kalau ada bupati atau walikota yang mempersulit izin menata kawasan, kami akan bikin perhitungan karena kita tidak punya cara lain," tegas Fahri.

Fahri menyoroti kondisi kumuh di sejumlah kawasan perkotaan, termasuk di Kota Mataram. "(Banyak) kawasan kita kumuh. Sungai rusak, pinggir pantai hancur. Tidak usah jauh-jauh, Pantai Ampenan contohnya," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan bahwa terdapat 98 kota di Indonesia yang menghadapi masalah serius dalam penataan kawasan, termasuk ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Rata-rata kota di Indonesia bermasalah dalam menata kawasan kumuh.

Fahri meminta para pengembang di Mataram untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Pengembang harus memiliki ide dan gagasan yang brilian untuk menata kota. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar, baik dari APBN maupun non-APBN, untuk pembangunan tiga juta rumah di NTB.

"Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN yang non-APBN untuk tiga juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

(dpw/dpw)

IDXChannel- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Pemerintah Qatar dan Abu Dhabi siap untuk membiayai pembangunan sebanyak 7 juta rumah di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Hashim saat menghadiri acara bakti sosial Kementerian PKP, membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujar Hashim.

Hashim optimistis bahwa target pembangunan 15 juta rumah sepanjang 5 tahun kedepan dapat di capai dengan tambahan bantuan dari pihak asing. Sehingga program tersebut tidak hanya di biayai oleh pendanaan dari dalam negeri saja, apalagi APBN.

"Jadi dua negara ini, Qatar dan Abu Dhabi, bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim.

Selain Qatara dan Abu Dhabi, Hashim juga sempat menyebut negara China siap untuk menjadi penyandang dana mewujudkan program 3 juta rumah. Lebih lanjut, Hashim menjelaskan sejauh ini skema yang ditawarkan berbentuk investasi langsung. Harapannya dengan adanya bantuan pembiayaan ini bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia.

"So ada 3 penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata Hashim (23/10).

Menurutnya, program 3 juta rumah akan menjadi katalis positif dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru. Sebab berdasarkan data dari asosiasi properti, dalam membangun 1 unit rumah saja setidaknya diperlukan 4-5 tukang atau pekerja.

Sehingga menurutnya, program 3 juta rumah dengan rencana pembangunan 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan akan membawa dampak yang cukup bagus bagi perekonomian daerah.

"Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun 1 rumah, di desa, atau dimanapun, butuh 4-5 tukang, kita mau bangun 2 juta unit rumah di pedesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia membangun tujuh juta unit rumah demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Menurut pengakuan Hashim, informasi Qatar menyatakan kesediaan dalam menyukseskan program ini berasal dari adiknya, Presiden Prabowo Subianto.

Secara rinci, 5 juta rumah dibangun Qatar dan ditambah 1 juta unit rumah dari sukarelawan negara tersebut.

Sementara satu juta unit rumah dari Pemerintah Abu Dhabi ketika Hashim berkunjung ke negara tersebut.

"Jadi, dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dikutip dari siaran pers, Jumat (27/12/2024).

Hashim juga mengapresiasi kerja sama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin target membangun 15 juta unit rumah dalam lima tahun Pemerintahan Presiden Prabowo akan tercapai.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga rumah susun (rusun) di beberapa wilayah yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Ara mengatakan, pembagian sembako kepada sejumlah warga rusun tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bakti Sosial Natal 2024 dari Kementerian PKP.

"Kami dari Kementerian PKP mempunyai inisiatif agar dalam peringatan Natal jangan bermewah-mewahan. Bagaimana kalau kita dalam merayakan Natal berbagi kebaikan dengan warga yang ada di rusun," tutup Ara,

Jakarta -

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada dua negara yang siap membiayai sektor perumahan dalam Program 3 Juta Rumah. Kedua negara tersebut yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ia mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Beberapa waktu lalu, Hashim juga sempat mengatakan bahwa perusahaan asal China yang menyatakan minat untuk turut andil membangun 1 juta unit hunian di perkotaan dalam Program 3 Juta Rumah. Perusahaan tersebut, kata Hashim, adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia yaitu China State Construction Engineering Corporation.

"China State Construction Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380.000, one of the big 10 companies, number 14 companies di Fortune 500 di dunia, datang ke saya 13 orang. Mereka sudah menyatakan mereka sanggup. 'tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu'. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta (hunian)," bebernya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024) lalu.

Walau demikian, Hashim mengatakan tidak akan memberikan seluruh proyek pembangunan 1 juta hunian kepada 1 perusahaan saja, namun akan diberikan ke perusahaan lain juga.

"Spread the cake, spread the pie. Kontraktor nasional banyak yang mampu, silakan. Kriteria-kriterianya jelas, tertib, silakan. Dari China silakan, dari Turki silakan, dari mana-mana, dari Qatar silakan," tuturnya.

(abr/zlf)

Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada dua negara yang siap membiayai sektor perumahan dalam Program 3 Juta Rumah. Kedua negara tersebut yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ia mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Beberapa waktu lalu, Hashim juga sempat mengatakan bahwa perusahaan asal China yang menyatakan minat untuk turut andil membangun 1 juta unit hunian di perkotaan dalam Program 3 Juta Rumah. Perusahaan tersebut, kata Hashim, adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia yaitu China State Construction Engineering Corporation.

"China State Construction Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380.000, one of the big 10 companies, number 14 companies di Fortune 500 di dunia, datang ke saya 13 orang. Mereka sudah menyatakan mereka sanggup. 'tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu'. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta (hunian)," bebernya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024) lalu.

Walau demikian, Hashim mengatakan tidak akan memberikan seluruh proyek pembangunan 1 juta hunian kepada 1 perusahaan saja, namun akan diberikan ke perusahaan lain juga.

"Spread the cake, spread the pie. Kontraktor nasional banyak yang mampu, silakan. Kriteria-kriterianya jelas, tertib, silakan. Dari China silakan, dari Turki silakan, dari mana-mana, dari Qatar silakan," tuturnya.

Simak Video "Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah"

(abr/zlf)

Jakarta: Wonosobo merupakan sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan, baik luar maupun dalam negeri karena wilayahnya yang masih asri.

Dijuluki Kota di atas awan, Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki pemandangan indah yang memanjakan mata. Wonosobo memiliki objek wisata yang terkenal seperti Gunung Sikunir,Gunung Sindoro, Gunung.

Medcom memilih perumahan yang masih tersedia di Wonosobo dengan harga mulai Rp150 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Wonosobo dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi Rumah murah di Wonosobo

Rumah subsidi di Wonosobo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Bukit Sofa Marwa

Perumahan yang terletak di Mudal, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun oleh PT Saputra Ceko Pratama. Perumahan ini memiliki 230 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp150 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap dari atap baja ringan, dinding doubel batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Bumi Dieng Indah

Perumahan ini terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun Sarana Inter Kompos ini menawarkan 81 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp140 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng metal, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Ketinggring Mansion

Perumahan ini terletak di Kalianget, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. Dibangun oleh Sentosa Bangun Properti, ada 56 unit rumah tersedia dengan harga Rp166 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi atap dari baja ringan, dinding herbel, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Graha Kalikajar Permai

Perumahan ini terletak di Simbang, Kalikajar, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun Graha Atma Jaya.

Perumahan ini memiliki 35 unit rumah tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah tipe ini adalah Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap dari baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Bumi Dieng Indah II

Perumahan yang terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun Sarana Inter Kompos. Perumahan ini memiliki 48 unit rumah tipe subsidi.

Untuk rumah tipe subsidi dibanderol dengan harga Rp150 juta. Dengan harga tersebut luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari atap baja ringan, dinding batako, lantai batako, serta pondasi batu kali.

5. Bumi Dieng Indah II

Perumahan yang terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah Perumahan ini dikembangkan oleh Kharisma Agung Sentosa.

Perumahan ini hanya memiliki 29 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol Rp150 juta.

Dengan harga tersebut luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap rangka baja ringan, dinding menggunakan batako, lantai batako finishing aci, serta pondasi batu kali.

(KIE)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada empat langkah-langkah yang ditempuh di antaranya pertama, terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitunganKewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Bank.

Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Kedua, sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

"Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar)," kata Dian dalam keterangan pers Jumat (27/12/2024).

Ketiga, pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Keempat, pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

Menurut Dian, dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut.

(kunthi fahmar sandy)