Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku gusar lantaran infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang banyak groundbreaking, tetapi pembangunan sedikit.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk meninjau ulang kinerja investor lantaran banyak aktivitas peletakan batu pertama (groundbreaking), tetapi proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit.

“Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit,” ujarnya kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

Ara mengatakan bahwa pemerintah akan lebih rutin dalam meninjau kembali komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

Dia menjelaskan bagi pengusaha atau perusahaan yang telah melakukan groundbreaking tetapi tak ada kelanjutan dalam membangun maka akan pemerintah akan berkomunikasi lebih lanjut untuk mendapatkan komitmen yang diinginkan.

“Ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius,” ucapnya.

Dia mengatakan tengah mengkaji bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono terkait batas waktu yang bakal diberikan kepada pengusaha untuk melanjutkan pembangunan di IKN.

“Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak dikituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline,” pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain berminat menanamkan investasi pada bidang perumahan di Indonesia.

Ia mengatakan Qatar yang lebih dulu telah menanam investasi dan berniat membangun sekitar satu jutaan rumah di Indonesia bukanlah satu-satunya negara.

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," kata Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Ara mengatakan kini mereka tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu.

Ia menyebut negara calon investor itu akan mengawali langkahnya dengan melakukan survei pasar dan lahan.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Ara mengatakan jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi.

Ia pun menyatakan akan mempersiapkan hal itu dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Qatar sebelumnya berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Sementara untuk investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun lewat investasi Qatar itu bukan rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1) kemarin.

Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi 0 persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

“"ni waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0 persen, kemudian PBG-nya 0 persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

"Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," ucap dia.

Dalam kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diminta segera memberlakukan kebijakan PBG 0 persen. Batas waktunya, Tito menyebut sampai akhir Januari 2025.

Tito menjelaskan kebijakan itu, yang perlu ditindaklanjuti dengan perkada, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dia juga melanjutkan kebijakan itu tak akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mencontohkan Kota Tangerang mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

"Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu," kata Mendagri minggu lalu (14/1).

Terkait itu, Menteri Perumahan juga angkat bicara.

Maruarar menilai pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, dan memudahkan kehidupan mereka terutama yang berpenghasilan rendah.

"Masa PAD ngambil-nya dari masyarakat berpenghasilan rendah. Justru (mereka) harusnya dibantu," kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Wisma Atlet Pademangan akan rampung pada Maret dan bisa mulai dihuni mulai April 2025.

"Tiga tower saya rasa Maret udah bisa (selesai) ya. (Ditempati April?) Iya dong," kata Ara saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Melihat dari catatan detikcom, Kementerian PKP saat ini tengah menyelesaikan revitalisasi dua Wisma Atlet yakni yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat dan Pademangan, Jakarta Utara.

Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan pada Blok D10 yang terdiri dari 7 tower yang memuat sebanyak 5.494 unit. Kemudian, untuk Wisma Atlet Pademangan berada di Blok C2 sebanyak 3 tower, berkapasitas 1.932 unit. Dengan demikian, terdapat 7.426 unit yang tengah direvitalisasi.

Nantinya, kedua Wisma Atlet ini akan digunakan sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta dan ASN. Mereka akan menempati Blok C2 tower 8 Wisma Atlet Pademangan dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 Wisma Atlet Kemayoran.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama sempat menambahkan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50 persen digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Sementara itu, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ditargetkan rampung pada April 2025 mendatang. Target perampungan Wisma Atlet Kemayoran ini awalnya dikatakan selesai pada akhir 2024, tetapi mundur ke Maret 2025, dan terakhir disebut akan selesai pada April 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

(aqi/das)

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 27 tower Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam Keterangan Pers usai Ratas terkait IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," ujarnya.

Lanjut Ara, sementara untuk 20 tower rusun lainnya akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

Menurut dia, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan tower Rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," tutupnya.

minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait menyampaikan bahwa selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Maruar seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

“Begitu banyak investor yang datang. Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, sudah Qatar minggu lalu, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain," katanya.

Ia mengatakan, Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam persiapannya, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara, dan Perumnas.

“Itu nanti akan sebagian untuk diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," katanya.

Maruar menambahkan, bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung investasi di sektor perumahan, sekaligus memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebutuhan lahan untuk mendukung proyek pembangunan 1 juta unit rumah oleh investor asal Qatar.

Maruarar, seusai memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan proyek ini menyasar masyarakat menengah ke bawah dan dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (G to G).

“Kami diminta Bapak Presiden menyiapkan lahan, termasuk tanah-tanah strategis seperti eks perumahan DPR, wilayah sekitar GBK, hingga tanah sitaan BLBI yang dikelola Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah,” ujar Maruarar.

Proses persiapan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian BUMN, yang akan menyediakan lahan dari Perumnas, PT KAI, dan BUMN lainnya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendukung melalui lahan sitaan yang berada di Banten.

Maruarar menambahkan, Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat berinvestasi di bidang perumahan. Negara lain, seperti Uni Emirat Arab, juga menunjukkan ketertarikan serupa. Saat ini, pemerintah sedang mengonsolidasikan data lahan, regulasi, dan potensi pasar untuk mempermudah proses survei dan persiapan investasi.

“Qatar dan negara lain akan memulai dengan survei lahan dan pasar. Sebagai investor, mereka perlu melihat potensi besar Indonesia, termasuk kebutuhan perumahan yang sangat tinggi,” ujarnya pula.

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Maruarar mencontohkan, perumahan dapat diisi oleh kombinasi berbagai profesi, seperti guru, TNI berpangkat rendah, pelaku UMKM, dan dokter muda, untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

Proyek perumahan ini direncanakan mulai berjalan pertengahan tahun 2025 dengan harapan dapat selesai tepat waktu.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat hampir 40 ribu rumah yang disalurkan belum memiliki sertifikat. Hal ini lantaran banyak pengembang (developer) dan notaris yang nakal.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan jumlah rumah yang belum bersertifikat ini berdasarkan pengaduan nasabah yang sudah melunasi cicilan namun belum kunjung menerima sertifikatnya.

"Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah," ujar Nixon di Kementerian BUMN, Selasa (21/1).

Menurut Nixon, jumlah tersebut jauh berkurang dibandingkan pada 2019 yang tercatat mencapai 120 ribu rumah yang belum memiliki sertifikat.

"Sejak tahun 2019 kita sudah menyelesaikan 80 ribu sertifikat yang tidak jelas itu oleh upaya BTN sendiri pakai biaya BTN dan memang kita dibantu juga oleh Badan Pertanahan Nasional, kita ada kerja sama langsung dengan mereka sehingga itu prosesnya bisa jauh lebih cepat," kata dia.

Tahun ini, BTN menargetkan jumlah rumah yang bisa menerima sertifikat sekitar 15 ribu, begitu juga dengan tahun depan. Perusahaan menargetkan seluruh rumah yang belum menerima sertifikat bisa diselesaikan pada 2027.

Selain itu, atas arahan Menteri BUMN Erick Thohir, BTN akan kembali mereview developer dan notaris yang bekerja sama dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, masalah sertifikat tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Selain memprofile, kami juga melakukan selain rating developer sekarang. Kemudian kami juga mendaftar ulang seluruh notaris. Jadi nggak cuma developer, notaris juga udah kami bagi kelasnya. Sekarang kalau ada developer yang sertifikatnya banyak berhenti, silahkan kita berhenti (beri pembiayaan)," pungkasnya.

Nah, makanan kita itu adalah makanan budaya Indonesia. Dan budaya Indonesia juga bukan hanya tradisional, banyak yang kontemporer

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan edukasi yang diberikan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat menjadikan anak sebagai agen perubahan di keluarga, agar keluarga dapat memilih makanan bergizi dan memenuhi kebutuhan nutrisi.

Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha mengatakan di Jakarta, Selasa, MBG merupakan upaya dalam mempromosikan kesadaran memilih makanan bergizi, seperti yang disoroti oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai tema Hari Gizi Nasional ke-65.

Ikeu menyebutkan menu dalam Program MBG disajikan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) oleh Kemenkes.

"Jadi kalau untuk sarapan, itu sekitar 20 sampai 25 persen. Jadi AKG dalam satu kali. Dan itu berbeda-beda. Jadi ada untuk balita, untuk anak usia sekolah. Anak usia sekolah juga berbeda-beda. SD, SMP, SMA, termasuk PAUD. Kemudian untuk ibu hamil juga berbeda," ucapnya.

Dia menyebutkan setiap makan diharapkan guru menerangkan tentang menu MBG yang disajikan, agar anak paham tentang makanan yang bergizi. Dengan edukasi demikian, kata dia, anak dapat mengubah perilaku makannya dan membawa kebiasaan tersebut ke rumah sehingga anggota keluarga lain mengikuti.

Ikeu juga berharap adanya transisi dalam pola konsumsi, mengubah cara pandang anak terhadap makanan Indonesia, dari yang awalnya makan makanan kebarat-baratan menjadi memakan makanan lokal.

Ikeu menuturkan kebiasaan menyebut makanan Indonesia sebagai makanan tradisional membuat anak-anak tidak mau mengonsumsi pangan lokal.

"Nah, makanan kita itu adalah makanan budaya Indonesia. Dan budaya Indonesia juga bukan hanya tradisional, banyak yang kontemporer. Banyak yang kontemporer, yang kekinian," katanya.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan saat ini tantangan dalam pola konsumsi berubah. Dahulu masalahnya adalah makanan yang sulit, katanya, dan sekarang masalahnya adalah pilihan yang terlalu banyak.

Maria menyoroti tiga masalah nutrisi yang ada di Indonesia, yakni nutrisi yang kurang, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan berat badan, termasuk obesitas. Oleh karena itu, katanya, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang memilih makanan yang bergizi untuk dikonsumsi guna menangani isu-isu tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(ROS)