Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menyasar kurang lebih 24 pelajar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu di Manokwari, Sabtu, mengatakan seiring berjalan waktu jumlah pelajar penerima Program MBG mulai dari tingkat Paud hingga SMA/SMK akan terus meningkat.

"Kurang lebih sudah ada 24 ribu pelajar penerima Program MBG tersebar di dua provinsi wilayah kerja Kodam Kasuari," kata Jimmy.

Menurut dia uji coba Program MBG di Papua Barat maupun Papua Barat Daya dimulai secara bertahap sejak 6 Januari 2025, dan program tersebut bertujuan meningkatkan asupan gizi generasi muda.

Jajaran Komando Daerah Militer di wilayah Kodam XVIII/Kasuari telah memfasilitasi pembangunan serta penambahan jumlah dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Contoh seperti di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri," jelas Jimmy.

Dia mengatakan bahwa perluasan cakupan wilayah sasaran pelaksanaan Program MBG perlu dukungan dari masing-masing pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Kabupaten/kota yang sudah melaksanakan Program MBG antara lain, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan lainnya.

"Semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan cakupan wilayah terus diperluas dan jumlah pelajar penerima manfaat MBG terus bertambah," ujar Jimmy.

Anggota Komisi IX DPR RI Obeth Rumbruren menilai Program MBG berdampak positif terhadap upaya membentuk generasi muda Papua yang semakin sehat, berdaya saing, dan berkualitas.

Program tersebut relevan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Makanya, semua sekolah termasuk di kampung-kampung, pedalaman, dan pesisir di Papua Barat dapat makan bergizi ini," kata Obeth.

Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan review total Pertamina pasca kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

"Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain-lain ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi," ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu.

Menurut Erick, ia dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina.

"Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada subholding seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.

Hal ini disampaikan Erick sebagai respons atas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

Ia menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.

Menurut Erick, hal tersebut telah dilakukan sejak lama, contohnya pada kasus korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sementara itu, terkait dengan pengganti Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Erick mengatakan belum dibicarakan lebih lanjut. Menurut dia, hal tersebut akan dikonsultasikan dahulu bersama Komisaris Utama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari menyebut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menyasar kurang lebih 24 pelajar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu di Manokwari, Sabtu, mengatakan seiring berjalan waktu jumlah pelajar penerima Program MBG mulai dari tingkat Paud hingga SMA/SMK akan terus meningkat.

"Kurang lebih sudah ada 24 ribu pelajar penerima Program MBG tersebar di dua provinsi wilayah kerja Kodam Kasuari," kata Jimmy.

Menurut dia uji coba Program MBG di Papua Barat maupun Papua Barat Daya dimulai secara bertahap sejak 6 Januari 2025, dan program tersebut bertujuan meningkatkan asupan gizi generasi muda.

Jajaran Komando Daerah Militer di wilayah Kodam XVIII/Kasuari telah memfasilitasi pembangunan serta penambahan jumlah dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Contoh seperti di Manokwari sudah dua dapur sehat, dan daerah lain ada yang dibangun secara mandiri," jelas Jimmy.

Dia mengatakan bahwa perluasan cakupan wilayah sasaran pelaksanaan Program MBG perlu dukungan dari masing-masing pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Kabupaten/kota yang sudah melaksanakan Program MBG antara lain, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan lainnya.

"Semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan cakupan wilayah terus diperluas dan jumlah pelajar penerima manfaat MBG juga terus bertambah," ujar Jimmy.

Anggota Komisi IX DPR RI Obeth Rumbruren menilai Program MBG berdampak positif terhadap upaya membentuk generasi muda Papua yang semakin sehat, berdaya saing, dan berkualitas.

Program tersebut relevan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Makanya, semua sekolah termasuk di kampung-kampung, pedalaman, dan pesisir di Papua Barat dapat makan bergizi ini," kata Obeth.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan bertanggujawab apabila ada murid penerima manfaat yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Ia mengatakan biaya pengobatan akan ditanggung oleh SPPG terkait.

"Nanti (anak yang sakit setelah menyantap MBG) di-handle sama kepala satuan pelayanan," ujar Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menjelaskan setiap SPPG memiliki anggaran bahan baku dan operasional. Nantinya, SPPG akan menggunakan dana operasional untuk menangani apabila siswa yang sakit.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya add cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," ucapnya.

Ia pun memastikan akan senantiasa mengevaluasi pelaksanaan MBG akan di setiap daerah agar tak menimbulkan masalah.

Dadan menyatakan BGN akan terus berupaya menjaga kualitas MBG, sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat ke depannya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pemerintah daerah tak wajib menyediakan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menyampaikan, MBG merupakan program pemerintah pusat. Presiden RI Prabowo Subianto pun telah memastikan kecukupan pembiayaan untuk program MBG.

"Tidak ada kewajiban. Kalau [daerah] yang tidak mampu, enggak usah. Karena ini program pusat dan pak presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menyampaikan, BGN juga sudah menyiapkan anggaran untuk menunjang infrastruktur pelaksanaan MBG di daerah terpencil.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan jika ada daerah yang memiliki agar berlebih dan ingin menyumbang ke program MBG.

Dadan mencontohkan seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Timur yang menyiapkan Rp700 miliar dan Pemkab Bojonegoro yang menyiapkan Rp99 miliar untuk MBG.

"Tapi kami arahkan [alokasinya] tidak untuk makan bergizinya. Tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok, dan juga nanti pendampingan-pendampingan," ujar dia.

Dadan pun mengatakan bahwa seluruh kepala daerah berkomitmen penuh mendukung program MBG ke depan.

"Semua kemarin senang dapat penjelasan dan clear gitu, sehingga mereka bisa mengefisienkan anggaran ke arah yang lebih produktif," ucapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara angkat suara soal kisruh pagar pembatas di kawasan PIK hingga menghambat aktivitas warga.

Ara meyakini masalah akses jalan itu dapat terselesaikan dalam dua minggu. Ia mengaku sudah berkomunikasi secara langsung dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

"Lihat dua minggu lagi, tentu kita menghormati. Saya percaya (selesai). Saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Pram. Kita sudah teleponan," kata Ara usai meninjau lokasi tembok pembatas di PIK, Sabtu (1/3) sore.

Ara juga menyarankan agar Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim meminimalisasi penggusuran terhadap warga dalam rencana pembukaan jalan. Ia berharap ada solusi terbaik bagi semua pihak.

"Sedapat mungkin tidak ada yang digusur dari lokasi. Tapi mungkin perlu agak belok (jalan) di sini. Kadang kalau kita jalan lurus, kita bisa menabrak, kadang kita perlu agak belok dikit. Tapi demi kebaikan," tuturnya.

Pagar pembatas perumahan PIK 1 mematikan akses jalan bagi warga Kapuk Muara. Pada pertengahan Februari lalu, warga Kapuk Muara berdemonstrasi menuntut pembukaan akses jalan ke PIK.

Ara pun sebelumnya telah memerintahkan pembongkaran pagar yang memisahkan kawasan perumahan PIK 1 dengan permukiman warga di Kapuk Muara. Ia menegaskan tidak boleh ada permukiman yang eksklusif.

Permukiman penduduk di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), terbakar pada Jumat (28/2) kemarin. Kini warga mulai membersihkan rumah mereka yang terbakar dari puing-puing.

Pantauan detikcom di lokasi, Jl Tegal Amba, Duren Sawit, Jaktim, Sabtu (1/3/2025), tampak warga mulai menengok rumah-rumah mereka yang terbakar. Para warga pun mencoba membereskan puing-puing rumahnya yang telah hangus dan hancur dilalap si jago merah.

Beberapa dari mereka juga tampak berupaya masuk ke rumah yang sudah terbakar untuk melihat dan mencari sisa barang-barang. Sementara itu, rumah-rumah warga itu sudah tidak berbentuk akibat kebakaran yang terjadi.

Ada bentuk rumah yang hanya menyisakan separuh bentuk bangunan. Ada juga rumah yang masih utuh di bagian lantai bawah lantaran yang terbakar hanya bagian lantai atas.

Kebakaran Duren Sawit, Jaktim, rumah-rumah gosong di sekitar Jl Tegal Amba, 1 Maret 2025. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Di kawasan permukiman yang terbakar tersebut juga terdapat menara atau tower transmisi bertegangan tinggi yang juga tampak terbakar. Besi dari bangunan tower itu pun tampak berwarna hitam pekat atau gosong.

Bau gosong juga masih bisa tercium dari kawasan tersebut meski kondisi api sudah padam sejak semalam. Kemudian debu-debu dari sisa tembok maupun kayu-kayu rumah semipermanen yang terbakar juga beterbangan.

Sebanyak 30 rumah semipermanen di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, terbakar pada Jumat (28/2) sore. Begini kondisi bangunan setelah hangus terbakar. (Agung Pambudhy/detikcom)

Garis polisi masih terpasang di area permukiman warga yang terbakar. Beberapa warga juga terlihat berjaga di tiap-tiap akses masuk permukiman untuk menghindari masuknya orang lain yang memanfaatkan situasi guna mengambil barang yang bukan miliknya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi soal aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurutnya, pemerintah memaklumi aksi penolakan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025), Dadan menyebut BGN hanya bertugas untuk membangun SDM berkualitas melalui program MBG. Dia menekankan bahwa program itu adalah hak bagi anak-anak Indonesia.

Meski demikian, dia memaklumi apabila masih ada pihak-pihak yang menolak penyelenggaraan MBG. Dia menduga pihak yang menolak itu belum mengetahui manfaat dari program tersebut.

"Sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya, nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/3/2025).

Dadan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan MBG di daerah-daerah yang marak terjadi penolakan. Penyelenggaraan MBG tidak akan dilakukan untuk sementara.

Namun, dia memastikan BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersuasi masyarakat Papua yang menolak program tersebut.

Adapun Dadan enggan mengomentari apabila adanya dugaan pengaruh pihak-pihak tertentu terhadap penolakan MBG di Papua.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penolakan MBG di Papua sempat terjadi di Papua Pegunungan. Pada pekan lalu, Senin (17/2/2025), Polres Jayawijaya mengonfirmasi bahwa aksi penolakan MBG oleh pelajar dan mahasiswa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sempat berujung ricuh.

"Sempat ada sedikit keributan karena kami pihak Kepolisian berusaha memisahkan kelompok pelajar mahasiswa yang murni mau menyampaikan aspirasi, dengan kelompok orang yang diduga menunggangi kepentingan kelompok pelajar, dikhawatirkan mengganggu situasi Kamtibmas di Jayawijaya," ujar Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat diminta konfirmasi oleh wartawan.

Jambi (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengingatkan warga dekat Sungai Sekunder Desa Lambur II Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi karena diduga menjadi lokasi habitat baru buaya muara (Crocodylus porosus).

Hal itu yang membuat cemas masyarakat bermukim dan beraktivitas di sekitar wilayah tersebut.

Humas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi Zuratus Shaleh di Jambi, Sabtu mengatakan, kabar tersebut sudah diterima kantor balai dan saat ini pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kemunculan buaya itu.

"Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, masyarakat agar menjauhi lokasi yang diduga menjadi habitat buaya tersebut," tulisnya.

Lebih lanjut Zuratus menerangkan, BKSDA Jambi mengimbau agar pemerintah desa dan Dinas Perikanan setempat melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena menurutnya berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2024 pengelolaan buaya dan satwa air lainnya berada di KKP.

Kepala desa (Kades) Lambur II Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjabtim, Andi secara terpisah membenarkan peristiwa kemunculan buaya dekat pemukiman.

Menurutnya, jumlah buaya yang sering terlihat diperkirakan lebih dari satu ekor bahkan diduga sudah membentuk koloni (kelompok).

Kata dia, akhir-akhir ini buaya sering terlihat di daerahnya, lokasi nya di sekitar parit sekunder tiga jalur dua Desa Lambur II.

Menurutnya fenomena kemunculan buaya ini terjadi akibat proses pendangkalan sungai dan berkurangnya aktifitas lalu lalang kendaraan air didaerah itu, sehingga buaya merasa nyaman berkembang biak.

Dia menambahkan, sudah sering buaya naik ke darat (berjemur dan mencari mangsa) hewan ternak warga banyak yang menjadi korban, meski belum ada konflik antara manusia dan buaya namun warga khawatir, apalagi ukuran buaya yang muncul ke darat cukup besar panjangnya ada yang mencapai dua meter.

"Mulai meresahkan, saya berharap segera ada solusi sebelum jatuh korban karena keberadaan buaya di sekitar sungai di dekat pemukiman warga ini mulai mencemaskan," harap Andi.

Lanjutnya, warga yang memiliki ternak sudah diimbau selalu rutin memeriksa ternak dan menambah lampu penerangan di sekitar kandang untuk meminimalisir serangan buaya di malam hari.

Pemerintah desa dalam waktu dekat akan segera menyurati pemerintah kabupaten agar segera mencari solusi, karena jika hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antara manusia dan buaya yang mengakibatkan jatuhnya korban.

Jambi (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengingatkan warga dekat Sungai Sekunder Desa Lambur II Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi karena diduga menjadi lokasi habitat baru buaya muara (Crocodylus porosus) yang membuat cemas masyarakat bermukim dan beraktivitas di sekitar wilayah tersebut.

Humas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi Zuratus Shaleh di Jambi, Sabtu mengatakan, kabar tersebut sudah diterima kantor balai dan saat ini pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kemunculan buaya itu.

"Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, masyarakat agar menjauhi lokasi yang diduga menjadi habitat buaya tersebut," tulisnya.

Lebih lanjut Zuratus menerangkan, BKSDA Jambi mengimbau agar pemerintah desa dan Dinas Perikanan setempat melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena menurutnya berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2024 pengelolaan buaya dan satwa air lainnya berada di KKP.

Kepala desa (Kades) Lambur II Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjabtim, Andi secara terpisah membenarkan peristiwa kemunculan buaya dekat pemukiman.

Menurutnya, jumlah buaya yang sering terlihat diperkirakan lebih dari satu ekor bahkan diduga sudah membentuk koloni (kelompok).

Kata dia, akhir-akhir ini buaya sering terlihat di daerahnya, lokasi nya di sekitar parit sekunder tiga jalur dua Desa Lambur II. Menurutnya fenomena kemunculan buaya ini terjadi akibat proses pendangkalan sungai dan berkurangnya aktifitas lalu lalang kendaraan air didaerah itu, sehingga buaya merasa nyaman berkembang biak.

Dia menambahkan, sudah sering buaya naik ke darat (berjemur dan mencari mangsa) hewan ternak warga banyak yang menjadi korban, meski belum ada konflik antara manusia dan buaya namun warga khawatir, apalagi ukuran buaya yang muncul ke darat cukup besar panjangnya ada yang mencapai dua meter.

"Mulai meresahkan, saya berharap segera ada solusi sebelum jatuh korban karena keberadaan buaya di sekitar sungai di dekat pemukiman warga ini mulai mencemaskan," harap Andi.

Lanjutnya, warga yang memiliki ternak sudah diimbau selalu rutin memeriksa ternak dan menambah lampu penerangan di sekitar kandang untuk meminimalisir serangan buaya di malam hari.

Pemerintah desa dalam waktu dekat akan segera menyurati pemerintah kabupaten agar segera mencari solusi, karena jika hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antara manusia dan buaya yang mengakibatkan jatuhnya korban.

IDXChannel - Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan, peran pengembang swasta terutama lima asosiasi dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Sebab, pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

Maka dari itu, pemerintah terus menjaga hubungan baik dengan para pengembang. Hal ini bertujuan agar program 3 juta rumah tidak mengalami banyak kendala.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” kata dia.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Perumahan Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program 3 juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujar dia.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun Bank Tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Terpentingnya lagi adalah diperlukan rencana induk Bank Tanah.

Saat ini, kata dia, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Dalam hal ini, Kementerian PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong.

Selain itu juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang tangguh,” katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) melakukan uji coba kegiatan masak serta distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta, Jumat (28/2).

Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari Martha Dedi Prasetyo mengatakan uji coba dilakukan di SPPG Pejaten, Jakarta Selatan dan Cipinang, Jakarta Timur.

"Pada Jumat pagi, Ibu Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Juliati Listyo Sigit, Ibu Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Diana Ahmad Dofiri, ⁠⁠Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, dan Irwasum Polri menghadiri uji coba masak skala kecil dan pendistribusian MBG," ujar Martha, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan uji coba pemberian makan bergizi gratis dilakukan pukul 09.00 WIB, dengan sasaran penerima siswa sekolah dan anak-anak yatim piatu di panti asuhan sekitar SPPG Pejaten serta Cipinang.

SPPG Pejaten menyalurkan MBG skala kecil ke anak-anak yatim piatu di RT 01 Pejaten. Sementara SPPG Cipinang membagikan MBG di enam titik meliputi dua masjid, dua mushala, satu pondok pesantren, serta satu Majelis Taklim.

Ia menyampaikan acara uji coba MBG itu terpusat di SPPG Polri Pejaten, dengan proses memasak dari mulai persiapan bahan makanan yang dimulai pada Kamis (27/2) sore.

Lalu, bahan makanan yang sudah disiapkan mulai dimasak pada Jumat (28/2) pukul 02.00 WIB subuh, sehingga pada pukul 09.00 WIB pagi makanan sudah siap didistribusikan ke sekolah penerima manfaat.

Adapun setelah menghadiri kegiatan uji coba dan distribusi MBG, Martha menyebutkan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari juga melakukan dialog interaktif dengan penanggungjawab SPPG Polri di Cipinang.

Dalam dialog tersebut, disebutkan bahwa Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari menanyakan kesiapan SPPG Cipinang beroperasi.

Ia mengatakan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari bersama para pengurus pusat Bhayangkari sudah meninjau kedua SPPG itu sejak saat pembangunan.

"Alhamdulillah sudah selesai pembangunan, maka segera diaktifkan untuk beroperasi agar efektif dan semakin banyak anak-anak kita yang dijangkau program MBG," tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan saat sudah beroperasi penuh, SPPG Pejaten mampu menyediakan 3.426 MBG per hari, sedangkan SPPG Cipinang menargetkan 3.543 porsi MBG per hari.

Masing-masing SPPG juga sudah disiapkan dua kendaraan berupa mobil boks untuk mendistribusikan makanan ke para penerima.

Masih ujar Martha, SPPG Pejaten didirikan pada 27 Januari 2025 dengan luas lahan 1.722 meter persegi dan luas bangunan 375 meter persegi. SPPG tersebut beralamat di Jalan Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu.

SPPG Pejaten berdiri di lahan bekas gudang penyimpanan peralatan pembinaan jasmani, dan kendaraan dinas. Alih fungsi lahan itu merupakan bentuk komitmen dalam menyukseskan program MBG.

Sementara SPPG Cipinang didirikan 31 Januari 2025, dengan lahan luas 912 meter persegi dan luas bangunan 390 meter persegi. SPPG Cipinang berada di lingkungan Slog Polri, yakni Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur.

Dia membeberkan bahwa kedua SPPG dilengkapi fasilitas ruang operasional, mulai dari ruang sortir dan cuci bahan makanan, gudang buah dan sayur, gudang bahan makanan kering dan basah, ruang cuci dan simpan alat makan, ruang cuci dan simpan alat masak, serta dapur produksi MBG.

"Kedua SPPG ini juga dilengkapi ruang staf yang diperuntukkan bagi Kepala SPPG, Ahli Gizi, akuntan, PIC Yayasan Kemala Bhayangkari, serta ruang meeting," kata Martha menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025