Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dibonceng Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menggunakan sepeda motor mengecek tembok yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara.

Menteri PKP dibonceng Petugas PPSU menggunakan sepeda motor dari Kantor Kelurahan Kapuk Muara, menuju ke lokasi tembok yang ada di kawasan itu seusai mengumpulkan sejumlah pihak yang terkait dengan pembukaan akses jalan dari rencana pembongkaran tembok tersebut, di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, ajudan Menteri PKP nampak sigap memberikan helm lalu ikut menumpang di motor lainnya mengikuti kendaraan yang ditumpangi Menteri Ara untuk menuju ke titik tembok yang hendak ditinjau.

Sekitar kurang lebih menempuh perjalanan kurang lebih 8 menit, Menteri Ara bersama rombongan tiba di kawasan tembok yang hendak ditinjau. Ia memantau dengan saksama setiap titik dari pagar tersebut.

Menteri PKP mengecek pagar tersebut sekaligus melihat tumpukan batu yang ada di kawasan tersebut. Tumpukan batu itu dituding sebagian warga menjadi salah satu penyebab semakin parahnya banjir di sebagian wilayah Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Awalnya, Menteri Ara mengumpulkan semua pihak mulai Pemerintah DKI yang diwakili Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, camat Penjaringan, lurah Kapuk Muara hingga seluruh RW, termasuk polres Jakarta Utara, perwakilan warga, hingga dua perusahaan yakni yakni PT Lumbung Kencana Sakti dan juga PT Mandara Permai, mencari solusi terkait rencana pembukaan akses jalan di kawasan itu.

Dalam kegiatan mediasi itu, masalah tembok yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara menjadi pembahasan.

Sejumlah ketua RW ada yang setuju untuk dibongkar agar ada pembangunan akses jalan namun ada pula pihak yang tidak setuju karena terdapat sejumlah warga yang akan terhadap rumah mereka.

Salah satunya Ketua RW 01 Muara Kapuk Purnomo yang mengaku menolak rencana pembongkaran tembok itu karena terdapat warga di RW 02 Kapuk Muara akan terdampak.

Kepada Menteri PKP, Purnomo mengaku bahwa apabila pagar yang ada di kawasan PIK tersebut dibongkar untuk pembangunan akses jalan maka terdapat sejumlah keluarga yang terdampak langsung khususnya dari RW 02.

"Saya Purnomo Ketua RW 01, saya harus menyatakan tidak setuju, saya akan membantu warga khususnya RW 02. Ada sebagian warga RW 02 yang jelas-jelas mereka itu adalah warga yang (akan) berdampak langsung," kata Purnomo.

Mengenai hal itu, Menteri PKP mendorong Pemda DKI untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1. Ia berharap hal itu bisa selesai pada 15 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Ia juga berharap agar Pemda DKI dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Salah satu pertimbangannya yang menurut saya juga manusia tetapkan lokasi selain mungkin yang aksesibel baik bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur," kata Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera menetapkan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Ara di Jakarta, Sabtu (1/3/2025), seperti dilansir Antara.

Ia menegaskan, kewenangan penetapan lokasi dan pembebasan lahan ada di tangan Pemda DKI Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1).

Mediasi sebelumnya digelar di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada 19 Februari 2025, dipimpin oleh Menteri Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ara meminta agar lokasi yang dipilih memudahkan akses bagi semua orang tanpa perlu menggusur rumah warga.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Ara juga meminta kepolisian segera menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," katanya.

Kementerian PKP, kata Ara, mendapat tugas dari Presiden Prabowo untuk mengawal penyelesaian masalah ini. Ia memastikan akan kembali pada 15 Maret 2025 untuk melihat perkembangan keputusan Pemda DKI.

Prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga kompleks dan warga sekitar.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda dua dan roda empat, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kembali kondisi tower Wisma Atlet yang sudah siap huni di Pademangan. Tiga tower sudah selesai revitalisasi sejak Januari lalu, sementara sisa tujuh tower di Kemayoran akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Ia menyebut tujuh tower tersebut menurut aturan selesai pada 22 April, tetapi sudah bisa rampung pada 15 April. Setelah selesai renovasi, Wisma Atlet akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Wisma Atlet akan dimanfaatkan secara bertahap. Ara berharap tiga tower yang sudah lebih dulu siap huni bisa segera serah terima pada bulan Maret.

"Kami sudah siap dari Januari akhir. Tentu Februari udah berakhir nih. Maret saya datang lagi untuk memastikan keadaannya tetap baik. Kalau bisa Maret dulu sebagian dulu 3 tower ini dulu sayang kalau nggak dimanfaatkan," ucapnya.

Rusun tersebut ditujukan sebagai hunian aparatur sipil negara (ASN). Kementerian PKP pun mengusulkan agar ada porsi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, harga sewa rusun bagi MBR juga diusulkan agar lebih murah daripada ASN.

Akan tetapi, harga sewa dan porsinya penghuni ditentukan sesuai kewenangan dari Kemensetneg. Sebab, Ara menyebut Kementerian PKP hanya bertugas merenovasi Wisma Atlet yang berdiri di atas tanah milik Kemensetneg.

Sementara itu, Aswin mengungkapkan kerusakan pada tower Wisma Atlet bervariasi. Namun, ia menyebut kerusakannya tidak tergolong berat.

"Ada struktur, ada mechanical, electrical, dan plumbing perpipaan yang rusak yang belum terawat," kata Aswin.

Ia juga menyebutkan Tower 1 dan 2 rencananya akan dimanfaatkan Kemensetneg untuk komersial seperti apartemen dan hotel. Lalu, Tower 5 ada rencana untuk dijadikan rumah sakit.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower yang diisi 7.426 unit. Tiga tower di antaranya ada di Bloc C2 dengan 1.932 unit yang sudah siap huni. Setiap unit terdiri dari 2 kamar tidur, 3 tempat tidur, dan satu kamar mandi.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Ara mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2) lalu.

Ara mengatakan, renovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan kesiapan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta usai direvitalisasi.

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk menepati jadwal penyelesaian renovasi seluruh tower sesuai kontrak, yakni pada 22 April 2025. Sedangkan sebanyak tiga tower yakni di tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah selesai dan siap untuk serah terima kelola.

"Khusus untuk pengerjaan di 3 tower ini sudah selesai dan baik saya datang lagi memastikan semua keadaannya baik. Kewenangan kami dalam hal ini adalah untuk merevitalisasi. Sementara, pengelolaannya akan menjadi kewenangan Setneg," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Meski begitu, dirinya berpesan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diberikan alokasi penghunian rusun dengan maksimal. "Saya sudah bicara dengan Mensesneg untuk MBR. Pembagiannya di Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tetapi kami usulkan ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang mengatur bukan kami, kami hanya mengusulkan," ujar Ara.

Wisma Atlet Kemayoran memiliki nilai historis sebagai tempat perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kini, pemerintah tengah mempersiapkan alih fungsi hunian dengan mempertimbangkan skema pemanfaatan yang optimal.

Tower 8, 9, dan 10 akan diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.932 unit, sementara 7 tower lainnya (1-7) yang menghadap Kemayoran akan diserahkan pada 22 April dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total 5.494 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan sudah rampung seluruhnya dan siap huni.

Kemudian Blok D10 yang terdiri dari 7 tower akan selesai revitalisasinya pada April 2025 dengan rencana penggunaan untuk, hunian ASN, MBR, apartemen sewa, dan rumah sakit.

“Kami memastikan bahwa seluruh unit dalam kondisi siap huni. Sebelumnya, revitalisasi dilakukan untuk perbaikan struktur, mekanikal, plumbing, serta sistem perpipaan yang mengalami kerusakan ringan,” ujar Sri.

Setiap unit rusun memiliki fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, serta perabotan seperti sofa, lemari, tempat tidur, water heater, dan AC. Selain itu, setiap gedung dilengkapi area komersial pada lantai 1-3, lift, refugee area, ruang publik, parkir, dan CCTV untuk keamanan penghuni.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya meninjau progres renovasi Wisma Atlet Kemayoran, khususnya Tower 8, 9, dan 10 yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI Polri dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan unit hunian rumah susun yang akan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam kesempatan ini, disampaikan bahwa ketiga tower tersebut telah selesai direnovasi 100 persen dan siap dihuni.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dapat meningkatkan kualitas investasi.

"Apa yang kita lakukan transformasi-transparansi ini kita harus lebih dorong lagi. Apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional, dengan ada Danantara, ini juga ada peningkatan kualitas investasi," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara maka akan ada yang namanya komite investasi.

"Dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya, ini sebuah langkah yang maju. Artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi atau pengembangan yang menggunakan dana besar itu ada komitenya, ini peningkatan (improve). Lalu juga masalah operasional, korporasi dan penugasan, dengan adanya undang-undang yang baru penugasan tetap saya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. ini peningkatan-peningkatan yang harus kita lihat secara optimis," katanya.

Erick juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan pengawasan operasional. Fungsi Kementerian BUMN dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tersebut yakni salah satunya adalah mengawasi.

"Ya, memang salah satunya di undang-undang itu fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, meng-approve rencana kerja, memastikan antara dividen dan suntikan modal. Seperti itu perannya. Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation. Apalagi misalnya, subsidi kompensasi. Proyek strategis nasional? Masih. Nanti secara operasionalnya masih," katanya.

Terkait peralihan saham dari perusahaan-perusahaan BUMN milik pemerintah ke Danantara, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses.

"Ini masih proses. Nanti, habis ini ada kita mendorong peraturan pemerintah (PP) Inbreng. Sama kalau ditanya, Pak Erick kenapa nggak tujuh? Kenapa semuanya? Ya, kalau saya melihatnya begini, kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management," kata Erick.

Transformasi BUMN yang didorong selama lima tahun ini telah membuahkan hasil di mana BUMN berhasil mencatatkan profit Rp310 triliun.

"Jadi, tadi sama. Dijawab, ya semuanya akan langsung dijadikan satu di bawah Danantara. Di bawah satu payung besar semua asetnya. Nanti angkanya 900 miliar dolar AS atau berapa transisinya kan itu bertahap. Dan kita sekarang, saya dengan Group CEO Danantara Pak Rosan Roeslani itu benar-benar baik hubungannya. Jadi, ini saya rasa positif. Visinya Pak Presiden RI positif," kata Erick.

KOMPAS.com - Kota Payakumbuh di Sumatera Barat kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang bisa diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang berkisar di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Payakumbuh.

1. Green Mubarak: Tipe 36

Berlokasi di Payakumbuh Timur, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Jos Mubarak Anugerah, proyek ini menawarkan 16 rumah, dengan harga per unit Rp 130 juta.

Saat ini, 14 rumah telah terjual dan 2 unit masih tersedia.

2. Perumahan Padi Regency: Tipe 36/90

Dikembangkan oleh PT Benson Bumi Persada, perumahan ini terletak di Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh.

Dengan total 23 unit, rumah-rumah di sini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 140 juta, telah terjual 20 rumah, dan masih tersisa 3 unit lagi.

3. Villa Mustika: Tipe 36

Proyek ini terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Bonai.

Menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 84 meter persegi.

Dengan harga Rp 140 juta per unit, hingga saat ini masih dipasarkan 5 rumah lagi..

4. Shavilla Tiakar Tahap II: Tipe 36

Juga berlokasi di Payakumbuh Timur, perumahan yang dikembangkan oleh {PT Mandevilla ini menawarkan 14 unit rumah.

Dengan harga per unit Rp 150 juta, hingga kini, 5 rumah telah terjual dan masih tersisa 9 unit yang tersedia.

Bangunan rumah tapak ini dirancang dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 96 meter persegi.

5. Kedoya Green Tiakar Tahap IV: Tipe 36 (Subsidi)

Perumahan ini juga terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Mandevilla.

Dengan harga Rp 150 juta per unit, proyek ini telah menjual 72 rumah, menyisakan 4 unit yang masih tersedia.

Bangunan rumah tapak dirancang dengan luas 36 meter persegi dan lahan 96 meter persegi.

Apa Alasan Memilih Kota Payakumbuh?

Rumah subsidi di Kota Payakumbuh menarik minat karena harganya yang terjangkau dan lokasinya yang strategis.

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan, calon pemilik rumah dapat memilih sesuai kebutuhan dan anggaran.

Proyek-proyek perumahan ini tidak hanya memberikan akses ke hunian yang nyaman, tetapi juga merupakan investasi yang baik untuk masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akan berkomitmen untuk turun langsung dalam mengawalpembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

“Saya ini mau mengawal (kasus ini), Pak. Saya diminta Presiden membantu menyelesaikan persoalan-persoalan secara cepat. Terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Masalah ini menarik perhatian publik tidak?” ungkap Maruarar.

Hal ini disampaikan Maruarar, saat melakukan pertemuan membahas polemik pembukaan akses jalan perumahan menurut PIK1. Hadir di pertemuan ini, jajaran perangkat Pemerintah Kota Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara, perangkar desa Kapuk Muara, Camat Penjaringan, perwakilan RW-RW di Kapuk Muara, PT Lumbung Kencana Saksti, PT Mandala Permai, maupun masyarakat .

Ia menegaskan masalah ini menjadi prioritas perhatiannya. Untuk itu ia akan mengundang lagi, pihak-pihak terkait pada 15 Maret 2025. Mereka akan diminta untuk melaporkan update perkembangan penyelesaian.

Maruarar mendesak Pemerintah Daerah Jakarta untuk segera menyelesaikan persoalan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam pertemuan itu Maruarar mempertanyakan belum juga ada penetaan lokasitembok yang akan dibuka, pembebasan lahan, maupun pembangunan jalannya. Padahal, menurutnya, persoalan ini harus menjadi prioritas. “Jika masalah ini tidak cepat diselesaikan maka akan melebar kemana-mana,” kata Maruarar.

Mantan anggota DPR RI ini, lalu mendesak Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, agar penetapan lokasi segera ditetapkan. “Apakah tetap di situ atau pindah. Bapak kan sudah lama punya kajian. Tolong segera dibuat keputusan jangan dibuat ngambang. Kan rakyat sudah didengar pertimbangannya, perusahaan sudah didengar. Tetapkan apa keputusannya,” papar Maruarar.

Ia bahkan meminta kesanggupan pemda untuk penetapan lokasi ditetapkan dalam waktu sepekan ini. Namun Ali Maulana tidak bisa menjamin hal itu bisa dilakukan. “Boleh tidak seminggu lagi Penloknya selesai?” tanya Maruarar, yang diijawab Ali Maulana dengan jawaban,”Belum”.

Ali mengatakan, pihaknya tetap menjadikan masalah pembukaan tembok untuk akses jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) sebagai prioritas. Namun ia tidak bisa memastikan persoalan penetapan lokasi bisa seminggu selesai. Hingga kini pun, jika bicara tentang jalannya, pemda belum melakukan pembebasan lahan maupun pembuatan jalannya.

Tak hanya mendesak segera adanya penetapan lokasi, Maruarar juga minta polisi segera mengungkap masalah tumpukan batu yang menutup saluran air, yang berada di sebelah tembok perumahan. Namun Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, juga tidak bisa memastikan masalah tersebut selesai dalam seminggu.

James, mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan melakukan pengecekan ke lokasi tumpukan bantu yang menutup saluran air. Mereka juga meminta keterangan pada 16 saksi, termasuk para ketua RW dan pihak PT Lumbung dan PT Mandara, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Hasilnya, kata James, sejak 2023, batu tersebut menutupi saluran air di luar tembok yang dibuat PT Mandara. Akibat dari pengurukan ini, mengakibatkan banjir.“Walaupun menurut warga sebelum diuruk pun sudah terjadi banjir,” jelas James.

Namun yang menarik, pihak perwakilan PT Lumbung yang hadir di pertemuan tersebut, mengakui jika yang menaruh batu di saluran air adalah pihaknya. “Ya dari kami (yang menumpuk batu, Red) Itu stok (batu) yang ada di situ, Pak,” kata perwakilan PT Lumbung kepada Maruarar.

Manokwari (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengungkapkan penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas tahun 2045.

"Program ini bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa depan menuju Indonesia Emas 2045," kata Obet di Manokwari, Minggu.

Anggota DPR RI Dapil Papua Barat ini mengatakan berdasarkan riset Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045, sehingga Program MBG menjadi pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Program yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 ini dirancang untuk memperluas akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, Program MBG juga bertujuan meningkatkan prestasi akademik siswa. Dengan adanya makanan bergizi di sekolah, kata dia, diharapkan siswa dapat lebih fokus dan aktif dalam kegiatan belajar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Program MBG, pihaknya telah melakukan kunjungan di Manokwari dan Manokwari Selatan untuk melakukan sosialisasi.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama, kepala suku, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama mengawal program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua warga," ujar Obet.

Saat melakukan sosialisasi Program MBG di Manokwari pada 28 Februari 2025, Obet berdialog dengan lebih dari 300 warga dan sebagian besar antusias dan menyambut baik program tersebut. Sosialisasi juga dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Alfa Riza.

"Orang Papua harus sejahtera di Tanah Papua. Jika kita ingin generasi muda yang cerdas dan ahli di berbagai bidang, mereka harus mendapatkan asupan gizi yang cukup melalui makanan sehat dan pendidikan yang layak," ujarnya.

Perwakilan BGN Alfa Riza mengatakan salah satu inovasi utama dalam program ini adalah pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yaitu dapur umum yang dikelola oleh tenaga profesional di bidang gizi serta melibatkan masyarakat lokal.

"Dapur ini bukan sekadar tempat memasak, tetapi bagian dari sistem ketahanan pangan lokal. Masyarakat bisa berkontribusi dengan memasok bahan pangan seperti ayam, telur, dan sayur-mayur, sehingga ekonomi Papua Barat dapat berkembang lebih baik," jelas Alfa.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Kota Solok, yang terletak di Sumatera Barat, kini tengah menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau, kota ini semakin diminati.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), masyarakat dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Solok:

1. Griya Taman Belibis Vi Suku: Tipe 36/120

Terletak di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo.

Griya Taman Belibis Vi Suku menawarkan 73 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Harga per unit Rp 140 juta, dengan 70 rumah sudah terjual dan 3 unit masih tersedia.

2. Griya Taman Belibis: Tipe 36/120

Juga dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo, perumahan ini berlokasi di Tanjung Harapan.

Proyek ini menawarkan 132 rumah tapak dengan harga per unit yang sama, yaitu Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, sudah terjual 100 rumah.

3. Perumahan Mutiara Sandi: Tipe 36

Berlokasi di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Pilar Sandi Utama.

Mutiara Sandi menawarkan 39 rumah, di mana 2 unit telah terjual dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

Luas bangunan mencapai 36 meter persegi dan total luas tanah adalah 84 meter persegi. Saat ini, masih ada 37 rumah yang tersedia.

4. Graha Palm Asri Ii: Tipe 36

Terletak di Tanjung Harapan, perumahan ini menawarkan 15 unit rumah yang dikembangkan oleh PT Rahmat Kurnia Sentosa.

Harga per unit adalah Rp 151 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dari total 15 rumah, 5 unit telah terjual dan masih ada 10 unit yang tersedia.

5. Griya Devin Mandiri: Tipe 36

Griya Devin Mandiri menawarkan total 148 unit di Lubuk Sikarah.

menjual unit dengan harga Rp 151 juta, di mana 77 unit telah terjual.

Dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total lahan 96 meter persegi,masih tersedia 71 unit.

Mengapa Kota Solok?

Kota Solok menawarkan berbagai keuntungan bagi calon pemilik rumah, terutama dengan harga yang terjangkau dan kemudahan akses informasi melalui sistem yang ada.

Dengan pilihan yang beragam, calon pembeli memiliki kesempatan untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.