JAKARTA, KOMPAS.com - Global Strategic Riset Indonesia (GSRI) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait implementasi program makanan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif GSRI, Sebastian Salang mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan riset yang dilakukan, program ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam perencanaan, distribusi, dan pengelolaan anggaran.

“Ini berpotensi menyebabkan pemborosan besar-besaran terhadap keuangan negara,” kata Sebastian dalam keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Dia menyayangkan adanya kelemahan di berbagai sektor tersebut. Sebab, program itu sejatinya bertujuan untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

“Ini memang merupakan inisiatif yang terlihat positif. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem, alokasi anggaran yang tidak realistis, serta skema distribusi yang berpotensi gagal menjangkau kelompok sasaran secara efektif,” ujarnya.

Sebastian menjelaskan, salah satu permasalahan utama adalah duplikasi anggaran dengan program-program bantuan serupa yang sudah ada.

Saat ini, terdapat anggaran program eksisting sebesar Rp 67,147 triliun, sementara makan bergizi gratis memerlukan tambahan dana Rp 171 triliun, sehingga total anggaran program ini membengkak menjadi Rp 238,147 triliun.

“Anggaran sebesar ini tanpa perencanaan yang matang dapat mengganggu kestabilan fiskal negara,” katanya.

Dia juga mengkritik terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi MBG.

KOMPAS.com/Romensy Augustino Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP N 4 Sragen, Senin (17/2/2025).

Adapun target pembangunan 5.000 SPPG di seluruh Indonesia hingga Juli 2025, namun penyebaran lokasinya disebut tidak berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat.

Menurut Sebastian, sebagian besar SPPG justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang seharusnya menjadi prioritas utama malah belum tersentuh.

“Padahal, program ini diklaim bertujuan membantu daerah yang mengalami kekurangan gizi dan akses makanan sehat,” ujarnya.

Selain itu, ketidakjelasan skema pengadaan tanah untuk SPPG (apakah akan dibeli atau disewa) serta besarnya anggaran per unit (Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar per SPPG) tanpa perencanaan teknis yang rinci berpotensi menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana.

GSRI juga menyoroti banyaknya celah dalam pengelolaan anggaran makan bergizi gratis, termasuk mark up harga food tray dari harga impor Rp 20.000 per unit menjadi Rp 50.000 per unit.

Kemudian, GSRI menyoroti potensi monopoli pengadaan oleh pihak tertentu tanpa transparansi dalam tender. Demikian juga, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Saat ini, dengan asumsi HPP Rp 10.000 per penerima manfaat, dana hanya cukup untuk 5,6 juta orang, jauh dari target pemerintah sebesar 17,5 juta penerima,” kata Sebastian.

Selain itu, masih banyak pekerja di SPPG yang belum menerima gaji, karena tidak adanya kejelasan mengenai hubungan kerja mereka (mitra, kontrak, atau pegawai tetap).

“Situasi ini sangat berisiko dan menunjukkan kurangnya perencanaan yang baik dari pemerintah,” ujarnya.

Moratorium dan evaluasi

Berdasarkan temuan tersebut, GSRI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis sebelum terus dilanjutkan.

“Kami merekomendasikan, moratorium pelaksanaan MBG untuk menyempurnakan konsep, skema pengelolaan, serta data penerima manfaat agar lebih transparan dan efektif,” kata Sebastian.

GSRI juga merekomendasikan untuk menghentikan duplikasi anggaran dengan program bantuan gizi lainnya yang sudah berjalan, guna menghindari pemborosan dana negara.

Selain itu, merekomendasikan juga untuk menyusun ulang skema distribusi dan lokasi SPPG berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat, bukan sekadar proyek politis.

“Kami juga merekmendasikan untuk mengusut tuntas potensi monopoli dan mark up pengadaan food tray dan kebutuhan logistik lainnya, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja SPPG agar tidak ada lagi kasus keterlambatan gaji dan eksploitasi tenaga kerja,” ujar Sebastian.

GSRI menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh menjadi ajang pemborosan dan ladang korupsi.

Pemerintah harus memastikan bahwa makan bergizi gratis benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai alat politik atau proyek bagi-bagi anggaran yang tidak efektif.

“Jika tidak ada perubahan signifikan dalam perencanaan dan pengelolaannya, maka MBG berisiko gagal total dan menjadi beban besar bagi keuangan negara,” kata Sebastian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengaku terkejut saat mengetahui rumah yang disebut tidak layak huni adalah gubuk.

"Saya baru tahu itu berapa bulan lalu, setahun lalu. RTLH, rumah tidak layak kuni. Ini adalah apa Pak CT (Chairul Tanjung)? Gubuk," ungkap Hashim dalam acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 11 juta keluarga di Indonesia menunggu rumah layak huni.

Ini artinya, lebih dari 50 juta jiwa bangsa Indonesia menunggu rumah layak kuni.

"Dan di sini ada demand (permintaan), demand ada. Di samping itu ada 27 juta keluarga di pedesaan yang saat ini tinggal di RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan rumah layak huni bagi 37 juta keluarga di Indonesia.

"Itu target dia, target kita, kita mau berikan. Kita mulai dengan yang 11 juta dulu, 27 juta nanti akan nyusul," lanjutnya.

Untuk memenuhi target tersebut, maka Pemerintah harus mendapatkan suntikan modal dari asing. Salah satu yang sudah berkomitmen adalah Qatar maupun Uni Emirat Arab (UEA).

Meskipun di Indonesia ada dana untuk memenuhi target tersebut walaupun terpencah di sana-sini.

"Tapi dana ini terpencah-pencah di sini, di sana. Ada di BPJS (Badan Penyelengara Jaminan Nasional), ada di SBN (Surat Berharga Negara), di BI (Bank Indonesia), dan ini, dan itu, dan ini, dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy (ekonomi nyata)," tutup Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa biaya pengobatan untuk siswa keracunan makan bergizi gratis bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pembiayaan itu bakal berasal dari anggaran yang sudah disiapkan di setiap satuan gizi.

Sebab, menurut Dadan, biaya dalam makan begizi terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu. Bukan diganti, nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Dadan menyebut, biaya yang digunakan bakal bergantung dari kebutuhan siswa.

Namun, dia mengatakan, nilai at cost bervariasi sekitar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per porsi. Biaya ini bisa juga digunakan untuk menggaji sukarelawan.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara Rp 1.000-3.000 per porsi tergantung kebutuhan," ujarnya.

"Termasuk (dananya itu bisa digunakan bila) harus menggaji nanti sukarelawan," kata Dadan melanjutkan.

Di sisi lain, Dadan mengatakan, kepala daerah bisa turut menyumbang anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis jika memiliki kapasitas fiskal yang cukup.

Namun, sifatnya tidak wajib, utamanya bagi daerah yang tidak mampu. Menurut Dadan, ada sejumlah daerah yang sudah menyiapkan biaya-biaya tersebut.

"Mereka juga sudah ada yang menyiapkan. Contohnya, Jawa Timur sudah menyiapkan Rp 700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp 99 miliar. Tapi, kami arahkan bukan untuk makan bergizinya, tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok," ujar Dadan.

KOMPAS.com -Kota Langsa di Aceh kini sedang menjadi primadona di kalangan calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, semuanya melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan kisaran harga di bawah Rp 200 juta.

Di bawah ini adalah beberapa opsi rumah terjangkau yang dapat dipilih di Kota Langsa:

1. Griya Pondok Kelapa: Tipe 36

Berlokasi di Langsa Lama, rumah ini merupakan proyek dari PT Chopi Putra Karya.

Griya Pondok Kelapa menawarkan 93 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 130 juta, sebanyak 56 rumah di antaranya telah terjual dan menyisakan 37 unit lagi.

2. Griya Bumoe Meutuah: Tipe 36

Dikembangkan oleh PT Dua Dara Meutuah, perumahan ini terletak di Langsa Baro.

Griya Bumoe Meutuah menawarkan 184 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan mencapai 35 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi.

Saat ini, 93 rumah telah terjual dan masih tersisa 91 unit.

3. Griya Bukit Indah: Tipe Bukit Indah

Proyek perumahan ini terletak di Langsa Baro dan dikembangkan oleh PT Kana Barokah Karya.

Griya Bukit Indah menawarkan 149 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 112 meter persegi.

Hingga saat ini masih tersedia 21 unit lagi.

4. Aqsha Residence 2: Tipe 36

Terletak di Langsa Barat, proyek ini dikembangkan oleh PT Aqsha Indah Lestari.

Aqsha Residence 2 menawarkan 17 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas total lahan 116 meter persegi, saat ini masih menyisakan 9 unit lagi.

5. Griya Rafi Permai: Tipe 36

Berada di Langsa Lama, Griya Rafi Permai dikembangkan oleh PT Rafikasha Pratama Mandiri.

Proyek ini menawarkan total 36 rumah, dengan harga per unit Rp 140 juta.

Rumah ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan 120 meter persegi.

Mengapa Langsa Menarik?

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan unit yang masih tersedia, Kota Langsa menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para calon pemilik rumah.

Program subsidi yang ditawarkan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni tanpa membebani keuangan mereka secara berlebihan.

Bagi yang sedang mencari rumah, Kota Langsa bisa menjadi destinasi yang tepat dengan beragam pilihan yang ditawarkan.

KOMPAS.com - Kota Lhokseumawe di Aceh saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pemilik dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang tersedia di kota ini.

1. Griya Indah: Tipe 36

Terletak di Blang Mangat, Griya Indah merupakan proyek yang dikembangkan oleh PT Asrafi Sulfaz Beujaya.

Proyek ini menawarkan 58 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi.

Harga per unit rumah adalah Rp 120 juta. Hingga kini, 36 rumah telah terjual, sementara 22 unit lainnya masih tersedia.

2. Perumahan Aman Sentausa (Permata): Tipe 36B

Dikembangkan oleh PT Lembah Thamar Perdana, perumahan ini berlokasi di Muara Dua, Lhokseumawe.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 130 meter persegi, masing-masing rumah eibanderol dengan harga Rp 140 juta.

Saat ini, 32 rumah telah terjual, dan masih tersisa 7 unit.

3. An Nisa Mansion-Lhokseumawe: Tipe 30

Proyek perumahan ini berlokasi di Blang Mangat dan dikembangkan oleh PT Karya Adhi Putra.

Masing-masing rumah tapak dirancang dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 98 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 142 juta, sudah terjual 42 rumah dari total 161 unit yang tersedia.

4. Villa Buket Rata: Tipe 36/112

Terletak di Muara Dua, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cipta Karya Beurata.

Villa Buket Rata menawarkan 19 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dengan harga Rp 145 juta, saat ini telah terjual 14 rumah, dan menyisakan 5 unit.

5. Firya Lientas Residance: Tipe 36

Berada di Muara Dua, Firya Lientas Residance menawarkan total 19 rumah.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, harga per unit juga ditawarkan hanya Rp 145 juta.

Dari total jumlah penawaran, 16 rumah telah terjual, menyisakan 3 unit saja.

Mengapa Lhokseumawe?

Pemilihan rumah subsidi di Kota Lhokseumawe bukan hanya soal harga yang terjangkau, tetapi juga berbagai pilihan lokasi dan tipe rumah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai proyek yang tersedia, calon pemilik rumah dapat menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan anggaran dan preferensi mereka.

Perumahan Omah Indah, Menganti, Gresik terendam banjir mencapai setengah meter akibat tanggul sungai di Desa Talon jebol. Warga penghuni perumahan yang memiliki bayi memilih mengungsi ke tempat yang tidak kebanjiran.

Informasi yang dihimpun detikJatim, sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat ibadah hingga gedung fasilitas umum milik Perumahan Omah Indah atau pulang ke rumah keluarga mereka di Surabaya. Beberapa lainnya bertahan di rumahnya karena banjir mulai surut setinggi mata kaki atau 10 cm.

Yudi Saputra, salah satu warga Omah Indah Blok H-10 memilih pindah ke tempat ibadah yang jaraknya 200 meter dari rumahnya. Dia mengevakuasi keluarganya karena memiliki bayi berumur 8 bulan.

"Karena saya punya bayi yang masih berusia 8 bulan, jadi mending mengungsi ke tempat ibadah yang tak kena banjir," kata Yudi kepada detikJatim, Sabtu (1/3/2024) dini hari.

Yudi tidak memiliki pilihan lain selain mengungsi ke tempat ibadah. Selain tidak memiliki tempat tinggal lainnya, dia membutuhkan air bersih untuk sang buah hati.

"Kalau rumah banjir begini susah, apalagi ada bayi. Kami juga butuh air bersih untuk mandi anak saya, buat susu juga. Sementara air di tendon rumah kotor karena terendam banjir," tuturnya.

Hingga sekitar pukul 01.30 WIB dirinya masih menunggu giliran dari Petugas BPBD Kabupaten Gresik untuk datang melakukan evakuasi. Sejak pukul 23.00 WIB dia belum juga dijemput oleh petugas BPBD.

"Tadi menunggu dari jam 11 malam sampai jam 1 ini kami belum dievakuasi," tuturnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi mengatakan bahwa banjir itu akibat curah air hujan yang turun dengan deras sejak Jumat sore. Pihaknya sudah melakukan evakuasi sejak pukul 21.00 WIB.

"Kami masih fokuskan evakuasi warga ke tempat pengungsian sementara. Karena memang banyak warga yang punya bayi dan balita. Kami prioritaskan itu," kata Sukardi.

Dia menjelaskan bahwa saat ini petugas BPBD dan relawan sedang terbagi di sejumlah titik. Sebab dia menerima laporan bahwa beberapa lokasi kembali terendam banjir.

"Petugas gabungan dan relawan kita bagi di beberapa titik. Saya ini mau menuju Balongpanggang karena di sana kembali banjir dan lebih parah," pungkasnya.

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Banjir merendam Perumahan Omah Indah di Kecamatan Menganti, Gresik. Banjir kiriman jelang sahur pertama Ramadan itu terjadi akibat tanggul sungai di Desa Talon, Gresik jebol.

Kurniawan, salah satu warga mengatakan banjir mulai meninggi sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu dia dihubungi oleh istrinya bahwa air mulai membanjiri jalan di depan rumahnya.

"Pas pulang air sudah mencapai lutut, atau sekitar 50 cm," kata Kurniawan kepada detikJatim, Sabtu (1/3/2024).

Banjir di Perumahan Omah Indah, Menganti, Gresik imbas tanggul jebol. (Foto: Jemmi Purwodianto/detikJatim)

Kurniawan menambahkan hingga pukul 00.30 WIB, air sudah masuk ke dalam rumahnya. Khawatir air semakin tinggi dia berupaya menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

"Belum tau mau mengungsi atau tidak. Saat ini air yang masuk rumah sudah mencapai mata kaki. Kami amankan barang-barang yang mudah rusak kena air dulu," tambahnya.

Kurniawan menyebutkan tanggul yang jebol itu diduga karena tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Informasi yang dia dapatkan dari group warga perumahan, tanggul di sungai Desa Talon jebol karena debit air sungai terus meningkat.

"Infonya tanggul di Desa Talon jebol. Karena sejak sore memang hujan deras. Bahkan sampai sekarang masih hujan," pungkasnya.

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

IDXChannel – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Namun, pengembang menilai hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti merasa tidak senang terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, dengan banyaknya isu 'liar' yang dilontarkan Kementerian PKP, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Kemudian, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan, pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Namun, kata dia, Kementerian PKP malah memilih membuat kebijakan yang tidak bersahabat dengan pengembang, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?” kata Joko.

Menurut Joko, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen seperti yang ditargetkan.

Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Sebab, pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengaku pesimistis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” ujarnya.

Menurutnya, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang. Sehingga, dirinya menilai kinerja Kementerian PKP masih jauh dari kata bagus.

“Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” ujarnya.

Masih dalam acara yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut biaya pengobatan bagi siswa yang keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk diketahui, SPPG merujuk pada dapur umum MBG atau satuan unit yang dibentuk di berbagai daerah untuk melayani pembuatan menu MBG setiap harinya.

Menanggapi sejumlah keracunan siswa akibat menu MBG di beberapa daerah, Dadan menjelaskan bahwa setiap menu makanan untuk siswa meliputi biaya untuk bahan baku dan biaya operasional. Setiap SPPG dapat menggunakan biaya operasional untuk mengatasi kejadian seperti keracunan terhadap siswa atau penerima program.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya [additional, red] cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan lalu memerinci bahwa biaya operasional untuk setiap porsi MBG berkisar antara Rp1.000 sampai dengan Rp3.000. Itu tergantung kebutuhan di lapangan, termasuk untuk menggaji sukarelawan di setiap dapur umum.

Bagi siswa yang sakit atau keracunan akibat menu MBG yang disiapkan, terang Dadan, orang tuanya bisa melapor ke Kepala SPPG di daerahnya untuk dibantu dalam hal biaya pengobatan.

"Nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan," kata profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Adapun program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. Pemerintah awalnya mempersiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program anyar tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya menargetkan agar Program MBG bisa menyasar ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Berdasarkan keterangannya 22 Januari 2025 lalu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil melayani 650.000 anak peserta didik di 31 provinsi.

Kepala Negara menjelaskan bahwa target cakupan program MBG akan berjenjang. Pada Januari-April 2025, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sekolah.Kemudian, April-Agustus 2025 akan mencapai 6 juta anak.

"September kita harapkan juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis," ujarnya kepada Kabinet Merah Putih saat Rapat Kabinet Paripurna.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.