Kudus (ANTARA) - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan banyak pelaku usaha katering, karena jumlah siswa yang bakal menjadi sasaran program mencapai ratusan ribu orang.

Dengan jumlah siswa yang begitu banyak, tentu jasa katering yang dibutuhkan juga harus disesuaikan. Sedangkan pemilik usaha tata boga di Kudus, Jateng, yang sudah berizin dan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi hingga bulan Oktober 2024 sebanyak 37 pelaku usaha.

Untuk merespons program pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperbesar alokasi peserta pelatihan kuliner untuk mendorong terwujudnya UMKM baru di bidang kuliner yang nantinya bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan menu makanan untuk program makan siang bergizi.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Harjuna Widada bercerita bahwa uji coba sebelumnya dengan jumlah 2.599 pelajar dari empat sekolah saja membuat pihak katering yang ditunjuk harus bekerja ekstra untuk bisa memenuhi program tersebut.

Itu baru uji coba di empat sekolah, yaitu MTs Negeri Kudus, SMP 1 Gebog, SD 2 Wergu Wetan, dan SDIT Umar Bin Khathab.

Bagaimana untuk memenuhi jatah makan siang bergizi semua siswa di Kabupaten Kudus mulai dari siswa SD/MI hingga SMP/MTs yang berjumlah 127.880 siswa menjadi sasaran pelaksanaan? Tentu tidak mungkin hanya mengandalkan beberapa jasa katering yang sebelumnya ditunjuk saat uji coba.

Selain harus menyiapkan menu makanan, penyedia jasa katering juga harus mendistribusikannya ke masing-masing sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Kudus sebanyak 572 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 124 sekolah tersebar di sembilan kecamatan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus juga menginisiasi pelibatan kantin sekolah untuk ikut menyediakan menu makan program yang sejak masa kampanye itu sudah menyedot perhatian publik.

Agar semua kantin sekolah di Kudus layak menjadi penyedia menu makanan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus berharap ada yang menyiapkan mereka agar bisa memenuhi persyaratan sebagai penyedia menu makan yang sesuai dengan program andalan pemerintahan Prabowo tersebut.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan melatih pengelola kantin sekolah maupun masyarakat umum menjadi penyedia jasa katering, yakni Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK).

Selama ini, munculnya wirausaha baru di Kabupaten Kudus juga tidak terlepas dari keberadaan BLK yang melatih ribuan warga Kudus dengan berbagai bidang keahlian.

Bertepatan dengan adanya program makan siang bergizi, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus juga sudah meresponsnya dengan menyiapkan program pelatihan kerja yang berhubungan dengan tata boga atau katering.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengakui sudah memprogramkan pelatihan untuk menciptakan pelaku usaha baru di bidang katering.

Program pemerintah pusat tersebut, menurut dia, memang harus dimanfaatkan karena menjadi peluang untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Kudus.

Visi misi Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, salah satunya program makan siang bergizi, dipastikan juga tidak hanya sekadar formalitas, tentunya bakal berlangsung lama karena bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi puluhan juta penerima.

BLK Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus tidak hanya sekadar memberikan pelatihan di bidang tata boga, melainkan membekali mereka dalam penyajian makanan yang higienis dan bergizi.

Setelah diberikan keahlian membuat aneka menu masakan, para peserta pelatihan juga akan dibantu pengurusan perizinan usahanya.

Karena usahanya bergerak di bidang tata boga, mereka juga akan dibantu pengurusan sertifikat laik higienis sanitasi jasa boga karena untuk bisa menjadi pemasok program pemerintah itu juga harus memiliki sertifikat laik higienis sanitasi.

Dinas Tenaga Kerja juga akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk dibantu pengurusan perizinan maupun sertifikat tersebut.

Untuk perizinan usahanya akan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sedangkan pengurusan sertifikat itu melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Andini Aridewi memastikan pengurusan sertifikat cukup mudah dan tidak lama, sepanjang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pendukung dalam menyajikan makanan.

Dukungan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus pada tahun 2025, diperkirakan mencapai Rp4 miliar untuk berbagai jenis pelatihan, salah satunya pelatihan tata boga.

Pada tahun 2024 dengan anggaran yang sama, menyelenggarakan pelatihan untuk beberapa jenis pelatihan. Di antaranya, ada barbershop, anyaman, bordir, merajut, pembuatan jajan pasar, pembuatan kue kering, pembuatan cenderamata, pengolahan buah, pengolahan ikan, dan pijat balita.

Kemudian ada tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin muslim modifikasi, menjahit kebaya, menjahit tas, spa therapist, pembuatan roti, make up artis, dan tata boga.

Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK Kudus juga memiliki ruang pelatihan untuk beberapa kejuruan, seperti workshop tata busana, workshop teknik otomotif, workshop teknologi informasi dan komunikasi (TIK), workshop tata boga, workshop teknik las, workshop tata kecantikan, workshop bangunan, dan workhop teknik manufaktur.

Dari 27 program pelatihan selama 2024, BLK Kudus telah meluluskan 1.263 orang dari 1.264 pendaftar karena ada satu peserta yang meninggal dunia.

Para lulusan BLK tersebut, sebagian ada yang diterima kerja di perusahaan sekitar 300 orang, kemudian wirausaha sebanyak 656 orang, dan selebihnya masih dalam upaya mendapatkan informasinya apakah melanjutkan pendidikan atau belum bekerja.

Jika nantinya banyak lulusan pelatihan tata boga di BLK Kudus, tentunya program makan bergizi gratis di Kabupaten Kudus akan berjalan lancar karena tidak ada kesulitan mendapatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bisa memasok makanan bergizi untuk para siswa.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyulap Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian aparatur sipil negara (ASN).

Ara mengatakan rumah susun (rusun) itu tengah dalam proses revitalisasi. Sebagian unit nantinya bakal disewakan untuk para abdi negara, termasuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini, seperti para pegawai KPK," katanya dalam rilis resmi, Selasa (31/12/2024).

Bahkan, Menteri Ara menegaskan sudah mengusulkan ide ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut akan ada satu tower khusus untuk tempat tinggal pegawai KPK di Wisma Atlet Kemayoran.

Anak buah Prabowo itu juga menekankan pentingnya perawatan rusun. Ara mengatakan tugas Kementerian PKP bukan hanya memudahkan dan memurahkan perumahan atau hunian bagi rakyat.

"Juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu, menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," jelasnya.

Rusun Wisma Atlet memang punya sejarah panjang. Beberapa momen penting pemanfaatannya, antara lain untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, penanganan covid 19, sampai penginapan pengamanan pemilu.

Ara berjanji akan memonitor setiap bulan progres revitalisasi rusun tersebut. Ia menegaskan bakal datang langsung ke lokasi setiap tanggal 22 per bulannya.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak. Penyelesaian revitalisasi Wisma Atlet ini ditargetkan kelar pada April 2025.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 lalu dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet sudah 66 persen.

Ada 7.426 unit yang direvitalisasi. Ia merinci 1.932 unit bakal dimanfaatkan untuk ASN, mulai dari Blok C2 Tower 9, Tower 8, dan Tower 10.

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan fenomena politik liberal yang selama ini terjadi di Indonesia sudah terlalu banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional. Menurut dia, politik liberal bersifat 'centang perenang' yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina. Padahal, kata dia, pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

"Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu," kata Fahri dalam diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan. Dia pun prihatin atas adanya fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

Saat ini, ada godaan dari negara-negara di dunia untuk mengikuti sistem negara yang diterapkan China. Pasalnya, negara tersebut berhasil berkembang pesat menjadi negara maju hanya dalam satu generasi. "Pada saat yang sama, sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter," kata dia.

Sedangkan, dia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Timbulnya peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

Untuk itu, dia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa Indonesia demi membangun kekuatan masa depan.

"Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya, nah menurut saya ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik," kata dia.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya perawatan dan pemanfaatan rumah susun (rusun) yang telah dibangun.

"Kementerian PKP selain memikirkan untuk membuat sesuatu yang memudahkan dan memurahkan perumahan bagi rakyat, juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta juga mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," kata Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Rabu, 1 Januari 2024.

Ara mengatakan, Rusun Wisma Atlet mempunyai sejarah yang panjang dalam pemanfaatannya mulai dari untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, serta untuk penanganan Covid-19 dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.
Menteri Ara mengungkapkan, usai direvitalisasi rencananya sebagian unit akan disewakan sebagai hunian khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti pegawai KPK. Saya sudah usulkan kepada Presiden, Setneg, dan Seskab, satu gedung/tower untuk pegawai KPK," ujarnya.

Ara akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

"Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara keseluruhan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet telah mencapai 66 persen.

" Diupayakan 3 tower di Blok C2 dalam waktu dekat akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10," ujar Aswin Grandiarto Sukahar'.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mendorong Presiden Prabowo terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa demi membangun kekuatan masa depan.

"Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik," katanya dalam Diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman menyatakan fenomena politik liberal di Indonesia banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional, apalagi perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan hal tersebut.

Fahri prihatin atas fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

Ia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

Politik liberal bersifat, katanya, centang perenang yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina, padahal pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

"Politik Pancasila ini harus direstorasi sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu," kata Fahri.

Jakarta -

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan perusahaan asal Malaysia akan menggarap proyek permukiman di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Kini menunggu groundbreaking yang menyesuaikan jadwal Presiden Prabowo Subianto.

"Satu dari luar, Citadel dari Malaysia. Itu Permukiman ya. Yang hotel dari dalam (investor lokal), perkantoran dari Lampung," ujar Basuki di Kementerian ATR/BPN, Jakarta seperti dilansir detikProperti, Selasa (31/12/2024).

Basuki menyampaikan waktu groundbreakingnya masih belum bisa dipastikan karena mengikuti jadwal Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena pada Januari 2025 akan ada peresmian sejumlah proyek di IKN, ia mengusulkan kepada Prabowo untuk sekaligus melakukan groundbreaking di sana.

"(Januari groundbreaking?) Kami usulkan pada Pak Presiden. Karena Menteri PU usulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan. Tadi sudah sampaikan," katanya.

"Kami mengusulkan groundbreaking supaya dibikin jadwal yang sekaligus beliau ke sana, kalau beliau berkenan akan ke sana, meresmikan dan groundbreaking," tambahnya.

Basuki mengungkapkan, sektor properti yang akan groundbreaking seperti restoran, hotel, hingga perkantoran. Total nilai investasinya sekitar Rp 6,5 triliun.

(asm/hsr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta untuk setiap pengembang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, proyek Samesta Pasadana merupakan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Proyek ini berkonsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat, serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," ujar Budi.

Menurutnya, Perumnas sebagai perusahaan pelat merah terus mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Budi bilang, pengembangan hunian ini mendapat dukungan dari Kementerian PKP melalui program bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," kata dia.

Budi pun meyakini, Perumnas dapat terus berkontribusi dalam mendorong tercapainya target program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

"Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan fenomena politik liberal yang selama ini terjadi di Indonesia sudah terlalu banyak mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

Menurut dia, politik liberal bersifat "centang perenang" yang memungkinkan anak bangsa saling diadu, bertengkar, dan saling menghina.

Padahal, kata dia, pertengkaran yang terjadi justru efeknya tidak signifikan.

"Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu," kata Fahri dalam diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, perkembangan teknologi melalui kebebasan di media sosial seolah-olah menjadi jalan untuk saling menegasikan.

Dia pun prihatin atas adanya fenomena tersebut, bahkan hingga menyinggung pemimpin bangsa.

Saat ini, ada godaan dari negara-negara di dunia untuk mengikuti sistem negara yang diterapkan China. Pasalnya, negara tersebut berhasil berkembang pesat menjadi negara maju hanya dalam satu generasi.

"Pada saat yang sama, sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter," kata dia.

Sedangkan, dia menilai negara-negara barat dengan politik liberalnya justru membuat bangsanya tidak terkonsolidasi. Timbulnya peperangan membuat moral bangsa-bangsa itu jatuh sebagai negara demokrasi.

Untuk itu, dia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk terus mengkonsolidasikan bangsa dengan komando politik yang memunculkan jati diri bangsa Indonesia demi membangun kekuatan masa depan.

"Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis, karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya, nah menurut saya ini memerlukan komando baru politik, kita harus punya arah yang baik," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta untuk setiap pengembang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan penerima manfaat makan bergizi gratis pada tahun 2025 sebanyak 98.068 orang atau 19 persen dari total target yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

"Total penerima manfaat di Kepri pada periode 2025-2029 diproyeksikan mencapai 516.149 orang dengan total satuan pelayanan sebanyak 253 unit," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Rabu.

Menurut Ansar program makanan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap dengan target cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Program ini menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, kejuruan, keagamaan, hingga pendidikan khusus dan pesantren.

"Kami segera menggelar rapat internal guna menyepakati proporsi 19 persen penerima manfaat pada tahun 2025," ujar Ansar.

Selanjutnya, kata dia, Pemprov Kepri akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Badan Gizi Nasional (BGN) RI guna memastikan implementasi berjalan optimal sesuai target.

Menurut dia langkah awal ini sangat penting untuk mendukung program nasional sekaligus meningkatkan kualitas SDM di Kepri.

"Pemprov Kepri berkomitmen mendukung pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas," ujar Ansar.

Ia melanjutkan program makan bergizi gratis dirancang untuk mendukung pertumbuhan anak-anak, mengentaskan stunting, serta mendorong kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan bahan pangan lokal dan pemberdayaan UMKM.

Dia menekankan pentingnya memprioritaskan anak usia dini sebagai penerima manfaat awal. Anak-anak di masa pertumbuhan menjadi prioritas utama karena langkah ini juga menjadi bagian dari pencegahan stunting.

"Selain itu, data penerima manfaat ini harus segera disampaikan ke BGN agar pelaksanaannya tidak terlambat," ucapnya.

Lanjut Ansar mengusulkan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang sebagai role model dapur makanan bergizi, sehingga selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga dapat menjadi daya tarik edukasi bagi wisatawan yang berkunjung ke pulau bersejarah itu.

Adapun proyeksi distribusi penerima manfaat makan bergizi gratis di kabupaten/kota se-Kepri yaitu, Kabupaten Bintan 43.879 orang (22 unit pelayanan), dan Kabupaten Karimun 60.980 orang (32 unit pelayanan).

Lalu, Kabupaten Kepulauan Anambas 12.621 orang (19 unit pelayanan), Kota Batam 303.629 orang (109 unit pelayanan), Kabupaten Lingga 21.868 orang (33 unit pelayanan), Kabupaten Natuna 21.316 orang (19 unit pelayanan), dan Kota Tanjungpinang 51.856 orang (19 unit pelayanan).

Pewarta: Ogen
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025