Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember mendatang. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 biliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data. Ia menyerahkan sebanyak 334 kunci.

Pantauan detikcom di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, pada Kamis (28/11/2024), Menteri Ara, yang mengenakan kemeja biru, didampingi Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Sesampainya di lokasi, Ara dan jajarannya langsung menghampiri warga yang sudah menunggu. Mereka berbincang dengan calon penyewa rusunawa.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Rusun Pasar Rumput. (Belia/detikcom)

Dalam acara serah terima itu, perwakilan calon penyewa juga melakukan penandatanganan dan penyerahan simbolis kunci oleh Menteri Ara- Penjabat Gubernur Teguh.

"Yang diberikan hari ini adalah mereka yang sudah memenuhi persyaratan. Ada 334 kunci yang terdiri dari calon penghuni dari berbagai elemen. Ada dari TNI, guru, polisi, hingga wartawan," kata Penjabat Gubernur Teguh.

Sebelumnya, pada awal November, Ara sudah mengadakan open house di Rusun Pasar Rumput. Di sana, ia mengumumkan Pemerintah Jakarta telah menetapkan biaya sewa terbaru, yakni dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta.

"Saya senang kepada pemda DKI karena paling murah harganya Rp 1,1 juta. Kemudian paling mahal Rp 2.250.000," ujar Ara pada Jumat (1/11).

Ia menyebutkan ada tujuh komponen yang diprioritaskan untuk menyewa rusun, yakni masyarakat sekitar, ASN, TNI, Polri, guru, pedagang, dan milenial.

"Sudah sepakati ada tujuh komponen. Yang pertama kami minta masyarakat sekitar, yang kedua ASN berpenghasilan rendah, yang ketiga TNI tahap pertama maksimal bintara, yang keempat Polri yang juga pangkatnya rendah," sebutnya.

Harapannya, dengan banyaknya masyarakat yang akan menempati Rusun Pasar Rumput, dapat mengurangi kemacetan di Jakarta karena lokasi hunian yang dekat dengan tempat kerja.

"Tujuan di sini adalah supaya kalau boleh tidak jauh antara tempat kerja dan tempat tinggal untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien, sehingga nanti pengeluaran transportasi tidak lagi mahal," jelasnya.

Sebagai informasi, Rusun Pasar Rumput terdiri atas 1.984 unit. Namun yang dapat disewakan hanya 1.536 unit karena sisa 418 digratiskan selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai.

Tonton Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis, JAKARTA— Dalam mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mengoptimalisasi aset lahan negara untuk dapat dibangun hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Untuk diketahui, program 3 juta rumah terdiri dari 2 juta unit di perdesaan dan pesisir, serta 1 juta unit di perkotaan. Simak ulasan lengkap lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Kamis (28/11/2024).

Langkah Mengoptimalkan Aset Negara Demi Program Hunian Murah Prabowo

Untuk membangun hunian di perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk dibangunkan hunian berkonsep transit-oriented development (TOD)

Kendati demikian, tingkat hunian apartemen berorientasi transit atau TOD yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung belum optimal. Sebagai contoh, proyek yang dikembangkan oleh Perum Perumnas, yakni Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta Selatan memiliki tingkat keterisian 70%, Samesta Mahata Margonda Depok sebesar 88%, dan Samesta Mahata Serpong memiliki okupansi sebesar 68%. Hal ini berbeda dengan apartemen yang dibangun pengembang besar yang cepat laku terjual.

Bagaimana siasat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi target penyediaan hunian? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Peluang Besar Industri Lokal Ikut Tender Proyek Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan terobosan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, salah satunya dengan cara merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa. SKK Migas mengubah Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Juklak).

Tak hanya mempercepat proyek hulu migas serta mendorong peningkatan investasi, revisi kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat mendukung keterlibatan industri lokal di daerah. Dengan demikian, SKK Migas menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kontribusi sektor migas dalam perekonomian nasional. Selain itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran guna memenuhi target lifting migas nasional.

Bagaimana ulasan detail aturan itu? Simak penjelasannya melalui tautan berita yang terlampir.

Kala Pemerintah Kaji Kembali Iuran Wajib dan Pemanfaatan Tapera

Akibat polemik terkait iuran wajib pekerja dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berlaku tahun depan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka opsi revisi aturan.

Adapun, Ketentuan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21/2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Adapun besaran simpanan peserta yakni sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja swasta baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.

Poin apa saja yang kemungkinan akan diubah dalam aturan itu? Bagaimana dampaknya terhadap kepesertaan Tapera nantinya? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Pasar Mobil Hidrogen Dunia Mulai Membaik

Meski masih melambat, penjualan mobil hidrogen membaik sepanjang tiga kuartal pertama 2024 berkat bertumbuhnya pasar China dan Jepang.

Melansir laporan SNE Research, penjualan mobil listrik sel bahan bakar (fuel cell electric vehicle/FCEV) pada Januari-September 2024 melambat 17,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 9.946 unit.

Meski melambat, pergerakannya lebih moderat dibandingkan dengan performa sepanjang tahun lalu minus 34,1% akibat rontoknya pasar Korea Selatan, Eropa, dan Jepang. Sepanjang tiga kuartal tahun ini, Jepang dan Eropa membalik kondisi pasarnya menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, China mencatatkan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

Bagaimana kinerja penjualan mobil hidrogen berdasarkan jenamanya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Tancap Gas BP di Proyek Tangguh Perkuat Bisnis CCUS RI

Keputusan perusahaan raksasa migas asal Inggris, British Petroleum (BP) mengunci investasi akhir di Proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan compression (UCC) senilai US$7 miliar akan memperkuat langkah Indonesia untuk menjadi pusat penyimpanan karbon.

Terlebih, dengan investasi bernilai jumbo setara Rp111,37 triliun (kurs Jisdor Rp15.911 per US$) tersebut, BP berkomitmen melakukan pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture utilization and storage/CCUS), serta kompresi di darat.

Sejalan dengan itu, BP juga menandatangani kontrak engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) onshore dan offshore dengan dua kontraktor senilai US$3,6 miliar atau sekitar Rp56,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS) untuk proyek Tangguh UCC, Selasa (26/11/2024).

Dengan langkah BP pada segmen CCUS, bagaimana prospek pengembangan segmen ini di Tanah Air? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Banjir bandang melanda wilayah Desa Sinomwidodo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati usai hujan deras sejak sore petang, kemarin. Banjir disebut disebabkan oleh jebolnya tanggul Kali Godo yang belum lama ini diperbaiki.

Banjir ini sempat ramai di beberapa media sosial. Salah satunya di TikTok milik akun bernama Giarto. Pada postingan itu disebutkan banjir melanda wilayah Kecamatan Tambakromo.

Pada video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan genangan banjir dengan arus deras melanda jalan-jalan di permukiman warga Tambakromo pada Rabu (27/11) malam.

Kejadian banjir ini juga diunggah pada akun Facebook bakul bubur kacang ijo. Pengunggah juga memperlihatkan genangan banjir di Desa Sinomwidodo pada Rabu (27/11) malam itu.

Dimintai konfirmasi Camat Tambakromo Mirza Nur Hidayat membenarkan wilayah Tambakromo tepatnya Desa Sinomwidodo dilanda banjir kemarin malam. Banjir disebut karena luapan Kali Godo yang ada di desa tersebut.

"Iya, akibat luberan Kali Godo," jelas Mirza lewat pesan singkat, Kamis (28/11/2024) pagi.

Mirza menjelaskan kondisi genangan banjir saat ini sudah surut. Banjir karena tanggul yang rusak lagi menyebabkan jalanan permukiman warga terendam lumpur sisa banjir setinggi 5 sentimeter.

"Tanggul yang diperbaiki sekarang kondisinya rusak (jebol) lagi," terang dia.

"Sementara belum ada laporan hanya endapan lumpur setebal sekitar 5 sentimeter di jalan desa," jelasnya.

Dia menambahkan pemerintah akan turun langsung mengecek kondisi tanggul Kali Godo yang rusak kembali untuk segera diperbaiki.

"Ini BBWS menuju tempat kejadian tanggul rusak," jelasnya.

Video: Ribuan Mobil Rusak Berserakan di Valencia Akibat Banjir Bandang

Video: Ribuan Mobil Rusak Berserakan di Valencia Akibat Banjir Bandang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalakkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang salah satunya mendorong pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan.

Apartemen, rumah susun atau hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai 12,7 juta unit. Artinya masih banyak warga masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian permanen.

Sebagian masyarakat yang belum memiliki hunian tersebut kebanyakan tinggal di daerah perkotaan yang pertumbuhan penduduknya makin pesat akibat laju urbanisasi yang kian tinggi.

Memang betul hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan hunian di perkotaan. Walaupun hunian vertikal sangat dibutuhkan, tempat tinggal jenis ini kurang diminati, baik oleh konsumen maupun pengembangan perumahan.

Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama bagi pengembang untuk membangun hunian vertikal, terutama bagi rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan. Tantangan makin berat ketika pengembang perumahan dihadapkan pada proses perizinan pembangunan hunian vertikal yang lebih rumit dibandingkan dengan perizinan pembangunan rumah tapak.

Kedua faktor ini berdampak pada tingginya harga penjualan unit hunian vertikal yang juga mendorong harga sewa yang tinggi bagi masyarakat. Ini tentunya juga membuat masyarakat sebagai konsumen kurang meminati hunian vertikal dan lebih banyak memilih untuk membeli rumah tapak, walaupun lokasinya jauh dari tempat kerja mereka di kota.

Sepanjang semester pertama tahun ini, angka penjualan kumulatif atau cumulative sales rate untuk hunian vertikal mencapai sekitar 59,1 persen dengan proyeksi pasar untuk jenis hunian ini pada tahun 2024 cenderung landai (soft). Hal ini berbanding terbalik dengan cumulative sales rate untuk rumah tapak pada semester I tahun ini yang tembus sekitar 88 persen, dengan proyeksi pasar rumah tapak cenderung stabil namun aktif karena makin banyaknya kolaborasi antara pengembang asing dan lokal guna memenuhi tingginya permintaan konsumen akan rumah tapak.

Dari data tersebut, pasar rumah tapak lebih menguntungkan baik secara profit dan mungkin bisa menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan dari sisi ekonomi secara umum.

Namun ketika berbicara dari sisi keberlanjutan secara jangka panjang, hal tersebut bisa dibilang cukup mengkhawatirkan akibat keterbatasan lahan sehingga pembangunan rumah tapak yang makin masif dapat menyebabkan peralihan fungsi lahan sawah produktif yang berperan penting bagi swasembada pangan di wilayah nonperkotaan.

Melihat kondisi demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak cepat dengan menyusun strategi agar pembangunan satu juta apartemen di perkotaan dapat tercapai

Lalu bagaimana strategi Pemerintah mewujudkan hunian vertikal yang terjangkau dan diminati oleh rakyat?

TOD dan transportasi umum

Strategi pertama Pemerintah mewujudkan hunian vertikal terjangkau di wilayah perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan sejumlah lahan yang tidak terpakai (idle) milik perusahaan BUMN seperti PT KAI.

Pemanfaatan lahan idle BUMN yang berada di kawasan strategis dan dekat dengan sarana transportasi seperti stasiun kereta tentunya akan membuat mobilisasi masyarakat yang tinggal lebih mudah. Dengan demikian hunian vertikal yang dibangun pun akan diarahkan pada konsep transit oriented development (TOD)

Secara keunggulan, konsep TOD mendorong penataan permukiman agar tidak menjadi padat, kumuh, dan tidak terkendali. Selain itu, hunian TOD akan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke pemanfaatan transportasi umum sehingga hal ini juga dapat mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah tengah melakukan pemetaan dan pendataan lahan - lahan menganggur milik BUMN. Hal ini bertujuan agar pembangunan hunian TOD cenderung terarah dan memiliki nilai strategis dalam membantu masyarakat.

Copyright © ANTARA 2024

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, meminta Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) dapat berperan di dalam Komite Tapera.

Hal ini ia sampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo atas permintaan Komisioner BP Tapera terkait perubahan anggota Komite Tapera. Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) diharapkan dapat bergabung di dalam Komite Tapera nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA – Menurut sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh koalisi kelompok masyarakat sipil, jumlah lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pemukiman Israel di atas tanah rampasan Palestina meningkat pesat.

Tahun ini, sebanyak 822 lembaga keuangan tercatat memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pemukiman Israel di wilayah yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan 776 lembaga yang tercatat pada tahun 2023.

Dikutip dari Reuters, laporan ini dipresentasikan oleh 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina. Mereka menyerukan agar lembaga keuangan tersebut melakukan uji tuntas yang lebih ketat terhadap hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pemukiman ilegal.

"Indikasi yang ada menunjukkan bahwa arah perkembangan ini semakin memburuk," kata salah satu peneliti dari Norwegian People's Aid Andrew Preston dikutip dari Reuters, Kamis (28/11/2024).

Ia pun menekankan pentingnya bagi lembaga keuangan di Eropa untuk segera meninjau kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam pendudukan ilegal.

Diketahui,wilayah Tepi Barat, yang merupakan jantung dari konflik Israel-Palestina, terus menjadi lokasi ekspansi pemukiman Israel meski mendapat kecaman internasional. Sebagian besar negara di dunia menganggap pemukiman tersebut ilegal, sebuah posisi yang juga didukung oleh Pengadilan Internasional PBB pada Juli lalu.

Namun, banyak lembaga keuangan besar, termasuk bank-bank terkemuka seperti BNP Paribas dan HSBC, masih terhubung dengan perusahaan yang terlibat langsung dalam pembangunan pemukiman tersebut.

Laporan tersebut juga mencatat beberapa perusahaan besar, seperti produsen alat berat Caterpillar dan situs perjalanan Booking.com serta Expedia, terdaftar sebagai mitra bisnis yang terlibat dalam pemukiman Israel. Meski beberapa perusahaan, seperti Expedia, sudah mengidentifikasi akomodasi mereka yang terletak di wilayah yang disengketakan, namun kritik tetap muncul terkait dampak dari hubungan ini terhadap masyarakat Palestina.

Dengan meningkatnya ketegangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel, serta adanya sanksi internasional, laporan ini menyerukan agar lembaga keuangan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang mendukung pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto dengan memberdayakan aset yang dimiliki.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," kata Budi, di Jakarta, Rabu.

Dalam menyiapkan 3 juta rumah, ujar Budi lagi, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan dan juga komersial.

Hunian tersebut juga akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas dan juga rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

Budi mengatakan, pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektare dari 800 hektare. Talang Keramat kurang lebih 100 hektare, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektare," ujar Budi lagi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan, antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar sayembara menangkap salah satu buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku. Barang siapa yang berhasil menemukan akan memperoleh hadiah sebesar Rp 8 miliar, katanya.

Menurut Maruarar Sirait, uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?" ucap menteri yang dikenal dengan panggilan Ara di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Ia menyampaikan hal ini selepas meninjau hunian Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat yang dikelola Perum Perumnas.

Ara bertekad Indonesia bersih dari para koruptor dan tidak boleh ada yang kebal hukum. Ia pun gencar meminta tanah para koruptor di Indonesia dimanfaatkan sebagai rumah untuk rakyat.

"Kita pengen negara ini tidak kalah dengan koruptor. Orang tanah koruptor saja kita jadikan rumah buat rakyat. Jadi nggak boleh ada orang yang kebal hukum di negara ini," kata dia.

Ara sengaja mengangkat isu Harun Masiku karena sudah lama tidak mendengar perkembangan kabar buronan tersebut. Langkahnya mengadakan sayembara dilakukan sebagai bentuk inisiatif pribadi sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat Indonesia.

"Karena sudah lama-lama, nggak ada perkembangannya, saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Dan saya dapat respons positif. Jadi, banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku," ujarnya.

Ia mengaku heran dengan Harun Masiku yang hingga kini kembali tak terlacak. Ara kemudian berharap dengan sikapnya mengadakan sayembara tersebut bisa menghangatkan lagi perhatian kepada kasus korupsi yang dilakukan Harun.

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau bisa nangkap ya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok," serunya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News