Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan bertanggujawab apabila ada murid penerima manfaat yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Ia mengatakan biaya pengobatan akan ditanggung oleh SPPG terkait.

"Nanti (anak yang sakit setelah menyantap MBG) di-handle sama kepala satuan pelayanan," ujar Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menjelaskan setiap SPPG memiliki anggaran bahan baku dan operasional. Nantinya, SPPG akan menggunakan dana operasional untuk menangani apabila siswa yang sakit.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya add cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," ucapnya.

Ia pun memastikan akan senantiasa mengevaluasi pelaksanaan MBG akan di setiap daerah agar tak menimbulkan masalah.

Dadan menyatakan BGN akan terus berupaya menjaga kualitas MBG, sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat ke depannya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pemerintah daerah tak wajib menyediakan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menyampaikan, MBG merupakan program pemerintah pusat. Presiden RI Prabowo Subianto pun telah memastikan kecukupan pembiayaan untuk program MBG.

"Tidak ada kewajiban. Kalau [daerah] yang tidak mampu, enggak usah. Karena ini program pusat dan pak presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menyampaikan, BGN juga sudah menyiapkan anggaran untuk menunjang infrastruktur pelaksanaan MBG di daerah terpencil.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan jika ada daerah yang memiliki agar berlebih dan ingin menyumbang ke program MBG.

Dadan mencontohkan seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Timur yang menyiapkan Rp700 miliar dan Pemkab Bojonegoro yang menyiapkan Rp99 miliar untuk MBG.

"Tapi kami arahkan [alokasinya] tidak untuk makan bergizinya. Tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok, dan juga nanti pendampingan-pendampingan," ujar dia.

Dadan pun mengatakan bahwa seluruh kepala daerah berkomitmen penuh mendukung program MBG ke depan.

"Semua kemarin senang dapat penjelasan dan clear gitu, sehingga mereka bisa mengefisienkan anggaran ke arah yang lebih produktif," ucapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara angkat suara soal kisruh pagar pembatas di kawasan PIK hingga menghambat aktivitas warga.

Ara meyakini masalah akses jalan itu dapat terselesaikan dalam dua minggu. Ia mengaku sudah berkomunikasi secara langsung dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

"Lihat dua minggu lagi, tentu kita menghormati. Saya percaya (selesai). Saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Pram. Kita sudah teleponan," kata Ara usai meninjau lokasi tembok pembatas di PIK, Sabtu (1/3) sore.

Ara juga menyarankan agar Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim meminimalisasi penggusuran terhadap warga dalam rencana pembukaan jalan. Ia berharap ada solusi terbaik bagi semua pihak.

"Sedapat mungkin tidak ada yang digusur dari lokasi. Tapi mungkin perlu agak belok (jalan) di sini. Kadang kalau kita jalan lurus, kita bisa menabrak, kadang kita perlu agak belok dikit. Tapi demi kebaikan," tuturnya.

Pagar pembatas perumahan PIK 1 mematikan akses jalan bagi warga Kapuk Muara. Pada pertengahan Februari lalu, warga Kapuk Muara berdemonstrasi menuntut pembukaan akses jalan ke PIK.

Ara pun sebelumnya telah memerintahkan pembongkaran pagar yang memisahkan kawasan perumahan PIK 1 dengan permukiman warga di Kapuk Muara. Ia menegaskan tidak boleh ada permukiman yang eksklusif.

Permukiman penduduk di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), terbakar pada Jumat (28/2) kemarin. Kini warga mulai membersihkan rumah mereka yang terbakar dari puing-puing.

Pantauan detikcom di lokasi, Jl Tegal Amba, Duren Sawit, Jaktim, Sabtu (1/3/2025), tampak warga mulai menengok rumah-rumah mereka yang terbakar. Para warga pun mencoba membereskan puing-puing rumahnya yang telah hangus dan hancur dilalap si jago merah.

Beberapa dari mereka juga tampak berupaya masuk ke rumah yang sudah terbakar untuk melihat dan mencari sisa barang-barang. Sementara itu, rumah-rumah warga itu sudah tidak berbentuk akibat kebakaran yang terjadi.

Ada bentuk rumah yang hanya menyisakan separuh bentuk bangunan. Ada juga rumah yang masih utuh di bagian lantai bawah lantaran yang terbakar hanya bagian lantai atas.

Kebakaran Duren Sawit, Jaktim, rumah-rumah gosong di sekitar Jl Tegal Amba, 1 Maret 2025. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Di kawasan permukiman yang terbakar tersebut juga terdapat menara atau tower transmisi bertegangan tinggi yang juga tampak terbakar. Besi dari bangunan tower itu pun tampak berwarna hitam pekat atau gosong.

Bau gosong juga masih bisa tercium dari kawasan tersebut meski kondisi api sudah padam sejak semalam. Kemudian debu-debu dari sisa tembok maupun kayu-kayu rumah semipermanen yang terbakar juga beterbangan.

Sebanyak 30 rumah semipermanen di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, terbakar pada Jumat (28/2) sore. Begini kondisi bangunan setelah hangus terbakar. (Agung Pambudhy/detikcom)

Garis polisi masih terpasang di area permukiman warga yang terbakar. Beberapa warga juga terlihat berjaga di tiap-tiap akses masuk permukiman untuk menghindari masuknya orang lain yang memanfaatkan situasi guna mengambil barang yang bukan miliknya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi soal aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurutnya, pemerintah memaklumi aksi penolakan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025), Dadan menyebut BGN hanya bertugas untuk membangun SDM berkualitas melalui program MBG. Dia menekankan bahwa program itu adalah hak bagi anak-anak Indonesia.

Meski demikian, dia memaklumi apabila masih ada pihak-pihak yang menolak penyelenggaraan MBG. Dia menduga pihak yang menolak itu belum mengetahui manfaat dari program tersebut.

"Sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya, nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/3/2025).

Dadan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan MBG di daerah-daerah yang marak terjadi penolakan. Penyelenggaraan MBG tidak akan dilakukan untuk sementara.

Namun, dia memastikan BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersuasi masyarakat Papua yang menolak program tersebut.

Adapun Dadan enggan mengomentari apabila adanya dugaan pengaruh pihak-pihak tertentu terhadap penolakan MBG di Papua.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penolakan MBG di Papua sempat terjadi di Papua Pegunungan. Pada pekan lalu, Senin (17/2/2025), Polres Jayawijaya mengonfirmasi bahwa aksi penolakan MBG oleh pelajar dan mahasiswa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sempat berujung ricuh.

"Sempat ada sedikit keributan karena kami pihak Kepolisian berusaha memisahkan kelompok pelajar mahasiswa yang murni mau menyampaikan aspirasi, dengan kelompok orang yang diduga menunggangi kepentingan kelompok pelajar, dikhawatirkan mengganggu situasi Kamtibmas di Jayawijaya," ujar Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat diminta konfirmasi oleh wartawan.

Jambi (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengingatkan warga dekat Sungai Sekunder Desa Lambur II Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi karena diduga menjadi lokasi habitat baru buaya muara (Crocodylus porosus).

Hal itu yang membuat cemas masyarakat bermukim dan beraktivitas di sekitar wilayah tersebut.

Humas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi Zuratus Shaleh di Jambi, Sabtu mengatakan, kabar tersebut sudah diterima kantor balai dan saat ini pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kemunculan buaya itu.

"Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, masyarakat agar menjauhi lokasi yang diduga menjadi habitat buaya tersebut," tulisnya.

Lebih lanjut Zuratus menerangkan, BKSDA Jambi mengimbau agar pemerintah desa dan Dinas Perikanan setempat melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena menurutnya berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2024 pengelolaan buaya dan satwa air lainnya berada di KKP.

Kepala desa (Kades) Lambur II Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjabtim, Andi secara terpisah membenarkan peristiwa kemunculan buaya dekat pemukiman.

Menurutnya, jumlah buaya yang sering terlihat diperkirakan lebih dari satu ekor bahkan diduga sudah membentuk koloni (kelompok).

Kata dia, akhir-akhir ini buaya sering terlihat di daerahnya, lokasi nya di sekitar parit sekunder tiga jalur dua Desa Lambur II.

Menurutnya fenomena kemunculan buaya ini terjadi akibat proses pendangkalan sungai dan berkurangnya aktifitas lalu lalang kendaraan air didaerah itu, sehingga buaya merasa nyaman berkembang biak.

Dia menambahkan, sudah sering buaya naik ke darat (berjemur dan mencari mangsa) hewan ternak warga banyak yang menjadi korban, meski belum ada konflik antara manusia dan buaya namun warga khawatir, apalagi ukuran buaya yang muncul ke darat cukup besar panjangnya ada yang mencapai dua meter.

"Mulai meresahkan, saya berharap segera ada solusi sebelum jatuh korban karena keberadaan buaya di sekitar sungai di dekat pemukiman warga ini mulai mencemaskan," harap Andi.

Lanjutnya, warga yang memiliki ternak sudah diimbau selalu rutin memeriksa ternak dan menambah lampu penerangan di sekitar kandang untuk meminimalisir serangan buaya di malam hari.

Pemerintah desa dalam waktu dekat akan segera menyurati pemerintah kabupaten agar segera mencari solusi, karena jika hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antara manusia dan buaya yang mengakibatkan jatuhnya korban.

Jambi (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengingatkan warga dekat Sungai Sekunder Desa Lambur II Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi karena diduga menjadi lokasi habitat baru buaya muara (Crocodylus porosus) yang membuat cemas masyarakat bermukim dan beraktivitas di sekitar wilayah tersebut.

Humas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi Zuratus Shaleh di Jambi, Sabtu mengatakan, kabar tersebut sudah diterima kantor balai dan saat ini pihaknya masih mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kemunculan buaya itu.

"Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, masyarakat agar menjauhi lokasi yang diduga menjadi habitat buaya tersebut," tulisnya.

Lebih lanjut Zuratus menerangkan, BKSDA Jambi mengimbau agar pemerintah desa dan Dinas Perikanan setempat melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena menurutnya berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2024 pengelolaan buaya dan satwa air lainnya berada di KKP.

Kepala desa (Kades) Lambur II Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjabtim, Andi secara terpisah membenarkan peristiwa kemunculan buaya dekat pemukiman.

Menurutnya, jumlah buaya yang sering terlihat diperkirakan lebih dari satu ekor bahkan diduga sudah membentuk koloni (kelompok).

Kata dia, akhir-akhir ini buaya sering terlihat di daerahnya, lokasi nya di sekitar parit sekunder tiga jalur dua Desa Lambur II. Menurutnya fenomena kemunculan buaya ini terjadi akibat proses pendangkalan sungai dan berkurangnya aktifitas lalu lalang kendaraan air didaerah itu, sehingga buaya merasa nyaman berkembang biak.

Dia menambahkan, sudah sering buaya naik ke darat (berjemur dan mencari mangsa) hewan ternak warga banyak yang menjadi korban, meski belum ada konflik antara manusia dan buaya namun warga khawatir, apalagi ukuran buaya yang muncul ke darat cukup besar panjangnya ada yang mencapai dua meter.

"Mulai meresahkan, saya berharap segera ada solusi sebelum jatuh korban karena keberadaan buaya di sekitar sungai di dekat pemukiman warga ini mulai mencemaskan," harap Andi.

Lanjutnya, warga yang memiliki ternak sudah diimbau selalu rutin memeriksa ternak dan menambah lampu penerangan di sekitar kandang untuk meminimalisir serangan buaya di malam hari.

Pemerintah desa dalam waktu dekat akan segera menyurati pemerintah kabupaten agar segera mencari solusi, karena jika hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antara manusia dan buaya yang mengakibatkan jatuhnya korban.

IDXChannel - Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan, peran pengembang swasta terutama lima asosiasi dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Sebab, pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

Maka dari itu, pemerintah terus menjaga hubungan baik dengan para pengembang. Hal ini bertujuan agar program 3 juta rumah tidak mengalami banyak kendala.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” kata dia.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Perumahan Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program 3 juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujar dia.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun Bank Tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Terpentingnya lagi adalah diperlukan rencana induk Bank Tanah.

Saat ini, kata dia, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Dalam hal ini, Kementerian PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong.

Selain itu juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang tangguh,” katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) melakukan uji coba kegiatan masak serta distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta, Jumat (28/2).

Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari Martha Dedi Prasetyo mengatakan uji coba dilakukan di SPPG Pejaten, Jakarta Selatan dan Cipinang, Jakarta Timur.

"Pada Jumat pagi, Ibu Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Juliati Listyo Sigit, Ibu Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Diana Ahmad Dofiri, ⁠⁠Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, dan Irwasum Polri menghadiri uji coba masak skala kecil dan pendistribusian MBG," ujar Martha, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan uji coba pemberian makan bergizi gratis dilakukan pukul 09.00 WIB, dengan sasaran penerima siswa sekolah dan anak-anak yatim piatu di panti asuhan sekitar SPPG Pejaten serta Cipinang.

SPPG Pejaten menyalurkan MBG skala kecil ke anak-anak yatim piatu di RT 01 Pejaten. Sementara SPPG Cipinang membagikan MBG di enam titik meliputi dua masjid, dua mushala, satu pondok pesantren, serta satu Majelis Taklim.

Ia menyampaikan acara uji coba MBG itu terpusat di SPPG Polri Pejaten, dengan proses memasak dari mulai persiapan bahan makanan yang dimulai pada Kamis (27/2) sore.

Lalu, bahan makanan yang sudah disiapkan mulai dimasak pada Jumat (28/2) pukul 02.00 WIB subuh, sehingga pada pukul 09.00 WIB pagi makanan sudah siap didistribusikan ke sekolah penerima manfaat.

Adapun setelah menghadiri kegiatan uji coba dan distribusi MBG, Martha menyebutkan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari juga melakukan dialog interaktif dengan penanggungjawab SPPG Polri di Cipinang.

Dalam dialog tersebut, disebutkan bahwa Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari menanyakan kesiapan SPPG Cipinang beroperasi.

Ia mengatakan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari bersama para pengurus pusat Bhayangkari sudah meninjau kedua SPPG itu sejak saat pembangunan.

"Alhamdulillah sudah selesai pembangunan, maka segera diaktifkan untuk beroperasi agar efektif dan semakin banyak anak-anak kita yang dijangkau program MBG," tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan saat sudah beroperasi penuh, SPPG Pejaten mampu menyediakan 3.426 MBG per hari, sedangkan SPPG Cipinang menargetkan 3.543 porsi MBG per hari.

Masing-masing SPPG juga sudah disiapkan dua kendaraan berupa mobil boks untuk mendistribusikan makanan ke para penerima.

Masih ujar Martha, SPPG Pejaten didirikan pada 27 Januari 2025 dengan luas lahan 1.722 meter persegi dan luas bangunan 375 meter persegi. SPPG tersebut beralamat di Jalan Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu.

SPPG Pejaten berdiri di lahan bekas gudang penyimpanan peralatan pembinaan jasmani, dan kendaraan dinas. Alih fungsi lahan itu merupakan bentuk komitmen dalam menyukseskan program MBG.

Sementara SPPG Cipinang didirikan 31 Januari 2025, dengan lahan luas 912 meter persegi dan luas bangunan 390 meter persegi. SPPG Cipinang berada di lingkungan Slog Polri, yakni Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur.

Dia membeberkan bahwa kedua SPPG dilengkapi fasilitas ruang operasional, mulai dari ruang sortir dan cuci bahan makanan, gudang buah dan sayur, gudang bahan makanan kering dan basah, ruang cuci dan simpan alat makan, ruang cuci dan simpan alat masak, serta dapur produksi MBG.

"Kedua SPPG ini juga dilengkapi ruang staf yang diperuntukkan bagi Kepala SPPG, Ahli Gizi, akuntan, PIC Yayasan Kemala Bhayangkari, serta ruang meeting," kata Martha menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Global Strategic Riset Indonesia (GSRI) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait implementasi program makanan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif GSRI, Sebastian Salang mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan riset yang dilakukan, program ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam perencanaan, distribusi, dan pengelolaan anggaran.

“Ini berpotensi menyebabkan pemborosan besar-besaran terhadap keuangan negara,” kata Sebastian dalam keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Dia menyayangkan adanya kelemahan di berbagai sektor tersebut. Sebab, program itu sejatinya bertujuan untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

“Ini memang merupakan inisiatif yang terlihat positif. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem, alokasi anggaran yang tidak realistis, serta skema distribusi yang berpotensi gagal menjangkau kelompok sasaran secara efektif,” ujarnya.

Sebastian menjelaskan, salah satu permasalahan utama adalah duplikasi anggaran dengan program-program bantuan serupa yang sudah ada.

Saat ini, terdapat anggaran program eksisting sebesar Rp 67,147 triliun, sementara makan bergizi gratis memerlukan tambahan dana Rp 171 triliun, sehingga total anggaran program ini membengkak menjadi Rp 238,147 triliun.

“Anggaran sebesar ini tanpa perencanaan yang matang dapat mengganggu kestabilan fiskal negara,” katanya.

Dia juga mengkritik terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi MBG.

KOMPAS.com/Romensy Augustino Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP N 4 Sragen, Senin (17/2/2025).

Adapun target pembangunan 5.000 SPPG di seluruh Indonesia hingga Juli 2025, namun penyebaran lokasinya disebut tidak berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat.

Menurut Sebastian, sebagian besar SPPG justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang seharusnya menjadi prioritas utama malah belum tersentuh.

“Padahal, program ini diklaim bertujuan membantu daerah yang mengalami kekurangan gizi dan akses makanan sehat,” ujarnya.

Selain itu, ketidakjelasan skema pengadaan tanah untuk SPPG (apakah akan dibeli atau disewa) serta besarnya anggaran per unit (Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar per SPPG) tanpa perencanaan teknis yang rinci berpotensi menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana.

GSRI juga menyoroti banyaknya celah dalam pengelolaan anggaran makan bergizi gratis, termasuk mark up harga food tray dari harga impor Rp 20.000 per unit menjadi Rp 50.000 per unit.

Kemudian, GSRI menyoroti potensi monopoli pengadaan oleh pihak tertentu tanpa transparansi dalam tender. Demikian juga, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Saat ini, dengan asumsi HPP Rp 10.000 per penerima manfaat, dana hanya cukup untuk 5,6 juta orang, jauh dari target pemerintah sebesar 17,5 juta penerima,” kata Sebastian.

Selain itu, masih banyak pekerja di SPPG yang belum menerima gaji, karena tidak adanya kejelasan mengenai hubungan kerja mereka (mitra, kontrak, atau pegawai tetap).

“Situasi ini sangat berisiko dan menunjukkan kurangnya perencanaan yang baik dari pemerintah,” ujarnya.

Moratorium dan evaluasi

Berdasarkan temuan tersebut, GSRI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis sebelum terus dilanjutkan.

“Kami merekomendasikan, moratorium pelaksanaan MBG untuk menyempurnakan konsep, skema pengelolaan, serta data penerima manfaat agar lebih transparan dan efektif,” kata Sebastian.

GSRI juga merekomendasikan untuk menghentikan duplikasi anggaran dengan program bantuan gizi lainnya yang sudah berjalan, guna menghindari pemborosan dana negara.

Selain itu, merekomendasikan juga untuk menyusun ulang skema distribusi dan lokasi SPPG berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat, bukan sekadar proyek politis.

“Kami juga merekmendasikan untuk mengusut tuntas potensi monopoli dan mark up pengadaan food tray dan kebutuhan logistik lainnya, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja SPPG agar tidak ada lagi kasus keterlambatan gaji dan eksploitasi tenaga kerja,” ujar Sebastian.

GSRI menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh menjadi ajang pemborosan dan ladang korupsi.

Pemerintah harus memastikan bahwa makan bergizi gratis benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai alat politik atau proyek bagi-bagi anggaran yang tidak efektif.

“Jika tidak ada perubahan signifikan dalam perencanaan dan pengelolaannya, maka MBG berisiko gagal total dan menjadi beban besar bagi keuangan negara,” kata Sebastian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengaku terkejut saat mengetahui rumah yang disebut tidak layak huni adalah gubuk.

"Saya baru tahu itu berapa bulan lalu, setahun lalu. RTLH, rumah tidak layak kuni. Ini adalah apa Pak CT (Chairul Tanjung)? Gubuk," ungkap Hashim dalam acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 11 juta keluarga di Indonesia menunggu rumah layak huni.

Ini artinya, lebih dari 50 juta jiwa bangsa Indonesia menunggu rumah layak kuni.

"Dan di sini ada demand (permintaan), demand ada. Di samping itu ada 27 juta keluarga di pedesaan yang saat ini tinggal di RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan rumah layak huni bagi 37 juta keluarga di Indonesia.

"Itu target dia, target kita, kita mau berikan. Kita mulai dengan yang 11 juta dulu, 27 juta nanti akan nyusul," lanjutnya.

Untuk memenuhi target tersebut, maka Pemerintah harus mendapatkan suntikan modal dari asing. Salah satu yang sudah berkomitmen adalah Qatar maupun Uni Emirat Arab (UEA).

Meskipun di Indonesia ada dana untuk memenuhi target tersebut walaupun terpencah di sana-sini.

"Tapi dana ini terpencah-pencah di sini, di sana. Ada di BPJS (Badan Penyelengara Jaminan Nasional), ada di SBN (Surat Berharga Negara), di BI (Bank Indonesia), dan ini, dan itu, dan ini, dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy (ekonomi nyata)," tutup Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa biaya pengobatan untuk siswa keracunan makan bergizi gratis bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pembiayaan itu bakal berasal dari anggaran yang sudah disiapkan di setiap satuan gizi.

Sebab, menurut Dadan, biaya dalam makan begizi terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu. Bukan diganti, nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Dadan menyebut, biaya yang digunakan bakal bergantung dari kebutuhan siswa.

Namun, dia mengatakan, nilai at cost bervariasi sekitar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per porsi. Biaya ini bisa juga digunakan untuk menggaji sukarelawan.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara Rp 1.000-3.000 per porsi tergantung kebutuhan," ujarnya.

"Termasuk (dananya itu bisa digunakan bila) harus menggaji nanti sukarelawan," kata Dadan melanjutkan.

Di sisi lain, Dadan mengatakan, kepala daerah bisa turut menyumbang anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis jika memiliki kapasitas fiskal yang cukup.

Namun, sifatnya tidak wajib, utamanya bagi daerah yang tidak mampu. Menurut Dadan, ada sejumlah daerah yang sudah menyiapkan biaya-biaya tersebut.

"Mereka juga sudah ada yang menyiapkan. Contohnya, Jawa Timur sudah menyiapkan Rp 700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp 99 miliar. Tapi, kami arahkan bukan untuk makan bergizinya, tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok," ujar Dadan.