Video dengan narasi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo enggan bersalaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait viral di media sosial. Hashim pun buka suara terkait hal itu.

"Itu maaf ya, itu hoaks. Hoaks. Orang Inggris yang standar ngomongnya hoaks. Bohong," katanya saat ditemui wartawan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Dalam video viral itu dinarasikan Hashim enggan bersalaman dengan Ara karena gesturnya yang langsung mundur. Hashim memastikan hubungannya dengan Ara baik-baik saja dan masih kompak.

Hashim menjelaskan momen itu terjadi ketika dirinya diajak oleh Ara bertemu awak media untuk konferensi pers. Namun di saat yang bersamaan, dia juga dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berbicara dengan investor Qatar yang ingin menandatangani MoU soal kerja sama pembangunan satu juta rumah di perkotaan.

"Waktu itu Pak Ara ajak saya bersama ketemu dengan ibu dan media di Istana. Saya pas bersamaan dipanggil Pak Prabowo untuk bicara dengan investor dari Qatar. So, waktu itu instruksi dari presiden lebih lebih (tinggi), so itu," katanya.

Ara pun menimpali jawaban Hashim dan mengatakan, "Habis itu balik konferensi pers lagi. Nah berarti yang mengadu domba tidak berhasil, itu saja," tuturnya.

Hashim memastikan hubungan keduanya tetap kompak bersama. "Kompak, cipika-cipiki," tuturnya sembari tertawa dan merangkul Ara.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf berdiskusi bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait bantuan program 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini menuturkan, Fahri Hamzah menemuinya untuk menyamakan data dari Kementerian PKP dan Kemensos.

"Diskusi kami dalam rangka mengintegrasikan program, kemudian yang kedua menyamakan data," kata Gus Ipul, di Kantor Kemensos RI, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Gus Ipul mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap kementerian harus bekerja sama menyesuaikan data.

"Dua hal ini yang jadi diskusi kami. Sesuai arahan presiden, kita harus bekerja dengan menggunakan data yang sama," ucap dia.

Karena itu, Fahri Hamzah menemui Gus Ipul untuk membahas penyesuaian data yang nantinya akan diimplementasikan menjadi bagian dari Data Regsosek Nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami dikasih lihat beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data Regsosek nasional. Nanti data ini merupakan satu data tunggal," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, penyesuaian data akan memudahkan Kementerian PKP untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara perspektif sosial.

"Insya Allah data tunggal akan datang, mungkin sekitar bulan Maret kita akan bisa mulai pakai secara masif," ucap dia.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program 3 juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Dalam program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI.

Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul). Fahri dan Gus Ipul membahas mengenai implementasi data tunggal untuk program perumahan.

"Kami dikasih lihat beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal, yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial, kalau perumahan adalah perumahan sosial umumnya," kata Fahri Hamzah kepada wartawan usai kunjungannya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri Hamzah menyampaikan pihaknya baru saja melantik sejumlah pejabat untuk memperkuat struktur Kementerian PKP. Dia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang akan menjadi prioritas PKP, salah satunya adalah menyiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperluas program pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

"Yang kedua adalah tadi Pak Menteri (sosial) mengusulkan kita menyatukan data, dan Insyaallah data tunggal akan datang, mungkin sekitar bulan Maret kita akan bisa mulai pakai secara masif dan yang terakhir tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," jelas dia.

Fahri menuturkan, pihaknya akan membuat tim khusus untuk meningkatkan sinergi antara dua kementerian tersebut. Dia menambahkan, Kementerian Sosial memiliki peran besar dalam berbagai program yang menyasar rumah tangga.

"Khususnya terkait perumahan karena selama ini Kementerian Sosial juga ngurus perumahan cukup banyak ya. Kementerian sosial ini ngurusin sanitasi juga, ada program PKH dan sebagainya itu semua adalah yang berorientasi untuk mengelola atau menata keluarga dan rumah tangga bangsa Indonesia," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dua pokok diskusi dengan Kementerian PKP ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul mengatakan semua kementerian harus berkolaborasi dalam bekerja untuk rakyat.

"Sesuai arahan presiden kita harus bekerja dengan menggunakan data yang sama, yang kedua intervensinya di lapangan harus juga bisa sinergi saling memperkuat, dan juga memiliki daya jangkau yang lebih luas. Sebagaimana yang diketahui data itu akan terus dilakukan pemutakhiran dengan jalur formal dan dengan jalur partisipasi," ujar Gus Ipul.

Dia menambahkan selama ini terdapat kendala akibat perbedaan data antara kementerian dan pemerintah daerah. Akibatnya, banyak program yang dijalankan tidak tepat sasaran.

"Di antaranya yang selama ini kurang adalah mengintegrasikan program dari kementerian dengan pemerintah daerah. Ini yang akan kami perkuat ke depan agar sekali lagi program kita efektif, tepat sasaran dan menjangkau lebih luas lagi masyarakat yang mungkin masih memerlukan fasilitasi dan dukungan dari kita," katanya.

Terkait data tersebut, Gus Ipul menyampaikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperbaiki data yang telah ada. Proses perbaikan ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian ditandatangani oleh bupati atau wali kota sebelum diajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Sementara masyarakat bisa memperbaiki, melihat usul sanggah dari pada data-data yang mungkin terjadi ketidaksesuaian di lapangan. Saya gembira sekali karena Pak Fahri datang dengan membawa konsep, dengan membawa semacam usulan untuk kita tindak lanjuti di tingkat lapangan," ucap Gus Ipul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melantik sejumlah pejabat Kementerian PKP. Pelantikan tersebut dilakukan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Acara dimulai sekitar pukul 13.50 WIB. Para pejabat yang akan dilantik mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan kemeja putih dan dasi merah. Pelantikan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menteri PKP Maruarar Sirait memandu sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya di lokasi.

Setelah pembacaan sumpah jabatan, para pejabat menandatangani dokumen kerja secara serentak.

Berikut ini jajaran Pejabat Tinggi Kementerian PKP.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choiroel, S.Sos, M.Si
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir. Fitrah Nur, M.Si.
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum
6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.
7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si
8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Dalam acara ini, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu, Ketua Umum REI Joko Suranto, hingga Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Saya bisa lapor juga dari Turki ada investor swasta nanti 50.000 unit hunian, dan dari Singapura ada 100.000 unit hunian

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA), Turki dan Singapura siap membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Nanti tanggal 31 Januari Insya Allah disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan itu dari Uni Emirat Arab, berarti dari Abu Dhabi itu ada 1 juta rumah," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Rencana penandatanganan komitmen untuk 1 juta rumah dari UEA tersebut sudah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain UEA, Hashim juga menyampaikan bahwa Turki dan Singapura siap berinvestasi untuk membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

"Saya bisa lapor juga dari Turki ada investor swasta nanti 50.000 unit hunian, dan dari Singapura ada 100.000 unit hunian," katanya.

Ketua Satgas Perumahan itu mengatakan bahwa komitmen yang dari Qatar untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah ditandatangani yakni 1 juta unit hunian dan itu nantinya berupa apartemen.

Selanjutnya dari pemerintah Qatar juga sudah menyatakan secara resmi siap membantu 3-5 juta hunian.

"Itu Pemerintah Qatar, berarti dari Qatar antara 4-6 juta unit hunian, rumah dan apartemen. Jadi berarti itu 5-7 juta hunian itu sudah dari hanya dua negara yakni Qatar dan UEA. Saya kira ini cepat, jadi cepat dalam 3 bulan kira-kira sudah dapat komitmen untuk 7 juta unit lebih," kata Hashim.

Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Penandatanganan itu juga menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama para pejabat eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik bekerja keras dalam memperjuangkan perumahan untuk rakyat Indonesia.

“Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

"Saya rasa rakyat harus dimudahkan," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/1).

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Pelantikan para Pejabat Tinggi Madya tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Polisi Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan SKB tersebut memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Saya doakan, semua bisa bekerja keras, bekerja baik,” ungkap Ara dalam sambutannya pada pelantikannya tersebut.

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Para pejabat yang dilantik kemudian bersama-sama membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum serta penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Ara.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PKP:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choirul, S.Sos, M.Si

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir Fitrah Nur, M.Si.

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum.

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Qatar berencana menambah investasi 3 juta-5 juta unit rumah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Namun demikian, tambahan ini berasal dari investasi Pemerintah, bukan seperti sebelumnya yang bersumber dari pribadi.

Hashim mengungkapkan hal ini usai pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Dari Qatar yang sudah di tanda tangan itu 1 juta unit penghunian berupa apartemen, terus dari pemerintah Qatar sudah menyatakan resmi 3-5 juta rumah dan apartemen,” ungkap Hashim.

Apabila ditambah dengan 1 juta unit hunian sebelumnya, maka investasi Qatar mencapai 4 juta hingga 6 juta unit hunian.

Sebelumnya, Qatar telah resmi menyatakan komitmennya ikut membangun 1 juta rumah di Indonesia, Rabu (8/1/2205).

Komitmen tersebut tertuang dalam Memorandum of Understading (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Hashim mengungkapkan, Qatar menginvestasikan sekitar 16 miliar dollar AS-20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 261,9 triliun hingga Rp 327,45 triliun dalam membangun 1 juta rumah berbentuk vertikal di perkotaan.