JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengusulkan pemerintah memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra Tahun 2024 di JW. Marriot Hotel, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Total dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun.

Tegas Ari, terobosan regulasi diperlukan agar dana JHT bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Mayoritas nasabah KPR kan pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," ujar Ari.

Usulan tersebut muncul karena program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat milenial berpenghasilan di atas Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan.

Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Pada kesempatan tersebut, capaian pembangunan rumah oleh sekitar 3.000 anggota Himperra di seluruh Indonesia berkisar di angka 50.000-an per tahun.

"Sekitar 34.000-an itu adalah rumah bersubsidi, sisanya komersial. Terkait dukungan program 3 juta rumah, Bapak Menteri PKP minta produksi dari anggota Himperra bisa 3 kali lipatnya, 150.000 unit per tahun. Kami tentu mendukung itu," lanjutnya.

Ada pun hingga Desember 2024, masih terdapat 45.000 stok rumah yang sudah terbangun dan masih menunggu akad kredit rumah bersubsidi melalui KPR-FLPP.

Dari jumlah stok itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh pengembang anggota Himperra.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan beberapa layanan guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Rakernas Himperra 2024 yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat di Hotel JW Marriot, Jakarta.

"Kami memberikan 6 layanan untuk mendorong 3 juta rumah," kata Nusron pada Kamis (19/12/2024).

Layanan pertama adalah sistem informasi pertanahan. Ia berkomitmen untuk memberikan akses sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk mengakses data-data pertanahan di Indonesia. Sebagai contoh apabila ingin membeli tanah, masyarakat bisa mengecek di Zona Nilai Tanah (ZNT) di situs Bhumi.

Kedua, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang bertujuan untuk menjaga lahan pertanian agar tetap difungsikan sebagai persawahan. Ada pun layanan LSD untuk perumahan ini rencananya akan berkonsep apabila ingin mengganti sawah menjadi rumah, maka harus diganti dengan nilai produktivitas yang sama. Namun, skema ini tidak dapat berlaku pada lahan sawah yang termasuk Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kalau di kabupaten setempat ada kebutuhan untuk pembangunan perumahan memakai sawah, maka sawahnya tersebut bisa diganti sawah di provinsi lain yang tahannya masih berat yang penting masih dalam negara tersebut," jelas Nusron.

Cara ketiga adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ia mengakui jika proses satu ini membutuhkan waktu yang lama karena perlu izin dari RT, RW, hingga ke Walikota. Ia tengah mengusahakan agar layanan ini dapat lebih cepat selesai sekitar 7 hari kerja.

Keempat adalah percepatan sertifikasi dan pemecahan sertifikat. Layanan kelima memberikan hak tanggungan yakni hak jaminan atas tanah yang dibebankan untuk melunasi utang tertentu. Terakhir, Kementerian ATR/BPN akan memberikan roya, yakni proses penghapusan hak tanggungan pada sertifikat tanah atau rumah yang dilakukan setelah pinjaman lunas.

Ia menjamin jika 6 layanan ini bisa berjalan akan sangat membantu Program 3 Juta Rumah ke depannya.

"Kita laksana dengan baik, udah sangat membantu (Program 3 Juta Rumah)," tuturnya.

(aqi/aqi)

Jakarta: Sragen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Sragen juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Sragen, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Sragen dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Sragen

Perumahan subsidi di Sragen. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Genengduur Asri

Perumahan ini berlokasi di Genengduwur, Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Puri Angkasa Pratama ini ini memiliki 126 unit rumah dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 67 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi rumah adalah atap genteng tanah liat, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 107 unit rumah tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

3. Oemah Guworejo Asri

Perumahan ini berlokasi di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Oemah Insan Mandiri ini memiliki 153 unit rumah dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Sudah tersedia juga 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Menara Sakinah

Berlokasi di Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah, perumahan ini dibangun oleh Menara Hijau Jaya. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 72 unit dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng mantili, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Astina Residence Kalijambe

Perumahan yang berlokasi di Banaran, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah ini dibangun oleh Griya Joglo Semar. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 92 unit dengan harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 68 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Kemudian, spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

IDXChannel - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) membidik program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Peluang ini akan meningkatkan nilai kontrak baru (NKB) dan pendapatan usaha pada tahun mendatang.

“Bisnis kami salah satunya mengacu kepada program-program dari pemerintah, terutama pemerintahan yang baru yang berencana membangun 3 juta rumah,” kata Direktur Pengembangan Bisnis dan HCM WSBP, Anak Agung Gede Sumadi dalam paparan publik, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya, WSBP telah memiliki pengalaman yang dalam mengerjakan proyek perumahan di Indonesia, seperti halnya kontribusi perseroan terhadap pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

“Kami cukup yakin punya sumber daya-sumber daya untuk itu. Terbukti kami sudah menyelesaikan beberapa proyek dengan produk RISHA kami, yaitu teknologi konstruksi perumahan berbasis modular yang inovatif,” tutur dia.

WSBP juga sedang memfinalisasi pengembangan produk modular terbaru yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dalam sektor perumahan.

“Ini akan kami gunakan untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah 3 juta rumah tersebut,” katanya.

Di sisi lain, perusahaan juga optimistis terhadap keberlanjutan likuiditas dengan adanya dukungan dari pemerintah.

“Tentu kalau memang ini adalah program pemerintah, kami yakin secara likuiditas, dari sisi pendanaan dan juga skema pembayarannya, akan bisa mendukung likuiditas kami ke depan,” ujar dia.

Hingga kuartal III-2024, pendapatan usaha WSBP naik 29,1 persen, mencapai Rp1,33 triliun. Sementara itu nilai kontrak baru yang diraih per September mencapai Rp2,2 triliun.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel- Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto terutama program makan bergizi gratis.

Pihaknya pun tengah menyiapkan strategi sekaligus merancang programnya. "Saya memberi contoh koperasi pesantren, kami harus menyiapkan dapur-dapur disemua pesantren yang memiliki koperasi. Dari Dekopin sendiri tengah menyiapkan sekitar 100 dapur dan nantinya ada ribuan titik dapur di pesantren yang akan dibuat," kata Nurdin dalam keterangan pers Kamis (19/12/2024).

Tak hanya menyiapkan dapur diberbagai pesantren untuk membuat program makan bergizi gratis, Dekopin juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan ayam pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program makan bergizi gratis di pesantren-pesantren.

Menurut Nurdin asta cita yang berisikan point-point seperti memperkokoh ideologi, memantapkan pertahanan, meningkatkan lapangan kerja, memperkuat SDM, melanjutkan hilirisasi, membangun dari desa, memperkuat reformasi serta memperkuat lingkungan sangat didukung oleh dirinya mengingat sejalan dengan cita-cita koperasi itu sendiri.

"Asta cita kedua yang berisi point memantapkan pertahanan, sejalan dengan cita-cita koperasi seperti swasembada pangan, program makan bergizi gratis serta pembangunan perumahan. Point-point tersebut semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," kata Nurdin.

Dengan mengusung tema 'Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045' pada pembukaan Munas Dekopin, Nurdin Halid ingin menciptakan masyarakat lebih banyak yang menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Dengan mengusung rebranding, Nurdin ingin menggapai sebanyak mungkin partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam dunia perkoperasian di tanah air.

Dengan jumlah anggota koperasi yang telah mencapai lebih dari 27 juta orang, Nurdin menginginkan jumlah tersebut terus bertambah untuk menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam maupun koperasi di sektor riil.

Dekopin lanjut Nurdin Halid juga menggandeng KADIN Indonesia untuk membentuk koperasi muda berkarya untuk merekrut kaum milenial dari desa. Pembentukan koperasi tersebut nantinya berfungsi untuk mendistribusikan pupuk maupun distribusi bahan pokok.

Untuk terus mengembangkan dunia perkoperasian di Indonesia, Nurdin juga menambahkan bahwa di DPR UU Koperasi akan dibahas 2025. Disahkannya UU Koperasi yang baru menurut Nurdin Halid penting dilakukan mengingat UU Koperasi di Indonesia sudah terlalu lama dan diimplementasikan semenjak 1992.

(kunthi fahmar sandy)

Sungailiat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengentaskan pemukiman kumuh terpadu di Lingkungan Parit Pekir Sungailiat dengan membangun 40 unit rumah terpadu dalam satu kawasan

"Program pengentasan pemukiman kumuh terpadu satu kawasan dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur seperti air minum, sanitasi dan akses jalan permukiman," kata Penjabat Bupati Bangka M Haris di Sungailiat, Kamis saat meresmikan Kawasan Semangat Menggapai Harapan "Semengah".

Program ini kata dia, sejalan dengan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

M Haris mengakui pembangunan dan pengembangan permukiman khususnya pada kawasan kumuh masih menjadi tantangan tersendiri.

Kegiatan pembangunan rumah baru layak huni terpadu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kabupaten Bangka, merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, Asmawi Alie sebelumnya mengatakan, program tersebut tidak hanya melakukan pembangunan rumah, melainkan rehab atau perbaikan rumah yang dianggap hanya cukup di rehab.

"Tercatat kurang lebih masih 3.000 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan dengan kriteria ringan, sedang dan sekitar 1.000 unit rumah kategori berat atau benar-benar harus dilakukan pembangunan," jelas dia.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku jarang mengadakan rapat di hotel, terutama hotel mewah. Menjalankan pesan dari Presiden Prabowo, ia mengaku ingin berhemat.

Hal ini ia ucapkan saat menghadiri acara Rakernas Himperra 2024 bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat di JW Marriot, Jakarta.

"Pak Prabowo sudah katakan, kita harus berhemat, ya. Tidak usah pertemuan keluar uang yang tidak perlu, tidak usah rapat-rapat di hotel mewah. Kalau kementerian kami (PKP), tidak pernah rapat di hotel," kata Ara pada Kamis (19/12/2024).

Ia datang ke hotel hanya pada saat kunjungan kerja yang diundang oleh pengembang properti.

"Kami baru datang ke hotel, kalau diundang asosiasi (pengembang). Saya datang ke hotel waktu diundang REI, di Trans Park Bandung, Apersi di Pecenongan. Jadi kita ini kementeriannya hemat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ara mengingatkan pentingnya untuk bekerja secara konkret dengan hasil yang nyata.

Sejak awal menjadi Menteri PKP, ia sudah berkali-kali hadir dalam berbagai pertemuan dengan beberapa kementerian, Otorita Jasa Keuangan (OJK), Bank BTN (persero) Tbk, BP Tapera, pengembang, dan stakeholder terkait untuk membahas pengadaan rumah rakyat. Termasuk di dalamnya terkait Program 3 Juta Rumah.

Awal tahun nanti, Ara akan melihat kembali kesiapan pengembang, perbankan, hingga Tapera untuk jadi pertimbangan bagi Kementerian Keuangan.

"Supaya nanti Pak Dirjen Perbendaharaan ini bisa ambil kesimpulan. Benar nggak bahwa pengembangnya siap, banknya siap, Taperanya siap. Supaya kita membuat pertemuan-pertemuan kita dari seremonial menjadi pertemuan-pertemuan kerja yang konkret," jelas Ara.

Seperti yang diketahui, Kementerian PKP mendapat anggaran APBN tahun 2025 sebesar Rp 5,23 triliun dan kuota FLPP Rp 33,06 triliun. Jumlah rumah yang dapat terbangun dengan anggaran 2025 tersebut hanya sekitar 257.431 unit atau 8,58% dari target 3 juta per tahun.

Dengan data yang konkret sesuai di lapangan, diharapkan Kementerian Keuangan bisa mengambil keputusan dengan bijak untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

(aqi/das)

Jakarta -

Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebagai upaya memperluas portofolio. Langkah ini dinilai memperkuat posisi perusahaannya di industri properti sekaligus memperluas kehadiran di kawasan strategis Cibubur, Cileungsi hingga Bogor.

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta - Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebagai upaya memperluas portofolio. Langkah ini dinilai memperkuat posisi perusahaannya di industri properti sekaligus memperluas kehadiran di kawasan strategis Cibubur, Cileungsi hingga Bogor.

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini


(dhw/das)

Jakarta -

Sederet pengembang yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himaperra) berkumpul di Setiabudi menghadiri acara Rakernas Himperra 2024. Mereka akan membahas kelanjutan Program 3 Juta Rumah.

Bukan hanya anggota Himperra yang hadir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga hadir dalam acara yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat.

Dalam pantauan detikcom, Ara sampai di Hotel JW Marriot, Jakarta pukul 13.00 WIB dengan pakaian dinas berwarna coklat muda. Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dijadwalkan hadir, sampai di lokasi pukul 14.30 WIB.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan tahun ini Himperra telah membangun sekitar 50 ribu rumah. Sebanyak 30 ribu rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sisanya adalah rumah komersial.

Ia menuturkan FLPP sangat diminati pada 2024, bahkan saat kuotanya ditambah 34 ribu, tetapi pada November sudah habis. Ia melihat sektor properti akan cerah di 2025 mengingat saat ini sudah ada Kementerian PKP yang akan fokus dalam pembangunan rumah rakyat.

"Himperra diminta tahun depan membangun 150 ribu rumah. Tiga kali lipat dari tahun ini," kata Ari dalam sambutannya.

Kemudian, Ara menuturkan saat awal-awal ia bertugas sebagai Menteri PKP, pengembang properti pertama yang diundang ke kantornya adalah Himperra.

"Asosiasi yang pertama saya undang adalah Himperra. Alasannya karena dari REI, Apersi, Himperra yang paling kecil. Kecil-kecil cabe rawit," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan rencanya untuk Program 3 Juta Rumah. Mulai Januari 2025, ia akan kembali melihat kesiapan rumah, bank, hingga Tapera.

"Bener ngga pengembangnya siap, banknya siap, Taperanya siap. Sehingga pertemuan kerja, kunjung saya komplit. Ujungnya kita mau memperlihatkan, siap atau tidak siap," tutur Ara.

Hadir pula di tempat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nigroho, dan masih banyak lagi.

(aqi/das)