Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

...Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025