Ribuan rumah di wilayah kumuh dan padat penduduk Isla Puting Bato, Manila, Filipina, kebakaran pada Senin (25/11).

Rekaman drone menampakkan api berkobar liar di permukiman padat penduduk tersebut.

Total sekitar seribu rumah terbakar dan 2 ribu keluarga terdampak akibat kebakaran hebat tersebut.

Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut namun sekitar 8 ribu orang terpaksa mengungsi.

Kebakaran disebut terjadi sejak pukul 08.00 waktu setempat hingga pukul 16.00.

Isla Puting Bato, Distrik Tondom merupakan wilayah kumuh terbesar di Manila yang dihuni sekitar 654.220 orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis citra satelit untuk memetakan daerah kumuh di perkotaan.

Peneliti di Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Satrio Adi Priyambada melalui keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan pemanfaatan teknologi citra satelit dapat mendukung program dan rencana strategis pemerintah dalam peningkatan permukiman yang berkualitas.

"Rendahnya kualitas permukiman muncul sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, salah satunya laju urbanisasi. Oleh karena itu, pemetaan terhadap daerah kumuh bermanfaat agar pemerintah dapat menentukan rencana tata ruang daerah perkotaan," kata Satrio.

Dia mengatakan dua wilayah metropolitan di Jawa dan Sumatera yakni Jakarta dan Medan dipilih sebagai uji coba riset ini.

Pemilihan terhadap dua wilayah ini dilakukan berdasarkan perwakilan kota besar di pulau besar di Indonesia, dengan pertimbangan jumlah populasi dan kepadatan penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Di samping itu, riset ini juga dilakukan dengan mengombinasikan data yang dimiliki oleh BPS dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengenai kriteria, indikator, dan kategori kumuh.

"Kami menentukan definisi permukiman kumuh sebagai acuan dalam melakukan anotasi yaitu keteraturan bangunan, area bantaran sungai dan rel kereta, kerapatan bangunan, kondisi jalanan, perbedaan nilai spectral secara visual, material bangunan, serta ketersediaan drainase dan pembuangan sampah," ujarnya.

Satrio menerangkan dalam riset ini, pihaknya menggunakan teknologi Geo Informatika Multi Input Multi Output (Geomimo), yang dapat mengintegrasikan data citra satelit untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang strategis.

Ia menyebut pihaknya kini masih terus mengembangkan dan memperbaiki riset ini, sehingga ke depannya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait untuk dapat membuat kebijakan yang tepat berbasiskan data.

"Diharapkan penelitian ini membantu program pemerintah untuk mengurangi daerah kumuh dan meningkatkan kualitas masyarakat," tuturnya.*

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merealisasikan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

Setidaknya sudah ada dua KTV di Jakarta, yaitu di Palmerah, Jakarta Barat, dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Program ini merupakan penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari menyampaikan, KTV adalah solusi penataan permukiman kumuh di kota-kota besar yang acap kali memiliki keterbatasan tanah.

Ia pun berharap, cerita sukses KTV di Palmerah dan Tanah Tinggi bisa jadi contoh untuk melaksanakan konsolidasi di permukiman kumuh lainnya.

"Sekarang teman-teman di daerah (Kantor Pertanahan) saya minta cari lagi lokasi untuk KTV. Termasuk juga partisipasi dari pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR-nya untuk bisa membangun hunian-hunian vertikal seperti ini untuk masyarakat," ujar Embun Sari dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN pada Senin (25/11/2024).

Menurut dia, meskipun manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KTV. Salah satunya adalah soal keinginan kolektif dari masyarakat setempat.

"KTV ini benar-benar harus datang dari keinginan masyarakat. Sebagai contoh, project pertama kita sangat menyakitkan gagal itu di Cipinang, di sana sebagian ada yang mau dikonsolidasi, tapi ada sebagian lainnya yang maunya tanah yang mereka kuasai dibeli saja, sementara dalam konsolidasi kita tidak boleh ada penghuni yang keluar," tukas Embun Sari.

Sehingga dalam pengerjaan KTV ini, keterlibatan seluruh pihak memang sangat dibutuhkan. Mulai dari masyarakat yang akan di konsolidasikan, pemerintah daerah untuk menetapkan pertelaan, hingga partisipasi swasta melalui CSR untuk membangun hunian vertikal tersebut.

Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bangga atas disepakatinya surat keputusan bersama (SKB) Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait kebijakan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kebijakan ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar pro rakyat.

"Saya betul-betul sedih, tapi juga bangga kita mampu ternyata mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat pada saat baru 40 hari pemerintah ini berjalan," kata Maruarar dalam paparannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menandatangani SKB tersebut, Senin (25/11/2024).

Ia pun berharap, ke depannya pemerintahan ini semakin banyak melahirkan kebijakan yang pro rakyat.

Dia mengingatkan bahwa visi misi Presiden Prabowo adalah gotong royong untuk rakyat. Visi misi itu, jelas Ara, harus dilakukan dengan baik dan kompak oleh semua menteri.

"Karena visi misi beliau adalah Gotong Royong untuk rakyat, dan juga kompak menjadi supertim membangun bangsa Indonesia," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Maruarar juga menyampaikan bahwa kebijakan tiga juta rumah ini adalah hasil kerja tim dan bukan kerja orang per orang.

Dalam kesempatan ini, ia turut menyampaikan kesediaan Kementerian PKP untuk membantu membuatkan rumah bagi para aparatur sipil negara (ASN) pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PU, apabila diperlukan.

"Kalau pada waktunya kami juga dibutuhkan untuk membangun perumahan bagi pegawai dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU yang belum punya rumah, kami juga siap," ujar Ara disambut tepuk tangan meriah semua peserta dari ASN Kemendagri dan Kementerian PU.

"Karena kita juga mendapatkan informasi, begitu banyak ASN kita, terutama jajaran bawah yang belum punya rumah," tambahnya.

Ia menyatakan kembali kesiapan jajaran PKP untuk membantu hal tersebut. Dengan begitu, menurutnya, Kementerian PKP pun merasa bahagia karena bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Upaya pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR, kata Mendagri Tito, dapat dilakukan salah satunya dengan membuat biaya pembangunannya menjadi lebih murah.

"Nah, kami melihat bahwa ada beberapa yang bisa kami ringankan biayanya dalam rangka percepatan sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito.

Dijelaskan pula bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh pemerintah daerah (pemda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Namun, lanjut Mendagri, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR. Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikutnya pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

Adapun kriteria MBR tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Melalui SKB tersebut, Mendagri Tito menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penghapusan BPHTB dalam Mendukung 3.000.000 Rumah bagi MBR.

Peraturan lainnya, yakni Perkada tentang Penghapusan Retribusi PBG dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR.

"Kami sudah lakukan dialog dengan ketua asosiasi gubernur, asosiasi bupati dan wali kota, DPRD tingkat satu, DPRD kota, DPRD kabupaten, semua sepakat mendukung,” kata Mendagri.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa program Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR merupakan agenda bersama di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dengan kebijakan yang diatur dalam SKB tersebut, menurut dia, harga rumah bagi MBR bisa lebih murah.

"Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," tambah Maruarar.

Menteri PKP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah karena rela menerapkan kebijakan ini meski berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

Kendati demikian, Maruarar yakin kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.

"Jadi, saya salut nih kepada bupati, wali kota, gubernur, dan pj. (penjabat) gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikhlaskanuntuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Di lain pihak, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan dukungannya terkait dengan percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Menteri PU mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, persediaan air baku, maupun pengelolaan air limbah dalam mendukung pembangunan perumahan MBR.

"Walaupun itu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetap menjaga kualitas bangunan, tetap menjaga kualitas infrastruktur, dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," pungkas Dody.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor. Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons keluhan para pengembang yang khawatir program pembangunan rumah 3 juta setahun membuat pemesanan rumah menjadi turun.

Maruarar menyatakan, program ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

"Saya rasa kebijakan ini sangat prorakyat, yang kita mau bangun itu adalah rumah rakyat. Saya pikir kebijakan ini justru disambut dengan sangat bahagia oleh rakyat kecil," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Dia mengaku, sudah memiliki berbagai strategi untuk merealisasikan target dari Presiden Prabowo Subianto agar bisa membangun 3 juta rumah setahun, di tengah keterbatasan anggarannya.

Pihaknya juga sudah berdiskusi dengan Kejagung untuk membahas rencana aset-aset yang ditahan oleh Kejagung akan dipakai oleh Kementerian PKP. Bahkan, aset-aset yang disita dari para koruptor juga akan dimanfaatkan.

"Jadi menurut saya harusnya bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkritkan rencana kerja kami di bidang perumahan, di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, kebijakan 3 juta rumah per tahun membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis, sehingga banyak yang menahan pembelian.

"Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu, dari 10 booking ada 1-3 yang dibatalkan," katanya dalam siaran persnya Sabtu (23/11/2024).

Jakarta: Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman di Kabupaten Kutai Timur, berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung. Hal itu dimaksudkan agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang, juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan daerah yang layak huni. Karena itulah, Pemerintah Daerah Kutai Timur memfokuskan pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antardaerah, serta memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak merusak lingkungan.

Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Tmur (Kutim) Ahmad Iip Makrup mengaku, menjalankan empat hal untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Pertama adalah terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Kegiatannya meliputi pembangunan jalan, lingkungan, drainasi lingkungan, sanitasi, dan air bersih di kawasan pemukiman.

Belum lama ini, DPRD Kutai Timur baru saja mengesahkan Perda PSU. Perda tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur yang memadai di kawasan perumahan. Sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Kutai Timur.

Hal kedua yang dilakukan adalah fokus pada pengentasan kawasan pemukiman kumuh. Pada saat ini, terdapat enam kecamatan yang masuk dalam kawasan kumuh di Kutai Timur. Perinciannya, tersebar dalam 15 desa dan dua kelurahan.

Kawasan prioritas yang menjadi fokus dalam peremajaan, mencakup area Singga Gembara blok 7 hingga 12, yang selama ini dianggap perlu penanganan khusus guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Bahkan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kutim sedang menyusun master plan dan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek peremajaan permukiman kumuh di kawasan prioritas Singga Gembara.

Proses penyusunan master plan dan DED yang sedang berlangsung ini, menjadi langkah awal yang penting sebelum pelaksanaan fisik di lapangan dimulai. Dengan perencanaan yang matang, proyek peremajaan permukiman ini, diharapkan dapat segera direalisasikan, memberikan perubahan yang nyata dan berkesinambungan.

Hal ketiga, pada bidang perumahan umum yang fokus pada pembangunan sarana umum untuk perumahan komersial, dengan peruntukan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dinas Perkim Kabupaten Kutim belum lama ini, meluncurkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi fisik rumah secara menyeluruh, sehingga rumah tersebut layak untuk ditinggali dan ditempati.

Syarat bagi penerima bantuan antara lain adalah masyarakat berpenghasilan rendah, rumah yang tidak layak huni, memiliki lahan dengan legalitas, dan berada di wilayah Kabupaten Kutim

Hal keempat atau terakhir, adalah bidang perumahan swadaya dengan tugas untuk membangun atau meneruskan kegiatan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk pembangunan rumah tidak layak huni yang sifatnya pembangunan bantuan untuk atap, lantai, dan dinding.

“Untuk tahun ini, kami melakukan pekerjaan untuk pembangunan jalan lingkungan dan dengan sanitasi lingkungan. Tambahannya, mungkin kami ada membangun TPU modern, yaitu tempat makan umum di Sangatta Selatan yang luasnya kurang lebih 5 hektare,” katanya.

Ahmad menyampaikan, pihaknya juga membangun ruang terbuka hijau di Kawasan Folder (bendungan) Sangatta. Pihaknya merenovasi kawasan tersebut dengan konsep penghijauan agar bisa dimanfaatkan masyarakat dan juga anak-anak untuk bermain.

Sementara, untuk pembangunan rumah layak huni, ada lebih dari 500 bantuan untuk pembangunan tersebut dari pemerintah provinsi. Kemudian, pihak kabupaten melanjutkannya dengan sistem knockdown dengan 80 unit di kawasan kumuh dan 110 di kawasan bencana dengan ukuran rumah 36.

“Kita untuk pembangunan kumuh baru menangani jalannya sama bedah-bedah rumah. Cuman mungkin baru di Sangatta ini baru ada 6 titik pada tahun ini. Untuk tahun ini pihaknya akan bertahap untuk menjalankan program di kawasan kumuh,” jelasnya.

Menurutnya, dalam penyelesaian tugas yang selama ini dijalankan, wilayah yang luas di Kutai Timur adalah tantangan yang dihadapi pihaknya. Selain itu, jauhnya perjalanan yang untuk mencapai titik kawasan kumuh tersebut, juga menjadi tantangan tersendiri.

Perlu diketahui, Kabupaten Kutai Timur sudah memiliki 71 persen ketersedian bahu jalan di 6.355 buah ruas jalan dari 1.680,77 km ruas jalannya. Dari jumlah ruas tersebut, sudah ada sejumlah jalan yang dilengkapi dengan aspal, beton, kertak ulin, macadam, maupun paving. Kondisi jalan yang baik sudah mencapai 416.067,82 meter.

Sementara, drainase di Kabupaten Kutai Timur sudah masuk ke semua kecamatan dengan Sangatta Utara 51 persen, Kaubun 31 persen, Rantau Pulung 25 persen, dan Sangatta Selatan 18 persen. Panjang drainase di Sangatta Utara 160.088,76 meter, Kaubun 22.510,29 meter, Rantau Pulung 21.264,19 meter, dan Sangatta Selatan 24.036,90 meter.

(ROS)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku jajarannya siap membangun perumahan yang diperuntukkan kepada pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jika dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Ara, sapaan akrab Maruarar, sesaat sebelum menandatangani surat keputusan bersama (SKB) kebijakan penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/11/2024).

"Pada waktunya, Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU, memerlukan dukungan dari kami, kami juga siap. Kalau pada waktunya kami juga dibutuhkan untuk membangun perumahan bagi pegawai dari Kementerian Dagri dan Kementerian PU yang belum punya rumah, kami juga siap," kata Maruarar di samping Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU, Dody Hanggodo.

Pernyataan Ara itu langsung disambut tepuk tangan meriah oleh para peserta acara penandatanganan SKB yang didominasi para pegawai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU.

Ara mengaku menyampaikan hal ini karena mendapatkan informasi masih banyak pegawai dua kementerian itu tidak memiliki rumah.

"Karena kita juga mendapatkan informasi, begitu banyak ASN (aparatur sipil negara) kita, terutama jajaran bawah yang belum punya rumah. Kami betul-betul siap, karena ini adalah kerja sama tim yang lahir batin kita kompak," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Ara mengaku pekerjaan ini sama sekali tidak merepotkan. Malahan, ia bangga karena jajarannya di Kementerian PKP bisa bermanfaat bagi rakyat kecil.

"Saya betul-betul merasa bahagia, karena hidup kami, hidup saya, hidup Pak Tito, dan hidup Pak Dody bisa bermanfaat bagi rakyat kecil di seluruh Indonesia," tutur dia.