Lima rudal Israel menghantam bangunan perumahan di jantung Ibu Kota Lebanon, Beirut, Sabtu (23/11) waktu setempat.

Kantor Berita Nasional (NNA) Lebanon melaporkan bangunan yang hancur akibat serangan Israel itu berada di Jalan Al Mamoun, daerah Basta.

"Beirut, Ibu Kota, terbangun karena pembantaian yang mengerikan, saat pasukan udara musuh, Israel, menghancurkan total bangunan tempat tinggal 8 lantai dengan 5 rudal," demikian laporan NNA disitat dari AFP.

Jurnalis AFP di Beirut juga mendengar setidaknya ledakan besar di ibu kota ini.

Serangan itu terjadi usai Israel mengebom pinggiran selatan Beirut sepanjang hari. Imbas gempuran mereka, gedung 11 lantai hancur-lebur dan lima paramedis tewas.

Sejak pertengahan September, Israel menggempur habis-habisan Lebanon. Mereka mengklaim hanya menargetkan infrastruktur milisi Hizbullh.

Pasukan Israel juga menyerang fasilitas sipil seperti kamp pengungsian hingga perumahan warga.

Lalu pada 1 Oktober, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon selatan. Mereka mengulangi alasan yang sama: menghancurkan Hizbullah. Namun, lagi-lagi Israel menyerang fasilitas sipil hingga pos pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL).

Hingga kini lebih dari 3.500 orang meninggal karena bombardir pasukan Zionis di Lebanon.

Menghadapi gempuran yang nyaris tak pernah surut, Hizbullah tak tinggal diam. Milisi ini menyerang pasukan Israel di perbatasan. Kedua pihak ini pun bertempur sengit. Untuk meredam situasi, saat ini upaya gencatan senjata sedang dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

Sedikitnya lima rudal Israel menghantam sebuah gedung permukiman di jantung kota Beirut, ibu kota Lebanon, pada Sabtu (23/11) waktu setempat. Serangan rudal terbaru Tel Aviv itu menghancurkan gedung permukiman yang memiliki delapan lantai tersebut.

Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat serangan rudal Israel tersebut. Namun kantor berita Lebanon, National News Agency (NNA), dalam laporannya seperti dilansir AFP, Sabtu (23/11/2024), menyebut serangan Tel Aviv itu sebagai "pembantaian mengerikan".

"Beirut, ibu kota, dilanda pembantaian yang mengerikan, ketika Angkatan Udara musuh Israel menghancurkan sepenuhnya sebuah bangunan permukiman delapan lantai dengan lima rudal di area Jalan Al-Mamoun, area Basta," sebut NNA dalam laporan terbarunya.

Sejumlah jurnalis AFP yang ada di Beirut melaporkan mereka mendengar setidaknya tiga ledakan besar di area ibu kota Lebanon itu.

Serangan yang menghantam gedung permukiman itu terjadi sehari setelah pengeboman Israel lainnya melanda pinggiran selatan Beirut, saat militer Tel Aviv terus bertempur melawan kelompok Hizbullah.

Serangan udara Israel lainnya, pada Jumat (22/11) waktu setepat, dilaporkan menghancurkan sebuah gedung 11 lantai di pinggiran selatan Beirut, yang menjadi markas kuat Hizbullah yang didukung Iran. Gedung 11 lantai itu dilaporkan menjadi lokasi pertokoan, pusat kebugaran, dan apartemen.

Rudal Israel disebut menghantam gedung 11 lantai itu hingga memicu bola api dan membuat bangunan tersebut runtuh, sampai puing-puingnya mengotori jalanan di sekitarnya.

Rentetan serangan udara Israel, menurut laporan NNA, juga menghantam banyak target di wilayah Lebanon bagian selatan sepanjang Jumat (22/11), setelah Tel Aviv merilis peringatan evakuasi untuk area kota pesisir Tyre dan beberapa area lainnya.

Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan Israel di wilayah selatan negaranya telah menewaskan lima paramedis yang berafiliasi dengan Hizbullah.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut sedikitnya 226 petugas kesehatan dan para pasien tewas di Lebanon sejak Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan lintas perbatasan pada Oktober tahun lalu.

Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim pasukan Angkatan Udaranya telah menghantam beberapa target Hizbullah di sekitar Tyre "termasuk pusat komando, infrastruktur intelijen, fasilitas penyimpanan senjata" dan pos pemantauan.

Diklaim juga oleh Tel Aviv bahwa pasukannya telah "menyelesaikan serangkaian serangan terhadap pusat komando teroris Hizbullah" di bagian selatan Beirut.

Laporan NNA juga menyebut pasukan Israel untuk pertama kalinya memasuki area desa Deir Mimas, yang berjarak 2,5 kilometer dari perbatasan Lebanon-Israel. Dilaporkan bahwa "pesawat pengintai musuh" mengudara di atas desa itu dan memperingatkan warga setempat "untuk tidak meninggalkan rumah mereka". Namun sebagian besar penduduk desa itu telah mengungsi,

Kelompok Hizbullah, dalam pernyataan terpisah, menyebut para petempurnya menyerang pasukan Israel di sekitar Deir Mimas dengan roket dan tembakan artileri.

Banda Aceh (ANTARA) - Sejumlah gampong atau desa di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dilaporkan terendam banjir sejak Jumat (22/11) malam.

Peristiwa banjir tersebut dipicu curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Pidie, sehingga meluap sungai Krueng Tiro ke pemukiman penduduk.

"Yang saya dapat informasi sepanjang desa berada di kawasan Krueng Tiro di Mutiara Timur ini terjadi banjir," kata Rahmat, warga Desa Jojo, Mutiara Timur saat dihubungi dari Banda Aceh, Sabtu.

Menurutnya, banjir mulai melanda wilayah tersebut sekitar pukul 20.30 WIB. Ketinggian air mencapai satu meter lebih.

"Kondisi di wilayah Mutiara Timur saat ini tidak hujan, tapi banjir masih merendam rumah-rumah warga," katanya.

Hingga saat ini belum ada laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) maupun BPBD Pidie terkait jumlah desa dan warga terdampak dan pengungsi akibat banjir tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai, dukungan Anies Baswedan untuk pasangan calon nomor urut 3 Pramono-Rano malah menguntungkan pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

“Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macan tidur,” kata Maruarar di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia itu berterus terang, Ridwan Kamil mulanya kehilangan basis pendukung non muslim setelah resmi berpasangan dengan Suswono yang merupakan kader PKS.

Mereka yang meninggalkan Ridwan Kamil disebut beralih mendukung Pramono-Rano.

Namun, kini peta politik berubah setelah Anies menyatakan dukungan untuk Pramono-Rano.

“Begitu Pram dan Rano mendapatkan dukungan Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang,” jelas dia.

Terlepas dari hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra akan turun gunung untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

“Dengan Anies mendukung Pramono, datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macan tidur,” kata Maruarar.

“Selama ini Pramono mengesankan dia dekat sama Jokowi dan Prabowo. Sekarang sudah susah lagi dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu yang selama tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo,” tambah dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). SE tersebut akan ditandatangani oleh ketiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum (PU), serta Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Tito menjelaskan, penandatanganan itu akan dilakukan pada Senin (25/11) mendatang. Dia memastikan penandatanganan SE itu akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Dia menegaskan, pembebasan pajak ini akan ditujukan bagi pembangunan perumahan untuk MBR. Kementerian PKP juga sudah mempunyai daftar pengembang untuk program tersebut.

"Untuk menolkan PBG, persetujuan bangunan gedung dan BPHTP khusus untuk perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang daftarnya ada di Kementerian Perumahan," jelas Tito.

Kemudian dia juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Sebelumnya, Tito mengatakan penghapusan retribusi PBG dan juga pembebasan BPHTB untuk MBR merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk program perumahan khusus MBR.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Menara 1 BTN, Jakarta, dikutip dari detikProperti.

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Perumahan di Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, kembali terendam banjir. Banjir dipicu tanggul sementara di Kali Ciputat yang kembali jebol.

Seorang warga bernama Rika Yolanda mengatakan banjir mulai menggenangi rumah warga sekitar pukul 15.20 WIB. Dia mengatakan air banjir naik dengan cepat.

"(Banjir) parah. Air cepet naik dan arusnya beda sama kali. Arusnya luber ke rumah warga," kata Rika saat dihubungi, Jumat (22/11/2024).

Rumah Rika di daerah Taman Mangu Indah kemasukan banjir beberapa kali dalam bulan ini. Banjir disebabkan meluapnya air dari Kali Ciputat karena menerjang tanggul sementara.

Untuk diketahui, saat ini sedang dilakukan proses perbaikan tanggul atau turap Kali Ciputat. Beton tanggul atau turap yang lama diganti dengan tanggul sementara.

Namun, tanggul sementara itu tak kuat membendung aliran Kali Ciputat. Rika berharap proyek perbaikan tanggul disetop karena masih musim hujan dan fokus penguatan tanggul sementara yang kokoh sehingga dapat menahan derasnya arus Kali Ciputat.

"Setop pengerjaan tanggul. Lanjutkan setelah musim hujan selesai. Bantu warga membersihkan rumah, jalanan, got," kata Rika.

Rika sempat mendapatkan pesan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangsel yang menjelaskan soal banjir terjadi karena hujan deras dengan durasi cukup lama terjadi di hulu Sungai Ciputat. Penahan tanggul pun tak kuat menahan besarnya debit air sehingga meluap. DSDABMBK Tangsel menargetkan perbaikan tanggul selesai akhir Desember nanti.

Kali Meluap dari Tanggul Jebol

Sebelumnya diberitakan, perumahan di Pondok Aren, Tangsel, Banten terendam banjir pada beberapa hari lalu. Banjir berasal dari luapan Kali Ciputat.

"Kondisi Kali Ciputat hingga pukul 08.26 WIB masih terpantau tinggi, over toping pada Kali Ciputat hingga masuk ke Perumahan Taman Mangu," kata Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangsel di akun Instagramnya, @dsdabmbk, Selasa (12/11).

Dari foto yang diunggah DSDABMBK Kota Tangsel, terlihat air menggenangi jalan dan Perumahan Taman Mangu. Terlihat tinggi air di Kali Ciputat lebih tinggi dari jalan permukiman.

DSDABMBK Kota Tangsel juga menunjukkan perbaikan tanggul atau turap Kali Ciputat yang jebol dengan menggunakan seng dan karung pasir. Perbaikan dilakukan juga menggunakan alat berat ekskavator atau backhoe.

Di Jalan Ceger Raya, tepatnya Pasar Ceger, kondisi jalan juga masih ada yang tergenang banjir. Terlihat sejumlah sepeda motor dipindahkan ke dataran lebih tinggi yang tidak tergenang banjir.

Seorang warga, Rika Yolanda mengatakan banjir cukup tinggi menggenangi Perumahan Taman Mangu sejak Senin (11/11) sore kemarin. Rika mengabarkan kejadian banjir di perumahan tersebut sudah terjadi sejak pekan sebelumnya.

Perumahan tempatnya tinggal kembali banjir sejak Senin (11/11) dan belum surut hingga Selasa (12/11).

"Masih belum turun (tinggi banjir sejak kemarin). Parah ini. Lebih parah dari 2007. Itu terakhir banjir besar," kata Rika saat dihubungi.

Dia mengatakan tanggul sementara dari karung pasir dan seng tersebut jebol sekitar pukul 16.00 WIB kemarin. Dia berharap penanganan banjir dilakukan dengan lebih baik, tak hanya seng dan karung pasir.