JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, dirinya akan memberi "kejutan" bagi masyarakat dalam membeli rumah dalam dua minggu lagi.

Kejutan yang dimaksud Ara ditengarai soal pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, ini merupakan salah satu upaya yang diperjuangkan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam dua minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," tegas Ara saat ditemui di kawasan hunian tetap (huntap) tahap III Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

"Saya, urusannya, bagaimana apa namanya, Pak, yang kita perjuangkan dengan Mendagri? BPHTB. BPHTB, ya? Dan selama ini kewenangan di tingkat dua, ya? Kewenangan di tingkat dua. Doakan itu selama ini merupakan komponen biaya," lanjut Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Kemendagri berencana menghapus biaya BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

BPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan retribusi PBG rencananya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PKP dan Mendagri.

Selain terkait BPHTB dan retribusi PBG, SKB ini juga akan memuat pemangkasan waktu penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta kemudahan persyaratan.

dengan demikian, Ara meminta tim bagian hukum Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan tim bagian hukum Kemendagri untuk berkoordinasi terkait draft SKB nya.

"Tolong ngobrol sama bagian hukumnya, kita sudah sampai di ujungnya aja sebenarnya. Jadi, tolong bagian hukumnya dengan Mendagri kooperatif kok," pungkas Ara.

Jambi (ANTARA) - Pulau Pandan merupakan area permukiman di Kelurahan Legok, Kota Jambi. Kawasan ini sering disebut sebagai lokasi peredaran narkoba di daerah itu.

Julukan sebagai kampung narkoba menjadi citra buruk bagi masyarakat setempat. Adanya transaksi narkoba di kawasan itu memberikan dampak negatif bagi penduduk setempat.

Bukan sekali dua kali polisi membongkar transaksi haram di daerah itu. Sejak beberapa tahun lalu, kawasan ini memang selalu menjadi pusat perhatian dan tidak lepas dari pengawasan aparat penegak hukum.

Rentetan peristiwa itulah yang kemudian menggerakkan Polda Jambi untuk mengubah citra perkampungan tersebut.

Direktur Ditresnarkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser mengatakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba memang tidak pernah berhenti dilakukan.

Razia rutin juga masih dilaksanakan, mengingat kawasan ini rawan dengan peredaran narkoba.

Namun, ada yang tidak kalah penting setelah memastikan tidak ada peredaran narkotika di Pulau Pandan adalah membangun citra baru perkampungan tersebut.

Bukan rahasia lagi bahwa Pulau Pandan ini memang dikenal sebagai kawasan peredaran narkotika. Kondisi inilah yang membuat warga tidak berdaya, bahkan dianggap sebelah mata, oleh masyarakat luar.

Oleh karena itu, Polda Jambi tak akan membiarkannya. Upaya konkret memperbaiki citra Pulau Pandan kini dipersiapkan.

"Kami mendorong perubahan itu. Akibat image (buruk) itu, pengurus RT menyampaikan sedih, karena terkadang warga mau melamar kerja saja, ketika tahu dari Pulau Pandan, langsung ditolak," katanya.

Dari pengakuan warga itulah, antara lain, yang kemudian menggerakkan Polda Jambi untuk memperkuat pengawasan dan pemberantasan narkotika di Pulau Pandan. Tidak boleh lagi ada celah bagi pelaku untuk merusak masa depan dan moral anak bangsa.

Beberapa waktu lalu, Ditresnarkoba Polda Jambi kembali turun ke Kelurahan Legok, dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.
Polda Jambi merazia tempat yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba di kawasan Pulau Pandan.

Razia-razia yang dilakukan itu memberikan soft therapy kepada masyarakat sehingga tidak berani melakukan transaksi dan mengonsumsi narkoba.

Memperketat pengawasan

Setiap hari, personel Ditresnarkoba Polda Jambi secara bergantian mengawasi situasi dan kondisi di Pulau Pandan, memastikan tidak ada aktivitas ataupun transaksi narkotika di daerah itu.

Kabag Binops Ditresnarkoba Polda Jambi AKBP Nukmansyah menyebutkan setiap harinya terdapat personel yang bertugas patroli di permukiman warga tersebut. Patroli dilakukan setiap waktu, pagi, siang, sore malam. Patroli ini memperkuat pengawasan selain dengan keberadaan posko terpadu.

Selain keberadaan posko terpadu di pintu masuk Pulau Pandan, Polda Jambi membuka layanan pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Setiap informasi yang masuk mengenai dugaan peredaran narkotika dipastikan ditindaklanjuti.

Melalui nomor pengaduan yang disediakan, masyarakat dapat terlibat dan berperan dalam memberantas peredaran narkotika.

Upaya menjaga kawasan ini dari pengaruh narkotika tidak saja hanya dilakukan Polri, namun butuh dukungan pemerintah daerah.

Kolaborasi dalam pemerintah daerah perlu diperkuat untuk memberantas peredaran narkotika di kampung narkoba tersebut. Selain aksi nyata melalui razia, upaya preventif dan preemtif juga diperlukan agar masyarakat makin kuat melawan masuknya narkoba ke kampung mereka.

Mulai dari pencegahan melalui sosialisasi bahaya narkoba hingga penyelidikan dan pemberantasan langsung pada basecamp-basecamp yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba, menjadi aksi nyata bagi Polri untuk memperbaiki citra kawasan tersebut.
Lurah Legok, Kota Jambi, Rahmansyah mengatakan pihaknya ikut terlibat dalam menjaga kawasannya dari bahaya narkoba melalui berbagai upaya, seperti melibatkan masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Dari kegiatan itu, pihaknya memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Pengawasan yang semakin ketat ini membawa harapan bagi Pemerintah dan masyarakat dapat mengubah wajah Pulau Pandan.

Semangat warga berubah

Selain memperkuat pengawasan, penindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Pulau Pandan, Polda Jambi mempersiapkan terobosan baru untuk mengubah citra daerah tersebut.

Namun, mengubah citra Pulau Pandan tentu membutuhkan dukungan semangat masyarakat selain apa yang sudah dilakukan oleh polisi.

Tantangan yang akan dihadapi untuk memperbaiki citra itu adalah mengubah pola pikir masyarakat. Polda Jambi melihat semangat itu dari masyarakat Pulau Pandan itu ada. Semangat masyarakat untuk berubah inilah yang disambut hangat oleh Polda Jambi.

Semangat untuk berubah ditandai dengan keinginan mengubah perekonomian keluarga. Peredaran narkoba di Pulau Pandan erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Sejumlah warga yang terlibat dalam peredaran narkoba didominasi karena alasan keuangan.

Upaya inilah yang ke depan dipersiapkan Polda Jambi. Sesuai permintaan masyarakat, mereka menginginkan terciptanya lapangan usaha baru di kawasan itu.
Dari hasil tatap muka Ditresnarkoba Polda Jambi dengan warga dari Kelurahan Legok, banyak keluh kesah mereka yang sudah lelah dengan stigma negatif kampung mereka.

Kemudian muncullah permintaan bantuan untuk usaha budi daya bebek dari warga. Mengingat geografis kawasan ini yang didominasi rawa, kondisi ini akan memudahkan warga dalam budi daya.

Impian ini bakal diperjuangkan Polda Jambi. Dalam waktu dekat, program budi daya bebek segera terealisasi sesuai harapan warga.

Namun, langkah perubahan harus diikuti dengan keberlanjutan. Program pemberdayaan warga itu harus dipastikan keberlanjutannya agar tidak sia-sia.

"Kalau kami kasih bantuan maka harus diperhatikan keberlanjutannya, jadi tidak saat itu saja berjalan. Bantuan harus memberi dampak jangka panjang, seperti membuka lapangan kerja bagi warga," ujar Kabag Binops Ditresnarkoba Polda Jambi AKBP Nukmansyah

Lurah Legok Rahmansyah mengapresiasi langkah Polda Jambi tersebut. Saat ini terdapat 21 RT di kelurahan itu yang rentan dan berpotensi menjadi lokasi peredaran narkotika.

Semangat masyarakat untuk mengubah wajah kampung menjadi bukti bahwa warga tidak ingin ada lagi ruang bagi penyalah guna narkoba di kampung mereka.

Program pengembangan ekonomi masyarakat melalui budi daya bebek diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga tidak ada lagi yang terlibat dalam transaksi narkoba.

Tertangkapnya bandar-bandar narkoba asal Jambi beberapa waktu lalu juga membawa harapan bagi warga Pulau Pandan menutup akses masuk narkoba ke kampung mereka.

Semua upaya pencegahan hingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jambi beserta program yang segera diterapkan dengan dukungan warga itu, diharapkan bisa segera mengubah Pulau Pandan sebagai permukiman berpengharapan.

Editor: Achmad Zaenal M

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menanti citra baru kampung narkoba di Jambi

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kendala besar dalam proses serah terima fasos dan fasum, sehingga masyarakat dapat segera menikmati fasilitas yang memadai di lingkungan perumahan mereka,” ujarnya.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

---

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

Jakarta -

Wisma Atlet di Kemayoran diusulkan akan menjadi hunian warga dan saat ini tengah dilakukan renovasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan renovasi selesai pada Maret 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Nantinya, akan ada sekitar 1.400 unit hunian yang tersedia. Harapannya biaya sewanya bisa terjangkau.

"Ada sekitar 1.400. Jadi, kita upayakan itu, saya sudah bicara dengan Presiden, sudah bicara dengan Mensesneg, itu seperti (rusun) Pasar Rumput," ungkapnya.

Dengan begitu, tidak ada lagi rusun-rusun yang layak tetapi dibiarkan kosong. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.

"Kita cari solusi, jangan sampai ada rumah susun yang bagus, yang ideal, di kota-kota besar, kosong. Padahal rakyat yang membutuhkan masih banyak. Nah, itulah yang kita manage. Itulah yang bagaimana kita kelola, sehingga bisa bermanfaat," jelasnya.

Terkait kriteria penghuni yang akan menempati Wisma Atlet nantinya, Ara belum merumuskan lebih lanjut. Ke depannya akan ada pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Jakarta mengenai hal ini.

"Kita buat yang terbaik. Mohon doanya semoga semua pihak mau memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada, yang dibangun dengan uang negara. Jangan dibiarkan kosong di saat rakyatnya masih banyak yang nggak punya rumah," tuturnya.

Sementara itu, sebelum dibentuk Kementerian PKP, Wisma Atlet telah direncanakan akan direnovasi. Melihat dari catatan detikcom Agustus lalu, rencananya, renovasi tersebut akan rampung tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah selaku pihak yang mendapatkan tugas untuk memugar Wisma Atlet Kemayoran. Renovasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Wisma Atlet yang sebelumnya sempat digunakan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.

"Tahun ini selesai (renovasi), insyaAllah. Selesai lah," katanya di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024) lalu.

(aqi/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT. Sebanyak 2.700 unit Huntap akan dibangun sebagai tempat relokasi hunian warga dan akan dibangun dalam waktu sekitar 5,5 bulan.

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.

Menurutnya, pihaknya membutuhkan waktu sekitar 5,5 bulan untuk menyelesaikan pembangunan Huntap. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.
"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," katanya.

Dalam proses pembangunannya, dirinya berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak juga diperlukan. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa juga akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," jelas dia.

Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar situ.Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," kata dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mempertanyakan kejelasan sertifikat rumah yang diberikan kepada warga korban gempa Cianjur. Ia meminta kepastian dan komitmen dari pihak pemerintah daerah Cianjur agar dapat memberikan sertifikat tersebut setelah 10 tahun.

"Apa jaminannya rakyat bakal dapat sertifikat? Udah ada nggak tertulis bahwa pada tahun ke-10 rakyat akan dapat tanah ini?" tanya Ara kepada Plt Bupati Cianjur Tubagus Mulyana Syahrudin saat hadir di acara peninjauan pembangunan Hunian Tetap (Hutap) tahap III, Kamis (21/11/2024).

Ara kembali bertanya waktu 10 tahun itu dimulai sejak kapan. Tubagus menjawab sejak awal warga menempati Hutap tahap III yang mana pada Februari 2024 lalu. "Jadi, 10 tahun lagi, tahun berapa? 2034," sebutnya.

Politisi Golkar itu kembali menanyakan apa jaminan bahwa 2034 warga korban Cianjur akan mendapat sertifikat tanah. Tubagus menyebut sudah ada SK (Surat Keputusan) dari Bupati Cianjur yang mengatur hal itu.

"SK-nya dikasih nggak sama mereka? Kenapa nggak dikasih? Gini, Pak. Bapak sebagai pemerintah kasih kepastian kepada rakyat. Pak BPK tolong dikoreksi. Kalau memang itu sesuai aturan, ya. Kalau nggak, bapak jangan asal ngomong," ucap Ara.

"Ya, ini tanah sekarang berarti masih tanah Pemda. Apa dasar hukumnya 10 tahun lagi itu akan dikasih kepada rakyat sesuai omongan bapak?" tambahnya.

Plt Bupati Cianjur, tidak lagi menjawab pertanyaan tersebut. Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto bantu meluruskan alasan sertifikat rumah baru diberikan setelah 10 tahun.

"Tanah yang diberikan adalah tanah pemda. Kesepakatan kami waktu itu dengan Kementerian yakni kami memberi HPL di atas tanah karena kalau langsung khawatir diperjualbelikan kembali makanya kita kesepakan dengan BPN waktu itu, kita komunal dulu sampai 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun, baru kita jadikan hak milik masing-masing," jelasnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ara kembali menekankan kepada Pemda Cianjur agar benar-benar menyerahkan sertifikat rumah tersebut setelah 10 tahun menetap.

"Jadi, setuju, ya. Jadi, 10 tahun menjadi hak milik," tegas Ara.

Ada pun, Hutap tahap III yang berada di Desa Babakan Karet, Cianjur. Terdapat 190 unit hunian tipe 36 yang tersebar di 6 blok di sana dari A hingga G.

Luas lahan milik Pemda Cianjur untuk pembangunan Hutap Tahap III adalah 47.482 meter persegi. Pembangunan yang menelan anggaran Rp 70 miliar telah selesai dibangun sejak 2 Oktober 2023.

(aqi/das)

Cianjur -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soroti kualitas air untuk penyintas gempa Cianjur yang direlokasi ke hunian tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur.

Pasalnya air yang disedot dari tanah menggunakan pompa berwarna kuning, berbau, dan sesekali berbuih.

Maruarar mengatakan dalam kunjungannya ke Huntap di Desa Babakan Karet, dirinya berdialog langsung dengan warga dan mengecek kondisi air yang dikeluhkan warga.

Maruarar sempat mengeluarkan nada tinggi saat menanyakannya penyebab kondisi air dan solusi agar air bisa layak pada dinas terkait, kontraktor, hingga Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

Bahkan Kepala Dinas Perkim Cianjur Cepi sempat diminta Maruarar agar mengecek sendiri kondisi air di Huntap penyintas gempa yang direlokasi.

"Tadi sudah dicek, pa Pj Bupati Cianjur juga melihat langsung. Kita sepakat airnya itu memang kuning. Dan tadi saya tanyakan apakah mau untuk mengkonsumsi atau menggunakannya, tidak mau," kata dia saat ditemui usai kunjungan ke Huntap Babakankaret, Kamis (21/11/2024).

Dia menyebut pada akhirnya didapati solusi, dimana Kementerian PUPR dan Pemkab menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih.

"Dari Kementerian akan menyiapkan anggaran, Pemkab Cianjur segera mengusulkan. Dari Pemkab juga tadi akan disepakati menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih. Jadi sudah disiapkan solusi," kata dia.

Sementara itu, Nurul Aisyah (24), penghuni Huntap Babakankaret, mengatakan sejak awal pindah kondisi air di Huntap kurang bagus.

"Warnanya kuning dan berbau. Jadi hanya dipakai mandi, itupun kadang jadi bikin kulit merah dan gatal. Sumur bor juga dangkal, padahal ini bekas rawa harusnya lebih dalam sumurnya biar jernih," kata dia.

"Saya harap setelah pak menteri datang memang akan diperbaiki untuk urusan air. Supaya tidak harus selalu beli untuk air bersih," pungkasnya.

(mso/mso)

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari Presiden Prabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis...

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari PresidenPrabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

"Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis setelah 10 tahun menempati rumah relokasi, pemilik atau penghuni sudah menerima sertifikat," katanya.

Sementara masyarakat di perumahan relokasi Babakankaret, menyambut gembira kedatangan Menteri Perumahan dan Pemukiman yang selama ini mereka kenal cukup tegas dan selalu bekerja hingga tuntas dalam setiap kunjungan kerja.

"Kami sering liat di televisi kegiatan Pak Menteri, sebelumnya kami mengenal beliau sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Cianjur, sehingga membuat kami dengan gampang menyampaikan keluhan apapun," kata Rojiman (46), warga perumahan relokasi .

Bahkan dia dan ratusan warga perumahan tidak menyangka akan mendapatkan bantuan tunai untuk perbaikan dan membeli perlengkapan masjid yang berdiri di bagian depan perumahan dari Presiden RI yang diserahkan langsung Menteri Maruarar.

"Tentunya akan dipergunakan untuk keperluan masjid sesuai perintah Pak Menteri, harapan kami banyak perhatian yang diberikan pemerintah pusat bagi kami di perumahan ini karena masih banyak yang belum berpenghasilan tetap," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024