Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menganalisa terdapat total lahan sekitar 79 ribu hektar (ha) yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kami memiliki sekitar 850 ribu ha yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk transmigrasi, tanaman pangan, dan termasuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu ha bisa dipakai untuk perumahan," ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui apakah lahan-lahan tersebut cocok untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau tidak, rumah komersial atau tidak mengingat hanya para pelaku perumahan yang lebih memahami hal tersebut.

"Kami berjanji dan berkomitmen pada kuartal pertama tahun depan akan kami paparkan dalam bentuk peta topografinya terkait lahan seluas 79 ribu ha lokasinya di mana saja, fotonya seperti apa, petanya kayak model bagaimana sehingga teman-teman pelaku perumahan dapat melihat," kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanah cadangan untuk negara yang diambil dari tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak diperpanjang maupun eks HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah tidak diperpanjang.

"Sebetulnya ini tanah negara dan bisa dimanfaatkan, mengingat semangat Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena tanah-tanah milik negara tersebut tidak boleh menganggur dan telantar, makanya kami tawarkan," kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”.

Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Natipulu Tbk mengusulkan skema penyaluran KPR subsidi dengan skema kombinasi subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurutnya, cara ini membantu membuat KPR subsidi tidak terlalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Nixon menyajikan simulasi untuk kuota FLPP sebesar 800 ribu unit sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kalau kita gabung hybrid yaitu 50 pake SSB, 50 lagi pake FLPP maka dana bank menjadi Rp 103,3 triliun kemudian pemerintah menyediakan APBN Rp 40,1 triliun, sementara kalau pakai SSB, setengahnya aja, Rp 1,9 triliun sehingga total dana (dari pemerintah) adalah Rp 42 triliun," ujar Nixon dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Berbeda halnya dengan skema FLPP pola 50-50 yang bisa menggunakan APBN sebesar Rp 68,8 triliun. Begitu juga dengan bank, harus menyediakan nominal yang sama untuk pembiayaan perumahan.

Menurutnya, usulan tersebut dapat APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatasi keterbatasan anggaran untuk Program 3 Juta Rumah.

"Cuma memang yang ditakutin Kementerian Keuangan adalah gulungannya itu membesar makin lama. Ya pilihannya saya bilang sih coba kalau dikaji hibrid, nah mungkin itu bisa membantu nggak terlalu berat di gulungannya," ucapnya kepada awak media.

Di sisi lain, SBB memiliki keunggulan lantaran disekuritisasi alias portofolio KPR dijual oleh bank. Hasil serkuritasi tersebut dapat digunakan untuk penyaluran KPR subsidi baru. Adapun FLPP tidak dapat disekuritisasi karena menggunakan uang negara.

BTN mengusulkan adanya SSB karena pembiayaan menggunakan dana bank untuk pendanaan KPR subsidi, sedangkan pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya.

"Kalau SSB dia bisa disekuritisasi, sehingga kita nggak selamanya bergantung pada likuiditasnya dari APBN, itu yang kita usulin, lebih cepat bisa tidak tergantung APBN," tuturnya.

Di samping itu, Nixon menyampaikan kuota KPR subsidi selalu habis setiap tahunnya kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini pun kuota FLPP telah habis, sehingga tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa harus lebih banyak kerja untuk bisa mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

Hal ini disampaikannya karena diskusi terkait program 3 juta rumah dirasa sudah cukup banyak dilaksanakan.

"Karena itu waktu kita harus lebih banyak untuk bekerja, membangun, cari lahan, dan sebagainya, jangan kebanyakan duduk-duduk seminar seperti ini," ujar Nusron dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Gedung AA Maramis, Jakarta pada Senin (16/12/2024).

"Rumah enggak akan selesai dengan adanya dialog-dialog seperti ini. Saya kira ini saya yang ngomong pun juga mulai agak capek juga sebetulnya ini," lanjut Nusron.

Nusron mengatakan, jika ingin mencapai target 3 juta rumah terbangun dalam setahun, maka 1.000 unit rumah harus terbangun setiap hari.

"Hari kita itu 365 (jumlah hari dalam satu tahun). Saya buat katakanlah 300 hari, karena kepotong libur dan sebagainya. Kalau 300 hari targetnya 3 juta, itu 1 harinya 1.000 rumah," ucap Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung program 3 juta rumah.

Sebagai informasi, 3 juta rumah merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan rincian sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Bila dihitung kembali seperti permisalan yang Nusron berikan, 3 juta rumah dibagi 300 hari, maka bukan 1.000 rumah yang harus terbangun dalam sehari, melainkan 10.000 rumah.

Kementerian teknis yang mendapatkan mandat untuk melancarkan program ini adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun dalam pelaksanaannya, dibutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Kementerian ATR/BPN dalam hal penyediaan tanah.

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

Nusron menghitung kebutuhan tanah untuk program 3 juta rumah seluas 25.200 hektare. Sebenarnya angka tersebut tidak terlalu besar, sebab negara masih memiliki cadangan tanah untuk negara.

"Kami punya cadangan nasional tanah cadangan untuk negara yang kami bisa peruntukkan untuk perumahan itu 79.925 hektare," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ia menjelaskan cadangan tanah tersebut merupakan tanah-tanah yang hak guna usaha (HGU) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang sudah tidak diperpanjang. Nusron menyebut tanah tersebut merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan.

"Semangat (Undang-undang Dasar) pasal 33 bumi air dan seluruh isinya harus dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat seluas-luasnya. Kata-kata kan dipergunakan, nggak boleh itu menjadi nganggur dan terlantar, karena nggak boleh nganggur dan terlantar maka ini kami tawarkan," katanya kepada awak media.

Dari total 850 ribu hektare CTUN yang ada, 79 ribu hektare dapat digunakan untuk perumahan. Namun, ia tidak tahu kecocokan tanah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pengembang.

Untuk itu, pihaknya akan mematangkan informasi terkait penyediaan tanah tersebut dengan menyajikan lokasi, gambar, dan peta CTUN. Dengan begitu, pengembang beserta pihak lainnya bisa menilai sendiri kecocokan tanah tersebut untuk perumahan.

Ia pun mengatakan tanah tersebut tidak diberikan secara cuma-cuman. Ke depannya akan ada skema penyediaan tanah, sehingga tidak sampai merugikan negara.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ungkapnya.

Meski tidak gratis, menurutnya, harga tanah ini akan sangat terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, harga tanah tentunya akan sangat dinamis juga.

Ia mengatakan ketersediaan informasi soal tanah tersebut akan rampung pada kuartal 1-2025 mendatang.

"Sangat dinamis dan sangat terjangkau sekali bagi MBR. Q1 insyaallah. Tim sedang bekerja untuk memetakan," tuturnya.

(dhw/das)

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bertemu dengan delegasi Bank Dunia, pada Jumat (13/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar Sirait mencari dukungan untuk pinjaman dana guna merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.

Ia menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun dirasa tidak mencukupi untuk membiayai proyek ambisius tersebut.

Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti pinjaman atau skema investasi dari sektor swasta.

"Untuk mencapai target 3 juta rumah, kami perlu menggabungkan pendekatan teknis dan strategis. Dengan anggaran yang ada, kami hanya mampu membangun kurang dari 300.000 unit," ujarnya dalam keterangan resmi pada Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste di Bank Dunia, Carolyn Turk, menjelaskan bahwa dukungan yang bisa diberikan oleh Bank Dunia mencakup pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama antara Bank Dunia dan Kementerian PKP juga akan mencakup upaya analitis untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan isu-isu data, termasuk pengumpulan, pengkajian, dan perumusan pertanyaan yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.

"Analisis ini mencakup penyusunan dan penetapan target serta sasaran penerima manfaat dari program. Juga penting untuk menyusun sistem yang menjamin proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan, terutama dalam konteks desentralisasi yang melibatkan pemerintah daerah," kata Carolyn.

Carolyn menekankan bahwa untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan semua elemen pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, serta bisnis domestik dan internasional.

"Kami percaya ini sangat penting, karena Program 3 Juta Rumah adalah program besar yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah saja," pungkasnya. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

KOMPAS.com - Salah satu kunci keberhasilan terwujudnya Program 3 Juta Rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan khususnya dari ekosistem pembiayaan perumahan.

Dalam rangka itu, BP Tapera bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berkolaborasi menyelenggarakan Kegiatan Dialog "Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah" pada Senin (16/12/2024) di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan lain telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Seperti penyediaan lahan gratis atau murah melalui optimalisasi tanah negara, pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah atau slip gaji, insentif pajak, dan peningkatan FLPP hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50, penyederhanaan regulasi dan perizinan, dan sebagainya.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat untuk dapat mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah.

"Melalui forum ini, saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini," tuturnya dalam keterangan resmi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.

"Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan, namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal," ujarnya.

Untuk itu, dia menilai partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat serta memperluas cakupan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri," imbuh Heru.

Adapun capaian program FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar.

“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebanyak 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP," tukasnya.

Direktur Utama PT SMF Persero, Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah.

Secara akumulasi, sejak 2017 hingga Oktober 2024, dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp 25,50 triliun atau setara dengan 689.583 unit rumah kepada MBR melalui Bank Penyalur.

KOMPAS.com -Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sleman:

1. Godean Jogja Hill's: Tipe 30/60

   Terletak di Godean, Kabupaten Sleman, perumahan ini dikembangkan oleh PT Dewi Sri Sejati dengan banderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/60 meter persegi. Dari total 190 rumah yang tersedia, tersisa tinggal satu unit lagi.

2. Godean Jogja Hills Tahap 2: Tipe 30

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Dewi Sri Sejati yang terletak di Godean, Kabupaten Sleman. Menawarkan 73 rumah dengan harga Rp 151 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 30/60 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 3 unit lagi dari total 70 rumah.

3. Griya Moyudan Asri: Tipe 25/60

   Berlokasi di Moyudan, Kabupaten Sleman, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Adi Propertindo, dengan harga Rp 151 juta.

   Setiap unit dibangun dengan ukuran 25/60 meter persegi. Masih tersedia 61 rumah dari total 110 unit yang dipasarkan.

4. Mulia Purnama Residence: Tipe Subsidi

   Perumahan keempat ini terletak di Godean, Kabupaten Sleman, dengan jumlah total 148 unit, seharga Rp 151 juta.

   PT Sahid Putra Sehati membangun rumah-rumah di sini dengan luas 30/60 meter persegi. Hingga kini, masih tersedia 18 rumah lagi.

5. Perumahan Graha Kencana Gamplong: Tipe Perumahan Graha Kencana Gamplong

   Di Moyudan, Kabupaten Sleman, terdapat perumahan dengan total 79 unit. PT Adhiwangsa Rahayu Propertindo memasarkannya dengan harga Rp 162 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 30/60 meter persegi. Masih tersedia 66 rumah lagi yang dipasarkan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait meminta Kementerian Keuangan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 500 ribu unit. Hal ini untuk mendorong pendanaan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program tersebut bagus dan disenangi oleh pengembang dan perbankan. Ia pun sudah memastikan PT BTN (Persero) Tbk siap untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Ia pun menyebutkan pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Sebanyak lebih dari 28 ribu unit rumah di antaranya disalurkan melalui KPR BTN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan setiap tahun KPR subsidi selalu kehabisan kuota kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini masih tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan karena kehabisan kuota FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar subsidi KPR dari 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Sebab, biasanya pemilik rumah melunasi KPR dalam kurun waktu tersebut. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih murah.

Nixon juga mengusulkan agar pembiayaan rumah tak hanya dari FLPP tetapi bisa dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Ia menilai kombinasi FLPP SSB dapat sekaligus memberikan return yang lebih sesuai bagi perbankan dan tidak terlalu bergantung pada APBN.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

(dhw/zlf)

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) dan swasembada pangan dinilai akan memberi angin segar bagi industri peternakan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang bakal dihadapi oleh pemerintah untuk menyukseskan program-program prioritas ini

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Subendro menyampaikan, tantangan yang dimaksud adalah keterbatasan lahan dan regenerasi pelaku bisnis di sektor peternakan.

“Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa tantangan yang kedepan harus kita atasi. Yang pertama, dari sisi beralihnya fungsi lahan. Pertanian-peternakan juga banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Ini yang menjadi tantangan yang sangat besar,” beber Nanang dalam Investor Market Today IDTV, Senin (16/12/2024).

Dia pun menjelaskan bahwa ada perbedaan signifikan antara Indonesia dan Brazil perihal swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. Salah satunya yaitu Pemerintah Brazil yang sangat konsisten menjaga fungsi lahan mendedikasikan untuk kebutuhan peternakan maupun pertanian. Maka dari itu, dia berharap pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut untuk mendukung dua program prioritas tadi.

“Maka mesti dijaga supaya tidak banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Di Indonesia tidak, kita setiap tahun mengalami penurunan jumlah lahan peternakan maupun pertanian,” kata Nanang.

Tak berhenti sampai di sana, Nanang juga membandingkan Indonesia dengan Australia. Dalam hal ini, Australia dapat memelihara sapi 2-4 ekor per hektare. Indonesia sendiri belum bisa melakukan hal serupa, mengingat belum optimalnya penggunaan lahan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan dengan baik.

“Mungkin dengan jalan seperti itu sedikit bisa membantu mengatasi minimnya jumlah lahan yang bisa digunakan untuk industri peternakan secara besar,” sebut Nanang.

Selain soal keterbatasan lahan peternakan, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah minimnya minat masyarakat berprofesi sebagai peternak. Mirip yang terjadi dengan profesi petani, Nanang menyatakan bahwa kebanyakan mahasiswa yang menempuh bidang studi yang relevan juga tak banyak yang melanjutkan niat untuk berprofesi sebagai peternak.

“Dan kita perlu tahu bahwa lebih dari 56% peternak yang saat ini masih menggeluti usahanya, umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti sudah pensiun dari profesinya sebagai peternak, siapa yang akan menggantikan?” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) -

Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

"Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal," ujar Ananta.

Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

"Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik. Dirinya meiminta kuota FLPP menjadi 500 ribu unit pada 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500 ribu unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.

Dengan demikian, kenaikan kuota FLPP bertambah 280 ribu unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220 ribu unit.
"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," kata dia.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada Januari.
Dirinya meminta program FLPP segera diluncurkan arena sudah ada kesiapan.

"Jadi Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," jelas Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

(KIE)