Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberi sinyal akan ada tambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Penambahan kuota ini akan dilakukan setelah seluruh kuota FLPP habis.

Direktur Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengungkapkan, pihaknya berencana untuk meminta tambahan kuota FLPP setelah habis. Untuk waktu penambahan kuota, ia masih belum bisa memastikan.

"Kan nanti akan ada penambahan kuota rencananya, dari 220.000 tambah berapa. (Kapan penambahannya?) ya sampai habis dulu. (Tapi sudah pasti ditambah?) pasti akan datang," ujarnya ketika ditemui wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Untuk jumlah kuota tambahan, ia juga belum tahu pasti berapa. "(Berapa penambahan kuota?) belum ada (pembahasan). (Penjajakannya sudah dimulai?) sudah," tambahnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP berjumlah 220.000 unit. Dari total kuota tersebut, sudah terbagi ke 13 segmen pekerjaan yang mencapai 164.260 unit.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan data penyaluran rumah subsidi dalam program FLPP mulai dari pembangunan rumah hingga akad. Sejak 1 Januari 2025 hingga 8 April 2025 total realisasi mencapai 100.021 unit rumah.

"Jadi untuk total pembangunan dari mulai 20 Oktober (2024), Presiden Prabowo dilantik hingga saat ini sudah ada mulai proses pembangunan, yang sudah terbangun, siap akad, sudah akad sampai dengan realisasi itu sudah 142.226 unit," ungkapnya di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Sebanyak 100 rumah subsidi untuk buruh akan diserahkan pada 1 Mei, bertepatan dengan hari buruh.

Hal itu dipastikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia mengatakan target 100 rumah ini merupakan bagian dari program pemberian 20 ribu rumah kepada kalangan buruh melalui cicilan program rumah subsidi.

"Dimulai dari 100 rumah untuk buruh di 1 Mei. Saya pikir ini jadi momentum bagus. Jadi tiga minggu lagi 100 rumah. Ada 3-4 titik yang dekat Jakarta aja," kata Ara di kantornya kala bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Kamis (10/4) dikutip CNBC.

Kementerian PKP mengandalkan BPS dalam menyiapkan data buruh penerima. BPS sudah menyiapkan data by name by address update pada 3 Februari 2025, serta bakal diupdate selama tiga bulan sekali.

"Kita udah menyiapkan 1000 rumah wartawan karena bagian demokrasi saya udah dapat arahan dimana sektor strategis kami akan perjuangkan," sebut Ara.

Menurutnya program rumah murah untuk buruh ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan presiden, negara hadir bagi buruh dan naker. Perintah presiden membantu buruh minimal 20 ribu unit, subsidi buat petani 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buat bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan 5.000 unit, perawat 15 ribu unit, pengemudi ojek-taksi online yang roda dua 1.000 unit, roda empat 1.000 unit," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan bertemu investor perumahan di Qatar pada pekan ini. Pertemuan itu juga diikuti Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Maruarar saat rapat yang membahas persiapan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

"Besok saya akan bertemu beliau (Presiden) di Qatar," ujar Maruarar.

Menurutnya, ia akan berada di Qatar hingga pekan depan.

Menurut Maruarar saat berada di Qatar ia akan melapor ke Prabowo soal persiapan rumah subsidi bagi 20.000 buruh.

Penyerahan rumah subsidi untuk buruh rencananya dimulai pada 1 Mei 2025.

"Saya juga akan melaporkan, pas 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh di Indonesia," tutur Maruarar.

Untuk diketahui, saat ini Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke lima negara.

Secara berturut-turut, negara yang dikunjungi Presiden yakni Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar dan Yordania.

Dalam keterangannya sebelum berangkat melakukan lawatan ke lima negara pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan bertemu Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Tsani pada Minggu (13/4/2025).

Menurut Presiden, lawatan ke Qatar kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menyelesaikan sejumlah kesepakatan antara Qatar dengan Indonesia.

"Juga (akan) tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita," ungkap Prabowo dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah subsidi untuk buruh, driver ojol hingga petani

Pada Kamis (9/4/2025), Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP.

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi untuk driver ojol itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, untuk 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Jumlah kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi bagi nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi bagi bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.000 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi), Menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan.

Sebab Presiden Prabowo sudah mendukung untuk rumah subsidi disediakan lebih luas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan bertemu investor perumahan di Qatar pada pekan ini. Pertemuan itu juga diikuti Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Maruarar saat rapat yang membahas persiapan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat di Kantor Kementerian PKP, Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

"Besok saya akan bertemu beliau (Presiden) di Qatar," ujar Maruarar.

Menurutnya, ia akan berada di Qatar hingga pekan depan.

Menurut Maruarar saat berada di Qatar ia akan melapor ke Prabowo soal persiapan rumah subsidi bagi 20.000 buruh.

Penyerahan rumah subsidi untuk buruh rencananya dimulai pada 1 Mei 2025.

"Saya juga akan melaporkan, pas 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh di Indonesia," tutur Maruarar.

Untuk diketahui, saat ini Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke lima negara.

Secara berturut-turut, negara yang dikunjungi Presiden yakni Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar dan Yordania.

Dalam keterangannya sebelum berangkat melakukan lawatan ke lima negara pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan bertemu Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Tsani pada Minggu (13/4/2025).

Menurut Presiden, lawatan ke Qatar kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menyelesaikan sejumlah kesepakatan antara Qatar dengan Indonesia.

"Juga (akan) tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita," ungkap Prabowo dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Rumah subsidi untuk buruh, driver ojol hingga petani

Pada Kamis (9/4/2025), Menteri Maruarar juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP.

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun perubahan kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang berhak menerima rumah subsidi. Lewat aturan baru itu, penghasilan di bawah Rp14 juta boleh mengambil rumah subsidi .

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan, perubahan kriteria MBR ini dilakukan agar penerima manfaat rumah subsidi bisa lebih luas. Disamping itu, perubahan kriteria MBR ini juga ditujukan agar masyarakat bisa mengambil hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang punya harga lebih mahal ketimbang rumah tapak.

Maruarar merinci perubahan kriteria MBR ini nanti akan diatur dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagi masyarakat yang belum menikah, kriteria MBR punya penghasilan maksimal Rp12 juta. Sedangkan untuk yang berpasangan atau sudah menikah kriteria MBR, punya penghasilan maksimal Rp14 juta.

"Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu kalau dia single (belum menikah) Rp12 juta, kalau menikah Rp14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," ujar Maruarar Sirait di Kantor PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu menargetkan Regulasi yang akan mengubah kriteria MBR itu akan terbit pada 21 April 2025. Saat ini Kepmen tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum sebelum diumumkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi tanggal 21 April kita umumkan sama-sama jam 4 sore bersama-sama dengan BPS," tambahnya.

Maruarar Sirait berharap dengan adanya revisi kriteria MBR ini penerima manfaat rumah subsidi akan semakin luas dan masif penyaluran. Akhirnya, angka backlog yang saat ini diperkirakan sebanyak 9,9 juta bisa semakin ditekan.

"Ini sedang dibahas bersama BPS dan di internal PKP juga menggunakan beberapa kajian, dan saat ini sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Targetnya ditetapkan paling lambat 21 April," tutup Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," katanya.

Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menandatangani memorandum of understanding (MoU) pengadaan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Dalam MoU disepakati akan ada 100 unit rumah subsidi yang akan diserahkan secara simbolis terlebih dulu untuk para buruh pada 1 Mei 2025 mendatang atau saat peringatan Hari Buruh Internasional.

Rencananya penyerahan 100 unit rumah subsidi ini akan dihadiri oleh Presiden secara langsung.

"Bertepatan dengan hari buruh, kita akan serahkan 100 kunci buat buruh yang sudah berjuang. Nanti dikoordinasikan oleh Bapak Menteri Ketenagakerjaan dengan para serikat pekerja yang ada," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai tanda tangan MoU bersama.

Maruarar bilang, 100 unit rumah yang akan diserahkan itu berlokasi di sekitar Jakarta.

Rumah-rumah tersebut akan terbagi di sekitar empat lokasi.

Sementara itu, Menaker Yassierli mengatakan, sebanyak 100 unit yang akan diserahkan baru merupakan tahap awal.

Ia yakin pengadaan rumah subsidi akan terus berlanjut sampai memenuhi target kuota yang ditetapkan. Terlebih karena jumlah buruh di Indonesia saat ini ada sekitar 200 juta.

"Tentu yang 1 Mei itu baru awalan. Dan saya yakin program ini akan berlanjut terus," kata Yassierli.

"Karena jumlah total bekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta. Kemudian yang total yang informal ada 140 juta. Jadi ini adalah total semua," tambahnya.

Maruarar mengatakan, pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online dari Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/5/2025).

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi itu merupakan bagian dari arahan Presiden.

Menurutnya, untuk 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh. Kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi untuk nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi bagi bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.009 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi Meutya Hafid), menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan. Sebab Presiden sudah mendukung agar rumah subsidi disediakan lebih luas.

Jakarta -

Pemerintah kembali menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Padahal dua hari yang lalu baru saja diumumkan, batas maksimal penghasilan MBR yang sudah menikah untuk membeli rumah di area Jabodetabek Rp 13 juta/bulan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025). Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di Jabodetabek tetap Rp 12 juta.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Keputusan Menteri PKP.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan saat ini sedang menggodok aturan tersebut. Aturan itu ditargetkan rampung paling lambat 21 April 2025.

"Targetnya akan ditetapkan paling lambat 21 April pas Hari Kartini," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek. Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk guru yang bisa masuk," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

(abr/das)

KOMPAS.com - Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program rumah subsidi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama kementerian terkait menetapkan syarat khusus bagi 13 profesi untuk mendapatkan akses ke program tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat membantu kelompok profesi strategis memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, program rumah subsidi ini dirancang untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk profesi yang memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami telah menetapkan kuota khusus, yaitu 1.000 unit untuk wartawan, 20.000 unit untuk guru, dan kini ojek daring juga masuk dalam prioritas kami,” ujar Ara.

Berdasarkan data BP Tapera, terdapat total 165.260 unit rumah subsidi FLPP yang telah dialokasikan kepada 13 profesi atau segmen pekerja.

Berikut syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rumah subsidi:

Dikutip dari laman BP Tapera, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi calon penerima FLPP, meliputi:

• Berkewarganegaraan Indonesia
• Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya
• Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri
• Tidak memiliki rumah Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020. Batas penghasilan maksimal ini akan diperluas menjadi Rp 12 juta (lajang) dan Rp 13 juta (berkeluarga) dalam Kepmen baru.

Syarat Khusus untuk Wartawan

• Wartawan harus terdaftar pada perusahaan penerbitan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
• Proses pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan verifikasi data bersama Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini bentuk penghargaan kepada wartawan sebagai pilar demokrasi,” tambah Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

Syarat khusus untuk Guru

• Sementara itu, guru yang ingin mengakses program ini harus berstatus sebagai tenaga pendidik aktif, baik PNS maupun honorer.
• Guru juga wajib menyerahkan surat keterangan dari dinas pendidikan setempat sebagai bukti bahwa mereka masih mengajar.

“Guru adalah tulang punggung pendidikan bangsa, mereka layak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman,” kata Maruarar.

Syarat khusus untuk Ojek Daring

• Untuk ojek daring, pemerintah menetapkan syarat bahwa pelamar harus terdaftar sebagai mitra aktif di platform transportasi online, dengan masa keanggotaan minimal satu tahun.
• Penghasilan maksimal ditetapkan sesuai dengan kinerja, dan calon penerima harus menunjukkan bukti pendapatan melalui riwayat transaksi aplikasi.

“Ojek daring adalah tulang punggung mobilitas masyarakat urban, kami ingin mereka juga punya kepastian hunian,” ujar Maruarar.

Proses Pengajuan

Ketiga profesi ini dapat mengajukan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera dan Bank BTN.

Dokumen umum yang diperlukan meliputi KTP, KK, slip gaji atau bukti penghasilan, serta surat keterangan kerja sesuai profesi masing-masing. Proses seleksi akan melibatkan verifikasi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan melangsungkan seremoni penyerahan rumah subsidi untuk buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Pada tahap awal ini, akan diserahkan sebanyak 100 unit rumah dari total 20.000 unit rumah yang dicanangkan pemerintah.

“Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (10/4/2025), seperti dikutip dari Antara.

Rencana penyerahan rumah subsidi untuk buruh akan dilaksanakan pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Terdapat sebanyak 100 unit rumah berlokasi di wilayah Jabodetabek yang akan diserahkan langsung kepada para buruh.

Pria yang akrab disapa Ara itu bakal melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar. Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi para buruh di Indonesia.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut telah menjadi perhatian dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

“Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan insyaallah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

Ia mengatakan bahwa program rumah subsidi untuk buruh itu akan terus berlanjut di masa mendatang. Apalagi mengingat terdapat sebanyak 60 juta pekerja formal dan 140 juta pekerja informal di Indonesia.

“Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua,” kata Yassierli. Adapun pemerintah akan menyiapkan total sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah bakal menyediakan 2.000 rumah subsidi untuk para pengemudi (driver) transportasi online Gojek Indonesia.

Jumlah itu diperuntukkan bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi roda empat.

"Buat Gojek ada, yang sopir roda dua, sopir roda empat (masing-masing) 1.000, 1.000 (unit). Nanti kami juga akan panggil Grab," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/5/2025).

Maruarar menjelaskan, penyediaan rumah subsidi itu merupakan bagian dari arahan Presiden.

Menurutnya, untuk tahun 2025 ini Presiden meminta ada alokasi 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Jumlah kuota yang sama juga dialokasikan untuk rumah subsidi bagi nelayan, guru dan petani.

"Buat petani 20.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ungkapnya.

Lalu alokasi rumah subsidi untuk bidan ada 10.000 unit, untuk tenaga kesehatan masyarakat ada 5.009 unit dan bagi perawat disediakan 15.000 unit.

"Dan kami juga akan bergerak ke segmentasi-segmentasi lainnya. Kemarin kami dengan Ibu Meutya (Menkomdigi), Menteri yang mengurusi wartawan. Itu kita sudah persiapkan 1.000 rumah buat wartawan," lanjut Maruarar.

Ia menuturkan, apabila nanti diperlukan tambahan kuota rumah subsidi untuk segmentasi lain, maka pemerintah juga siap melakukan pengadaan.

Sebab, Kapala Negara sudah mendukung upaya rumah subsidi disediakan lebih luas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Buruh.

"Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sudah merespons sangat cepat terkait pemberian rumah bagi para buruh.

"Saya merasakan betul Bapak Yassierli punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita. Dan mudah-mudahan menyambut Hari Buruh 1 Mei, apa yang kita lakukan sesuai arahan Presiden Prabowo yang kita cintai dan kita hormati," katanya.

Rencananya penyerahan rumah subsidi tersebut pada 1 Mei dilakukan dengan penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh penerima.

Adapun rencana lokasi penyerahan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh tersebut akan dilakukan di sekitar kawasan Jabodetabek.

Ara sendiri akan melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh yang dimulai pada 1 Mei 2025 tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar.

Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian luar biasa dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

"Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan Insya Allah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh tersebut, lanjutnya, merupakan awalan dan dirinya meyakini program tersebut akan berlanjut.

"Karena jumlah total pekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta, kemudian yang total yang informal ada 140 juta, jadi ini adalah total semua. Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua," kata Yassierli.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei tersebut merupakan tahap dimulainya pemberian 20.000 rumah subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah untuk buruh.

Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta, Kamis.