IDXChannel – Pemerintah berencana untuk memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai hunian masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pun mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto ihwal rencana itu.

Maruarar mengatakan, hunian vertikal tersebut adalah aset negara yang dibangun menggunakan APBN. Saat ini, wisma itu menjadi barang milik negara (BMN) yang dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

"Saya sudah komunikasi sama mensekneg. Saya sudah juga sampaikan kepada presiden. Karena itu kan yang bangun kita, tapi nanti kewenangannya kan di mensekneg," ujar politikus yang akrab disapa Ara itu di Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan, pemanfaatan Wisma Atlet tinggal menunggu persetujuan Prabowo sebelum dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat. Menurut Ara, Kementerian PKP siap jika diminta untuk melakukan manajemen pengelolaannya.

"Tentu, pikirannya presidenlah, bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan. Seperti rumah rusun tadi. Jangan sampai 2 tahun kosong dong. Padahal banyak yang butuhkan. Kalau kami diminta me-manage, kami siap," katanya.

Ara berharap aset-aset pemerintah bisa dimanfaatkan untuk mendorong kepemilikan hunian masyarakat. Contohnya seperti Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan, yang saat ini sudah dipasarkan kepada masyarakat.

"Yang pasar rumput juga bukan kewenangan saya lagi. Karena kita yang membangun sudah diserahterimakan kepada (Pemprov) DKI. Tapi kan kita diskusi bagaimana cari solusi," tuturnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

ANTARA - Hujan deras yang berlangsung selama tiga jam mulai pukul 12:00 sampai 15:00 WIB, pada Rabu (20/11) membuat sejumlah permukiman warga di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir setinggi 20-80 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak pun mengimbau agar warga waspada dan menjaga kebersihan drainase untuk mencegah banjir. (Susmiatun Hayati/Mansyur Suryana/Arif Prada/Rijalul Vikry)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak PT Astra International Tbk untuk bekerja sama dalam pembangunan rumah rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Melalui kerja sama ini, diharapkan mampu mendorong capaian pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan perumahan.

"Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris PT Astra Internasional Tbk, Pak Pri (Prijono Sugiarto-red) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan kunjungan ke Menara Astra, Jakarta, Selasa (19/11/2024) lalu.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengapresiasi PT Astra Internasional Tbk yang memiliki program membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah dan penataan kawasan lingkungan yang asri dan sehat melalui sejumlah kegiatan, termasuk penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Ara menuturkan, hal itu tentunya sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar pemerintah melibatkan stakeholder perumahan guna membantu masyarakat memiliki hunian layak dan tinggal di kawasan lingkungan yang tertata dengan baik.

Pertemuan dengan pihak Astra juga bertujuan untuk belajar terkait proses rekrutmen yang baik yang dibutuhkan untuk penataan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian PKP.

"Saya juga senang bahwa Astra juga memiliki Program Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya juga banyak belajar dari perusahaan yang bagus ini bagaimana proses asesmen dan rekrutmen serta promosi dari karyawannya. Kami juga berharap bisa melakukan hal itu dan menjadi bekal kami di Kementerian PKP supaya mendapatkan SDM yang baik dan unggul untuk berbakti dan melayani masyarakat," ungkap Ara.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT Astra International Tbk., Prijono Sugiarto menyatakan, pihaknya menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah. Selama ini menurutnya Grup Astra juga memiliki program perumahan yang hampir serupa dengan program dan kebijakan Kementerian PUPR.

"Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat yang kurang dan belum memiliki rumah," kata Prijono.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah bakal menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

"Kami siapkan sampai 2.700 rumah," ujar Maruarar Sirait usai menggelar Rapat Tingkat Menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.

Pembangunan hunian tetap itu, kata dia, akan memerlukan waktu sekitar 5,5 bulan. Pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut.

"Bangunan untuk rumah sudah siap kami jalankan, tinggal manajemen waktu, diorkestrasi dengan sangat baik oleh Pak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)," ujar dia.

"Bahkan nanti kita juga siap untuk membuatnya (bahan baku) di situ. Sehingga nanti bisa membuat pekerjaan-pekerjaan bagi masyarakat yang ada di situ juga. Kita lagi hitung kesiapan itu," ujar dia.

Ia menjelaskan proses relokasi penyintas ke tempat hunian baru ini melalui pendekatan dialog. Masyarakat akan diajak berdiskusi apakah bersedia di relokasi ke tempat baru atau ada opsi lain yang mereka inginkan.

"Dan itu (dialog) berulang-ulang, supaya jangan nanti pada saat dibangun misalnya, karena tidak diajak terlibat bicara, jadi tidak dihuni," ujarnya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menemui Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membahas pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia yang tidak terpakai. Peretemuan mereka salah satunya membahas rencana pembangunan hunian menempel stasiun di tiga lokasi.

"Kita sudah punya aset dari kereta api yang cukup besar, yang idle ya Pak. Di Surabaya, di Gubeng, berapa hektare tadi? (12 hektare) Dan itu tengah kota. Jadi saya pikir itu akan bisa jadi percontohan kerja sama BUMN dan kami, dan kereta api ya. Mungkin juga perhubungan juga ya, supaya kita bisa sinergi, seperti arahan Pak Jokowi, harus bisa membangun seperti ini. Ya, tunggu tanggal mainnya," ujar Ara di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Ara ingin memanfaatkan aset negara yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan hunian rakyat. Untuk itu ia akan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membicarakan proyek strategis nasional serta pendanaan.

Selanjutnya, Ara akan meninjau hunian nempel stasiun yang sudah ada di Margonda pada Rabu (27/11) mendatang.

"Kita lihat contoh (yang sudah selesai) dan kita akan naik kereta api dari situ ke Manggarai untuk bagaimana merevitalisasi supaya lebih maksimal," ucapnya.

Sementara itu, Kartika menjelaskan lahan KAI yang tak terpakai akan dibangun rumah susun berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Konsepnya akan mencontoh hunian di Margonda sebagai proyek yang berhasil.

"Seperti di Margonda itu antara apartemen dengan stasiun kita connect, sehingga masyarakat bisa langsung dapat akses ke kereta juga. Nah, kita lagi nanti bersama-sama dengan Menteri PU sama Menteri PKP dan kemudian dengan Menteri Perhubungan, kita akan nanti menata mengenai siapa yang memiliki aset di stasiun ini," kata Tiko.

Adapun stasiun yang akan rencananya dibangun hunian TOD di Manggarai, Gubeng di Surabaya, dan Kiaracondong di Bandung. Ketiga kawasan tersebut akan dibangun dalam skala besar.

Ia mengatakan KAI mempunyai lahan tak terpakai seluas 12 hektare di Gubeng dan 60 hektare di Manggarai.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu mengunjungi permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, yang terdampak banjir pesisir (rob) sejak 15 November 2024.

Berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres didampingi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau area pemukiman warga yang sering terkena rob.

Wapres pun menyapa masyarakat yang aktivitas dan mobilitasnya kerap terganggu akibat rob yang masih sering merendam wilayah mereka.

Pada kesempatan ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres menekankan pentingnya memperkuat koordinasi berbagai pihak terkait dalam upaya penanganan rob yang sering terjadi di Jakarta.

Ia juga menyoroti pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi, termasuk proyek pembuatan tanggul laut raksasa untuk melindungi Jakarta dari dampak kenaikan permukaan air laut.

Wapres menilai penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab satu generasi, tetapi warisan yang harus dipersiapkan untuk generasi mendatang.

Karena itu, setiap langkah harus dirancang dengan visi jangka panjang demi masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.