KOMPAS.com - Salah satu upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto ialah mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, menyampaikan bahwa Prabowo menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu berupa subsidi ke sektor produktif.

"Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," ujarnya saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema "Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah" di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah dilaksanakan dengan sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir, serta sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

"Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan," tegasnya.

Program 3 Juta Rumah diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75.000 desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

Dengan begitu, program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun.

"Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah," ungkapnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah itu turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

"Dengan program perumahan, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan," tukasnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edward Abdurrahman, menambahkan bahwa program tersebut beranjak dari problem sosial, yakni kemiskinan.

"Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan," tandasnya.

Jakarta: Upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial.

"Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," kata dia saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.
Adapun rincian Program 3 Juta Rumah yakni sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” jelas Bonny.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ungkap dia.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” ujar Edward.

(KIE)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 200.000 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias 100% tersalurkan.

Berdasarkan data per 17 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan 200.086 unit rumah selama 2024 atau sudah 100,04%. Dana yang disalurkan untuk program tersebut yaitu Rp 24,55 triliun.

Di sisi lain, ada juga menyalurkan rumah berdasarkan pembiayaan Tapera. Totalnya ada 5.816 unit rumah atau senilai Rp 969 miliar.

"Selain FLPP, Tapera juga menyalurkan rumah Tapera yang sumbernya dana dari peserta, ini sudah 5.800. Jadi targetnya 7.200 unit tapi ada kendala. Ini kendalanya di dalam Undang-undang, di PP-nya karena di situ ada syarat harus memiliki tabungan. Nah ini kita selesaikan benar," tutur Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Sebelumnya diberitakan, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan 199.649 unit rumah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang disalurkan dalam program tersebut sudah mencapai Rp 24,5 triliun tahun ini.

"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Ia menyoroti penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah pemerintahan baru mencapai 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun selama dua bulan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan akselerasi penyaluran yang terbesar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan saat ini masih sangat terbatas karena belum ada tabungan baru dari peserta. Pihaknya pun tengah menyusun pengembangan model bisnis yang lebih menarik bagi peserta. Namun, pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan dari di sisi keselarasan regulasi.

"Sesuai arahan Pak Menteri (PKP), Pak Ara, BP Tapera diminta untuk menyiapkan grand strategy, sehingga program Tapera dapat disukai dan tidak dibenci oleh masyarakat," ucapnya.

(abr/abr)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ke depan, skema komposisi pendanaan akan menjadi 50:50 dari APBN dan perbankan, berubah dari yang sebelumnya 75:25.

"Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Imam menyebutkan, pada Senin (23/12) mendatang, BP Tapera dengan seluruh bank penyalur akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait skema baru pendanaan tersebut. Tak hanya itu, pada waktu yang sama rencananya juga akan diumumkan kuota FLPP untuk tahun depan.

"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

"Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25," tutur Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering atau berjenjang.

"Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%," ucapnya.

(abr/abr)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik antara pengembang perumahan berinisial M dan warga Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, masih berlangsung.

Perselisihan ini terkait dengan pembangunan perumahan CGR yang telah dimulai sejak 2021, dan tampaknya melewati proses negosiasi yang alot.

Rencana M untuk membangun jembatan sebagai akses ke lahan miliknya menjadi titik awal perselisihan, yang bahkan berujung pada vonis sebesar Rp 40 miliar terhadap warga.

Apa yang Menjadi Permasalahan Utama?

Masalah awalnya adalah M berniat membangun perumahan CGR seluas 1,6 hektar yang terbagi antara lahan di Perumahan CE (20 persen) dan lahan di Kelurahan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Dalam rencana tersebut, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan, dengan alasan bahwa akses jalan di Perumahan CE lebih memadai untuk alat berat.

Salah satu argumen yang disampaikan adalah lebar jalan yang hanya sekitar tiga meter. Dalam berkas gugatan, pembangunan itu untuk jalur alat berat.

Namun, warga Blok A Perumahan CE menolak rencana ini karena mereka berpendapat bahwa akses jalan di Pangkalan Jati sudah cukup untuk dilewati alat berat.

“Itu di Jalan Jati Indah mereka bisa kok bawa masuk alat berat, lebar jalannya enggak seperti yang disebutkan,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE saat ditemui di lokasi, Jumat (20/12/2024).

Sebanyak 98 persen warga Blok A menolak pembangunan jembatan tersebut, serta mengkhawatirkan dampak terhadap keamanan dan kepadatan lalu lintas.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” ungkap Heru.

Apa Hasil dari Gugatan dan Banding yang Diajukan?

M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat, yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, hingga mantan Ketua RW di Blok A.

Putusan awal PN Depok menolak gugatan M dan malah menghukum M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada 5 Desember 2024. Banding itu diajukan pada awal November.

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 karena 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Dalam berkas putusan tersebut, M mencantumkan bahwa penundaan proyek disebabkan oleh perselisihan ini telah mengakibatkan kerugian pembeli.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

Mengapa Warga Tidak Melarang Pembangunan?

Meskipun terjadinya perselisihan, warga Blok A menyatakan bahwa mereka tidak pernah melarang pembangunan perumahan CGR.

Salah satu warga, Alfi menjelaskan, dirinya siap menyambut tetangga baru di lahan yang berjarak 20 menter dari rumahnya itu.

“Silakan bangun rumah, saya enggak pernah melarang. Saya hanya melarang pembangunan jembatannya,” katanya ditemui Kompas.com, Jumat.

Alfi percaya bahwa pembangunan perumahan dapat dilakukan tanpa jembatan yang akan mengubah ritme kehidupan di lingkungan mereka.

Apalagi, M menjanjikan one get system di perumahan itu, dengan tujuan agar akses jalan hanya akan dibuka dari Cinere atau tempat Alfi tinggal.

Ia yang tinggal sejak 1995 di sana, mengkhawatirkan jika jembatan dibangun, maka suasana asri dan aman di area tersebut akan hilang.

“Kalau mereka (penghuni lama) merasa tidak nyaman tinggal di sini setelah beberapa dari kita setuju dan akhirnya jembatan dibangun, kita yang zalim,” ujar Alfi.

Warga lainnya, Tari, juga menyuarakan keprihatinan yang sama, mengingat mayoritas tetangganya adalah pensiunan berusia 60 tahun ke atas.

Hal ini yang mendasari bagaimana warga saling gotong royong menjaga lingkungan Blok A yang sudah ada sejak 1976 itu.

“Kita sudah puluhan tahun susah payah menciptakan lingkungan yang kami perdayakan menggunakan uang sendiri. Dari perbaikan aspal berkala, security, hingga fasilitas perumahan,” jelas Tari.

Apa Langkah Selanjutnya dari Warga?

Sebagai respons terhadap putusan Pengadilan Tinggi, warga berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” kata Heru.

Mereka berharap proses kasasi berjalan transparan dan hakim mempertimbangkan argumen dengan cermat.

Bagaimana Keadaan di Lokasi Pembangunan?

Ketika mengunjungi lokasi pembangunan di Pangkalan Jati, terlihat bahwa lebar jalan mencapai sekitar 6-7 meter.

Meskipun jalan menuju lokasi terkesan sempit dengan deretan rumah yang menempel di kedua sisi, aktivitas pembangunan sudah terlihat.

Setelah menelusuri dari Jalan Rangu Raya hingga ke Jalan Jati Indah, terdapat beberapa tikungan yang mungkin dikhawatirkan sulit untuk dilalui alat berat.

Alat berat, seperti eskavator, sudah memasuki perumahan CGR, di sisi lahan Kelurahan Pangkalan Jati.

Sejumlah kerangka bangunan juga mulai muncul.

Namun, di lahan Perumahan CE yang berukuran 20 persen, pepohonan dan hamparan rumput masih tertinggal.

Perlu berjalan sekitar beberapa puluh meter hingga menemukan aliran Kali Grogol yang menjadi titik lokasi pembangunan jembatan.

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL menyiapkan tenaga dan lahan untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, untuk anggarannya, Laksamana Ali menyebut urusan tersebut bisa dikerjasamakan dengan instansi lain.

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional, kemudian kami yang mengerjakan, kami siapkan tenaga, kemudian untuk lahan-lahannya juga kami siapkan,” kata KSAL saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta.

Dia melanjutkan pada prinsipnya TNI mendukung program dan kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Ali menyebut TNI AL menargetkan membangun 96 dapur umum di berbagai satuannya se-Indonesia untuk mendukung makan bergizi gratis.

Dia menjelaskan satu dapur umum itu bisa menyediakan makan bergizi 3.000–4.000 porsi untuk para pelajar dari sekolah-sekolah dasar di sekitar markas satuan.

Dengan demikian, jika 96 dapur umum itu operasional, TNI AL dapat menyediakan 288.000—384.000 porsi makanan per harinya untuk para pelajar.

“Nanti kami melihatnya banyaknya sekolah di sekitar dapur umum, yang disediakan oleh TNI itu terutama yang jarak jangkauannya sekitar 3 kilometer, sementara jika lebih dari itu mungkin dipegang oleh dapur-dapur umum lainnya,” kata Laksamana Ali.

Dari jumlah 96 dapur umum yang ditargetkan, KSAL menyebut sejauh ini ada 18 dapur umum yang telah berdiri dan menggelar beberapa uji coba, termasuk yang ada di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.

Dapur umum lainnya yang juga telah dibangun oleh TNI AL mencakup dapur-dapur di Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya, Pangkalan Marinir Opak Surabaya, dan Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang.

Kemudian, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, Lanal Biak, dan dapur umum di lingkungan Kodiklatal.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

DEPOK, KOMPAS.com - Warga Perumahan CE, Cinere, Depok, akan mengajukan kasasi usai 10 pengurus RT dan RW wilayah tersebut dikenakan vonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Adapun vonis itu dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menilai warga perumahan CE menghalangi rencana pembangunan Perumahan CGR milik perusahaan M, yang 20 persen lahannya berlokasi di Blok A Perumahan CE.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 sekaligus tergugat saat ditemui, Jumat (20/12/2024).

Cara ini menjadi solusi terakhir yang akan ditempuh Heru dan sembilan warga lainnya yang juga berstatus tergugat.

Heru mengaku kaget saat membaca berkas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang terbit pada Kamis (5/12/2024).

Identitas Heru terpampang jelas sebagai tergugat 10 yang dilaporkan M untuk membayar nominal sebesar Rp 40 miliar sebagai bentuk ganti rugi.

Heru menilai, dirinya tak melakukan kesalahan karena hanya menyalurkan aspirasi warga yang menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan lahan di Perumahan CE dan lahan kosong di Kelurahan Pangkalan Jati.

“Ya bingung, RT kan bukan badan hukum, bukan perorangan, kami ibaratnya volunteer untuk lingkungan. Tapi kini kami seolah-olah jadi subjek hukum,” ujar Heru.

Tari, seorang warga RW 06 ikut menimpali. Katanya, warga tidak pernah menghalangi rencana M atas pembangunan tersebut.

Ia dan warga Blok A yang terdiri sekitar 350 rumah hanya melarang pembangunan jembatan.

“Kalau hendak bangun rumah di lahan 20 persen itu kami sangat terbuka. Tapi yang kami tolak hanya pembangunan jembatan,” terang Tari.

Tari menyebut, warga kompak untuk melanjutkan kasus ini lewat jalur hukum hingga menang. Apalagi, para tergugat mayoritas lansia pensiunan.

“Kondisi mereka yang digugat itu pensiunan, sudah punya kondisi kesehatan yang perlu dijaga, setelah dengar dituntut sedemikian besarnya (biayanya), mereka susah tidur,” ujar Tari.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen). Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan ketersediaan tanah terindikasi telantar seluas 79.925 hektar dapat mencukupi program pembangunan 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA di JW Marriot Hotel Jakarta, Kamis (19/12/2024).

"Dengan asumsi 60 meter persegi per rumah, berarti dibutuhkan sekitar 25.200 hektar untuk mencapai 3 juta rumah. Saya punya stok 79.000 hektar," ujar Nusron.

Ia menyampaikan, tanah terindikasi telantar tersebut harus dimanfaatkan sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Tanah ini harus difungsikan dan dipergunakan sesuai dengan Pasal 33 UUD. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan, tidak boleh dianggurkan, untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya," tuturnya.

Kendati demikian, yang perlu menjadi perhatian ialah kecocokan tanah telantar untuk dibangun perumahan.

"Saat ini isunya adalah apakah tanah yang ada di sini lokasi dan peta topografi cocok atau tidak, infrastruktur jalan menuju ke sana (lokasi perumahan) cocok atau tidak. Soal tanah no issue," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN itu.

KOMPAS.com – PT Waskita Karya (Persero) Tbk membagikan 600 kotak makan gratis kepada para siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Ibu Jenab 2 Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke kawasan proyek Rehabilitasi Gempa Cianjur.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pemberian makan gratis tersebut sejalan dengan program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di Tanah Air.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa Waskita Karya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi tidak hanya fokus pada pengerjaan proyek, tapi juga peduli terhadap masyarakat di sekitar proyek,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan tersebut, lanjut dia, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta turut menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Cianjur.

“Apalagi, SDN Ibu Jenab 2 Cianjur termasuk salah satu sekolah yang terdampak gempa, dan telah kami rehabilitasi," imbuhnya.

Selain itu, Ermy juga menambahkan bahwa Waskita Karya sudah menyelesaikan Rehabilitasi Gempa Cianjur. Proyek itu meliputi perbaikan prasarana pendidikan dan infrastruktur pascabencana.

Dalam proyek tersebut, Waskita tidak hanya merenovasi sarana pendidikan di Kabupaten Cianjur Zona 3, tetapi juga membangun infrastruktur permukiman paket 3, 4, dan 5.

“Maka, secara keseluruhan, terdapat 45 proyek di Kecamatan Cianjur yang dikerjakan perseroan,” tambahnya.

Ermy menjelaskan, usai gempa bumi Cianjur pada November 2022 lalu, perseroan merehabilitasi sekaligus merenovasi sejumlah bangunan sejak Desember 2022, mulai dari gedung sekolah hingga kantor pemerintahan.

"Waskita mengerjakan proyek ini secepat mungkin, agar proses belajar mengajar di berbagai sekolah di Cianjur bisa segera berjalan normal. Bisa dilihat, kini semua gedung sekolah yang kami renovasi sudah difungsikan," paparnya.

Ermy menyebutkan, Waskita melakukan rehabilitasi terhadap 38 sekolah, di antaranya SD Negeri Wargasari, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cianjur, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Cianjur, serta Taman Kanak-kanak (TK) Kartika IX Kodim.

Lalu, bangunan Kejaksaan Negeri (Kejari), Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan kantor Desa Nagrak.

"Dalam mengerjakan proyek rehabilitasi ini, Waskita tidak hanya fokus pada struktur bangunannya saja, tapi juga fasilitas penunjangnya. Misal pada SMP Negeri 2 Cianjur, kami turut merenovasi lapangan upacaranya," jelasnya.

Ermy berharap, seluruh warga Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa tersebut dapat kembali menjalani kegiatan sehari-hari dengan nyaman.

“Seperti diketahui, bencana tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun guna perbaikan 98.000 unit rumah yang rusak, serta anggaran sebesar Rp 288,6 miliar untuk rehabilitasi dan renovasi prasarana pendidikan.

Kemudian, pada penanganan infrastruktur permukiman, nilai kontrak yang diperoleh Waskita Karya adalah sebesar Rp 63,65 miliar.

Adapun agenda usulan Kementerian PU tersebut turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra Saleh Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah, serta Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL menargetkan membangun 96 dapur umum di berbagai satuannya se-Indonesia untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Laksamana Ali, saat jumpa pers di Kesatrian Marinir Hartono, Jakarta, Jumat, menjelaskan satu dapur umum itu bisa menyediakan makan bergizi 3.000–4.000 porsi untuk para pelajar dari sekolah-sekolah dasar di sekitar markas satuan.

Dengan demikian, jika 96 dapur umum itu operasional, TNI AL dapat menyediakan 288.000—384.000 porsi makanan per harinya untuk para pelajar.

“Nanti kami melihatnya banyaknya sekolah di sekitar dapur umum, yang disediakan oleh TNI itu terutama yang jarak jangkaunya sekitar 3 kilometer, sementara jika lebih dari itu mungkin dipegang oleh dapur-dapur umum lainnya,” kata Laksamana Ali.

KSAL menegaskan untuk mendukung program makan bergizi gratis itu merupakan kolaborasi antarinstansi.

“Harapannya itu, dan ke depan mudah-mudahan bisa lebih dari itu, dari target yang kami inginkan,” kata Ali.

Dari jumlah 96 dapur umum yang ditargetkan, KSAL menyebut sejauh ini ada 18 dapur umum yang telah berdiri dan menggelar beberapa uji coba, termasuk yang ada di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.

Dapur umum lainnya yang juga telah dibangun oleh TNI AL mencakup dapur-dapur di Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya, Pangkalan Marinir Opak Surabaya, dan Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang.

Kemudian, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, Lanal Biak, dan dapur umum di lingkungan Kodiklatal.

Di tempat-tempat lainnya, Laksamana Ali menjelaskan TNI AL bakal memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada untuk membangun dapur umum.

TNI AL pada hari ini menggelar uji coba program makan bergizi gratis serentak di 18 titik yang diikuti 1.000 lebih siswa dari sekolah-sekolah di sekitar markas satuan-satuan TNI AL di berbagai wilayah Indonesia.

KSAL juga meninjau langsung kegiatan santap siang bersama itu di Kesatrian Marinir Cilandak, kemudian menerima laporan dari para pimpinan satuan yang menggelar uji coba makan bergizi gratis di berbagai wilayah.

“Saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya, menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi. Dengan nilai Rp10.000 per porsi sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna,” kata Ali.

Dia pun berharap keterlibatan TNI AL itu dapat membantu keberhasilan program makan bergizi gratis.

“Harapannya bisa membantu program pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan, dan nantinya program ini akan bermanfaat untuk mencetak generasi-generasi unggulan dari putra-putri Indonesia,” kata KSAL.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024