Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Dukungan lainnya, lanjutnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya.

Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," katanya.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan sudah diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memprogramkan rumah subsidi bagi guru, TNI, dan Polisi.

Ini diungkapkan Ara kala mengunjungi Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam (14/1/2025).

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," jelas Ara dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," katanya.

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

Jakarta -

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (16/1/2025).

Berdasarkan pantauan detikcom di lapangan, Faisol Riza tiba meninjau proses MBG sekitar pukul 07.47 WIB di PAUD Baiturahim, Pulogebang, Jakarta Timur. Ia meninjau langsung proses MBG untuk sekitar 50 murid di lembaga pendidikan tersebut.

Adapun menu MBG di PAUD Baiturahim, yakni nasi, olahan telur, olahan sayur lodeh yang dipadupadankan dengan irisan sosial, buah jeruk, dan susu sapi ukuran 115 ml.

Menu yang sama juga disajikan pada program MBG di SDN Pulogebang 06. Di lokasi ini, paket MBG disediakan untuk 529 murid. Faisol Riza sendiri tiba di SDN Pulogebang 06 sekitar pukul 8.30 WIB seusainya meninjau MBG di PAUD Baiturahim.

"Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik semua menjadi anak-anak yang hebat, ya. Anak-anak yang bisa berbakti kepada bangsa dan negara, kepada orang tua, bisa berbakti kepada agama, dan bisa mencapai cita-cita," kata Faiso Riza dalam kunjungannya.

Sementara itu, salah seorang wali murid di PAUD Baiturahim, Sulastri (50), berharap MBG bisa menambah gizi anaknya. Namun begitu, secara pengeluaran rumah tangga, MBG tidak banyak berdampak.

"Harapannya ya biar lebih baik anaknya. Biar lebih tambah gizi lagi. Biar sehat. Kalau masalah pengeluaran sama ini sama aja, cuman ada ininya, jadi kalau pulang sekolah saya nggak buru-buru siapin makan dia. Jadi pulang sekolah dia sudah kenyang," terangnya.

Simak Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau karib disapa Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam ( 14/1/2025).

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

Adapun Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Berdiri di atas lahan seluas 36 hektar dengan jumlah rencana unit sebanyak 3.229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1.698 unit.

Perumahan ini berjarak sekitar 600 meter dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak.

Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

Kota Bogor (ANTARA) - Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025, seiring dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai sekolah menengah atas (SMA) sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui pada periode Januari-April 2025.

Dalam satu pekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, banyak cerita menarik yang muncul dari berbagai daerah. Ada sejumlah murid yang merasa senang dengan menu makanan yang disajikan, ada pula yang menyatakan lebih enak masakan ibu di rumah.

Menu-menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis tersebut, terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, yakni nasi, dilengkapi dengan sayuran, lauk, yakni ayam goreng atau olahan lainnya, buah-buahan dan susu.

Bagi sebagian kalangan, menu makanan yang disalurkan pada program Makan Bergizi Gratis ini biasa dinikmati saat berada di rumah. Maklum saja, sasaran penerima program itu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, namun targetnya adalah seluruh anak-anak Indonesia.

Ada pula penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, lantaran rasa menu ayam dalam program Makan Bergizi Gratis, dirasa kurang pas di lidah. Memang, urusan lidah adalah hal yang relatif dan subjektif, apalagi terbiasa memakan masakan ibu yang enak dan sedap.

Cerita penerima program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi pelajaran bermakna mengenai program dari pemerintah ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial menampilkan pembagian makanan program Makan Bergizi Gratis.

Masih dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak mulai membuka kotak makanan dan segera menyantapnya. Namun, ada satu anak yang dalam rekaman video tersebut, hanya meminum susu yang merupakan salah satu menu dari program Makan Bergizi Gratis.

Sosok perekam video, yaitu Kapolsek Bone Raya Ipda Yahya Boudelo, yang kemudian berkata kepada anak bernama Muhammad Suleman Datau, siswa kelas 3 di sekolah tersebut "Silahkan makan, kenapa tidak dimakan?" ucapnya.

Sang anak menjawab, "Mau diberikan ke mama". Perekam video kembali bertanya, "Kenapa mau dikasihkan ke mama?" Sang anak menjawab, "Karena di rumah tidak ada nasi". Sungguh, jawaban itu sangat menggugah rasa penuh makna.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disimpan Suleman Datau untuk orang tuanya, sebetulnya relatif sederhana. Dalam video tersebut, terlihat ada nasi, telor, sayuran dan lauk lainnya. Niat Suleman Datau untuk membawa makanan itu kepada orang tuanya, sungguh mulia.

Berbagai sudut pandang bisa kita gunakan untuk memaknai fenomena yang ditunjukkan oleh Suleman, salah satunya adalah makna dari makanan yang tersaji di hadapan kita.

Hadirnya makanan di hadapan kita memiliki makna tajalli atau perwujudan af'al (perbuatan) Tuhan, meskipun yang menghadirkan makanan itu adalah manusia.

Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Suleman mengajak kita, khususnya para siswa penerima bantuan MBG, untuk menghargai setiap butir nasi yang lengkap dengan sayur dan lauknya.

Lewat Suleman, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak sepatutnya anak meremehkan sajian makanan yang dihasilkan dari jerih payah banyak pihak, mulai dari petani, buruh tani, pemanggul gabah di sawah, hingga kaum ibu yang mengolah makanan itu menjadi siap santap.

Belajar bersyukur

Kisah yang disuguhkan oleh Suleman mengajarkan kita, para orang dan anak-anak dari kalangan berada, agar memaknai keberadaan makanan itu dengan penuh nikmat dan rasa syukur mendalam.

Bagi anak-anak yang merasa tidak cocok dengan sajian makanan gratis itu perlu belajar, meskipun memerlukan proses, untuk tidak mengeluh karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Pembelajaran rasa syukur ini tentu perlu melibatkan para orang tua dari kalangan berada untuk mengingatkan anak-anaknya agar menghargai makanan yang disediakan secara gratis di sekolah dengan cara melahapnya tanpa sisa.

Kalau bagi kalangan yang sangat mampu, makanan itu kurang bermakna karena rasanya "kurang enak" (ini sangat subjektif), namun bagi siswa dari keluarga tidak mampu, makanan itu justru merupakan sajian mewah yang jarang ditemukan di rumah.

Bagi keluarga dari kalangan berada, sesekali bisa mengajak anak-anaknya untuk melihat masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau di sekitar tempat penampungan sampah.

Anak-anak dari keluarga kaya perlu diajarkan untuk berempati pada keadaan orang lain yang jauh di bawah kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya makanan.

Dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program mulia ini, kasus yang ditunjukkan oleh Suleman bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana program MBG ini juga bisa menyentuh masyarakat yang kurang mampu, misalnya melibatkan warga yang kondisi ekonominya sama dengan keluarga Suleman.

Warga dengan kondisi ekonomi ibu dari Suleman bisa dilibatkan, setidaknya sebagai pekerja ketika program itu dikerjakan untuk disajikan kepada siswa.

Pemerintah mewajibkan penerima proyek pengadaan makanan gratis itu untuk mempekerjakan warga dari kalangan tidak mampu, sehingga program itu betul-betul memiliki dampak berganda, di luar memenuhi kebutuhan siswa akan makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis, sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dengan alokasi anggaran yang direncanakan hingga mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kekurangan, salah satunya seperti orang tua Suleman Datau.

Pelibatan masyarakat kurang mampu, antara lain memanfaatkan jasa mereka untuk membantu proses produksi makanan yang ada dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka dilibatkan dalam produksi, sembari dibekali pengalaman untuk di kemudian hari membuka usaha secara mandiri.

Pembekalan untuk memulai usaha tersebut perlu dilakukan supaya pada saatnya, mereka bisa hidup mandiri dengan penghidupan yang layak, mengingat program Makan Bergizi Gratis tidak akan berjalan selamanya.

Kisah Suleman Datau yang menyita perhatian publik seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan intervensi, sehingga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baru berjalan selama tiga hari, dari Senin (13/1/2025) hingga Rabu (15/1/2025).

Program ini menyasar 41 sekolah di tiga kalurahan di Kapanewon Sentolo, yaitu Sukoreno, Demangrejo, dan Sentolo, dengan total 2.268 pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkantor di Sukoreno bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG di tiga desa tersebut.

Makanan disajikan menggunakan nampan piring stainless steel lima sekat atau piring omprengan, dengan menu yang berbeda setiap harinya.

SPPG merupakan perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyelenggarakan program makan gratis di seluruh Indonesia.

Namun, pelaksanaan MBG di Kulon Progo tidak berjalan tanpa kendala.

Beberapa masalah muncul, mulai dari keterlambatan pengiriman makanan hingga keluhan mengenai kualitas makanan yang disajikan.

Makanan tidak kunjung tiba

Pada hari pertama MBG, ada sekolah yang tidak kebagian makanan.

SMP Negeri 1 Sentolo dengan total 381 pelajar sejatinya menerima makan gratis, Senin (13/1/2025).

Sekolah telah mengumumkan pelajar tidak perlu bawa bekal, selain sendok dan garpu. Kenyataan berkata lain, penantian sejak pagi tanpa kepastian.

Menjelang siang, masuk pesan singkat kalau sekolah ini tidak kebagian makanan dengan alasan yang tidak pasti.

Para pelajar yang sudah menunggu lantas pulang tanpa menunggu makanan tiba.

“Kami menerima pesan WA, katanya batal dengan alasan crowded,” kata Sudaryanta, Wakil Kepala SMP Sentolo, saat ditemui di sekolahnya.

Pilih-pilih makanan

Di tempat lain pada hari pertama MBG, sebanyak 145 siswa sekolah dasar (SD) negeri Semen makan bersama di waktu istirahat siang sebelum shalat dzuhur.

Pihak sekolah menemukan ada beberapa anak di kelas berbeda, yang pilih-pilih makanan.

Ada yang tidak suka sayur di salah satu kelas, ada yang tidak suka daging ayam di kelas lain. Sekolah tetap memotivasi pelajar untuk mau memakannya sampai habis.

Kepala SD Semen, Murtinah meyakini, makan bersama bisa mengubah sikap pilih-pilih makanan pada anak.

Makan bersama sekaligus jadi edukasi bagi pelajar tentang makan ini tidak hanya soal gratis dan kenyang, namun memiliki maksud penambahan nilai kandungan gizi untuk pertumbuhan.

“Anak yang tidak suka sayur mudah-mudahan karena makan bersama sehingga terpancing anak senang. Anak disadarkan kalau makan itu bukan berdasar kesukaan tapi berdasar kebutuhan gizi dalam diri kita,” kata Murtinah.

Omprengan amis

Hari kedua MBG, Selasa (14/1/2025), pelajar SM Negeri 1 Sentolo untuk kali pertama menerima makan gratis. Mereka makan bersama pukul 10.00 WIB, waktu istirahat.

Beberapa pelajar mengeluh bau amis pada wadah makanan yang terbuat dari stainless steel.

Beberapa pelajar mengaku omprengan seperti bau cucian piring.

Mereka tetap makan sampai habis menu hari itu, nasi, sayur jipang, tahu, telor dan pisang, meski disertai aroma wadah tidak segar.

Ada satu siswa yang mengaku tidak makan meski menunya menggugah selera.

“Kemarin bahkan tidak saya makan. (Soalnya) tempat makannya bau amis, seperti bau tempat cuci. Tidak saya coba. Waktu itu menunya tahu dan telor. Sayurnya lupa apa,” kata Raka, pelajar kelas IX sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 1 Sentolo, Rabu (15/1/2025).

Situasi berbeda MBG pada hari ketiga. Wadah makanan tidak beraroma dan terasa bersih.

Raka dan para siswa mengaku menghabiskan makanan hari ini dengan nikmat.

Nasi keras

Beberapa pelajar di SMP Sentolo mengaku nasi keras disajian makanan pada hari kedua MBG, Selasa (14/1/2025).

Hari itu, sekolah menerima menu nasi, telur, tumis labu hijau, tahu, dan buah pisang.

Beberapa pelajar tidak suka dengan nasi yang masih terasa keras. Sementara siswa lain ada yang mengeluh lauk tahu terasa kecut.

“Bukan karena rusak atau dalam kondisi buruk. Bukan yang seperti itu, karena kalau basi atau seperti itu pasti ada keluhan kesehatan hari ini, tapi kenyataannya semuanya sehat,” kata Sudaryanta.

Keluhan sampai pada guru, lantas diteruskan pada petugas distribusi makanan yang mengantar jemput wadah makanan.

Keluhan agaknya didengar. Makanan hari ketiga, nasi lebih pulen, semua pelajar memakan menu MBG hari ini.

“Saya sampaikan kalau masak nasi lebih pulen lagi. Dan hari ini lebih baik,” kata Sudaryanta.

Libur, ambil makanan ke sekolah

Pembelajaran di sekolah taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini (PAUD) tidak seperti sekolah pada jenjang di atasnya.

Pada PAUD Sadewa di dusun Sukoponco, Sukoreno, pembelajaran berlangsung pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, dari pukul 09.00-11.00 WIB.

Sadewa memiliki 19 siswa sebagai penerima MBG.

Meski sekolah hanya tiga hari dalam sepekan, SPPG mengirim 19 porsi makanan pada hari Senin hingga Jumat. Pada hari PAUD tidak ada pembelajaran, MBG tetap berlangsung.

Guru PAUD, Rahayu mengungkapkan, ia mengabarkan melalui pesan singkat agar orangtua membawa wadah sendiri untuk mengambil makanan bergizi gratis di sekolah.

Makanan bisa dibawa pulang dimakan pelajar ketika di rumah.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Terdapat beberapa modus yang dipakai untuk melakukan penipuan berbasis program Makan Bergizi Gratis.

Modus penipuan Makan Bergizi Gratis

Belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100-500 juta.

Beruntung, pengusaha katering yang menjadi sasaran modus penipuan tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut. Mereka pun tidak mengalami kerugian material.

Namun, kondisi berbeda dialami satu pengusaha katering di Kota Batu, Jawa Timur yang menjadi korban penipuan MBG, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pengusaha katering tersebut menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu.

Saat sudah memproses pesanan makanan hingga 80 persen, katering itu baru mengetahui pesanan yang diterimanya bohongan. Dia pun mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta.

Modus lain yang dipakai untuk melakukan penipuan yakni tawaran palsu untuk menjadi pemasok makanan atau bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis.

Dilansir dari Kompas.com (31/12/2024), sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta.

Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan.

Namun, uang tersebut tidak dikembalikan. Para korban kemudian menyadari lokasi yang disebut alamat kantor oleh pelaku penipuan ternyata hanyalah rumah kosong.

BGN tegaskan petugasnya dilengkapi dokumen

Saat dimintai tanggapan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan BGN maupun pemerintah tidak akan memungut biaya dari masyarakat untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Ia memastikan, petugas resmi Badan Gizi Nasional pun selalu dilengkapi dengan dokumen tugas resmi yang dapat diverifikasi kebenarannya.

"Pihak yang minta-minta uang duluan pasti bukan dari BGN," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Atas aksi penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis, Dadan menyebut, BGN telah mengecek laporan tersebut.

Dia pun meminta para korban yang terkena penipuan agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Dadan menambahkan, BGN punya mekanisme bagi pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal yang ingin berpartisipasi menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, publik hanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang tercantum dalam situs Mitra BGN.

"Untuk menjadi mitra cukup mengunjungi mitra.bgn.go.id," ucap Dadan.

Badan Gizi Nasional pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan kejadian mencurigakan terkait program Makan Bergizi Gratis.

Informasi dan klarifikasi resmi dari BGN hanya dapat diperoleh melalui situs resmi www.bgn.go.id atau akun media sosial resmi Instagram @badangizinasional.ri dan Tiktok @badangizinasional.ri.

Cara pendaftaran mitra BGN

Untuk menghindari menjadi korban penipuan bermodus program Makan Bergizi Gratis, publik perlu tahu cara pendaftaran mitra Badan Gizi Nasional yang tepat.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (8/1/2025), terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi calon mitra untuk bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis.

Berikut rincian syarat mendaftar sebagai mitra Badan Gizi Nasional:

1. Punya usaha di bidang penyediaan makanan bergizi berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan

2. Calon mitra wajib menggunakan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan untuk mendukung kesejahteraan petani lokal dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

3, Dalon mitra harus memiliki dokumen resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Usaha harus memiliki status hukum sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya

5. Usaha harus berkomitmen memberikan kontribusi berkelanjutan dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran program

6. Calon mitra harus memiliki visi dan misi sejalan dengan tujuan BGN, yaitu menciptakan masyarakat yang sehat melalui pemenuhan gizi yang optimal

7. Calon mitra diminta memberikan informasi rinci terkait area operasional dan komunitas yang akan menerima manfaat program, seperti sekolah, panti sosial, atau tempat lain yang membutuhkan pasokan makanan bergizi.

Pendaftaran menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dilakukan melalui laman resmi mitra.bgn.go.id. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

• Buka situs dan buat akun dengan memasukkan data nama, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan kata sandi
• Login ke akun mitra yang telah didaftarkan
• Isi formulir pendaftaran sesuai dengan bidang kerjasama yang diinginkan
• Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama
• Klik tombol "Kirim" untuk menyelesaikan pendaftaran.

Setelah pendaftaran diajukan, BGN akan memproses pengajuan kemitraan. Pemberitahuan terkait penerimaan kemitraan akan disampaikan melalui email.

Setelah itu, mitra dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi untuk distribusi makanan gratis. Berikut caranya:

• Login ke akun mitra di laman mitra.bgn.go.id
• Masuk ke menu "Pengajuan Titik" dan klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Tandai lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta yang tersedia, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan"
• Lengkapi informasi terkait lokasi mitra yang digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Pastikan semua ketentuan yang diperlukan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan
• Unggah dokumen yang diminta, seperti izin lokasi atau foto bangunan
• Klik "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan.

Tim BGN kemudian akan memverifikasi pengajuan tersebut agar bisa menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Terdapat beberapa modus yang dipakai untuk melakukan penipuan berbasis program Makan Bergizi Gratis.

Modus penipuan Makan Bergizi Gratis

Belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100-500 juta.

Beruntung, pengusaha katering yang menjadi sasaran modus penipuan tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut. Mereka pun tidak mengalami kerugian material.

Namun, kondisi berbeda dialami satu pengusaha katering di Kota Batu, Jawa Timur yang menjadi korban penipuan MBG, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pengusaha katering tersebut menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu.

Saat sudah memproses pesanan makanan hingga 80 persen, katering itu baru mengetahui pesanan yang diterimanya bohongan. Dia pun mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta.

Modus lain yang dipakai untuk melakukan penipuan yakni tawaran palsu untuk menjadi pemasok makanan atau bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis.

Dilansir dari Kompas.com (31/12/2024), sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta.

Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan.

Namun, uang tersebut tidak dikembalikan. Para korban kemudian menyadari lokasi yang disebut alamat kantor oleh pelaku penipuan ternyata hanyalah rumah kosong.

BGN tegaskan petugasnya dilengkapi dokumen

Saat dimintai tanggapan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan BGN maupun pemerintah tidak akan memungut biaya dari masyarakat untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Chef Fundraising Officer Rumah Zakat, Didi Sabir turut angkat bicara terkait adanya usulan agar dana zakat dipakai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mendukung program ini, pihaknya perlu konfirmasi dulu ke para muzakki (pemberi zakat) atau melakukan survei.

Dia menjelaskan, Rumah Zakat selama ini hadir untuk memfasilitasi para muzakki untuk menunaikan zakat infak dan sedekahnya. Menurut dia, para muzakki mau mengeluarkan zakatnya lewat Rumah Zakat karena melihat program-program yang telah dilakukan.

"Nah, sehingga kalau kemudian ada usulan terkait bagaimana menggunakan dana zakat ini, tentu kami akan konfirmasi dulu ke muzakki kami, apakah kemudian bisa. Karena, para muzakki ini kenapa ikut ke Rumah Zakat karena program yang sudah berjalan," ujar Didi saat dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

"Nah kalau kemudian ada program baru, tentu Rumah Zakat harus survei dulu atau apa gitu ya. Kemudian menanyakan lah ke para muzakki, apakah muzaki setuju nggak untuk mengikut dalam program seperti Makan Bergizi Gratis ini," jelas dia.

Sebagai lembaga yang memiliki izin dan menjadi LAZ terdepan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, menurut dia, Rumah Zakat tentu mendukung Asta Cita, sebuah cetak biru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045

"Hanya mungkin kami perlu melibatkan stakeholder kami untuk kemudian memastikan bahwa ketika ada program baru yang akan kami lakukan, tentu ini perlu sebuah kebijaksanaan dan komitmen bersama," kata Didi.

"Tapi pada intinya adalah kami sangat mendukung program dari Asta Cita-nya program pemerintah periode 2024-2029 ini," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 185 pemerintah daerah (pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

Daerah tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian.

"Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan]," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

Bahkan, sebagai wujud komitmen, dia berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.

"Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu," ujarnya.

Selain itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG. Ia percaya kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.

"Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur," ucap Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.

Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.

Dirinya juga berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

"Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari," pungkas Ara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan transportasi umum agar penghuninya bisa beraktifitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman , bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, kunjungan kerja ini untuk memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat, karena untuk kepentingan rakyat.

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," ungkap dia.

Komisioner BP Tapera Heru meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi semua seperti kualitas yang rapi, ada meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," ujar dia.

Dalam kunjungan ini Menteri Ara berbincang dengan salah seorang penghuni Perumahan Puri Delta Tigaraksa bernama Lia (25). "Kami baru tinggal 1 bulan disini, kebetulan suami bekerja di Jakarta dengan transportasi kereta yang jarak stasiun dari perumahan hanya 600 meter. Saat akad kami DP 500 ribu dan cicilan flat Rp1,3 juta untuk 15 tahun," kata Lia.

Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 Ha dengan jumlah rencana unit sebanyak 3229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1698 unit.

Perumahan ini berjarak hanya sekitar 600 m dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak. Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

(KIE)

Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyebutkan dana Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) banyak dimanfaatkan perbankan untuk penyaluran kredit sektor perumahan.

"Monitoring kami menunjukkan realisasinya, hampir semua digunakan insentif itu untuk penyaluran kredit di sektor-sektor perumahan," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Januari 2025 di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Juda terkait dukungan bank sentral terhadap program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Juda mengatakan sektor perumahan sudah masuk dalam sektor-sektor prioritas kebijakan KLM BI.

Ke depan, KLM di sektor-sektor yang merupakan prioritas program pemerintah, termasuk perumahan, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia," kata Juda.

Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM BI disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain perumahan rakyat, konstruksi, dan realestat, BI menyampaikan bahwa sektor yang menjadi prioritas KLM juga pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen salah satunya akan mendorong penyaluran kredit.

Selain itu, suku bunga yang rendah juga membuat operasi moneter lebih ekspansif serta meningkatkan insentif langsung dari BI kepada perbankan untuk penyaluran kredit.

"Suku bunga kalau turun, tentu saja bank lama-lama akan memilih menyalurkan kredit daripada di SBN maupun SRBI," kata dia.

Meskipun insentif KLM ditujukan bagi seluruh bank, Perry mengingatkan bahwa kondisi likuiditas dari masing-masing bank akan sangat bergantung dari manajemennya yang dilakukan secara internal.

Hingga minggu kedua Januari 2025, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Secara rinci, insentif tersebut telah disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun. Kemudian, bank bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp29,9 triliun, serta kantor cabang bank ssing (KCBA) sebesar Rp5 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025