Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihak BUMN ikut serta menjalankan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang menangani pendanaan.

"Kalau 3 juta rumah kan memang BTN sebagai fasilitas pendanaan," kata Erick saat ditemui wartawan usai acara BNI Investor Daily Round Table, Rabu (15/1/2025).

Selain BTN, Perumnas juga turut aktif dalam proses pembangunan 3 juta rumah. Fokus BUMN adalah pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD)

"Nanti kita fokusnya di sektor kita yang di TOD-TOD itu yang di tempat kereta api, yang sama BTN, sama semua itu, sama Perumnas itu," terang Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp 35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Sementara itu, dalam catatan detikcom sebelumnya BTN selaku BUMN yang membantu program 3 juta rumah dari segi pembiayaan juga sempat mengusulkan adanya perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk program 3 juta rumah.

Kemudian kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan usulan tersebut merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

(hns/hns)

Jakarta: Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 15 Januari 2025.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

(KIE)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu. Rumah-rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Menurutnya ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Imbasnya, masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah. Beberapa waktu lalu, Fahri menemukan kasus serupa pada saat tengah melakukan peninjauan proyek perumahan yang mendapat insentif perbankan.

"Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah," ungkapnya.

Ia tahu alasan mengapa hingga hari ini masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Alasannya adalah mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Selain itu, ia berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama dan ramah lingkungan.

"Nah jadi menurut saya isu green sebagai isu dari seminar ini menjadi penting karena kami juga mau apa yang kita bangun ini adalah untuk menjaga waktu yang panjang," ucapnya.

(aqi/zlf)

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara buka suara soal laporan terbangunnya 40.000 unit rumah kepada Presiden Prabowo Subianto selama dirinya menjabat.

Ara menjelaskan, pembangunan tidak hanya dilakukan Pemerintah, melainkan pengembang dan rakyat itu sendiri.

“Kalau kita (pemerintah) membangun itu kan dari anggaran yang ada hanya sekitar 8 persen.
Habis itu kan developer (pengembang), habis itu banyak masyarakat yang membangun sendiri,” jelas Ara menjawab Kompas.com, usai meresmikan Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung, Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Sebagai contoh, pembangunan rumah di Kota Tangerang yang mayoritas dibangun oleh masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah meluncurkan kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Tujuannya, agar mereka bisa mandiri melakukan pembangunan rumah.

"Kalau saya dapet info, selama ini yang paling banyak adalah yang bangun swadaya. Kalau tadi kita lihat di Kota Tangerang, kayaknya semua semua, sebagian besar tadi yang mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah bangunan swadaya,” lanjutnya.

Sementara Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025 atau sekitar 2,5 bulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjabat, sudah tersalurkan 36.944 unit rumah.

Menurut Heru, itu dihitung hanya pada penyaluran pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Tapera. Ini belum ditambah dengan rumah komersial.

“Dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 5 Januari itu, sudah bisa kita salurkan pembiayaan kurang lebih 36.944 unit ya,” tandas Heru.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi dapat mencapai Rp1,8 triliun pada 2025, terutama untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies menjelaskan bahwa jumlah tersebut dipatok lebih tinggi dibandingkan penyaluran KPR Subsidi pada 2024 yang sebesar Rp1,6 triliun. Pembiayaan rumah subsidi itu dilakukan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

”Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2024).

Lebih terperinci, target penyaluran rumah subsidi melalui dua skema tersebut mencapai 10.750 unit pada tahun ini, meningkat dibandingkan 10.021 unit pada tahun lalu.

Corina menjelaskan bahwa melalui skema FLPP, masyarakat dapat mendapatkan hunian dengan uang muka hingga 1% dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Terdapat pula tawaran bunga spesial sebesar 5% fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor mencapai 20 tahun, dengan syarat yang berlaku.

Sementara itu, skema Tapera menjadi medium penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kemudahan serupa, yakni uang muka hingga 1% dan bunga ringan sebesar 5% fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun.

Dengan cakupan itu, pihaknya memastikan bahwa program ini dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," pungkas Corina.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara perihal dampak program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan KPR perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa perbankan menerapkan manajemen risiko dalam mengelola dana masyarakat, tak terkecuali untuk pembiayaan produktif seperti KPR.

“Dukungan berbagai program pemerintah terutama yang dapat mendorong penguatan daya beli masyarakat dan bauran kebijakan akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi, termasuk dalam mendorong pertumbuhan KPR,” katanya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (14/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara perihal dampak program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa perbankan menerapkan manajemen risiko dalam mengelola dana masyarakat, tak terkecuali untuk pembiayaan produktif seperti KPR.

“Dukungan berbagai program pemerintah terutama yang dapat mendorong penguatan daya beli masyarakat dan bauran kebijakan akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi, termasuk dalam mendorong pertumbuhan KPR,” katanya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa OJK juga mendorong perbankan dalam menjaga likuiditas, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga (DPK).

Ketika ditanya perihal pergerakan bunga kredit dan minat KPR di tengah suku bunga yang masih tinggi, Dian menyebut bahwa hal itu masih dipengaruhi beragam faktor seperti dinamika perekonomian global dan ketidakpastian situasi geopolitik.

Selain itu, fluktuasi perdagangan global, tingkat inflasi, dan kebijakan suku bunga di berbagai kawasan juga berdampak terhadap langkah bank dalam merespons dinamika tersebut.

“Terkait dengan KPR, data yang ada menunjukkan bahwa KPR yang disalurkan perbankan itu masih menunjukkan pertumbuhan. Perbankan juga memproyeksikan pertumbuhan kredit ke depan yang masih cukup positif,” tutur Dian.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyatakan program 3 juta rumah mendorong permintaan KPR perseroan, sehingga pertumbuhan pun diprediksi juga terjadi pada tahun ini.

Hingga September 2024 atau kuartal III/2024, BTN membukukan peningkatan penyaluran KPR, baik subsidi maupun non-subsidi, sebesar 10,4% secara tahunan (year on year/YoY).

“Kami berharap pada 2025, pertumbuhan kredit BTN secara keseluruhan dapat lebih tinggi dari 2024 yang berkisar antara 10%-11%,” jelasnya.

Adapun, Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa kredit konsumsi yang disalurkan perbankan tumbuh 10,9% YoY hingga mencapai Rp2.191,2 triliun pada November 2024.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar, dari realisasi itu, laju pertumbuhan KPR per bulan kesebelas tahun lalu terpantau melambat ke angka 10,3% YoY dari 10,8% YoY pada bulan sebelumnya. Total pembiayaan yang disalurkan pada periode yang sama mencapai Rp781,7 triliun.

BI juga mencatat penyaluran kredit sektor properti tumbuh 7,1% YoY per November 2024. Angka ini kembali menunjukkan tren pelambatan selama tiga bulan terakhir, dari 7,2% YoY pada Oktober 2024 dan 7,6% YoY pada September 2024.

Dari segi nominal, pembiayaan properti mencapai Rp1.409,4 triliun sampai dengan bulan kesebelas 2024. Jumlah ini ditopang KPR dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) yang sebesar Rp781,7 triliun, kredit konstruksi Rp397,8 triliun, serta kredit real estate (Rp229,9 triliun).

Jakarta -

Budi Arie Dorong Tahu dan Tempe Bisa Jadi Bahan Utama Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

"Tempe (dan tahu) pasti direkomendasikan oleh BGN karena memenuhi kandungan gizi, jadi saya harap Rumah Tempe Indonesia ini bisa dikelola dengan baik dan profesional sehingga kita bisa replikasi model usaha ini ke tempat lain," ucap Menkop Budi Arie saat melakukan kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Dalam kunjungan ke RTI tersebut, Budi Arie mengapresiasi upaya dari Rumah Tempe Indonesia dan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) yang sudah melakukan diversifikasi produk tempe menjadi beberapa produk unggulan lain seperti kripik tempe, cookies tempe, nugget dan lain sebagainya.

Hal ini menandakan bahwa komoditas tempe dan tahu tidak hanya bisa diandalkan untuk pemenuhan gizi pada program MBG namun juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara.

"Perputaran bisnis di Indonesia bisa sampai Rp75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Menkop Budi Arie.

Adapun Budi Arie menyampaikan Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memfasilitasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leader program MBG agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU, nanti kita ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan 3 pertemuan dengan BGN. Saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari BGN.

"Kita sudah sudah tiga kali bicara dan BGN, terakhir kali ketemu itu Desember 2024," katanya.

Ia berharap keputusan terkait dengan pihaknya menjadi pemasok dari produk tempe dan tahu dapat segera diputuskan.

"Kita harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kita ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG," katanya.

Simak Video 'Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendukung program makan bergizi gratis untuk para siswa sekolah. Namun, Cucun menyoroti revitalisasi sekolah buntut atap dua ruang kelas di SD Negeri Mekarjaya, Depok, ambruk.

"Kita bersyukur sekarang memiliki program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah yang dapat berdampak positif pada kualitas tumbuh kembang anak-anak. Tapi tidak bisa dipungkiri, Indonesia masih punya berbagai pekerjaan rumah dalam hal kualitas layanan pendidikan," kata Cucun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1/2025).

Cucun mengatakan masih banyak infrastruktur sekolah di Indonesia yang kurang memadai. Ia ingin adanya kajian teknis yang panjang dan detail sebelum membangun sebuah sekolah.

"Bahkan sebelum maraknya media sosial yang menyampaikan berbagai informasi, kita tahu banyak sekali infrastruktur sekolah di Tanah Air yang kurang memadai," kata Cucun.

"Kejadian ini menjadi bukti nyata masih kurang maksimalnya infrastruktur sekolah. Revitalisasi sekolah harus betul-betul ada kajian teknisnya dulu, demi memastikan keamanan bagi murid sehingga tidak lagi ada ancaman kerusakan infrastruktur," tambahnya.

Cucun meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) menginventarisasi infrastruktur seluruh sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sekolah yang perlu mendapat prioritas perbaikan demi memastikan kualitas pendidikan bagi anak didik.

"Tapi kami percaya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi misi dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan, persoalan infrastruktur dan pembangunan sekolah menjadi prioritas," sebutnya.

Ia mengatakan perbaikan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama dapat membantu pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Apalagi konstitusi juga telah mengamanatkan alokasi anggaran besar untuk pendidikan yang jadi modal pembangunan bangsa.

"Jadi negara memang harus memberikan langkah-langkah yang menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan memadai," terang Cucun.

Waketum PKB ini menyadari masalah ketimpangan menjadi salah satu faktor penghambat kualitas pendidikan di Indonesia. Termasuk, kata Cucun, ketidaksetaraan infrastruktur pendidikan seperti fasilitas fisik, akses ke teknologi, buku teks, dan sumber daya pendidikan lainnya.

"Sekolah di daerah terpencil seringkali memiliki pendidikan dalam kondisi yang kurang mendukung dibandingkan dengan sekolah di daerah yang lebih makmur. Dan masalah ketimpangan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan hasil akademik murid," paparnya.

Diketahui, atap dua ruang kelas di SDN Mekarjaya Depok tiba-tiba ambruk. Pihak sekolah kini memutuskan menggelar kegiatan belajar mengajar secara daring untuk lima ruang kelas yang masih tersisa.

"Yang ambruk parah itu hanya satu, cuma kita khawatir terdampak ke ruangan yang lain. Makanya ruangan yang lainnya juga dikosongkan dulu untuk sementara," kata Kepala SDN Mekarjaya 29 Depok, Rika Kartini, kepada wartawan, Senin (13/1).

Terdapat 5 ruang kelas yang dikosongkan lantaran terdampak dari ambruknya atap. Para siswa yang terdiri dari kelas I sampai IV di kemudian diminta untuk belajar di rumah sementara Waktu.

Simak juga Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/rfs)

BOGOR, KOMPAS.com - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) berkomitmen menyuplai tempe dan tahu untuk program makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan usai mengunjungi Rumah Tempe Indonesia Gakoptindo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.

Kementerian Koperasi akan mencoba membantu Gakoptindo untuk segera menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Gizi Nasional.

“Nanti kami ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional),” kata Budi Arie.

Budi Arie mengatakan, konsumsi tahu dan tempe di Indonesia sangat tinggi, yakni sekitar 15 kilogram per kapita per tahun.

Rinciannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat, rata-rata konsumsi tempe per kapita per tahun sebesar 7,3 kilogram.

Sementara itu, konsumsi tahu per kapita per tahun sebesar 7,7 kilogram. Oleh karena itu, Kemenkop mendorong Gakoptindo untuk ambil bagian dalam makan bergizi gratis.

"Perputaran bisnis (tempe-tahu) di Indonesia bisa sampai Rp 75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu perajin. Ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Budi Arie.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo Hugo Siswaya berharap dukungan dari pemerintah, khususnya Kemenkop, untuk dapat mengkomunikasikan keinginan Gakoptindo menjadi suplier utama program makan bergizi gratis. "Kami harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG (makan bergizi gratis) karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kami ingin perajin tempe bisa mendukung dalam program ini, yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” kata Hugo.

Namun, pasokan atau ketersediaan kedelai masih menjadi kendala. Sebab, Indonesia masih mengimpor kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe.

Data BPS lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan bahwa impor kedelai selalu menyentuh dua juta ton lebih.

Pasokan atau ketersediaan kedelai juga menyebabkan fluktuasi harga tahu dan tempe. “Kalau sudah kontrak (dengan Badan Gizi Nasional), takutnya kedelainya langka,” ujar Hugo.

Menkop Budi Arie juga mengakui bahwa pasokan kedelai menjadi kendala selama ini. “Memang itu tantangan tersendiri buat kita. Yang pasti, selalu saya katakan, dalam banyak diskusi soal tempe, dalam supply chain, yang penting masyarakat harus untung. Konsumen tidak boleh dirugikan. Pengrajin juga tidak boleh rugi,” kata Budi Arie.

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan sebanyak 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia siap untuk memasok bahan pangan makam bergizi gratis.

"Sudah ada 1.332 koperasi yang teregistrasi. Itu sudah kita data yang bisa menjadi bagian dari pasokan program makan bergizi gratis," kata Budi Arie saat melakukan kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Budi Arie mengatakan Kementeriannya telah melakukan sejumlah rangkaian pengecekan dan evaluasi di sejumlah koperasi yang sudah bakal memberikan pasokan bahan pangan pada program makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan guna ketika sudah memasok bahan pangan kendala yang dihadapi tidak terlalu menjadi persoalan.

"Karena itu kepastian suplai pasokan bahan baku menjadi penting. Termasuk dalam hal ini adalah tempe dan tabu. Karena itu saya hadir hari ini di RTI milik Kopti Bogor untuk memastikan bahwa mereka bisa melakukan suplai bahan baku dalam program akan bergizi gratis," katanya.

Selain itu, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak ada bahan baku untuk program makan bergizi gratis, Budi Arie mengatakan Kementeriannya akan membangun sejumlah hub logistik untuk berbagai komoditas.

"Semua yang dibutuhkan dalam program akan bergizi gratis tidak mungkin dihasilkan oleh satu lokasi daerah. Sehingga perlu ada manajemen, supply chain manajemen untuk menghubungkan dapur-dapur MBG ini dengan ketersediaan pasokan bahan-bahan. Nah peran koperasi di situ," katanya.

Adapun untuk bahan baku tempe dan tahu, Budi Arie meminta kepada Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) bisa mengakomodir kebutuhan tempe dan tahun untuk program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

Simak juga Video 'Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)