JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya adalah program 3 juta rumah. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2025, BNI akan kembali berkontribusi dalam pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan target penyaluran sebanyak 10.750 unit rumah subsidi dari 10.021 unit tahun lalu.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, komitmen BNI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas Pemerintah untuk pengadaan 3 juta rumah.

?Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia,? ungkap Corina dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

BNI menargetkan KPR bersubsidi naik menjadi Rp1,8 triliun pada 2025 dibandingkan Rp1,6 triliun tahun lalu. Program KPR bersubsidi FLPP BNI disalurkan kepada masyarakat untuk memperoleh hunian pertama dengan kemudahan akses yang didapatkan melalui program ini.

Lewat skema FLPP, masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati bunga spesial sebesar 5% fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor hingga 20 tahun. Syaratnya, maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program ini yakni sebesar Rp7 juta untuk pekerja lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Bukan hanya itu, lewat skema Tapera, BNI juga mendukung penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui skema ini, masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bunga ringan sebesar 5% fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun. Syarat untuk menerima manfaat ini adalah peserta tapera dengan gaji maksimal Rp8 juta.

Dengan cakupan yang luas, BNI memastikan bahwa program ini dapat dinikmati lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Lewat pelaksanaan program FLPP dan Tapera, BNI melaksanakan fungsinya sebagai agent of development, menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tutup Corina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara ogah bocorkan nilai investasi Qatar dalam membangun 1 juta unit rumah.

Hal ini karena Qatar masih akan melakukan survei terlebih dahulu seberapa besar market (pasar) perumahan di Indonesia.

Dirinya berharap, usai Qatar survei pasar perumahan di Indonesia, maka nilai investasinya pun juga besar.

Ara mengatakan hal ini usai meresmikan Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung, Tangerang, Selasa (14/1/2025).

"Kan mereka akan melihat dong bagaimana market Indonesia kan pasti mereka lihat FLPP dengan format baru dari (pembiayaan) 75:25 50:50 mudah-mudahan mohon doanya, semoga tahun ini bisa paling besar, ya gitu itu kanya kita gak mau kira-kira nanti, harus dengan pasti, tetapi kita memperjuangkan supaya paling besar tahun ini ya," jelas Ara.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan dalam kesempatan lain, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

Jakarta: Magelang merupakan salah satu kabupaten Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki banyak produk unggulan kualitas ekspor, terutama bidang pertanian, seperti beras.

Kabupaten ini sekitar 30 menit menuju kota Magelang. Salah satu destinasi wisata yang populer adalah Candi Borobudur.

Bagi kamu yang ingin cari rumah di daerah ini, perumahan yang masih tersedia di Magelang mulai dari Rp150 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Kabupaten Magelang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Magelang

Perumahan murah di Kabupaten Magelang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Grha Gintung Permai

Perumahan subsidi terletak di Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Mertoyudan Milenial Properti. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, rangka atap baja ringan dengan jenis genteng tanah liat soka lokal, dinding bata merah plester aci, lantai keramik ukuran 40x40 cm, dan pondasi beton bertulang.

2. Perumahan Villa Krincing Permai

Perumahan ini terletak di Krincing, Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh PT Citra Alam Bersemi. Perumahan ini memiliki 24 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap genteng, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Marison Regency Windusari

Perumahan ini terletak di Banjarsari, Windusari, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Maris Bangun Nusantara. Perumahan ini memiliki 50 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Ada tujuh tipe rumah subsidi, salah satunya tipe 30/84 ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng beton, serta dinding bata merah. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Sidorejo Village

Perumahan ini terletak di Sidorejo, Tegalrejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Merapi Sejahtera. Perumahan ini memiliki 246 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi pasangan batu kali.

5. Galaxy Mansion

Perumahan subsidi ini terletak di Sumurarum, Grabag, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 105 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap rangka baja ringan, genteng beton gelombang. Dinding pasangan hebel (double dinding), finishing plester aci cat. Lantai keramik 40x40, keramik 20x20, keramik 20x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Jepang berminat terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Mereka tadi bisik-bisik ke saya juga bunganya cukup rendah, jadi ada kemungkinan Jepang juga bisa cukup besar ya keterlibatannya," ujar Fahri.

Hanya saja, Jepang akan fokus kepada isu bangunan hijau dan berkelanjutan, bila negara tersebut resmi jadi salah satu investor program 3 juta rumah, setelah Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Seminar ini kan menunjukkan bahwa mereka mau masuk, tapi mereka mau mengusung isu sustainable dan green," lanjutnya.

Sebelumnya, ada Qatar yang telah menunjukkan komitmennya untuk ikut mewujudkan mimpi membangun 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ungkap Fahri.

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (UEA), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," tutur Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilikan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri ataupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap saat ini ada wacana pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung perlindungan proyek pembangunan tiga juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo.

Wahyudin Rahman, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), menilai peluang tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan industri asuransi di Indonesia, terutama dalam meningkatkan inklusi asuransi dan stabilitas pembangunan.

"Secara detail, pertumbuhan terjadi pada lini asuransi properti untuk risiko kebakaran, lini asuransi yang dikaitkan dengan kredit/pembiayaan bank seperti asuransi jiwa kredit dan asuransi kredit/pembiayaan FLPP, peran asuransi rekayasa terkait pembangunan tiga juta rumah, dan suretyship terkait penjaminan kontrak antara developer dengan obligee," kata Wahyudin kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

Dalam implementasinya nanti, Wahyudin melihat ada potensi yang akan menjadi tantangan, yaitu regulasi dan legalitas. Menurutnya, koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengembang properti, dan industri asuransi, dapat menjadi solusi atas kendala dalam menyelaraskan regulasi pembuatan konsorsium dan pembuatan produk asuransi bersama.

"Selain itu, juga soal model bisnis. Kesiapan dan kolaborasi model bisnis tentunya perlu waktu untuk menyepakati teknis pelaksanaan dan pembagian risiko serta premi konsorsium," ujarnya.

OJK sendiri telah menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang akan bergabung dengan konsorsium adalah perusahaan asuransi yang sehat. Wahyudin mencatat setidaknya ada lima kriteria ideal.

Pertama adalah kapasitas keuangan yang kuat. Menurutnya, perusahaan harus memiliki solvabilitas dan likuiditas yang cukup untuk menangani risiko besar dari proyek ini.

Kedua adalah prihal kompetensi di bidang terkait. Wahyudin menilai faktor yang harus dilihat adalah pengalaman dan portofolio yang mencakup lini usaha asuransi properti, jiwa kredit, atau suretyship.

Ketiga adalah infrastruktur digital yang memadai. Perusahaan dengan sistem digital yang kuat, ujarnya, dapat mendukung efisiensi proses underwriting, klaim, dan pengelolaan risiko.

Kriteria keempat menurutnya adalah reputasi. Wahyudin mengatakan harus dipastikan perusahaan yang bergabung adalah perusahaan yang memiliki rekam jejak baik dalam hal kepatuhan regulasi, pelayanan pelanggan, dan stabilitas operasional.

"Kelima, kemampuan berkolaborasi. Perusahaan harus terbuka dan memiliki komitmen terhadap tujuan konsorsium, serta mampu beradaptasi dengan dinamika proyek besar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akan melibatkan industri asuransi dalam proyek pembangunan tiga juta rumah program Presiden Prabowo. Rencananya, akan dibentuk konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk menyediakan perlindungan proyek tersebut.

Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia mengatakan semua perusahaan asuransi akan tertarik dengan skema tersebut dan akan ikut serta di dalam konsorsium.

"Proyek perumahan massal bagi penduduk akan melibatkan objek pertanggungan asuransi yang beragam, seperti bangunan rumah itu sendiri, pekerjaan pembangunan tersebut, pinjaman bank kepada debitur, maupun individu pemilik rumah," kata Dody kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

Semakin banyak objek pertanggungan, Dody menjelaskan, risiko yang ditanggung juga semakin beragam. Dia mencontohkan seperti kegagalan pembangunan rumah, kegagalan pengembalian pinjaman bank akibat ketidaksanggupan bayar, maupun kematian pemilik rumah, serta risiko kebakaran hingga bencana alam.

"Semua bentuk pertanggungan dan potensi risiko yang berpotensi muncul tersebut akan menjadi akumulasi risiko yang dapat bersifat katastropik. Untuk itu, bagus juga jika skema pertanggungan dilakukan bersama-sama oleh perusahaan asuransi melalui konsorsium agar standar kondisi pertanggungan dan penanganan klaim seragam," jelasnya.

Mengingat program perumahan massal ini periodenya jangka panjang, lanjut Dody, perlindungan asuransi ini dapat dilakukan secara ekosistem end-to-end guna menciptakan perlindungan kepada tertanggung yang merupakan debitur dan konsumen, perbankan, maupun pihak-pihak yang terlibat, sehingga menjadi suatu produk asuransi yang komprehensif.

"Tentunya skema ini akan menumbuhkan industri perasuransian, selain juga meningkatkan literasi asuransi bagi masyarakat," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Rusunawa Griya Cipta Kedaung, Kota Tangerang, Banten. Rusun itu dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Tangerang.

Rusun tersebut dibangun dengan anggaran Rp 45,3 miliar. Isinya ada 70 unit hunian dengan kapasitas 230 orang.

"Tadi di sini kita tanya, luar biasa ya ketemu dengan ibu pemulung satu orang, kamarnya tiga. Ada bapak tadi juga kamarnya tiga kerjanya pemulung. Dia bekerja untuk nyekolahkan anaknya bapak itu. Saya rasa luar biasa ya. Pemulung bisa dapat rumah susun," kata Maurar Sirait saat meresmikan rusun di Kedaung, Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menteri yang dipanggil Ara itu menceritakan bahwa pemulung itu bahagia bisa mendapatkan hunian yang layak di Rusun Kedaung. Semua fasilitas utamanya dapat digunakan dengan baik.

"Hari ini saya bahagia bersama Pak Mendagri, karena lihat pemulung ngomong sendiri ada tiga tadi, bisa dapat kesempatan rumah susun yang sangat baik. Airnya bagus, kemudian juga fasilitasnya baik. Tinggal tadi, izin Pak Wali Kota, mohon keamanan warga disini supaya warganya aman," ungkap Ara.

Menurutnya program rusun untuk MBR ini adalah kebijakan yang pro rakyat. Dia berharap semakin banyak program pro rakyat yang dicanangkan pemerintah.

"Saya pikir inilah kerakyatan dan pro rakyat yang dimaksud oleh Presiden Prabowo dan kami pembantunya Pak Mendagri dan saya dan semua teman-teman Kabinet Merah Putih harus menjalankan program yang pro rakyat, yang nyata di lapangan," ucap dia.

Ara melanjutkan, beberapa waktu lalu dia melaksanakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Serang, Banten. Katanya, di sana banyak MBR yang mendapat manfaat dari program-program yang sudah dijalankannya.

"Saya pikir kalau dua minggu lalu saya di Serang ngasih tukang jual ayam, mi bakso sama tukang jual sayur, pegawai Alfamart bisa nyicil rumah di serang. Ya kurang lebih tiga minggu lalu saya di sana," katanya.

(taa/taa)

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) antusias menyambut dilibatkannya industri asuransi dalam program Presiden Prabowo pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nicolaus Prawiro mengatakan peluang tersebut akan sangat bagus bagi perusahaan yang memiliki produk asuransi properti seperti perlindungan kebakaran.

"Kami sangat tertarik dan menyambut dengan baik sekali jika program ini bisa direalisasikan karena akan berdampak sangat positif untuk asuransi properti dan tentunya pertumbuhan ekonomi juga," kata Nico kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

Nico menjelaskan asuransi properti ini juga bisa memberikan perlindungan bagi risiko banjir dan gempa bumi. Namun, hal ini menurutnya perlu diperhatikan sehingga tidak menjadi kendala ketika sudah mulai diimplementasikan.

"Lokasi perumahan tersebut juga sangat penting. Kalau bisa bebas banjir dan bukan daerah gempa," katanya.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang membahas pembentukan konsorsium asuransi untuk memberikan perlindungan end to end bagi program pembangunan tiga juta rumah. Nico mengaku perusahaannya belum ada pembicaraan terkait pembentukan konsorsium ini.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir, dan gempa bumi.

Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sedangkan untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

Dia mengatakan OJK telah berdiskusi dengan AAUI dan AAJI untuk membentuk konsorsium asuransi yang bisa memberikan pertanggungan bagi asuransi jiwa maupun asuransi umum.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

Tangerang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang. Dia mendapati warga yang mengurus PBG kelar hanya dalam 59 menit.

"Dengan di bawah Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, ukurannya jelas gitu, yang lama dibuat cepat gitu. Ini kan super ya, bayangin aturannya 45 hari. Realitanya kadang-kadang udah 2 bulan, 3 bulan. Ini bisa 59 menit. Apa nggak bahagia rakyat itu?" kata Maruarar Sirait, kepada wartawan di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Ara, tugas pemerintah di manapun adalah melayani rakyat. Efektivitas diperlukan agar mempermudah dan menguntungkan rakyat.

"Saya pikir ini suatu sejarah baru ya, bagi pelayanan publik, bagi Indonesia gitu. Dan ini sangat menguntungkan rakyat. Karena tadi mungkin ibu spare waktunya berapa jam, dia nggak mengira 59 menit udah selesai. Dan kita juga masih adil kalau memang bukan masyarakat berpenghasilan rendah, ya harus tetap bayar," jelas dia.

Ara menerangkan, warga yang dia temui tadi tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun mereka mendapat keuntungan sebab waktu mengurus PBG tidak lama.

"Jadi itu harus berkeadilan. Kebijakan negara itu hadir tuh ya begitu, bukan sama rata gitu ya. Penghasilan tinggi, sedang sama rendah disamakan bukan begitu," ucap dia.

(idn/idn)

Tangerang (ANTARA) - ANTARA - Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung yang berada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, telah diresmikan dan dibuka langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, Selasa (14/1). Menteri Maruarar mengamanatkan agar penggunaan Rusun Kedaung diprioritaskan bagi warga Kota Tangerang yang berpenghasilan rendah agar memiliki tempat tinggal yang layak. (Agung Andhika Indrawan/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

Tangerang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

"Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan," kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

"Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini," ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

"MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan," katanya.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, yang menerapkan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 10 jam.

"Bahkan saat tadi saya tanyakan langsung kepada warga yang mengurusnya, ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia," kata Menteri Maruar Sirait saat meninjau PBG di Puspemkot Tangerang, Selasa.

Ia pun merasa bangga dengan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait kecepatan layanan perizinan PBG, bahkan sudah menggratiskan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

Pihaknya sebelumnya telah memangkas waktu birokrasi PBG dari 45 hari menjadi 10 hari. Tetapi Kota Tangerang bisa melakukan lebih cepat dari itu.

"Ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo yang berharap semua layanan dapat diakses mudah, bahkan tanpa dipungut biaya. Karena akan memberikan dampak kebahagian bagi rakyat," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menambahkan upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat.

“Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam, bahkan satu jam. Tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan. Semoga ke depannya inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan PBG maksimal 10 jam selesai bisa diberikan untuk pemohon yang mengajukan PBG rumah tangga dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan harus menggunakan gambar prototipe yang telah disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).