SEMARANG, KOMPAS.com - Sekda Jawa Tengah Sumarno menyebutkan, belum ada kepastian terkait jalannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah selama bulan suci Ramadhan.

Pasalnya, pelaksanaan program MBG tersebut berada di bawah wewenang Badan Gizi Nasional (BGN).

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menunggu kebijakan soal itu.

"Sebenarnya kalau yang MBG ini kan yang menjalankan kan dari Badan Gizi Nasional ya. Ini kita juga masih menunggu arahan dari Badan Gizi," ujar Sumarno usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jateng, Rabu (26/2/2025).

Apalagi sebelumnya beredar wacana libur panjang bagi pelajar sekolah selama bulan puasa.

Untuk itu, pihaknya harus menyesuaikan kebijakan dengan hari libur pelajar sekolah yang menjadi target penerima MBG.

"Karena kan kita Ramadhan ke besok itu kan juga kalau enggak salah kan ada kebijakan juga anak-anak sekolah juga diliburkan ya. Ini coba tentu saja akan ada perubahan kebijakan," tandas dia.

Program makan bergizi gratis tahap 1

Sebelumnya diberitakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap 1 sudah berjalan di 27 titik yang tersebar di 20 kabupaten/kota.

Dalam monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyoroti insiden keracunan di Sukoharjo beberapa pekan lalu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan sejauh ini masyarakat merepons baik program MBG tersebut.

"Baguslah responsnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," ujar Yunita, Rabu (12/2/2025).

Namun demikian, dia menyebutkan, masih ada sejumlah cacatan dalam pelaksanaan MBG, termasuk keracunan yang dialami puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025).

Yunita menilai, keracunan terjadi karena beberapa faktor, mulai bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang digunakan untuk memasak.

"Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah, kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut dia.

Dia menyampaikan, kelalaian SPPG dalam proses pengolahan ayam menyebabkan terjadinya keracunan.

Oleh karena itu, dia akan memperketat pengawasan selama proses produksi MBG.

Pihaknya mengimbau agar SPPG lebih teliti dalam mengolah makanan agar insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng. Apalagi SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut bakal terus menyuntik pendanaan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalih dana dari program-progam kurang berguna ke program yang dapat menggerakan perekonomian.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang mengatakan bahwa prioritas Prabowo menambah anggaran untuk menyukseskan Program MBG dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi RI.

“Dengan adanya tambahan MBG jadi Rp171 triliun itu, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Itu saja sudah 2% penambahan pertumbuhan,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo Subianto optimis target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat tercapai.

Untuk itu, Hashim menyebut pemerintahan Prabowo bakal terus melakukan efisiensi anggaran. Memangkas kucuran APBN pada program tidak perlu untuk dapat dialokasikan pada program yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi RI.

“Rp306 triliun dari penghematan itu adalah hasil realokasi dari program-program konyol, dialokasikan ke program yang lebih perlu, yaitu makan bergizi gratis," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Hashim juga mengungkap bahwa setidaknya bakal diperlukan 80 juta butir telur, sayur, hingga daging setiap harinya. Di mana, hal itu bakal menjadi pendongkrak ekonomi tumbuh pada masyarakat kecil.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Madiun (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meninjau kegiatan simulasi mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kota Madiun, Jawa Timur.

"Memastikan program MBG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD dapat segera berjalan. Ini masih tahap simulasi, Insyaallah akan segera kita kerjakan secara serentak setelah simulasi ini," ujar Menteri Wihaji saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Tirta Raya, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu.

Menurutnya, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalin kolaborasi pendayagunaan tenaga lini lapangan dalam pemenuhan gizi untuk percepatan penurunan stunting melalui program MBG.

Peninjauan di SPPG Kota Madiun tersebut juga dilakukan bersama Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo.

"Setelah simulasi ini, hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan nanti. Poin penting dari kegiatan ini, selain anak sekolah, anak pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diharapkan juga dapat MBG," kata dia.

Ia menjelaskan pelaksanaan MBG dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD memiliki perbedaan dengan MBG pada sasaran anak sekolah. Hal itu karena letak sasaran yang tersebar.

Oleh karena itu pihaknya dengan bekerja sama dengan jajaran pemda akan mendukung penyediaan tenaga untuk proses distribusi MBG bagi ibu hamil dan menyusui.

"Pihak Kemendukbangga/BKKBN telah memiliki petugas tim pendamping keluarga dan alat transportasi sepeda motor di tingkat kabupaten/kota. Tim pendamping itu nanti yang akan membantu mendistribusikan paket makanan ke sasaran. Ini beda dengan sasaran siswa sekolah yang MBG bisa didistribusikan dengan mobil di sekolah tertentu," katanya.

Deputi Promosi dan Kerja Sama, Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo menambahkan bahwa program MBG bukan merupakan pekerjaan Badan Gizi Nasional sendiri. Namun, juga dibutuhkan peran dari kementerian lembaga, pemda, serta pihak terkait lainnya.

"Salah satu contoh nyatanya adalah saat BGN membutuhkan distribusi dan ternyata BKKBN sudah mempunyai kekuatan di lapangan melalui kader yang cukup banyak. Maka inilah fungsi dari kerja sama BGN dengan BKKBN, pemda, dan lainnya," kata Nyoto.

Ia menilai fungsi simulasi MBG ibu hamil yang dilakukan di Kota Madiun kali ini sangat penting dan tepat, sehingga pihaknya nanti bisa menyampaikan laporan ke Presiden.

"Ini salah satu hal yang tepat dari fungsi simulasi, sehingga kita bisa menyampaikan kepastian ke Bapak Presiden Prabowo bahwa MBG sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD bisa kita distribusi langsung sampai di depan rumah," katanya.

Sementara, dalam kegiatan simulasi tersebut Menteri Wihaji dan Deputi Nyoto Suwignyo memantau simulasi pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga lokasi di sekitar SPPG di Jalan Tirta Raya dan area Rusunawa Kota Madiun oleh petugas pendamping keluarga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, Forkopimda Kota Madiun, Sekda Kota Madiun Soeko, Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Maidi, Kepala Dinkes PP-KB Kota Madiun Denik Wuryani, dan jajaran pejabat terkait.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa pemerintah bakal mewajibkan bank pelat merah untuk mengucurkan pembiayaan pada program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, aturan itu saat ini tengah dalam pembahasan di ranah pejabat pengambil keputusan.

“Ya, saya berharap khusus untuk perumahan, bank Himbara mendukung dan saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menegaskan, penyaluran program 3 juta rumah perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku industri keuangan perbankan. Alasannya, Presiden Prabowo memang hendak meninggalkan warisan berupa pemberian hunian layak bagi masyarakat.

Di hadapan para bankir BUMN, Hashim meminta agar perbankan dapat memberikan dukungan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) pada masyarakat kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Karena ini untuk menyangkut perumahan sosial. Ini middle class dan ke bawah. Ini untuk rakyat, dan ini bagian dari sumpah Pak Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat menanggapi terkait dengan program 3 juta rumah. Dia meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 juta rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Erick menyebut Himbara perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.

JAKARTA,investor.id – Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Bank Indonesia (BI) menyiapkan insentif sebesar Rp 130 triliun untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah

“Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu, keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI). Dan ini dananya semua ini dari dalam negeri,” kata Hashim Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun demikian, Hashim tidak merincikan dana sebesar Rp 130 triliun itu akan disalurkan BI melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Gubernur BI Perry Warjiyo.

Dia mengakui bahwa Indonesia sebenarnya memiliki dana yang cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah setiap tahunnya. Hanya saja, dana tersebut terpencar di berbagai instansi, salah satunya Bank Indonesia.

“Ternyata di Indonesia ini dana ada, tapi dana ini terpencar-pencar ada di BPJS, di SBN, di BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy,” beber Hashim.

Tak hanya dari dalam negeri, bahkan ia menyebut dalam waktu dekat investor-investor asing dari berbagai negara pun akan menanamkan modal dalam program 3 juta rumah.

“Investor banyak. India bersedia, Singapura bersedia, Turki saya sudah baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there,” tandas Hashim.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa peresmian dua rumah pompa di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang berkapasitas masing-masing 500 liter per detik diharapkan dapat mengatasi banjir di permukiman di kawasan tersebut.

"Dengan di bangunnya rumah pompa ini, diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir dan mendatangkan manfaat bagi warga di wilayah Tanjung Duren Raya," kata Kent di Jakarta, Rabu.

Menurut Kent, rumah pompa Tanjung Duren yang berjumlah dua unit itu berkapasitas masing-masing 500 liter per detik untuk memitigasi banjir dari permukiman warga wilayah Tanjung Duren, jika dilanda banjir.

Kent mengatakan bahwa pembangunan rumah pompa Tanjung Duren ini berdasarkan permintaan aspirasi masyarakat saat dirinya mengadakan reses di wilayah Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Pembangunan rumah pompa ini adalah hasil dari tindak lanjut reses yang saya lakukan di akhir tahun 2023," kata dia.

Kent menambahkan, wilayah Jakarta Barat masih sangat membutuhkan rumah pompa tak bergerak untuk mengatasi masalah banjir ketika musim hujan datang.

Karena, kata dia, permukiman warga hingga jalan akan tergenang air meskipun hujan lebat yang singkat. Apalagi daya tampung saluran makro, menengah dan mikro di wilayah Jakarta Barat juga tak cukup untuk menampung volume curah hujan yang turun.

"Itu mengakibatkan genangan yang disebabkan luapan air dari aliran sungai," ujarnya.

Karena itu, Kent mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyiapkan alat pendukung, seperti pompa bergerak (mobile) di titik rawan banjir dengan tujuan mempercepat waktu surut genangan.

Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan saluran air di lingkungannya masing-masing dan mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) agar tidak terjadi banjir.

Dia mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membersihkan saluran air, mulai dari selokan depan rumah hingga kanal/sungai dan tidak membuang sampah sembarangan.

"Kesadaran jangan buang sampah sembarangan kita lakukan demi kebaikan bersama, agar Jakarta Barat terbebas dari banjir," kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menyebut Bank Indonesia bakal memberikan guyuran jumbo hingga Rp130 triliun untuk mendukung suksesi program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, informasi itu didapatkannya langsung dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

“Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo, saya dengar,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sayangnya, Hashim tak merinci pasti guyuran likuiditas itu berasal dari program apa. Hanya saja, berdasarkan catatan Bisnis, BI memang hendak mengguyur dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) sebesar Rp80 triliun.

Selain menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung program 3 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Adapun, dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berharap pemanfaatan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke depan dapat menyasar sektor perumahan.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, sektor perumahan perlu mendapat kucuran manfaat dari implementasi Danantara lantaran program 3 juta rumah sendiri menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim memastikan, Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

Dia pun bercerita awal mula Prabowo menempatkan dirinya dalam sektor perumahan.

“Saya dipercaya Pak Prabowo untuk mengembangkan program rumahan. Program perumahan ini adalah program baru,” ungkap Hashim.

Lalu, Hashim bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan merekomendasikan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Padahal, pada periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo diketahui bahwa Kementerian Perumahan bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sehingga, terbentuklah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Nah, mungkin waktu itu pimpinan dari PUPR ada prioritas lain. Nampaknya, perumahan itu sedikit diabaikan,” sambungnya.

Menurut Hashim, dari target yang semula 1 juta setahun hanya dapat dicapai 200.000 unit rumah per tahun.

“Ada prestasi tapi jauh di bawah target 200.00” yang terjadi. Nah, disini Task Force Satgas yang saya pimpin menghasilkan,” katanya.

Hingga akhirnya lahir Kementerian PKP yang dinahkodai oleh Maruarar Sirait atau Ara sebagai Menteri dan wakilnya Fahri Hamzah.

“Program (Kementerian PKP) ini targetnya adalah 3 juta unit rumah dan apartemen setiap tahun,” tutup Hashim.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi program 3 juta rumah dari modal asing siap dilaksanakan April 2025. Modal tersebut berasal dari Qatar dengan nilai investasi US$ 18-20 miliar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim menyebut Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo selain makan bergizi gratis (MBG). Ia menyatakan sektor perumahan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang terjadi di Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan China.

"Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin tahun 2017, perumahan mencapai 25 persen dari GDP China," ujar Hashim.

Pihaknya melihat ada permintaan yang besar dari sektor properti yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada 11 juta keluarga Indonesia menunggu rumah layak huni dan 27 juta keluarga yang masih tinggal di rumah gubuk. Melihat kondisi tersebut, Prabowo ingin mewujudkan rumah layak huni untuk 37 juta keluarga di Indonesia.

"Pak Prabowo ingin memberikan rumah layak huni bagi 37 juta keluar di Indonesia, itu target dia, target kita. Kita mulai dengan 11 juta dulu, 27 juta akan nyusul," tuturnya.

Hashim menambahkan Indonesia memiliki modal untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Modal tersebut ada yang berasal dari dalam dan luar negeri. Modal asing pertama yang akan berjalan adalah dari Qatar. Di kesempatan berikutnya akan ada bantuan modal dari negara lain seperti India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Di luar itu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan dan ini dananya semua dari dalam negeri sehingga saya semakin optimis. Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Korban tewas dalam kecelakaan pesawat militer Sudan yang jatuh di area permukiman di pinggiran Khartoum, ibu kota negara itu, bertambah menjadi sedikitnya 46 orang. Sekitar 10 orang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut.

"Setelah penghitungan akhir, jumlah korban tewas mencapai 46 orang, dengan 10 orang terluka," demikian pernyataan terbaru kantor media pemerintah Khartoum, seperti dilansir AFP, Rabu (26/2/2025).

Kecelakaan pesawat militer jenis Antonov itu terjadi pada Selasa (25/2) malam di dekat pangkalan udara Wadi Seidna, yang merupakan salah satu pusat militer terbesar di Omdurman, bagian dari wilayah Khartoum, ibu kota Sudan.

Militer Sudan, dalam pernyataan yang dirilis Selasa (25/2) malam, menyebut pesawat militer itu terjatuh saat lepas landas dari sebuah pangkalan udara.

Sejumlah penduduk Omdurman melaporkan terdengarnya ledakan keras akibat kecelakaan pesawat militer itu, yang juga memicu pemadaman listrik di area tersebut. Disebutkan juga oleh para saksi mata bahwa kerusakan terjadi pada sejumlah rumah di area permukiman yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat.

Para korban tewas dilaporkan terdiri atas personel militer dan warga sipil. Laporan Reuters yang mengutip sumber militer dan medis Sudan menyebut seorang komandan senior di Khartoum, Mayor Jenderal Bahr Ahmed, di antara korban tewas dalam kecelakaan tersebut.

Belum ada pernyataan resmi dari militer Sudan soal komandan yang tewas dalam kecelakaan itu.

Insiden ini terjadi saat militer Sudan sedang berperang dengan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak April 2023.

Sumber-sumber militer Sudan menyebut malfungsi teknis sebagai kemungkinan besar penyebab jatuhnya pesawat militer tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo bisa membangun 30 juta unit rumah dan apartemen jika menjabat 2 periode.

Lewat Program 3 Juta Rumah, setiap tahun dapat terbangun 3 juta rumah. Selama 5 tahun masa jabatan, ditargetkan Prabowo bisa membangun 15 juta unit apartemen dan rumah. Maka, apabila ia kembali terpilih sebagai Presiden di periode berikutnya, Program 3 Juta Rumah ini akan dilanjutkan.

"Program ini targetnya adalah 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Kalau Presiden Prabowo diberi mandat lagi bisa dilanjut lagi 5 tahun, jadi nanti target kita 30 juta proyek rumah dan apartemen," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim menyebut Program 3 Juta Rumah diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat menengah ke bawah. Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini bukanlah program baru. Hashim menyebut di negara lain pun memiliki program perumahan dengan skala besar. Bahkan lewat program perumahan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

"Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin tahun 2017, perumahan mencapai 25 persen dari GDP China," ujar Hashim.

Meskipun target pembangunannya besar, Hashim menegaskan modal untuk membangun rumah melimpah, baik dari dalam negeri maupun dari negara asing.
Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan. Selain itu ada pula dari BPJS dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," sebutnya.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab, hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari Qatar akan dimulai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut modal dari dalam negeri untuk Program 3 Juta Rumah melimpah. Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan modal dari dalam negeri untuk mendukung Program 3 Juta Rumah cukup banyak, tetapi tidak dari satu sumber. Ia menyebut ada yang dari BPJS, SBN, dan Bank Indonesia.

"Ternyata di Indonesia ini ada (modalnya). Tapi dana ini terpencar-pencar, ada di BPJS, ada di SBN, di BI, ini dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy," ujar Hashim.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi program 3 juta rumah dari Qatar akan dimuLai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di Pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.