MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK IT Ma'arif Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Kegiatan tersebut dilakukan usai Gibran memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.

Gibran dan rombongannya tiba di sekolahan pukul 11.41 WIB dengan menunggang Toyota Innova Zenix.

Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu turun dari mobil berpelat AD 1205 O.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso.

Agenda peninjauan MBG tertutup bagi awak media.

Sebelum tiba di sekolah, Gibran meninjau pelaksanaan Program Kesehatan Gratis di Puskesmas Magelang Selatan. Pukul 12.13 dia meninggalkan sekolahan.

Gibran soroti pelajar yang menyisihkan sayuran

Kepala SMK IT Ma'arif Kota Magelang Eka Veranika Arte mengatakan, Gibran berkeliling di beberapa kelas untuk menyapa para pelajar.

Hari itu, menu MBG bagi 555 dari 745 pelajar SMK IT Ma'arif Kota Magelang berupa nasi ayam, sayur labu, kelengkeng, dan susu.

Sisa pelajar yang tidak menjadi sasaran MBG sedang menjalani praktik kerja lapangan.

Eka menyebutkan, Gibran menyoroti adanya pelajar yang menyisihkan sayuran karena tidak suka.

"Anak kami banyak nggak suka sayuran. Jadi, (pelajar) dipaksa untuk suka sayuran (oleh Gibran)," tuturnya.

Wakil Kepala Kesiswaan cum person in charge (PIC) MBG SMK IT Ma'arif Kota Magelang Mega Ayu Kharisma menyampaikan, kebanyakan pelajar laki-laki mengeluhkan sedikitnya porsi dalam MBG.

Sekolahan sendiri hanya bisa menerima menu dan porsi yang ditentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang.

Sejak menjadi lokus MBG pada 6 Januari 2025, sekolahan tersebut sudah menerima menu nasi dengan lauk ayam, ikan, sapi, dan telur yang dirotasi tiga kali dalam seminggu.

Khusus susu hanya diberikan tiap Selasa dan Jumat.

"Alhamdulillah tidak ada masalah sampai saat ini," ucapnya.

Selain melihat pelaksanaan MBG, Gibran membagi-bagikan alat tulis dan buku kepada para pelajar.

Pelajar kelas X, Wafiq Azizah mendapatkan buku bersampul Gibran yang menggendong seorang bayi dan tempat alat tulis.

"Kami juga tadi foto bersama. Nggak menyangka dikunjungi wakil presiden," tuturnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis (MBG) di SMK Maarif Kota Magelang setelah menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Gibran disebut menanyakan soal susu dalam menu MBG.

Pantauan detikJateng, Gibran tiba di SMK Maarif Kota Magelang sekitar pukul 11.40 WIB. Gibran mengenakan kemeja putih. Dia keluar dari mobil putih tanpa pengawalan khusus.

Saat meninjau MBG, Gibran didampingi Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Magelang dan Pemprov Jateng.

"Mendampingi Mas Wapres meninjau kegiatan retret, memberikan arahan-arahan untuk kepala daerah yang saat ini sudah mengikuti," kata Taj Yasin di SMK Maarif Kota Magelang, Rabu (26/2/2025).

Taj Yasin mengatakan, Gibran mengapresiasi menu MBG di SMK Maarif Kota Magelang hari ini yang terdiri dari nasi, ayam, sayur, tempe, susu, dan kelengkeng.

"Sekaligus kita diajak untuk ngecek makan bergizi gratis di SMK Maarif. Alhamdulillah kita tadi diapresiasi oleh Mas Wapres, bahwa menunya ini lebih baik daripada yang di Jakarta dan yang lain," ujarnya.

"Kita mendapatkan apresiasi, bahkan informasinya akan ditambah lagi. Sudah tambah lagi 250. Nanti juga kalau kita akan lebih baik lagi, juga akan semakin bertambah," sambung Taj Yasin.

Sementara itu Gibran selesai meninjau MBG di SMK Maarif sekitar pukul 12.20 WIB. Dia sempat berfoto bersama para siswa di SMK tersebut.

"Seneng banget, deg-degan, nggak nyangka ketemu Mas Gibran. Tadi dapat buku sama alat tulis. Menunya juga enak banget," kata salah satu siswa SMK Maarif Kota Magelang, Wafka Zizah (18).

Menurut Kepala Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, Rauuf Oktavian, Gibran juga mengecek perputaran menu yang disiapkan apakah sudah sesuai dengan gizi yang dibutuhkan.

"Kemudian juga beliau menanyakan tentang susu. Susu kita pakai pasteurisasi murni dengan harganya pasti jauh lebih mahal daripada susu kemasan yang banyak manisnya," kata Rauuf.

Rauuf menambahkan, susu yang disajikan tidak menggunakan pengawet dan sudah sesuai dengan standar gizi yang ditentukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia juga menegaskan bahwa menu MBG tersebut bukanlah menu spesial karena kedatangan Gibran. Dia bilang menu itu telah dijalankan sejak Januari lalu.

"Yang kami sajikan hari ini bukan menu spesial khusus kedatangan Wapres, bukan, tapi ini memang sudah jadwal kami. Sudah kami siapkan sejak lama gitu. Dan bahkan juga kita informasi beliau," jelasnya.

Setelah itu Gibran meninjau PKG di Puskesmas Magelang. Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan kedatangan Gibran untuk memastikan sasaran penerima PKG.

"Pak Wapres memastikan sasaran-sasaran mulai dari balita, 1-6 tahun, atau prasekolah, ibu hamil, lansia, dipastikan sudah menerima layanan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah," kata Yunita.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan jika Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi presiden pada 2029 mendatang.

Adik Prabowo itu mengatakan 3 juta rumah dan apartemen ditargetkan terbangun pada tahun ini. Artinya, selama lima tahun kepemimpinan Prabowo bakal ada 15 juta rumah yang dibangun selama Prabowo menjabat.

Jika Prabowo terpilih sebagai presiden untuk periode kedua, maka rumah yang terbangun ditargetkan mencapai 30 juta unit."Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi lima tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah," katanya dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2).

Hashim mengatakan pembangunan 3 juta rumah akan dimulai April mendatang, dengan membangun 1 juta apartemen. Rumah-rumah tersebut akan dibangun dengan investasi Qatar bernilai US$20 miliar.

Tak berhenti sampai di situ, ia menyebut Qatar juga akan membangun 3 juta hingga 5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Selain itu, Abu Dhabi melalui BUMN-nya Mubadala Investment Company juga akan berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

"Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI), kata Hashim, juga menyiapkan Rp130 triliun untuk pembangunan rumah di Indonesia.

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) saya dengar. Dan ini dananya semua dari dalam negeri," pungkasnya.

Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Kota Ternate, Maluku Utara, hingga menyeruduk seorang wanita bernama Misna (41) dan anaknya bernama Zahlia (4). Saat ini korban Zahlia telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

"Sementara ada dapat perawatan di RSUD Chasan Boesoirie Ternate," ujar Kapolsek Pulau Ternate, Ipda Iwan Mole kepada detikcom, Rabu (26/2/2025).

Peristiwa itu terjadi di RT 003 Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Rabu (26/2) sekitar pukul 07.30 WIT. Kejadian itu sempat disaksikan oleh seorang warga bernama Budi.

"Awalnya ada seorang warga Kelurahan Rua bernama Budi melihat seekor babi hutan melintasi jalan dan masuk ke perkampungan, lalu menuju ke korban ibu Misna dan anaknya, Zahlia," ujar Iwan.

Tiba-tiba babi tersebut mengamuk dan menerkam kedua korban. Pakaian yang dikenakan Zahlia pun dirobek hingga tubuhnya digigit secara berulang dan mengeluarkan darah.

"Merobek-robek baju hingga badan sampai (korban) berlumur darah. Kemudian saudara Budi berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar, bahwa ada seekor babi menyerang ibu Misna dan anaknya," katanya.

Sejumlah warga pun datang dan melakukan perlawanan menggunakan kayu dan batu, dengan cara memukul dan melempar. Beberapa menit kemudian, babi tersebut pun mati.

"Setelah beberapa menit kemudian, babi tersebut berhasil dibunuh. Sedangkan kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit," imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Ternate AKP Umar Kombong menambahkan, peristiwa itu sempat memicu kepanikan dari warga sekitar. Warga pun merasa trauma dengan kejadian tersebut.

"Kejadian ini memicu kepanikan warga sekitar, kejadian ini juga menimbulkan rasa trauma dan terguncang bagi warga sekitar akibat serangan babi hutan yang begitu tiba-tiba," imbuh Umar.

Berdasarkan video berdurasi 29 detik yang beredar, wanita yang diketahui bernama Misna tampak bersusah payah melepaskan anaknya bernama Zahlia dari gigitan babi hutan. Terlihat Zahlia tampak terkapar di tanah dan diseret oleh babi secara brutal.

Terdengar teriakan histeris dari dua orang pria atas kejadian tersebut. Terlihat juga dua orang pria yang memegang balok kayu dan menghantam babi tersebut secara berulang.

Video: RRI Ternate Sebut Penyiar yang Curhat Efisiensi Anggaran Masih Bekerja

Video: RRI Ternate Sebut Penyiar yang Curhat Efisiensi Anggaran Masih Bekerja

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengingatkan warga agar membiasakan hidup bersih dan makan makanan bergizi guna memperkuat upaya dalam menyosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

"Gerakan hidup bersih dan sehat ini merupakan upaya konkret untuk mensukseskan dan meningkatkan derajat kesehatan bangsa," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin di Pondok Pesantren Al Islamiyah PUI Jakarta, Rabu.

Munjirin mengatakan hal itu saat membuka Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) Ke-65 Tingkat Kota Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring.

Dia menilai, Peringatan HGN ke-65 ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan mewujudkan lingkungan yang sehat guna mencegah faktor resiko kesehatan pada umumnya.

Karena itu, dia berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui peran di bidangnya masing-masing dapat menggerakkan masyarakat untuk mampu memilih makanan bergizi seimbang di sekitarnya.

"Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya perayaan saja, nantinya diharapkan berkelanjutan, sehingga bisa diterapkan di lingkup sekolah se-Jakarta Selatan," katanya.

Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Jakarta Selatan, Yudi Dimyati berharap seluruh pihak terkait dapat menggalang kekuatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan pola makan bergizi seimbang demi generasi emas Indonesia.

"Kemudian, kita juga gelar beberapa kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin penambah darah, senam bersama, makan bersama, makan buah, hingga diskusi kesehatan untuk remaja," kata Yudi.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

SRAGEN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Saat ini, pihak Kodim 0725/Sragen sedang melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memastikan teknis pendistribusian makanan.

Pj Pasiter Kodim 0725/Sragen, Lettu Inf. Sumarno mengungkapkan bahwa terdapat penyesuaian menu makanan dan teknis pelaksanaan program MBG selama bulan suci ini.

"Untuk siswa SD kelas 4, 5, 6, siswa SMP, serta SMA/SMK akan diberikan menu makanan kering," jelasnya, Rabu (26/2/20250.

Menu program makan bergizi gratis di Sragen

Menu makanan yang akan disajikan meliputi;

• Roti
• Kurma
• Susu.

Secara teknis, makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam paper bag agar dapat dibawa pulang oleh para siswa.

"Sesuai penerima saat bulan Ramadhan sesuai arahan BGN. Itu kan ada pemberian manfaat berupa makanan kering, roti, susu, kurma. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam paper bag dan dibawa pulang untuk buka," ungkapnya.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Sumarno juga menjelaskan bahwa untuk siswa PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), dan SD kelas 1, 2, 3, masih perlu disesuaikan.

"Kalau untuk PAUD, TK, dan Kelas 1, 2, 3 akan berkonfirmasi langsung dengan sekolahan. Apakah bisa makan seperti biasa atau dibawa pulang," paparnya.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih berupaya memastikan penerima manfaat program MBG selama Ramadhan.

Program ini juga akan disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Tiga Menteri terkait penyelenggaraan pendidikan selama bulan Ramadhan.

"Ini masih kami fiksikan penerima manfaatnya. Penyediaan akan disesuaikan jadwal masuk dan libur sekolah selama Ramadhan," kata Sumarno.

Hingga saat ini, Kabupaten Sragen memiliki tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan program MBG, yaitu SPPG BGN Kodim 0725/Sragen, SPPG Mitra Mandiri 01 Gemolong, dan SPPG Mitra Mandiri 02 Gemolong.

Tiga SPPG ini telah melayani lebih dari 6.000 siswa di semua tingkat pendidikan.

Program 3 juta rumah menjadi salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak asing telah menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam program itu, ada Qatar hingga Uni Emirat Arab (UAE).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, pada bulan April atau setelah Lebaran nanti, investor dari Qatar akan membangun 1 juta apartemen.

"Ini satu pengusaha, dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar untuk 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain Qatar, UEA juga akan masuk ke proyek 3 juta rumah ini. Pemerintah melalui BUMN Mubadala juga akan membangun 1 juta apartemen. Baik dana yang masuk dari Qatar maupun UEA merupakan investasi.

"Pemerintah Abu Dhabi (UEA) melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan investasi 1 juta apartemen. Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," ujarnya.

Hashim mengatakan, target pembangunan perumahan meningkat pesat, dari yang semula 1 juta unit rumah di pemerintahan lalu, menjadi 15 juta unit rumah, atau yang sering disebut program 3 juta unit rumah dan apartemen per tahun.

"Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah. Dan ini akan segera dimulai" kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp 23 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Selain itu, BI berkomitmen membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hashim menilai, Indonesia sebenarnya memiliki dana cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.

Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini.

"Investor banyak. India, Singapura, Turki, semua bersedia. Saya baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang siap memberikan modal," tuturnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pembelian SBN perumahan.

"Dukungan pendanaan dari Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dana dari pembelian SBN perumahan akan digunakan untuk debt switching atas SBN yang jatuh tempo saat pandemi Covid-19.

Selain itu, dana itu juga mendukung program Presiden Prabowo lainnya, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan.

"Itu menunjukkan komitmen tinggi Bank Indonesia, tidak hanya dari kebijakan tapi juga pendanaan, untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita," kata Perry.

Namun, Perry tidak mengungkapkan berapa nilai SBN yang akan diserap BI untuk membiayai program 3 juta rumah tahun ini.

Rencana ini masih perlu dibahas Komisi XI DPR RI. Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyatakan, DPR akan mengawal proses ini.

"Ini akan menjadi bahan rapat di Komisi XI. Tugas kami menyelesaikan ini secara tuntas agar tidak ada keraguan sedikit pun tentang dukungan tersebut," kata Misbakhun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp 23 triliun menjadi Rp 80 triliun.

Selain itu, BI berkomitmen membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hashim menilai, Indonesia sebenarnya memiliki dana cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.

Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini.

"Investor banyak. India, Singapura, Turki, semua bersedia. Saya baru dapat proposal dari Turki. Banyak yang siap memberikan modal," tuturnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pembelian SBN perumahan.

"Dukungan pendanaan dari Bank Indonesia melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

KOMPAS.com - Pada 17 Februari 2025, sejumlah pelajar di Provinsi Papua Pegunungan turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menolak adanya program tersebut, dan justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

Aksi penolakan MBG sebenarnya terjadi lebih dahulu di Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi serupa di beberapa wilayah lain, seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire.

Ini merupakan buntut dari ambisi pemerintah yang bersikeras menerapkan program MBG di seluruh Indonesia. Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program MBG.

Di Papua, pendidikanlah yang menjadi jalan menuju kesejahteraan — bukan bantuan semu berupa makan siang gratis. Kebijakan parsial seperti program MBG yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini; absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

Akses bahan makanan lebih mudah

Dari aspek pangan lokal, masyarakat di Papua, khususnya di Papua Pegunungan, menjadikan keladi dan ipere (umbi-umbian) sebagai sumber karbohidrat utama. Ini adalah menu yang tidak pernah kita lihat ada dalam program MBG.

Pada dasarnya, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Budaya bercocok tanam dan berburu masih kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program MBG tidak secara signifikan menjawab kebutuhan utama mereka.

MBG sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporannya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghimpun penerapan program serupa di beberapa negara seperti India, Brasil, dan Meksiko. Namun, pendekatan universal dalam penerapan MBG di Indonesia dinilai mengancam efektivitas dari program tersebut.

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan rekomendasi penerapan pendekatan geografis bagi wilayah pedesaan dan pendekatan individu bagi wilayah perkotaan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

Meski demikian, kami menilai implementasi program MBG di wilayah Papua bukan merupakan hal yang seluruhnya tepat. Hal ini dilandasi oleh karateristik masyarakat Papua di beberapa wilayah yang subsisten, yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri secara kolektif tanpa bergantung pada sistem ekonomi modern.

Akses ke pendidikan lebih sulit

Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan akses yang sulit. Daerah tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

Berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data BPS pada tahun 2024, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua Pegunungan tercatat sebesar 5,10 tahun dengan harapan lama sekolah hanya berkisar 9,97 tahun–terendah di Indonesia.

Data ini mencerminkan bahwa permasalahan utama dalam pendidikan di Papua Pegunungan bukan sekadar kualitas, tetapi juga partisipasi siswa dalam pendidikan formal. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Namun, data makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pendidikan di Papua Pegunungan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Papua (GTP) UGM pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal. Banyak masyarakat di Kabupaten Nduga dan Yahukimo terpaksa mengungsi ke pinggiran Kota Wamena akibat konflik dan alasan keamanan.

Kondisi ini memaksa mereka untuk hidup dalam segala keterbatasan, tidak terkecuali para anak-anak yang harus berangkat sekolah tanpa seragam dan fasilitas pendukung belajar yang layak. Mereka bercerita, hanya ada sedikit sekolah di kampung halamannya (Nduga) dan mayoritas sulit diakses karena jaraknya yang jauh, sehingga kondisi di Wamena jauh lebih baik.

“Kaka, di sa pu kampung tu, sekolah jauh-jauh ooo”(kakak, di kampung saya sekolah itu jaraknya jauh)“ ujar salah satu murid kepada tim peneliti GTP UGM.

Kondisi ini terkonfirmasi oleh data Kemendikdasmen yang menyatakan hanya ada 43 SD-sederajat, 9 SMP, dan 2 SMA di Kabupaten Nduga.

Perlunya realokasi anggaran

Sebagai alternatif, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.

Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah. Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil. Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.

Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.

Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.

Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi. Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.

Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG. Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta para kepala daerah untuk ikut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara mengamankan rantai pasok makanan.

Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan pengarahan kepada 493 kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

"Para kepala daerah diminta menyukseskan dalam hal menyiapkan supply chain-nya. Jadi bagaimana produksi dan distribusi itu bisa memberikan efek bagi kepala daerah," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan isi materi yang disampaikan Gibran, Rabu.

Selain itu, Gibran mengingatkan tentang target swasembada pangan yang digambarkan melalui kondisi irigasi yang memerlukan perhatian setiap kepala daerah.

"Yang berikutnya juga fokus kepada aspek stunting. Tadi beliau sebutkan satu daerah, kabupatennya bupatinya langsung dipanggil untuk bicara, yang berhasil menurunkan stunting di Kalimantan," kata Bima.

Gibran juga mengingatkan kembali kepada para kepala daerah untuk tegak lurus pada program Asta Cita pemerintah pusat.

Materi yang disampaikan Gibran, kata Bima, berlangsung dengan interaktif dan menarik karena Gibran pernah menjabat sebagai Walikota Solo.

Padai akhir pemaparan, Gibran menitipkan pesan agar seluruh kepala daerah jangan sampai absen ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan.

"Semua diminta hadir ketika arahan presiden, dan betul-betul menitipkan agar semua mengawal Asta Cita," ucap Bima.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi investasi program 3 juta rumah perdana oleh investor asing bakal dilakukan pada April 2025.

Hashim menyebut, groundbreaking proyek 3 juta rumah itu merupakan realisasi dari komitmen investasi dari investor asing asal Qatar yang telah diteken beberapa waktu lalu.

“Akan segera dimulai proyek pertama pada April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menambahkan total investasi yang diguyurkan Qatar itu mencapai US$18 miliar hingga US$20 miliar atau sekitar Rp294,98 triliun hingga Rp327,76 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.388).

Tak hanya dari Qatar, Hashim juga membocorkan bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara lain mulai dari Uni Emirat Arab (UEA) hingga Turki.

“Optimis dana bakal ada, investor banyak, ada India bersedia, Singapura bersedia, Turki saya sudah dapat proposal dari Turki banyak yang bersedia untuk berikan modal,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim mengaku sudah tiga kali menyambangi Beijing, China pada tahun ini untuk menarik lebih banyak investor dalam program 3 juta rumah.

Dari hasil kunjungannya, Hashim menyebut bahwa perusahaan konstruksi China sangat ingin ke Indonesia. Mengingat, sektor konstruksi China saat ini sedang lesu, memaksa sektor ini untuk mencari pasar lain.

“Kami datang di waktu yang tepat. Permintaan Indonesia sesuai dengan kebutuhan China,” ujarnya.

Selain berkunjung ke China, Hashim juga melakukan kunjungan ke New Delhi, India. Dia mengungkap, sektor konstruksi di India dapat membangun rumah dengan biaya sekitar US$3.000-US$4.000 per unit di luar biaya tanah.

Dia mengharapkan, program ini dapat tercapai sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan investasi sekitar 2%-2,5%.