JAKARTA, KOMPAS.com - Program 3 juta rumah menuai kritik dari asosiasi pengembang.

Kendati demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis Proyek Strategis Nasional (PSN) itu berjalan lancar.

"Kita berdoa lah, kita berdoa, berusaha, berkolaborasi," ujar Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Bank Tanah (BBT) di Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Optimisme tersebut menyusul target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen pada tahun 2025.

"Kalau kita kan punya Presiden yang optimistis, dia pertumbuhannya (target pertumbuhan ekonomi) 8 persen. Kita sebagai anak buahnya ya bekerja keras," katanya melanjutkan.

Ara juga mengatakan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 menjadi yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kita enggak kira-kira, kita justru bagaimana mendapatkan dana tambahan, dapat kerja sama, supaya bisa lebih lagi dari itu. Kita enggak bisa berpikir pesimistis, kita harus optimistis," ucap Ara.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Prabowo tak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Joko juga pesimistis, program 3 juta rumah akan membuahkan hasil seperti target yang dibuat.

Sementara Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, penyaluran FLPP tahun 2025 masih ditalangi oleh bank.

"Jalan tapi dengan dana talangan dari bank," ujar Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

Salah satu penyebabnya adalah dokumen pencairan dana FLPP yang belum ditandatangani oleh Ara.

"Semua sudah ditandatangani, dia belum tanda tangan. Ya enggak jalan," katanya.

Untuk diketahui, selain menjadi Menteri PKP, Ara juga menjabat sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sebagai informasi, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah subsidi.

JAKARTA,investor.id- Setelah sukses dalam penjualan tahap pertama, Greenwoods Group, pengembang properti nasional menggelar grand launching dan groundbreaking Aria Puri tahap kedua, hunian premium di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat.

Direktur Utama Aria Puri Erwin Salim mengatakan, pemasaran tahap kedua menyediakan 28 unit rumah dari total 104 unit yang ditawarkan di kawasan perumahan Aria Puri.

Baca Juga: Kebijakan Perumahan, Mesin Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Adapun perumahan ini menawarkan dua pilihan tipe bangunan yaitu Aetheria dan Balthoria (6x11 m2) seharga mulai dari Rp2,9 miliar per unit. Selain itu, tersedia satu tipe terbaru yaitu Signature (8x11 m2). Tipe ini ditawarkan khusus bagi calon pembeli yang menginginkan hunian dengan ukuran lebih luas.

“Selain sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan hunian berkualitas, nyaman, strategis, dan delivery tepat waktu, penawaran unit-unit hunian di tahap kedua ini juga mengacu pada antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap Perumahan Aria Puri, Jakarta Barat," kata Erwin dalam keterangan persnya, dikutip Kamis (20/3/2025).

Buktinya, sambung Erwin, pemasaran tahap pertama sebanyak 28 unit menuai sukses, seluruhnya sold out dan kini sudah mulai diserahterimakan kepada para pemiliknya. Bahkan, pemasaran tahap kedua sejak awal tahun 2025 ini juga terbilang sukses, sekarang sudah terjual sebanyak 50% dari total unit yang ditawarkan.

"Karena itu, sekarang kami mulai groundbreaking untuk pembangunan rumah di Aria Puri tahap kedua," ujar Erwin.

Baca Juga: Greenwoods Group Optimistis Raup Marketing Sales Rp 999 Miliar

Erwin menjelaskan, pengembangan Aria Puri mengusung konsep cluster dengan design modern dan timeless serta pilihan spesifikasi bahan bangunan yang premium, yang menawarkan banyak keunggulan terutama dari sisi lokasinya yang sangat strategis.

Kawasan perumahan ini terletak di center hub koridor Jakarta Barat yang diapit dua akses tol utama, yaitu Tol Lingkar Luar Barat dan Tol Jakarta-Merak. Jaraknya hanya membutuhkan waktu tempuh 5-10 menit menuju dua pintu tol tersebut.

Selain itu, di sekitar kawasan terdapat berbagai fasilitas pendukung kehidupan yang matang dan sudah beroperasi. Sebut saja pusat kuliner, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan kesehatan, seperti Mall Puri Indah, Lippo Mall Puri dan Rumah Sakit Puri Indah.

"Seluruh fasilitas tersebut dapat ditempuh hanya dalam waktu 10-20 menit," ungkap Erwin.

Baca Juga: Infiniti Realty Pastikan Legalitas Tanah di Perumahan MGK

Tak hanya itu, dalam Kawasan Aria Puri sendiri, sedikitnya terdapat 21 fasilitas ekslusif yang bakal menambah tingkat kenyamanan bagi setiap penghuninya. Antara lain adalah club house plus kolam renang, mini theatre, gym, children playground, BBQ Pit, dan jogging area yang dikelilingi oleh taman tematik atau ruang terbuka hijau.

Skema Pembayaran

Greenwoods Group menggandeng En-Hauz Realty, project consultant sekaligus marketing consultant guna menggenjot aktivitas pemasaran Aria Puri. Keduanya sepakat untuk berkolaborasi dan sama-sama menciptakan hunian yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta keinginan pembeli.

"Bahkan, kami juga sepakat menawarkan berbagai promo dan skema pembayaran yang menarik untuk memudahkan calon pembeli memiliki hunian di Aria Puri," tambah Erwin.

Baca Juga: Paramount Land Tawarkan Program Properti Unggulannya Selama Ramadan

Promo dimaksud antara lain free PPN sebesar 50% serta grand prize Moil BYD Seal yang akan diundi untuk semua pembeli Aria Puri pada akhir periode penjualan. Selain itu, menawarkan skema transaksi yang memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran, yaitu Cash Keras dan Cicilan Bertahap melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank dengan down payment (DP) hanya sebesar 5%.

“Untuk lebih memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi KPR, kami juga telah bekerjasama dengan sejumlah bank terkemuka di Indonesia. Mereka antara lain adalah BCA, Permata, Danamon, CCB, Jtrust, BTN, OCBC, CIMB, dan UOB. Umumnya, bank-bank mitra kami menyediakan promo spesial terkait dengan DP dan bunga angsuran,” tutur Erwin.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

Pada Desember lalu mengatakan perlu ada terobosan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang tak punya selip gaji, seperti tukang bakso sampai ojek online, tetapi punya kemampuan menyicil via kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurut dia masyarakat sektor informal itu sebenarnya mampu membayar KPR tetapi terkendala masuk ke sistem perbankan lantaran tak punya selip gaji.

Maruarar telah mengajak diskusi berbagai pihak, termasuk perusahaan pembiayaan, untuk menyusun skema pembiayaan bagi mereka yang disinergikan dengan Program 3 Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan aset menganggur, salah satunya lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Tangerang untuk dibangun rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara meminta agar aset-aset Negara yang tidak dimanfaatkan, seperti lahan menganggur milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga milik eks debitur BLBI dapat dimaksimalkan untuk penyediaan rumah.

"Di Dirjen Kekayaan Negara, di bawah Kementerian Keuangan, itu yang paling cepat yang eks BLBI, yang ada di Lippo Karawaci, sebelah lapangan golf, itu akan segera kita manfaatkan," kata Ara saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (19/3).

Ara menjelaskan lahan milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci tersebut segera dimanfaatkan karena merupakan lahan menganggur, berstatus "clean and clear" atau tidak bersengketa, dan tidak ada masyarakat yang tinggal di lahan tersebut.

Adapun pemanfaatan aset menganggur Negara ini dalam rangka percepatan program penyediaan 3 juta rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan lahan eks BLBI di Karawaci itu memiliki total luas 3,7 hektare (ha) yang terdiri dari 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Menurut dia, kawasan tersebut ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti persoalan ini, Menteri PKP bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja membahas konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, masih menemukan sejumlah rumah subsidi yang belum berkualitas.

Rumah-rumah itu disebut memiliki dinding retak meski baru setahun yang lalu dibangun, dan banjir meski tidak hujan deras.

Hal ini dikatakan Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"Kami juga menemukan yang tidak hujan, banjir. Yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya," kata Maruarar, Rabu.

Di sisi lain, pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, ada rumah yang sudah sesuai ketentuan. Rumah subsidi tersebut memiliki lantai yang rata, saluran air lancar, penghijauannya bagus, dan tembok yang tidak retak.

Sementara itu, terkait rumah yang masih bermasalah, Maruarar mengaku, sudah mendapat instruksi dari Prabowo. Pihaknya pun akan segera meminta audit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hal itu.

"Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Maruarar menjabarkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025.

Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 134.937 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

"Jadi yang berjalan pembangunan 9.330, ready stock 14.042, persetujuan kredit artinya dari banknya sudah setuju 19.643, yang akad kredit tapi belum cair 20.603, total 63.618," kata Maruarar.

"Kemudian, yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. Ini akad dan sudah cair. Akad Tapera khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937," ujarnya melanjutkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Belum jelasnya peta jalan program 3 juta rumah membuat pengembang properti gelisah. Ketidakpastian program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini membuat pasar properti kurang kondusif.

Lima asosiasi pengembang mengadukan persoalan tersebut kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada Rabu (19/3/2025). Kelima pengembang tersebut di antaranya Realestate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himpera), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Kelima pengembang kompak menyampaikan keluhan mengenai lambatnya eksekusi program 3 juta rumah. Hingga saat ini, proyek tersebut dinilai belum memiliki perkembangan yang signifikan.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menjelaskan bahwa selama 5 bulan pemerintahan Prabowo berjalan, program 3 juta rumah belum kunjung lepas landas. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga kini belum merilis regulasi pelaksanaan maupun peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

“Pada saat ini, kondisi 5 bulan program 3 juta [rumah] berjalan atau 5 bulan setelah ada Kementerian PKP [Perumahan dan Kawasan Permukiman] itu, maka yang pertama kami melihat kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres,” kata Joko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama BAM DPR RI.

Dengan perkembangan saat ini, Joko pun meragukan program 3 juta rumah tersebut akan terealisasi. Apalagi, menurutnya, program ini tidak lagi mendapat perhatian Presiden Prabowo. Padahal, program itu masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

“Sekarang ini kan tidak ada progres, bahkan Prabowo sendiri malah sudah jarang menyebut program 3 juta rumah itu. Karena memang tidak ada progres, yang disebut sekarang [proyek] hilirisasi, MBG [Makan Bergizi Gratis], Danantara yang dahulu enggak dikenal,” tambahnya.

Seiring dengan hal itu, Joko meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah itu, mengingat sektor properti memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya.

Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi empat pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah yakni kementerian, kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan.

“Harus ada perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah yang menilai Kementerian PKP tak mampu mengakomodasi regulasi yang mampu mendorong sektor properti.

Dia menilai Kementerian PKP justru menimbulkan ketidakpastian usaha lantaran kerap menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satunya, mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

“Kegaduhan-kegaduhan yang disampaikan, salah satunya wacana penurunan harga [rumah subsidi]. Saat ini harga tanah meningkat, menteri PKP justru memberi statement harga rumah diturunkan, ini sangat berbanding terbalik,” tuturnya.

Selain itu, pengembang juga menyoroti keputusan Kementerian PKP yang hendak melakukan audit pengembang. Hal itu dinilai tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dinilai sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

“Sangat sulit kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh diperiksa BPK, kami makan uang negara dari mana?,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengaku sepaham dengan apa yang disampaikan pengembang. Dia menyebut bakal segera melakukan rapat dengar pendapat bersama Kementerian PKP dalam waktu dekat.

Skema Pembiayaan Masih Digodok

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara mengaku masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

“Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” tuturnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal pengembang yang meragukan Program 3 Juta rumah.

Para pengembang mengeluhkan program tersebut karena belum menunjukkan progress. Ini menimbulkan keraguan kemungkinan program bisa tercapai.

Ara sapaan Maruarar optimis Program 3 Juta rumah bisa terwujud.

"Kita enggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya," kata Ara melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dia lalu berujar, "Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu."

Ara lalu menegaskan akan terus berusaha, bekerja, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan program itu. Dia juga menyebut program itu mendapat banyak dukungan.

"FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ungkap dia.

Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan ini tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Kemudian kuota FLPP sebanyak 70 ribu dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah.

Ara mengatakan akan menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada 25 Maret.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan kuota FLPP tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah yang tersalurkan.

Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini sudah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucap Heru.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang mulanya senang dengan Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP.

Namun, Joko menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progress," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3).

Dia juga mengklaim Presiden Prabowo Subianto tak antusias lagi membicarakan program tersebut.

"Sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko.

Ternate (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan Ternate, Maluku Utara (Malut) menyerahkan secara simbolis program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada pihak developer PT Marimoi Fomakati Nyinga untuk mendukung konstruksi perumahan di Ternate.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ternate, Arief Sabara di Ternate, Kamis, menjelaskan, bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses empat fasilitas melalui program MLT Perumahan ini, yakni fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Konstruksi (KK).

MLT Perumahan merupakan fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta dalam bentuk PUMP maksimal sebesar Rp150 juta, PRP maksimal sebesar Rp200 juta, serta KPR maksimal Rp500 juta.

Arief mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan Ternate, Bank BTN Ternate dan developer PT. Marimoi Fomakati Nyinga, di Ruang Rapat Bank BTN Ternate, Rabu 19 Maret 2025.

Adapun untuk memanfaatkan program MLT Perumahan, peserta harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal satu tahun; terdaftar minimal di tiga program antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran; dan belum memiliki rumah sendiri.

"Program MLT Perumahan sendiri dapat membantu pekerja mewujudkan mimpinya untuk memiliki rumah impian. Keuntungan dari program ini ada pada bunganya yang rendah. Bunganya bersaing dan lebih rendah dari KPR lain," ujar Arief.

Sementara itu Direktur PT. Marimoi Fomakati Nyinga, Wildayanti Kamal memberikan pendapatnya terkait program MLT BPJS Ketenagakerjaan, Program MLT BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu khususnya bagi masyarakat yang ingin mengambil rumah dikarenakan bunganya yang kecil.

"Jadi sangat membantu bagi pembeli rumah karena dengan program MLT ini angsuran yang dibayarkan juga kecil," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan capaian program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini, kata Ara total 69.000 unit rumah telah diterima masyarakat setelah akad kredit dan pencairan dana.

“Kemudian yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. ini akad dan sudah cair. Akad tapera khusus PNS yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937. Ini Bank penyalurnya, dan ini asosiasi yang membangun,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.

Sementara itu, dia memerinci bahwa angka lain yang menunjukkan progres program ini mencakup pembangunan yang sedang berjalan di 9.330 unit. Lalu, rumah subsidi dengan status ready stock mencapai 14.042 unit.

Persetujuan kredit dari bank mencapai 19.643 unit dan akad kredit yang belum cair ada di 20.603 unit sehingga total keseluruhan mencapai 134.937 unit termasuk Tapera khusus PNS di 1.384 unit.

Untuk 2025, Ara mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 220.000 unit rumah subsidi. dia menegaskan bahwa rumah subsidi harus memiliki kualitas yang baik dan tidak boleh asal dibangun.

“Kami juga menemukan yang tidak hujan banjir, yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya, Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas,” jelasnya.

Maruarar menyatakan bahwa pihaknya telah meminta audit dari BPK serta membahas persoalan ini dalam pertemuan dengan KPK untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi tetap terjaga.

“Bagi yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat. Jadi kami sudah minta audit ke BPK, dan kami juga sudah sampaikan dalam pertemuan dengan KPK kemarin,” pungkas Ara.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, setelah ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan bahwa rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar dalam keterangannya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Maruarar menyebut bahwa ada banyak rumah subsidi yang dibangun dengan baik, memiliki jalan yang layak, tembok yang kokoh, ubin yang rata, air bersih, serta lingkungan yang hijau.

Namun, di sisi lain, kata Maruarar, ditemukan pula rumah-rumah subsidi yang mengalami permasalahan serius, seperti banjir meski tidak hujan, tembok yang retak dalam waktu kurang dari setahun, serta kualitas konstruksi yang buruk.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek rumah subsidi.

Selain itu, laporan terkait masalah ini juga telah disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah resmi disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS), program Tapera telah membangun dan menyalurkan 1.384 unit, dengan total realisasi mencapai 1.134.937 unit.

Untuk tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk membangun 220.000 unit rumah subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, masih menemukan sejumlah rumah subsidi yang belum berkualitas.

Rumah-rumah itu disebut memiliki dinding retak meski baru setahun yang lalu dibangun, dan banjir meski tidak hujan deras.

Hal ini dikatakan Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"Kami juga menemukan yang tidak hujan, banjir. Yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya," kata Maruarar, Rabu.

Di sisi lain, pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, ada rumah yang sudah sesuai ketentuan. Rumah subsidi tersebut memiliki lantai yang rata, saluran air lancar, penghijauannya bagus, dan tembok yang tidak retak.

Sementara itu, terkait rumah yang masih bermasalah, Maruarar mengaku, sudah mendapat instruksi dari Prabowo. Pihaknya pun akan segera meminta audit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hal itu.

"Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Maruarar menjabarkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025.

Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 134.937 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

"Jadi yang berjalan pembangunan 9.330, ready stock 14.042, persetujuan kredit artinya dari banknya sudah setuju 19.643, yang akad kredit tapi belum cair 20.603, total 63.618," kata Maruarar.

"Kemudian, yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. Ini akad dan sudah cair. Akad Tapera khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937," ujarnya melanjutkan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, setelah ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan bahwa rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar dalam keterangannya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Maruarar menyebut bahwa ada banyak rumah subsidi yang dibangun dengan baik, memiliki jalan yang layak, tembok yang kokoh, ubin yang rata, air bersih, serta lingkungan yang hijau.

Namun, di sisi lain, kata Maruarar, ditemukan pula rumah-rumah subsidi yang mengalami permasalahan serius, seperti banjir meski tidak hujan, tembok yang retak dalam waktu kurang dari setahun, serta kualitas konstruksi yang buruk.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek rumah subsidi.

Selain itu, laporan terkait masalah ini juga telah disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah resmi disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS), program Tapera telah membangun dan menyalurkan 1.384 unit, dengan total realisasi mencapai 1.134.937 unit.

Untuk tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk membangun 220.000 unit rumah subsidi.