JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (Uni Emirat Arab), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," lanjut Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) mengalokasikan 26 hektar lahan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/1/2025).

Melalui dukungan tersebut, emiten berkode PTPP ini berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menyebutkan, lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat (Jabar), Yogyakarta, dan Pekanbaru.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” kata dia.

Pembangunan 1 juta rumah di Indonesia merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan Qatar yang bertujuan menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, kerja sama tersebut juga akan mempererat hubungan bilateral kedua negara serta membuka peluang investasi di sektor lain. Pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian kedua negara.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sekretaris Jenderal Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta.

Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, kerja sama ini merupakan kerja sama antarpemerintah yang memerlukan sinergi tim yang solid.

“Tugas kami selanjutnya adalah menyiapkan lahan yang dimiliki negara untuk pembangunan perumahan,” ucapnya.

Maruarar menyebutkan bahwa investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan satu juta unit rumah di area perkotaan, yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut akan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara dan kementerian, termasuk lahan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menganggap apa yang disampaikan Megawati menjadi tanggapan berharga.

"Tanggapan seorang mantan presiden kepada program pemerintah pastilah merupakan sebuah tanggapan yang berharga," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Fahri pun memberikan apresiasi kepada Megawati. Menurutnya, apa yang disampaikan Megawati merupakan masukan untuk pemerintah.

"Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega atas segala masukannya kepada program pemerintah yang sejatinya adalah cita-cita bersama," ujar dia.

Megawati sebelumnya sempat menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Lihat juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(fca/eva)

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pada hari rabu (08/01/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar. 

Selain disaksikan langung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Reni yang merupakan legislator asal Surabaya-Sidoarjo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait atas langkah strategis ini.

“Program pembangunan 3 juta rumah merupakan agenda besar yang membutuhkan strategi matang dan pembiayaan besar. Saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dan Kementerian PKP dalam merealisasikan program ini, terutama melalui kerja sama dengan Qatar,” ujar Reni.

Sebagai anggota komisi V yang bermitra kerja dengan kementrian PKP, Reni menyatakan akan selalu mendukung dan turut mengawasi agar program yang dibutuhkan rakyat ini benar-benar tepat sasaran.

“sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra Kementerian PKP, saya sangat siap untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan program tersebut,” tambah Reni.

Reni berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Kementerian PKP dan kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar pembangunan 1 juta rumah ini dapat segera terealisasi sesuai target.

"saya mendorong agar pemerintah segera melakukan Langkah teknis untuk dapat merealisasi MOU tersebut. Sehingga rakyat akan segera menikmati pembangunan tersebut," ungkap Reni

Di sisi lain, Reni meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera merilis peta biru program pembangunan 3 juta rumah. Sehingga proses pengawalan dapat berjalan lebih optimal. 

“Kementerian PKP perlu segera merilis blueprint perencanaan untuk program 3 juta rumah sebagai panduan utama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Reni juga mengingatkan bahwa program ini harus dirancang dengan strategi khusus agar benar-benar bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar, dan program ini dapat memberikan dampak besar jika eksekusinya dirancang dengan baik,” tambahnya.

Kerja sama dengan Qatar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerja sama internasional ini, diharapkan pembiayaan dan realisasi pembangunan perumahan dapat lebih efektif dan cepat terlaksana.

Reni Astuti menutup dengan harapan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dapat terus terjalin untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto

KOMPAS.com - Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Apa yang akan dibangun?

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih rusun, lebih vertical housing," katanya.

Lokasinya di mana?

Lanjut Ara, pemerintah akan menyiapkan lahan-lahan idle yang dimiliki negara di beberapa lokasi perkotaan.

Seperti halnya lahan yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di sekitar Kemayoran dan Senayan.

Kemudian lahan yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di sekitar Kalibata.

Serta, lahan yang dikelola PT PP (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), dan Perumnas yang akan ditinjau kembali lokasi spesifiknya oleh Kementerian BUMN.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh, dan kami sudah siap membawa beberapa lokasi yang saya katakan tadi," tandas Ara.

Bagaimana kerja sama investasinya?

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sementara Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta unit rumah.

"Jadi itu diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi, dan ini juga tadi dibicarakan juga untuk mortgage-nya sekaligus seperti apa," tambahnya.

Berapa nilai investasinya?

Ketika ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan Qatar, Fahri Hamzah masih belum menyebutkan.

"Nanti tentu akan dibentuk perusahaan teknisnya untuk membahas detailnya, desain, biaya, dan sebagainya nanti akan dihitung," terangnya.

Menurut dia, segala aspek tersebut akan ditindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasinya lebih cepat," tukasnya.

Kapan mulai dilaksanakan?

Ara belum menyebutkan secara gamblang terkait waktu pelaksanaan dari pembangunan 1 juta rumah.

Prinsipnya, sesuai arahan Prabowo, komitmen investasi ini akan ditindaklanjuti secara cepat.

"Arahan dari Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek," pungkas Menteri PKP itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dengan Qatar untuk menggarap proyek 1 juta unit rumah.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Dalam keterangannya usai penandatanganan MoU, Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar juga menuturkan bahwa pemerintah menargetkan dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menujukkan hasil yang signifikan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

"Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Maruarar juga menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," tandas Maruarar.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

"Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani," ujar Hashim.

Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut.

Dia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

"Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini," ucapnya.

Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Jakarta: Pemerintah Indonesia bersama Qatar sepakat melakukan kerjasama pengembangan proyek hunian perumahan sebanyak satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ini merupakan kerjasama antar pemerintah guna pembangunan proyek hunian sebanyak satu juta unit untuk masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri Maruarar Sirait menjelaskan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan lahan negara yang ada sebagai lokasi pembangunan proyek hunian untuk masyarakat.

“Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan dan Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” jelas dia.

Maruarar juga menambahkan, pihaknya juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan yang ada di Indonesia. Selain itu juga bisa melakukan survei ke lapangan guna melihat langsung kondisi yang ada.

Hal itu juga sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden agar semua pihak mampu bekerja dengan cepat sesuai aturan yang ada dan kondisi lapangannya bisa langsung di cek.

“Adanya Kerjasama ini dapat terjadi berkat kepercayaan publik kepada Presiden yang sangat tinggi. Ini juga bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan dan saya juga berterimakasih karena dibantu secara penuh oleh Satgas perumahan yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Bonny Z. Minang serta kawan-kawan,” jelas dia.

Kementerian PKP diberikan target untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang ada, dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah ada sekitar 40 ribu rumah yang dibangun di lapangan.

Dirinya juga berharap dari Kerjasama pengembangan proyek hunian satu juta unit ini secara tidak langsung mendorong Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

“Saya juga tugaskan Wamen PKP Fahri Hamzah yang sudah bertemu dengan para investor bidang perumahan di luar negeri. Kami harap lebih banyak investor yang akan datang ke Indonesia,” ujar dia.

Yang Mulia Sheikh Abdulazis bin Abdulrahman Al Thani yang juga merupakan Investor Perumahan/SHK serta anggota dari keluarga berkuasa Kerajaan Qatar mengaku siap mendukung proyek Pembangunan perumahan di Indonesia. Adanya hubungan erat antar pemerintah ini tentunya dapat mendorong investasi di Indonesia.

“Investor dari Qatar melalui grup yang saya miliki siap datang ke Indonesia untuk membantu sektor sosial khususnya perumahan untuk masyarakat dan akan bekerja secara professional. Kami juga berharap dukungan Presiden dan masyarakat bisa mendorong pelaksanaan pembangunan sukses di lapangan,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan sangat senang dengan adanya Kerjasama antar pemerintah ini.

“Saya sebagai Ketua Satgas Perumahan ikut susun kebijakan pemerintah. Hari ini kita saksikan penandatanganan kerjasama Indonesia dan Qatar dan Indonesia yang diwakili Menteri PKP dan kita harap dalam waktu singkat bisa mulai proyek pertama,” jelasnya.

(KIE)

Jakarta -

Qatar telah resmi menjadi investor untuk pembangunan satu juta rumah di Indonesia setelah menandatangani MoU investasi di Istana Merdeka. MoU itu ditandatangani oleh pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani sementara dari pihak Indonesia oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Pembangunan satu juta rumah itu masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2025).

Pemerintah juga akan menyiapkan lahan-lahan yang idle, yang tidak bermasalah dan siap bangun untuk digunakan oleh investor tersebut.

Ara berkata, investasi dari Qatar ini akan berfokus pada pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan. Hunian itu nantinya ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Ini targetnya adalah untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah, dan lebih diprioritaskan untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," ujarnya.

Ara mengungkapkan, ke depan akan ada investor asing lagi yang akan menanamkan modalnya untuk sektor perumahan di Indonesia selain Qatar.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi seluruh Indonesia. Untuk teknis dan detail pembangunannya, kata Fahri, pihaknya masih akan merumuskannya nanti.

"(Pembangunan satu juta unit rumah) seluruh Indonesia karena di mana pun ada keperluan kita untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi supaya lebih bagus, nah di situ kita masuk," katanya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

(abr/das)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatangaan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Qatar dalam pembangunan satu juta rumah. Kegiatan tersebut digelar di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2025.

MoU itu ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak Investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Qatar menjadi investor pertama dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Maruarar mengatakan investasi ini bukti kepercayaan Pemerintah Qatar terhadap Prabowo yang sangat tinggi. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan komunikasi politik yang baik.

"Buktinya beliau (Prabowo) diterima dengan sangat baik, dengan pemimpin dunia, berkomunikasi sangat baik, dan selalu mengedepankan saling menghargai, saling menghormati dengan internasional dan punya sikap-sikap sesuai politik LN kita yaitu dia bebas aktif," ujar Maruara, di Istana Merdeka.

Hadir juga dalam penandatanganan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

(WWD)