JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) disambut eforia positif para pemangku kepentingan, karena akan membuat iklim investasi perumahan semakin membaik.

Terlebih Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800.000 unit rumah tahun depan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit per tahun.

Ini artinya, akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa per harinya.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan 1 juta unit per tahun. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha.

Namun, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300.000-400.000 unit rumah per tahun.

“Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan tahun depan. Sebab, PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti tahun ini,” ujar Hari saat diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti”, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpandangan, pemerintah harus melakukan sinkronisasi aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral.

"Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah tahun depan. Dia pun optimistis, kuota FLPP tahun 2025 sekitar 250.000-350.000 unit.

Rumah Bagi Pekerja Migran Indonesia

Adapun Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi menyoroti tentang penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, selama ini sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya.

"Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit.

Menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan subsidi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimistis, 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200.000 unit akan menjadi 400.000 unit,” tambahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu program pemerintah, yakni proyek 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut menghadapi sejumlah tantangan seperti target penyelesaian yang singkat yakni setahun, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya beli masyarakat.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR yakin, inovasi produk turunan semen hijau yakni precise interlock brick menjadi solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Menteri BUMN RI Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian PKP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui proyek 3 juta rumah. Beberapa perusahaan BUMN, termasuk Semen Indonesia yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir dalam keterangan resmi, Rabu (11/12/2024).

Adapun, tiga BUMN yang berkolaborasi adalah Semen Indonesia selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyatakan, Semen Indonesia menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kolaborasi antar BUMN tersebut memungkinkan SMGR memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

”Semen Indonesia memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau Semen Indonesia dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” kata Donny.

Ia menambahkan, Semen Indonesia mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan. Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Menurut dia, penggunaan precise interlock brick memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disambut euforia positif para pemangku kepentingan karena akan membuat iklim investasi perumahan semakin membaik.

Terlebih, Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800.000 unit rumah tahun depan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan perdesaan sebanyak 2 juta unit per tahun.

Ini artinya, akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa per harinya.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan 1 juta unit per tahun. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha.

Namun, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300.000-400.000 unit rumah per tahun.

“Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan tahun depan. Sebab, PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti tahun ini,” ujar Hari saat diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti”, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpandangan, pemerintah harus melakukan sinkronisasi aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral.

"Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah tahun depan. Dia pun optimistis, kuota FLPP tahun 2025 sekitar 250.000-350.000 unit.

Rumah bagi Pekerja Migran Indonesia

Adapun Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi menyoroti tentang penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, selama ini sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

Akibatnya, mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya.

"Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit.

Menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan subsidi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, yaitu Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimistis, 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200.000 unit akan menjadi 400.000 unit,” tambahnya.

IDXChannel— Pada 2025 sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meski pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5 persen sampai 2 persen, tetapi sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi.

Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.

Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum.

Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.

Pada 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.

“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” kata Nofran.

Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Mereka meyakini kehadirannya akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menuturkan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit.

Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.

“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.

Namun pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.

"Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” katanya

Secara keseluruhan, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi.

Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.

“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” tuturnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimistis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit. "Pengalaman melihat data history, itu kami optimistis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025," kata dia.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi menuturkan, bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” ujar dia.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. Bank Tabungan Negara (BTN) menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun. “Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” kata dia.

Ketua Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI, Nicolas Kesuma mengungkapkan, metode konstruksi modular menjadi solusi paling relevan bagi implementasi Program 3 Juta Rumah di tengah-tengah gencarnya upaya dunia menekan dampak pemasan global.

Pasalnya, selain dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, konstruksi modular juga mampu memastikan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebab, metode ini mengadopsi teknologi produksi yang lebih bersih dan ramah lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah lebih baik dan pengurangan emisi.

Sehingga, dapat mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Selain itu, perakitan jenis bangunan dari bagian-bagian (modul-modul) juga tidak menimbulkan dampak apapun terhadap lingkungan karena telah diproduksi di pabrik yang kemudian diangkut ke lokasi konstruksi untuk dipasang menjadi bangunan lengkap.

“Saat ini, modular housing menjadi solusi terbaik karena memiliki lima karakter konstruksi yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan global. Kelima karakter itu adalah pengerjaan konstrusksi bangunan lebih cepat, kontrol kualitas bangunan terjamin, design lebih flexible, hemat biaya, dan ramah lingkungan,” ujar Nicolas.

Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih Akhmad Syamsuddin mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. Tantangan tersebut meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau, mengingat semakin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi.

Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat. Beton modular pracetak adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini,” kata Akhmad.

Sistem Modular juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat.

(kunthi fahmar sandy)

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena di Kabupaten Biak Numfor menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Biak Numfor:

1. Perumahan Artamakmur Regency: Tipe 30

   Perumahan pertama terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Dikembangkan oleh PT artamakmur Regency dengan patokan harga Rp 212 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/72 meter persegi. Dari total 114 rumahmasih tersedia 80 unit lagi.

2. Biak Permai: Tipe T 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Wika Yohana. Terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, banderol yang dipasang per unit adalah Rp 219 juta.

   Setiap unit dibangun seluas 36/100 meter persgei. Hingga kini masih tersedia 7 unit lagi dari total 11 rumah yang ditawarkan.

3. Griya Mandouw Indah 1: Tipe T 36

   Berlokasi di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, perumahan ini dikembangkan oleh PT Wika Yohana.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga kini dari total 53 unit, masih tersedia 6 rumah lagi.

4. Griya Mandouw Indah 2: Tipe T 36

   Terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, perumahan ini dibangun oleh PT wika Yohana dengan banderol Rp 219 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/144 meter persgei. Hingga saat ini masih tersisa satu rumah lagi.

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Jayapura menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 212 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Jayapura:

1. Konimbutho: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Waibu, Kabupaten Jayapura. Dikembangkan PT Efata Sinar Cemerlang dengan harga Rp 205 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/100 meter persgei. Dari total 34 rumah, masih ada 8 unit lagi.

2. Doyo Anugerah Regency: Tipe 36 M2

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Anugerah Binasukses Sejahtera dan terletak di Waibu, Kabupaten Jayapura.

   Tiap unit dibangun seluas 36/90 meter persegi dengan banderol Rp 205 juta. Hingga kini masih ada satu unit lagi.

3. Perumahan Valezka Residen: Tipe 36

   Berlokasi di Waibu, Kabupaten Jayapura, perumahan ini dikembangkan oleh PT Valezka Menara Residen dengan harga Rp 205 juta.

   Setiap rumah dibangun dengan luas 36/90 meter persgei. Dari total 22 rumah yang ditawarkan, masih ada 11 unit lagi.

4. Darsua Residence: Tipe 36/90

   Terletak di Waibu, Kabupaten Jayapura, perumahan ini dibangun oleh PT Darsua Harapan Abadi dengan banderol Rp 212 juta.

   Tiap unit dibuat seluas 36/90 meter persegi. Hingga kini, masih ada 77 rumah lagi dari total 497 unit yang ditawarkan.

5. Sereh Residence: Tipe 36/90

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Darsua Harapan Abadi yang berlokasi di Sentani, Kabupaten Jayapura.

   Terdapat total 120 rumah dengan banderol Rp 212 juta dan berukuran 36/90 meter persgei. Sisa rumah yang tersedia untuk dijual saat ini adalah 9 unit.

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Keerom menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Keerom:

1. Perumahan Mega Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Arso, Kabupaten Keerom. PT Tiga Putri Papu membangun masing-masing rumah dengan luas 36/94 meter persegi seharga Rp 119 juta.

   Dari total 40 rumah yang ditawarkan, masih tersedia 7 unit lagi.

2. Appernas Keerom Residence: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Mikro Jaya dan terletak di Arso, Kabupaten Keerom, dengan banderol Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/108 meter persgei. Sampai saat ini masih tersedia 216 rumah lagi.

3. Grace Residence: Tipe Alpha

   Berlokasi di Arso, Kabupaten Keerom, perumahan ini dikembangkan oleh PT Ranggalangi Cipta Sarana dengan harga Rp 219 juta per unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/95 meter persegi. Dari total 12 rumah yang ditawarkan, masih tersedia 10 unit lagi.

4. Graha Arso Indah: Tipe 36

   Terletak di Arso, Kabupaten Keerom, perumahan ini dibangun oleh PT Graha Pradipta Mandiri dengan banderol Rp 219 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/95 meter persgei. Dari total 34 rumah yang ditawarkan, masih tersedia 23 unit lagi.

5. Yuwanain Permai: Tipe Yuwanain Permai

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Papua Panca Gemilang Group yang berlokasi di Arso, Kabupaten Keerom.

   Terdapat total 79 rumah dengan ukuran 36/135 meter persegi seharga Rp 219 juta. Hingga kini masih ada 44 rumah lagi yang masih dipasarkan.

Jakarta: Tigaraksa yang berada di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kawasan yang dicari masyarakat untuk mendapat rumah dengan Harga terjangkau. Akses transportasi yang mudah menjadi alasannya.

Perumahan di Tigaraksa menyediakan tipe dan Harga yang bervariasi, untuk termurah dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Bagi kamu yang ingin membeli rumah di Tigaraksa, berikut ini rekomendasi rumah murah yang tercatat di Sikumbang Tapera.

Rekomendasi rumah di Tigaraksa

Perumahan subsidi di Tigaraksa. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Tigaraksa

Perumahan yang terletak di Tigaraksa, Bantar Panjang, Kabupaten Tangerang, Banten ini dibangun oleh PT Frymar Pratita Agung. Perumahan ini memiliki 486 unit tipe rumah subsidi.

Untuk rumah subsidi ditawarkan dengan harga Rp168 juta untuk luas bangunan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap baja ringan, dinding batu bata, dan lantai keramik.

2. Mutiara Sodong Tahap 2

Terletak di Sodong, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Mustika Putra Nusantara. Ada 245 unit rumah subsidi yang tersisa.

Rumah subsidi dibanderol dengan harga Rp185 juta memiliki luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap dari genteng beton dan rangka baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi keramik.

3. Perumahan Flamboyan Garden 3

Terletak di Tigaraksa, Sodong, Kabupaten Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh PT Khoulah Prima Raya. Terdapat 64 unit rumah subsidi.

Rumah murah dengan untuk luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi memiliki fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan harga Rp168 juta.

Adapun spesifikasi rumah yakni, atap genteng beton, dinding plester aci, dan lantai dengan keramik dan batu kali.

3. Metro Persada Margasari

Terletak di Margasari, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, perumahan yang dibangun oleh Mitra Berkat Propertindo ini memiliki 10 rumah subsidi.

Rumah subsidi dengan luas 30 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi dibanderol dengan harga Rp185 juta. Rumah tersebut memiliki fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah yang ditawarkan adalah atap genteng beton, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Bumi Bantar Panjang

Perumahan ini terletak di Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dibangun oleh Sinar Mju Adiguna, perumahan ini memiliki 3 unit tipe sunbsidi dengan harga Rp168 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap dari baja ringan dan genteng beton, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto tak semuanya digratiskan. Hal tersebut diungkapkan Ara ketika ditanya soal kritik yang diberikan DPD yang menyebutkan program tersebut berpotensi membuat rakyat malas.

"Oiya dong, enggak mungkin semua gratis ya," kata Ara, Selasa (10/11/2024).

Ara mengatakan, rumah tersebut ada yang sebagian digratiskan. Namun sebagian rumah lainnya akan berbayar. "Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha nggak apa-apa kita yang membutuhkan. Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayar lah," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan tiga juta unit rumah. Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Nabire menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakata adapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nabire:

1. Perumahan Waharia Permai: Tipe 36/82 (2017)

   Perumahan pertama terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Dikembangkan PT Baliem Indah Property dengan banderol Rp 194 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/82 meter persegi. Hingga kini masih ada 27 unit lagi.

2. Perumahan Citra Buana Nabire: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Buana Papua Adil dan terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

   Dengan luas 36/85 meter persegi, harga yang perlu dibayarkan konsumen Rp 212 juta. Dari total 157 rumah, masih tersedia 91 unit lagi.

3. Raihana Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Nabire, Kabupaten Nabire, perumahan ini dikembangkan oleh Semangat Papua Sejahtera.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi seharga Rp 219 juta. Hingga saat ini, masih tersedia 42 unit lagi.

4. Samabusa Residence: Tipe T36

   Terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, perumahan ini dibangun oleh PT Cipta Agung Propertindo dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dirancang seluas 36/126 meter persegi. Dari total 95 unit, telah terjual 37 rumah, dan sisanya 58 unit lagi.

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Merauke menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi ini melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Merauke:

1. Berlian Blorep Permai Ii: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Merauke, Kabupaten Merauke. Dikembangkan PT Simpati Tirta Irian Jaya dengan harga Rp 205 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/98 meter persegi. Dari total 114 unit, masih tersedia 33 rumah lagi. 147 unit rumah.

2. Berlian Blorep Permai Iii: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Simpati Tirta Irian Jaya dan terletak di Merauke, Kabupaten Merauke.

   Tiap rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi dengan banderol Rp 219 juta. Hingga kini telah terjual 179 unit dan sisanya 92 rumah lagi.

3. Griya Arwana Lestari: Tipe Maleo 36

   Berlokasi di Merauke, Kabupaten Merauke, perumahan ini dikembangkan oleh Pinkograha Lestari Indah.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/90 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga ini masih ada 195 rumah lagi.

4. Griya Yelmasu Indah Ii: Tipe 36

   Terletak di Merauke, Kabupaten Merauke, perumahan ini dibangun oleh PT Prisma Cahaya Berlian dengan banderol Rp 219 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/96 meter persegi. Dari total 528 unit, masih tersedia 459 rumah lagi.

5. Mbr Griya Elora 1: Tipe 36

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Elora Papua Abadi yang berlokasi di Merauke, Kabupaten Merauke.

   Terdapat total 21 rumah yang dibangun seluas 36/80 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga kini masih ada sisa 21 rumah lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diminta menyediakan tempat tinggal yang baru bagi warga yan terdampak banjir akibat luapan Danau Limboto, Gorontalo.

Menurut Anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo, Rahmiyati Yahya, setiap tahunnya permukiman tersebut selalu terkena imbas dari luapan Danau Limboto.

“Ada 500 sampai 900 jiwa yang di situ. Jadi kalau ada luapan air danau itu dalam dua sampai tiga bulan, mereka harus mengungsi,” ungkap Rahmiyati dalam rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, terdapat warga dari dua kecamatan yang terdampak paling parah berada di Kecamatan Telaga Jaya dan Kecamatan Limboto.

Ia mengatakan, rumah di tepi danau tersebut sempat dibangun oleh Pemerintah pada tahun 2015. Namun, saat ini tidak layak untuk ditempati.

“Sekarang banyak yang sudah tidak layak untuk dihuni. Jadi kami mohon perhatian dari Menteri PKP,” ujarnya.

Sebagai informasi, dikutip dari laman resmi Pemerintah Gorontalo, banjir akibat luapan Danau Limboto baru saja terjadi pada Juli 2024.

Ketika bencana banjir tersebut terjadi, tercatat hampir 10.000 jiwa yang terdampak dan diungsikan ke tempat aman.

Tak hanya kehilangan tempat tinggal untuk sementara, beberapa warga yang berprofesi sebagai petani terancam gagal panen karena tanaman hortikulturanya rusak akibat terendam luapan air danau.