Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan belum mengetahui di mana kantor kementeriannya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

"Saya belum tahu kantornya di mana. Saya ikut aja," katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu tak banyak menjelaskan soal pemisahan kedua kementerian itu. Ia hanya memastikan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilakukan sesuai aturan.

"Yang pasti semua sesuai aturan dan kita mesti kerja cepat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruar Fahri Hamzah mengatakan pemisahan kedua Kementerian itu akan dibantu oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono.

Ia mengatakan Basuki beserta tim sudah menyiapkan kajian terkait pemisahan kedua kementerian itu.

"Beliau (Basuki) waktu itu memberitahu saya, 'mas kami sudah siap, kami sudah bikin kajian'. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau kira-kira berapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan," katanya.

Adapun terkait kantor kedua kementerian tersebut, Fahri mengatakan hal tersebut juga akan diarahkan oleh Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang atur, tim beliau sudah menyiapkan," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Doddy Hanggodo dengan wakil menterinya Diana Kusumastuti.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diisi oleh Maruar Sirait dengan wakilnya Fahri Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait menjadi menteri perumahan dan kawasan permukiman (menpera) dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung pada Senin (21/10) setelah diumumkan sehari sebelumnya.

Lantas siapa dan bagaimana kiprah Maruarar Sirait?

Ara, begitu ia akrab disapa, sebetulnya bukan wajah baru di dunia politik Indonesia. Pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 itu merupakan mantan politikus PDI Perjuangan yang bergabung sejak 1999 silam.

Ayahnya, Sabam, adalah politikus pentolan dari PDI hasil fusi partai 1973 silam dan PDIP. Sabam sebelumnya adalah Ketua Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada periode 1967-1973.

Usai 'dipaksa' melebur oleh kebijakan Orba, Sabam, ayah Ara, menjadi Sekretaris Jenderal pertama PDI pada 1976.

Ara mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung di medio 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif sebagai aktivis di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Serupa mendiang ayahnya, Ara kemudian tercatat sempat menduduki posisi penting di internal PDIP di antaranya sebagai Ketua DPP Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Olahraga PDI Perjuangan di tahun 2005-2010.

Ara turut mendirikan Taruna Merah Putih (TMP) yang menjadi organisasi sayap PDIP di bidang kepemudaan pada tahun 2005 silam.

Dalam karier politiknya, Ara pernah menjabat sebagai anggota DPR selama tiga periode jabatan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Ia juga pernah menjadi anggota Komisi XI DPR.

Selain aktif sebagai politikus, Ara juga memiliki pengalaman yang cukup di dunia olahraga.

Pada periode pertama kepresidenan Jokowi di 2014 lalu, nama Ara sempat mencuat menjadi salah satu calon kuat untuk jadi Menpora. Namun, Jokowi lebih memilih Sekjen PKB saat itu, Imam Nahrawi untuk jadi menpora.

Meski gagal sebagai menpora, Ara tetap terlihat aktif dalam beberapa cabang olahraga. Salah satu keikutsertaannya yang paling 'mentereng' adalah dalam Piala Presiden. Di turnamen sepak bola tersebut, Ara menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah pada 2015 lalu.

Ara terbilang sukses menjalankan tugasnya, terutama di Piala Presiden 2015. Ketika itu laga final antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC di Jakarta berjalan lancar meski berada di bayang-bayang kerusuhan antara Bobotoh dengan pendukung Persija Jakarta, The Jakmania.

Dia pernah mengaku Piala Presiden 2015 adalah pengalaman pertamanya terlibat dalam sebuah turnamen sepak bola. Kariernya bersama Piala Presiden itu pun berlanjut pada gelaran 2017 dan 2018.

Kini, Ara tercatat sebagai salah satu anggota dewan penasihat Pengurus Pusat PBSI 2020-2024. Namanya bersanding dengan Wiranto, Bambang Soesatyo hingga Sufmi Dasco Ahmad pada kepengurusan tersebut.

Pada September 2023 lalu, nama Ara mencuat lantaran menjadi salah satu anggota Satgas Anti Mafia Bola bentukan PSSI.

Selain Ara, terdapat nama lain seperti Najwa Shihab, Akmal Marhali, dan Ardan Adiperdana. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan penunjukan nama-nama familiar itu merupakan saran dari Presiden ke-7 Jokowi kepadanya.

Selain terjun di dunia politik, Ara juga menggeluti dunia bisnis. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Ara juga memiliki pengalaman sebagai manajer Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Universitas Parahyangan, Bandung, yang menambah daftar panjang perjalanan kariernya di luar dunia politik.

Ia juga memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan mengakui dirinya resmi menjadi kader Partai Gerindra.

Ara memiliki harta kekayaan sebesar Rp85,8 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya pada Desember 2019 silam.

Dari total hartanya itu, Ara memiliki 31 bidang tanah dan bangunan dengan total Rp74,4 miliar. Ia juga memiliki tiga kendaraan mobil dengan total nilai Rp1,1 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 10 Oktober 1971 ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok, ia juga sempat menempuh pendidikan di Mataram.

Setelah lulus SMA pada usia 19 tahun, Fahri melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) selama dua tahun.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga satu tahun setelah lulus, Fahri menjabat sebagai staf Pimpinan Program Extension FE UI.

Fahri Hamzah mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Ia menarik perhatian media nasional setelah mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002.

Dua tahun setelah itu, ia terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB. Kariernya terus meningkat, dan ia selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama menjabat di DPR, Fahri telah menempati berbagai komisi, mulai dari Komisi VI, Komisi III, hingga Komisi VII. Puncaknya, pada pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan. Permintaan ini sejalan dengan perannya sebagai anggota satgas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo.

Fahri bertugas membantu Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Program 3 Juta Rumah dan Tapera

Tugas Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program 3 juta rumah yang menjadi salah kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millenial, Gen-Z, serta generasi yang akan datang.

Wamen juga memiliki tugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait keberlanjutan sistem perumahan yang selama ini berjalan seperti Sistem Kredit Sejahtera untuk Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Wamen juga bertugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi bangunan hijau dan pintar pada perumahan subsidi bagi rakyat yang juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas untuk membantu Menteri terkait pengaturan investasi di bidang perumahan, terutama mendorong investasi swasta di perumahan subsidi agar ke depannya penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau tidak lagi bergantung pada APBN.

Adapun PR yang perlu dituntaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Wamen membantu Menteri melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan mulai dari buruh hingga pengusaha dan pemberi kerja.

PR lainnya adalah Wamen membantu Menteri untuk terus menggencarkan sosialisasi pentingnya memiliki rumah kepada generasi muda dalam rangka mendorong roda perekonomian di sektor properti.

Pengalaman Fahri sebagai pimpinan DPR RI dan anggota Satgas Perumahan tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu mewujudkan harapan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut bakal mengucurkan anggaran sebesar Rp51 triliun untuk pagu awal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Salah satu program yang bakal menjadi prioritas Kementerian Perumahan dan Permukiman yakni mengenai program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, usai dilantik pihaknya bakal terlebih dahulu melakukan pendalaman alokasi anggaran.

Sementara itu, di tengah alokasi anggaran yang cukup terbatas, Ara menyebut telah merumuskan sejumlah strategi dalam merealisasikan program 3 juta rumah.

“Nanti kita pelajari detail tadi, saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada. Sehingga, kita juga punya solusi yang komprehensif,” kata Ara kepada Wartawan usai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Di samping itu, Ara juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan para pelaku swasta. Salah satunya yakni melalui program CSR.

“Makanya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman. Sehingga kita juga harus melakukan efisiensi - efisiensi yang kuat. dananya tak boleh di korupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengaku pemerintah ke depan perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan private sector agar program tersebut dapat terealisasi.

“Memang tidak cukup hanya [mengandalkan] APBN saja, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satu kuncinya kolaborasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya perlu menjalin kerja sama dengan swasta dan pengembang, Iwan mengusulkan bahwa implementasi program tiga juta rumah juga nantinya untuk dapat didukung lewat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pasalnya, tambah Iwan, alokasi APBD pada sektor perumahan saat ini sangat kecil. Atas dasar hal itu, Iwan menilai APBD menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan.

Untuk menyukseskan hal itu, dirinya mengaku bakal memprioritaskan usulan revisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Usulan itu dilakukan guna mendorong kontribusi APBD dalam pengadaan perumahan rakyat.

“Sekarang APBD itu sangat terbatas untuk perumahan, tapi saya dorong APBD itu,” jelasnya.

Kementerian Perumahan dibentuk lagi di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maruarar Sirait, diumumkan menjadi pemimpin kementerian tersebut dan ditemani oleh Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo dalam pengumuman Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu malam (20/10/2024).

Setelah beberapa waktu berselang, Prabowo mengumumkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengumumkan bahwa Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Diana Kusumastuti sebagai wakilnya.

Setelah pengumuman menteri dan wakil menteri, pagi ini di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai berdatangan karangan bunga.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (21/10/2024), pukul 08.59 WIB, terdapat beberapa karangan bunga berisi ucapan selamat di sekitar Auditorium, baik untuk Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum maupun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Karangan Bunga berisi ucapan selamat di Kementerian PUPR Foto: Almadinah Putri Brilian

"Selamat Bertugas Bapak Maruarar Sirait Menteri Perumahan Rakyat," tulis salah satu karangan bunga.

"Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Bpk. Dody Hanggodo Sebagai Menteri Pekerjaan Umum RI Kabinet Merah Putih," tulisan ucapan di karangan bunga lainnya.

"Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ibu Diana Kusumastuti Sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 2024-2029," tulisan ucapan karangan bunga.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait membuka opsi menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk membangun rumah rakyat, termasuk lahan sitaan.

Sebab, menurut dia, pengadaan lahan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka menjalankan pembangunan perumahan rakyat.

"Pengadaan lahan itu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya yang dimiliki, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana misalnya dari kereta api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," ujar Maruarar Sirait usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2024) dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Pria akrab disapa Ara itu juga akan mengajak dan mendorong para developer swasta dan pengusaha bidang lainnya untuk bekerja sama serta bergotong royong agar dapat mengatasi persoalan banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Jadi memang harus masif bergotong-royong dari aset yang ada, baik dimiliki negara maupun sitaan, kemudian yang membangunnya juga gotong-royong. Saya pikir itu konsep kita gotong royong membangun rumah untuk rakyat," tandasnya.

Mengenai alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025, ia menyebut masih akan mempelajari lebih lanjut.

Kendati demikian, dengan memanfaatkan dan memaksimalkan lahan yang sudah tersedia, ia merasa sudah memiliki salah satu solusi.

"Tadi saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada, sehingga kita juga punya solusi yang komprehensif baik dari APBN dan juga bagaimana membuka ruang untuk dari swasta dari teman-teman untuk berpartisipasi, dari CSR dari partisipasi, sehingga bentuk-bentuk itu kita buka," terangnya.

Untuk dapat menjalankan hal tersebut, Ara juga menilai perlu dibuat landasan peraturan yang kuat agar semua pihak memiliki kepastian hukum.

"Makanya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukum nya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman, sehingga kita juga harus melakukan efisiensi, efisiensi yang kuat, sehingga dananya tidak boleh dikorupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," pungkasnya.

Maruarar Sirait resmi ditunjuk sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Kabinet Prabowo-Gibran. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini ditunjuk Presiden Prabowo Subianto masuk di kabinet Merah Putih tadi malam.

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo dalam pengumuman Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu malam (20/10/2024).

Dilansir situs resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pria yang akrab disapa Ara ini berasal dari keluarga politisi. Ayahnya Sabam Sirait, merupakan politikus senior dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Keseriusannya di dunia politik terlihat dari pendidikan yang dia ambil. Ara menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan,

Perjalanan politiknya dimulai dari bergabungnya dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan periode 2004-2009. Posisinya di Komisi XI bertahan hingga periode berikutnya yakni 2009-2014.

Lalu ia sempat menjadi Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada masa jabatan 2005-2010. Pada Pemilu 2019 dia kembali mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif, tetapi tidak berhasil kembali ke Senayan.

Menutip dari detikSumut, nama Ara juga sempat terdengar saat dirinya menjadi salah satu orang dalam tim kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.

Pria kelahiran Sumatera Utara, 23 Desember 1969 ini bukan hanya seorang politisi, dia juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Pada Januari 2024 lalu, Ara mengumumkan dirinya telah berpisah dengan PDIP. Ia tidak mengungkapkan alasannya pamit dari partai yang telah bersamanya lebih dari 2 dekade. Ara kini bergabung dengan Partai Gerindra.

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Salah satu yang dilantik adalah eks politikus Partai PDI Perjuangan Maruarar Sirait yang bakal mengemban tugas sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Lalu, siapa sosok Maruarar Sirait?

Maruarar Sirait lahir di Medan, pada 23 Desember 1969. Meski lahir di Sumatera Utara, Maruarar Sirait menjalani masa kecil di Jakarta, mengenyam pendidikan di SD PKSD VI Jakarta.

Setelah lulus dari SD, dia melanjutkan sekolah di SMP Ora et Labora dan SMA Negeri 47 Jakarta. Setelah lulus dari SMA, Maruarar Sirait melanjutkan studi di FISIP Universitas Parahyangan.

Saat berada di bangku perkuliahan, Maruar cukup aktif sebagai aktivis. Inilah yang kemudian membuatnya tertarik masuk ke dunia politik.Pada 1999, Maruarar resmi bergabung dengan PDI Perjuangan mengikuti jejak ayahnya yaitu Sabam Sirait.

Maruarar Sirait dipercaya menjadi salah satu anggota Komisi XI yang fokus di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan DPR RI untuk masa jabatan 2004-2009.Dia terpilih kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2009-2014 serta 2014-2019.

Kemudian, pada pertengahan Januari lalu, Maruarar Sirait mengumumkan hengkang PDIP. Berbicara di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Ara, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa keputusan itu merupakan pilihan untuk mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia, kepercayaan publiknya, approval rating-nya 75%–80%, beliau sudah memperjuangkan banyak hal,” kata Ara, Senin (15/1/2024).

Selain itu, dia dengan tegas menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang saat itu masih menjadi calon presiden bersama Gibran Rakabuming Raka.

“Kan sudah dijelasin, saya anak buahnya Pak Prabowo,” katanya kepada wartawan di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait akan mempersiapkan sejumlah aspek sebelum menjalankan tugas untuk membangun rumah rakyat.

Hal itu disampaikannya usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2024).

"Jadi kami harus bekerja keras dan fokus dengan mempersiapkan semua aspek secara utuh, sehingga kita tidak maju mundur. Dan kami mohon waktu sebentar untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara hukum, secara konsep, dan secara lapangan, baru kita maju ke depan," ujar Maruarar Sirait dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Mengenai aspek hukum, pria akrab disapa Ara itu menyampaikan bahwa landasan hukum yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus kuat.

"Harus dibuat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan," imbuhnya.

Kemudian secara konsep, ia berencana mengusung konsep gotong royong. Misalnya terkait lahan, cukup menggunakan yang sudah ada, baik itu milik negara maupun sitaan. Namun untuk bentuk dari konsep masih akan dibahas lagi lebih lanjut.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya yang dimiliki, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana misalnya dari kereta api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," terangnya.

Ara juga mengajak dan mendorong para developer swasta dan pengusaha bidang lainnya untuk bersama-sama serta bergotong royong di tempat usahanya.

"Misalnya lahannya dari BUMN atau dari lahan TNI, itu bisa dibantu dengan teman-teman dari swasta. Jadi kita memang harus masif bergotong-royong dari aset yang ada, baik dimiliki negara maupun sitaan, kemudian yang membangunnya juga gotong-royong, saya pikir itu konsep kita gotong royong membangun rumah untuk rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, ia juga masih perlu mendengarkan masukan-masukan dari semua pihak yang terkait dengan sektor perumahan dan permukiman.

"Saya akan dengarkan juga dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," tukasnya.

Maruarar Sirait baru saja dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seusai pelantikan, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ia akan mendengarkan masukan mereka secara sistematis agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif nantinya.

"Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari tentunya calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," kata Ara di Istana Negara usai pelantikan, Senin (21/10/2024).

"Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategis yang sangat penting, sehingga ada sesuatu yang bermakna di kepemimpinan beliau bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, Ia mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Tapera. Namun, ia sendiri sudah mempunyai usulan konsep untuk penerapan Tapera.

"Belum sampai ke situ, tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicara lebih lanjut," ungkapnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait (Ara) telah resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 oleh Prabowo. Ia sudah mengucapkan sumpah dan janji jabatan pagi tadi.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, landasan hukum dan pengadaan lahan dibutuhkan untuk membangun perumahan dan pemukinan di desa dan kota.

Ia mengatakan, akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Lahan-lahan itu, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN, dari kereta api (PT KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai. Itu juga kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI, itu juga bisa dicapai, kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Maruarar menyoroti masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Ia mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Maruarar mengatakan, pembahasan bersama Presiden Prabowo belum sampai pada Tapera.

Ia mengatakan, pemerintah akan mendengarkan masukan dari akademisi dan konsumen terkait terkait Tapera.

"Saya akan dengar dari akademisi dan dari para pengamat para pelaku dan dari tentunya calon konsumen kita juga perlu mendengarkan secara sistematis," ucap dia.