Solo -

Kota Solo mulai melaksanakan makan bergizi gratis (MBG) hari ini. Di tahap pertama ini menyasar tujuh sekolah di Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres.

Dari pantauan detikJateng di SDN Purwodiningratan anak-anak menerima makan bergizi gratis sekira pukul 08.00 WIB. Sebelum menerima makan bergizi, mereka diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu.

Selanjutnya, mereka menerima makan yang diberikan di wadah stainless steel. Beberapa anak yang menerima makan tersebut mengaku belum sarapan dari rumah. Untuk menu hari pertama, siswa menerima nasi, sayur cha sawi tauge, ayam goreng, buah jeruk dan susu kotak.

Salah satu siswa yakni, Tika Indi Amelia (11) mengaku enak menerima menu makan bergizi gratis tersebut. Meskipun dirinya mengaku tidak suka dengan sayur, Indi mengaku tetap memakannya.

"Enak (makannya). Agak nggak suka (sayur) tapi nggak papa. Sekalian belajar makan sayur, milih-milih kalau sayur. Belum sarapan, tapi sudah tahu kalau ada makan bergizi," katanya ditemui di SDN Purwodiningratan, Senin (13/1/2025).

Sementara itu, siswa lainnya, Meila Salsabila (11) mengaku tidak ikut makan karena sedang menjalani puasa Sunnah Senin Kamis. Dirinya tidak masalah bila tidak makan sendiri di dalam kelas.

"Karena puasa nggak makan. Nggak papa, nggak ikut makan," ucapnya.

Pelaksanaan hari pertama Makan Bergizi Gratis di Solo, Senin (13/1/2025). Foto: Tara Wahyu/detikJateng

Mei, sapaannya itu mengaku tidak memaksa bila makanan tersebut tidak bisa dibawa pulang.

"Nggak dibawa nggak papa. Kemarin sudah dikasih tahu kalau ada makan bergizi," ucapnya.

Terpisah, Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan, makan bergizi gratis menyasar siswa TK hingga siswa SMA. Ia menyebut ada 2.787 siswa.

"Sasaran 2.787 siswa di 7 sekolah seputaran Purwodiningratan, radiusnya tidak boleh lebih dari kilometer.Tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh lebih dari 3 ribu penerima," ungkap Teguh.

Jika lebih dari tiga ribu penerima Makan bergizi gratis, nantinya pemberian makan akan melebihi jam yang sudah ditentukan.

"Kalau melampaui nantinya bisa basi dan sebagainya. Ini sudah ditata semua, tadi ada masukan untuk exhaust, nanti biar disampaikan ke Pak Sekretaris Daerah," ucapnya.

Teguh mengatakan untuk pembagian makan bergizi gratis sebelum pukul 09.00 WIB. Sehingga, untuk anak-anak yang menerima makan di bawah jam 09.00 WIB, diharapkan tidak sarapan dari rumah.

"Tetapi ini kan semuanya sebelum jam 9 sudah terdistribusi, harapannya, kalau SMA bisa saja datang belum dimakan, tapi diharapkan makan sesuai waktu ditentukan," bebernya.

Mengenai siswa yang ada berpuasa, Teguh mengaku belum ada arahan mengenai hal tersebut. Meski begitu, pihaknya akan berkoordinasi dengan SPPG.

"Nanti dinas akan berkoordinasi dengan SPPG, tentunya seperti apa. Karena kalau dibawa pulang, meski zonasi dekat rumah nggak jauh dari sekolah, atau orang tua yang datang nanti mengembalikan. Kalau kita mengantar ke rumah menambah pekerjaan, kalau orang tua yang ambil itu akan lebih baik, atau ke sini bawa tempat makan sendiri, karena nggak boleh keluar dari sekolah (tempat makan). Harapan saya nanti dinas dan SPPG bikin SOP supaya barang tidak keluar dari sekolah" pungkasnya.

(apu/rih)

Sebanyak empat orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Perumahan Tiban Koperasi Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin dini hari (13/1).

Longsor itu merobohkan 5 rumah warga dan mengakibatkan 9 korban. Dari jumlah itu, 5 orang selamat dan 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat tertimbun runtuhan bangunan.

"Iya, 4 korban jiwa sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 5 orang selamat," kata Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kepri, Hendrija dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Senin.

Hendrija mengatakan 5 warga yang selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurutnya, longsor yang terjadi di Batam, akibat hujan yang terus menerus mengguyur Kota Batam sejak Jum'at (10/1).

Merujuk prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Hendrija mengatakan potensi hujan masih akan terjadi hingga 18 Januari 2025.

"Iya, longsor terjadi akibat hujan non stop seharian di Kepri, termasuk Batam," ujarnya.

BPBD Kepri bersama tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi korban yang terdampak longsor. Warga di Perumahan Tiban Koperasi Kota Batam dihimbau untuk selalu waspada karena kondisi hujan masih terjadi.

Menurutnya tim SAR gabungan akan menutup akses jalan di sekitar perumahan, khawatir terjadi longsor susulan.

"Rencananya akses jalan perumahan akan ditutup, karena harus siaga darurat biar tidak ada warga jadi korban lagi," katanya. 

Tangerang Selatan -

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan. Dia mengatakan sampai saat ini sudah tujuh titik pelaksaan program MBG di Tangerang Selatan.

Todotua Pasaribu mengatakan program MBG di SDN Lengkong Gudang sudah berlangsung sejak pekan lalu. Program dilaksanakan secara serentak di beberapa lainnya.

Menu MBG hari ini di SDN Lengkong Gudang di antaranya nasi, bulgogi, tahu, sayur jagung, dan jeruk. Makanan mulai dibagikan sekitar pukul 08.15 WIB.

Proses pembagian makanan dilakukan perwakilan kelas dibantu para guru. Todotua turut membagikan makanan tersebut.

"Untuk di wilayah Kota Tangsel ini sendiri sudah ada pelaksanaan terhadap 7 titik, dan ini memang kita lihat pelaksananya sudah baik, dan juga para pelajar, para adik-adik pelajar mereka sangat bahagia terhadap program ini," ujar Todotua Pasaribu kepada wartawan seusai peninjauan di SDN Lengkong Gudang, Senin (13/1/2025).

Dia menjelaskan, program MBG di Tangsel ini tidak hanya diberikan untuk para pelajar. Nantinya ibu hamil dan menyusui akan mendapat program yang sama.

"Karena sasarannya juga terhadap ibu hamil, ibu balita, dan kemudian ibu yang menyusui, dan para balita. Dan ini memang juga tidak hanya di sekolah, nanti tahapan berikutnya juga dilakukan di Puskesmas," jelasnya.

Dia berharap, program ini berjalan seperti yang diharapkan pemerintah. Pada dasarnya untuk memberikan gizi terhadap sumber daya manusia Indonesia.

"Dan memang pastinya segala sesuatunya akan berproses, tetapi dengan adanya program ini memang adalah keinginan besar daripada pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia bangsa ini ke depannya dalam rangka kita menuju kepada Indonesia Emas di 2045," ungkapnya.

Siswa kelas 1 B bernama Ibrahim mengaku suka dengan menu hari ini. Namun dia tidak menghabiskan makanannya sebab sudah sarapan di rumah.

Ibrahim kemudian mengeluarkan rantang miliknya lalu memindahkan makanannya untuk dibawa pulang. Dia mengatakan makanan itu bisa dimakan setelah pulang dari sekolah.

"Buat (makan) nanti di rumah," kata dia.

Dalam kunjungannya tersebut, Todotua didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga.

(idn/idn)

Jakarta: Lahat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Kabupaten ini dikenal salah satu penyumbang produksi kopi Robusta.

Jarak kabupaten ini dari Palembang sekitar 251 kilometer. Selain itu, dijuluki sebagai Bumi Seganti Setungguan yang berarti masyarakat menanamkan semangat gotong royong dan persatuan serta kesatuan yang kuat

Perumahan yang masih tersedia di Lahat mulai dari Rp100 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Lahat dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Lahat

Perumahan subsidi di Lahat. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perum Griya Agung Permai Lestari III

Perumahan subsidi terletak di Manggul, Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Gedung Agung Permai Lestari. Perumahan ini memiliki 145 unit tipe subsidi dengan harga Rp100,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 96 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap baja ringan dan multiroof. Dinding yang digunakan adalah batu bata merah diplester luar dalam, dicat tampak dalam dan depan. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan cor slop

2. Griya Rafika Tanjung Payang 4

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Lahat Maju Raya. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap spandek/multiroof dan dinding batu bata. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu kali.

3. Griya Rafika Tanjung Payang 5

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Bersama Muda Berkarya. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap multyroup rangka baja ringan dan dinding batu bata merah. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Fazza Residence 2

Perumahan ini terletak di Tanjung Payang, Lahat Selatan, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh PT Fazza Buana Indah. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta dan Rp162 juta)

Ada dua tipe rumah, salah satunya tipe RSH 36 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 87 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap metal roof dan rangka baja, serta dinding batu bata plester dan finishing cat luar dan dalam. Lantai keramik 40x40 serta pondasi batu kali dan beton bertulang.

5. Bumi Srikaton Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Pagar Agung, Lahat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan dibangun oleh Alvino Lahat Sejahtera. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja multiroof dan dinding batu bata merah. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan kerja sama Indonesia dan Qatar dalam proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat jangan sampai membuat Jakarta mengalami kelebihan pasokan hunian.

Meski demikian, dia tetap menyambut baik keterlibatan Qatar sebagai investor guna mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hanya saja, dia berharap adanya kajian potensi pasokan dan permintaan terhadap pembangunan rumah. Menurutnya ini penting supaya pasokan rumah tidak melebihi keputusan pasar.

“Kalau nanti pasokan banyak, tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/1/2025).

Lebih lanjut, Syaiful mengemukakan masuknya investor dari Qatar tentu akan sangat membantu pemerintah merealisasikan program 3 juta hunian per tahun.

Terlebih, imbuhnya, Indonesia hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah termasuk penyediaan dana hingga kontraktor.

“Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” urainya.

Meski begitu, legislator PKB ini turut mewanti-wanti agar keikutsertaan investor ini benar-benar juga dioptimalkan dengan didukung data yang solid dalam program 3 juta rumah.

“Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

Prabowo Subianto gaet investor Qatar

Presiden Prabowo Subianto resmi menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Jakarta (ANTARA) - Suara ibu-ibu berceloteh ditimpa tangis para balita yang kegerahan, riuh terdengar pagi itu di Posyandu Dahlia, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Sekitar 45 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima Makan Bergizi Gratis di posyandu tersebut. Selain Posyandu Dahlia, makanan juga diberikan kepada sasaran yang sama di Posyandu Anyelir, Kecamatan Ciracas.

Setelah beberapa saat menunggu, Wakil Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka beserta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan tampak hadir untuk ikut mendistribusikan makanan hari itu.

Menu makanan yang disajikan terdiri dari nasi rempah, telur saus mentega, tumis labu siam bakso, jeruk, dan susu. Beberapa anak terlihat lahap memakan sajian tersebut, namun, beberapa ibu-ibu terlihat gelisah.

"Lauknya kurang, biasanya saya kasih anak saya makan ikan kalau di rumah," ujar Windy, ibu usia 24 tahun yang hadir di Posyandu Dahlia.

Ia terlihat kerepotan menenangkan anaknya yang menangis keras karena tidak nyaman dengan keramaian di posyandu yang cukup penuh dengan beberapa kader dan petugas yang membagi-bagikan makanan.

Beberapa ibu lain juga terlihat tak sabar dan memasukkan makanan ke kotak bekal yang mereka bawa dari rumah, karena beberapa lauk tidak termakan oleh anaknya. Beragam anak memang melahap makanannya hingga habis, tetapi beberapa yang lain terlihat memilih-milih lauk yang dimakan.

"Anak saya sehari-hari suka bakso, jadi baksonya habis, tetapi telurnya tidak habis," kata Endang Monalisa (45), warga Desa Susukan yang hadir di Posyandu Anyelir.

Endang datang bersama kedua anak kembarnya, Nizam dan Nadif yang berusia 3,5 tahun.

Baik di Posyandu Anyelir maupun Posyandu Dahlia, tak terlihat sosok ayah yang mendampingi anak-anaknya hari itu, meski bisa dipahami karena memang pembagian Makan Bergizi Gratis hari itu dilaksanakan di hari kerja, yakni hari Jumat.

"Mana ini bapak-bapaknya? Saya enggak lihat ada laki-laki ya, enggak ada bapak-bapak yang hadir ya hari ini?" tanya Wakil Menteri Veronica Tan kepada para ibu.

"Kerja, Bu," jawab para ibu yang hadir, serempak.

Veronica pun berpesan kepada mereka, sebaiknya di kesempatan berikutnya, ayah juga turut mendampingi agar bisa melihat perkembangan anaknya dan ikut berperan dalam pengasuhan.

Pentingnya pengasuhan setara

Dalam setiap kesempatan pemeriksaan balita di posyandu, memang kehadiran ayah masih jarang terlihat. Terdapat berbagai alasan mengapa kehadiran ayah masih minim, misalnya faktor ekonomi atau beban ganda pada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat 11,44 juta perempuan yang tercatat sebagai kepala rumah tangga, atau 15,7 persen yang mencari nafkah.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Indra Gunawan mengemukakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 400 pekerja informal perempuan di sembilan provinsi di Indonesia, meski jumlah pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki, kemungkinan perempuan untuk menjadi pekerja informal lebih besar, yakni sekitar 66 persen atau 54,5 juta pekerja.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang memiliki beban ganda dalam keluarga lebih rentan mengalami permasalahan ekonomi, sehingga dapat memunculkan konflik dalam rumah tangga.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengemukakan, pengasuhan yang setara dapat mengurangi beban ganda perempuan di dalam rumah tangga.

“Kalau kita bicara masyarakat kelas menengah di mana mereka dituntut harus bekerja dua-duanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang kemudian terjadi adalah beban ganda bagi para perempuan karena perempuan juga tetap dibebankan pada urusan domestik. Maka, yang sedang kami dorong adalah bagaimana kesetaraan di dalam membangun keluarga, di mana dalam pengasuhan, laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengasuh anak,” katanya.

Peran memenuhi kebutuhan ekonomi selama ini memang lebih banyak ditanggung oleh ayah, namun, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjelaskan, ayah juga mesti terlibat tidak sekadar untuk memenuhi keuangan dalam keluarga, tetapi juga hadir secara emosional untuk memenuhi kebutuhan psikologis ibu dan anak.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka mengemukakan, untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pihaknya kini tengah menggaungkan Gerakan Ayah Teladan (Gate) dalam lima program percepatan atau quick wins.

Selama ini dalam menyuapkan makanan ke anak-anaknya, terutama balita, sebagian besar masih dilakukan oleh ibu. Untuk itu, melalui program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, bisa mendapatkan edukasi tentang gizi yang baik bagi keluarga.

"Komposisi karbohidrat, protein, sayur, dan buah, juga ada tambahan susu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, nantinya masing-masing keluarga, baik ayah maupun ibu bisa melihat bahwa ternyata setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini. Jadi, nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya gizinya dapat terpenuhi setiap hari," ucapnya.

Edukasi tentang pemenuhan gizi nantinya juga melibatkan kader-kader mulai dari kader posyandu hingga tim pendamping keluarga (TPK) Kemendukbangga/BKKBN yang hingga kini jumlahnya mencapai 600 ribu orang tersebar di seluruh Indonesia.

"Anak bisa dikenalkan pula dengan beragam menu-menu lain, sehingga ini juga menjadi sangat penting. Anak lidahnya terbiasa dengan beragam menu, dan nantinya juga mudah-mudahan akan menemukan kebiasaan makan yang baik," tuturnya.

Untuk mewujudkan pengasuhan yang setara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya perencanaan dalam berkeluarga sehingga dapat mencetak anak-anak yang berkualitas.

"Keluarga berencana penting banget untuk mengedukasi keluarga. Anak yang berkualitas itu jauh lebih baik. Anak berkualitas itu dijaga baik-baik, dikasih makan yang benar, bergizi, dikasih sekolah yang tinggi," katanya.

Posyandu sebagai tempat untuk mengamati perkembangan balita di Indonesia memang sudah semestinya tidak hanya diisi oleh para ibu, tetapi juga para ayah, karena di situlah, orang tua bisa mengetahui capaian perkembangan sang anak.

Ke depan, selain untuk memantau perkembangan anak yang dilakukan tiap bulan, posyandu juga akan menjadi tempat untuk edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, sehingga, peran ayah yang hadir sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pengasuhan yang setara dalam keluarga.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sejumlah warganet mengkritik kondisi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan dengan budget atau anggaran Rp 10.000 per porsi.

Pengguna akun X @hal***TA misalnya. Ia menilai, makanan dari program Makan Bergizi Gratis termasuk kategori sad food. Jika dibandingkan, katanya, makanan untuk pasien di rumah sakit tampak lebih enak dan bergizi.

Istilah sad food biasa dipakai oleh orang yang membeli atau memasak makanan dengan penampilan, porsi, atau rasa yang mengecewakan.

Lalu, bisakah uang Rp 10.000 bisa menjadi modal untuk menyediakan makanan bergizi dan berpenampilan menarik dalam program MBG?

Penjelasan chef soal pengoptimalan uang Rp 10.000

Saat dimintai pendapat, Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut uang Rp 10.000 pada dasarnya bisa menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, ia melihat, hal itu kemungkinan hanya bisa terjadi jika makanan dibuat langsung oleh pemerintah, bukan dimasak oleh vendor katering atau pihak ketiga.

"Jika ada pihak ketiga, perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi dan menarik. Sebab, mereka kan perlu membagi anggaran bukan hanya untuk membeli bahan, tetapi juga membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh berpendapat, pihak ketiga rasanya akan kesulitan untuk bisa menyediakan makanan berkualitas dan menarik dari hasil pemanfaatan anggaran Rp 10.000 per porsi.

Ia pun khawatir, pihak ketiga pada akhirnya hanya menyiapkan makanan dengan kualitas bahan dan penampilan yang lebih rendah jika anggaran program makan bergizi gratis tetap Rp 10.000 per porsi.

Oleh sebab itu, apabila anggarannya tidak ditambah, Teguh menyarankan kepada Pemerintah lebih baik melakukan proses memasak sendiri makanan dalam program MBG tersebut. Sebab, pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran untuk biaya tenaga, transportasi, dan keuntungan.

"Tanpa keuntungan sama sekali, (makanan seharga) Rp 10.000 isinya bisa disusun dengan nasi putih, ayam, sumber nutrisi tambahan seperti tahu, tempe, atau mi, sayuran, serta buah," tuturnya.

Teguh berpendapat, setidaknya butuh anggaran minimal Rp 15.000 untuk dapat menyediakan makanan per porsi yang bergizi, enak, dan layak untuk diberikan kepada orang lain dalam program MBG.

Ia mengingatkan, besaran anggaran itu belum termasuk untuk penyediaan minuman susu asli. Dalam hal ini, Teguh berharap pemerintah tidak memberikan minuman susu olahan berpemanis.

Lebih baik dimasak sendiri

Teguh melanjutkan, makanan yang tidak diolah dengan benar dalam program Makan Bergizi Gratis berpotensi membahayakan keamanan konsumen.

Misalnya, bahan makanan yang tidak disimpan dalam suhu tepat maupun mengalami kesalahan distribusi, akan berpotensi menyebabkan keracunan bila dikonsumsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ramai video di media sosial, Hashim Djojohadikusumo yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim seperti menolak untuk bersalaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam video itu tampak Maruarar menghampiri Hashim. Namun kakak dari Presiden Prabowo itu menarik tangannya. Tidak dijelaskan dalam konteks seperti apa Hashim bertindak seperti itu.

Pihak Istana yang dikonfirmasi oleh Republika, belum bisa merespons. "Saya nggak di tkp jadi kurang tahu juga. Mungkin bisa cek di youtubenya setneg," ujar Albert Tarigan, dari kantor Komunikasi Kepresidenan, Ahad.

"Klarifikasi ke Bang Ara lebih pas," katanya.

Republika coba untuk mengonfirmasi Maruarar melalui pesan WhatsApp, namun belum direspons.

Tapi melihat batik yang digunakan Ara dan Hashim, potongan video itu terjadi pada acara penandatanganan MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Istana Merdeka, Jakarta pada 8 Januari 2025.

Saat itu Ara dan Hashim sempat terlihat bersama di hadapan media. Tidak tampak perseteruan saat keduanya tampil di media.

"Kami akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia dan bisa lakukan survei ke lapangan langsung," ujarnya.

Hashim dalam pernyataannya saat itu mengatakan bahwa, ia berharap dalam waktu sesingkat-singkatnya investasi dalam bidang perumahan itu bisa dilaksanakan oleh Abdul Aziz al-Thani dari Qatar.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Than.

Sejumlah netizen ikut merespons video tersebut. "Koq bisa di muka umum ya? Kan bisa ngobrol berdua di ruangan tertutup. Atau memang sengaja ingin mempermalukannya?

Seperti diketahui Maruarar Sirait sebelumnya merupakan politikus PDIP. Namun arah politiknya berubah, 180 derajat bertentangan dengan Megawati Soekarnoputri.

Balikpapan (ANTARA) - Pihak pengembang perumahan di Kota Balikpapan PT Pahala Investama Energi, pengembang Perumahan Griya Rudina Asri (GRA) membantah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang dilaporkan oleh puluhan konsumennya ke Polresta Balikpapan beberapa waktu lalu.

"Melapor itu adalah hak mereka, tapi apa yang dituduhkan selama ini sama sekali tidak benar, bahkan cenderung fitnah," tegas Komisaris PT Pahala Investama Energi, Pangeran Cani didampingi kuasa hukumnya, Ardiansyah, Minggu (12/1).

Dalam laporan tersebut, perumahan yang dikembangkan Cani dikatakan tidak memiliki wujud dan sebagainya, bahkan salah satu pelapor menyampaikan telah membayar rumah dan dijanjikan akan dibangunkan rumahnya dalam waktu satu bulan namun tidak terealisasi.

Menjawab hal itu, Cani menegaskan bahwa perumahan yang ia kembangkan yang terletak di Kilometer 10 Karang Joang, Balikpapan Utara sudah memiliki wujud, dan salah satu pelapor yang mengatakan sudah lunas namun belum ada wujud bangunannya tersebut katanya masih terkendala akses jalan.

Lokasi perumahan itu, akses jalannya terhambat, mengingat bersamaan dengan pembangunan jalan bebas hambatan atau tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) namun sejumlah unit rumah telah terbangun disana.

"Kalian bisa lihat sendiri bangunan sudah ada bahkan sudah ada yang menempati, dan pelapor bilang sudah lunas namun belum terbangun itu rumah komersil bukan subsidi," katanya.

Ia menjelaskan perumahan yang kembangkan dicampur antara rumah subsidi dan rumah komersil, namun untuk rumah komersil diletaknya di area pojok.

"Bahkan untuk rumah subsidi kami berbeda dari yang lain, kami menggunakan spesifikasi yang tinggi menggunakan bata merah," ungkapnya.

Cani menuturkan atas laporan tersebut, pihaknya merasa dirugikan mengingat nama baiknya tercemar dengan stigma negatif yang digiring ke berbagai media melalui kuasa hukum pelapor.

"Maka kami disini tidak tinggal diam, bila mereka ingin pengembalian kami lakukan, tapi tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baik itu kami akan laporkan balik," ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum pihak pengembang Ardiansyah mengatakan akan mendampingi kliennya untuk melaporkan balik pihak-pihak yang telah melaporkannya ke Polresta Balikpapan

Menurutnya dari laporan itu berbuntut panjang, dan yang sangat disayangkan saat tersebar di berbagai akun media sosial dimana hal tersebut menjadi bola liar dan memicu stigma negatif ke masyarakat.

“Untuk itu maka kami akan melakukan langkah hukum kepada mereka yang melakukan fitnah ini, kami akan laporkan ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dengan dasar UU ITE ,” tegasnya.

Ardiansyah mengatakan, pelaporan ini akan dilakukan ke Siber Crime Ditkrimsus Polda Kaltim, paling cepat akan dilakukan Senin (13/1) dan paling lambat Jumat (17/1).

“Kami sudah deteksi akun – akun yang melakukan fitnah tersebut, termasuk yang menyampaikan penyataan fitnah tersebut di media konvensional,” ucapnya.

Diakuinya, dalam kasus ini terlihat ada proxy untuk menyudutkan dan menjatuhkan pengembang GRA karena pada kenyataan tidak seperti itu. Dan hal ini akan dibuktikan pada proses pelaporan.

“Proxy ini ada yang menggunakan berbagai platform media dan kawan-kawan pemuda, untuk saling menjatuhkan. Dan apa yang dituduhkan tidak benar, fitnah dan perbuatan ini sangat keji,” tegasnya.

Ardiansyah menambahkan perusahaan sangat terbuka untuk pengembalian uang konsumen yang memintanya.

"Tapi untuk konsumen-konsumen yang berkomentar negatif, pihaknya meminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu," tuntas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menciptakan generasi gemilang lewat pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sekolah, menjadi tujuan utama dilaksanakannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, MBG diharapkan juga dapat mendongkrak perekonomian lokal atau masyarakat setempat.

MBG dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Terdapat empat tujuan dari program ini, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini sebesar Rp71 triliun, dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG.

Tak hanya dari sisi penyiapan logistik dan distribusi makanan, sampah sisa makanan MBG pun berpotensi menjadi ekonomi sirkular seperti kompos dan industri maggot bila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

Pembangkit ekonomi lokal

Dengan dana Rp71 triliun, program MBG diyakini dapat meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dalam penyediaan bahan baku lokal di setiap SPPG. Setidaknya akan ada 937 SPPG di 26 provinsi hingga akhir Januari 2025.

SPPG ini diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan maupun beras. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing.

Petugas dapur atau tukang masak pada SPPG yang berasal dari warga setempat dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi masyarakat daerah tersebut. SPPG juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti dapur UMKM atau dapur bersama milik masyarakat.

Pemanfaatan dapur ini dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Dengan biaya yang hemat, maka dananya bisa digunakan untuk menambah menu yang lebih bervariasi.

Tak hanya menggerakkan perputaran uang di wilayah yang bersangkutan, MBG juga memberikan dampak berganda atau multiflier effect lainnya, yakni penyerapan tenaga kerja.

Permintaan pesanan makanan yang meningkat, dapat berimbas pada penambahan juru masak, pengantar makanan hingga orang-orang yang bertugas membantu penyiapan kemasan makanan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan MBG dapat mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

"Saat UMKM kebanjiran order, maka ada penambahan tenaga kerja. Nah ini menciptakan multiflier effect, selain MBG membantu meningkatkan gizi, juga meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal dan penyerapan tenaga kerja," kata Eliza.

Untuk memudahkan eksekusi perintah, distribusi logistik hingga sistem pembayaran, tentunya memang harus memiliki lembaga khusus yang dapat menaungi para UMKM ataupun warga lokal. Dalam hal ini, koperasi bisa mengambil perannya.

Peranan koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa peran koperasi dalam MBG menjadi jembatan dalam mendukung petani, nelayan hingga peternak lokal dalam menyediakan bahan baku, hingga mengelola satuan pelayanan penyediaan gizi dan distribusi logistik.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, terdapat sebanyak 1.336 unit koperasi yang terlibat dalam MBG dan akan terus bertambah seiring berjalannya program.

Koperasi juga bisa mendampingi standardisasi dapur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pemerintah juga harus memberikan kepastian dan akses bagi para petani, peternak dan nelayan untuk bisa bergabung menjadi vendor dapur SPPG ataupun dapur sekolah dan UMKM.

Harus menjadi bahan pertimbangan juga, bagaimana jika petani, nelayan, dan peternak tersebut belum menjadi anggota koperasi, diperbolehkan menjual barangnya kepada koperasi.

Tentunya, kerja sama dan kolaborasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik agar program MBG dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pengawasan tender

Tidak dapat disangkal, untuk bisa masuk dalam ekosistem MBG, maka pasti akan ada persaingan, apalagi program strategis ini dengan anggaran yang besar.

Perlu ada pengawasan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat setempat, pihak keamanan, pemerintah hingga lembaga lainnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bersedia untuk mengawasi tender program makan bergizi gratis (MBG) guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Program MBG disebut masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha. Pengawasan ini akan meliputi logistik, pendistribusian, serta UMKM mana saja yang terlibat.

Selain itu, KPPU juga akan memantau bagaimana mekanisme lelang, tender dan juga harga yang ditawarkan oleh vendor.

Pengawasan-pengawasan ini wajib dilakukan agar tidak ada pihak yang memonopoli penyediaan MBG dan terjadi persaingan usahanya benar-benar sehat.

Dengan demikian, diharapkan perekonomian lokal dapat bergerak secara merata dan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa meningkatkan pendapatan dari MBG.

Pada akhirnya MBG bukan hanya sekadar meningkatkan gizi para calon pemimpin masa depan Indonesia, tetapi juga mampu menghidupkan perekonomian lokal dan membantu kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat juga menjadi lebih produktif dengan adanya kesempatan kerja baru, khususnya bagi yang selama ini tidak berpenghasilan.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini untuk menyikapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program tersebut.

Menurut Hasto program yang dicanangkan Prabowo untuk mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1) mengutip detik.

Ia menjelaskan seluruh kepala daerah dari PDIP telah berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat tidak mampu. Program ini juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," ucapnya.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh Hasto.

Sementara itu, Hasto enggan mengomentari program makan bergizi gratis, karena pemerintah baru belum genap 100 hari.

Kendati demikian Hasto sangat mendukung sepenuhnya program tersebut ditujukan untuk rakyat.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," tukas Hasto.

Terlepas dari posisi PDIP di pemerintahan saat ini, Hasto membeberkan bahwa PDIP menyetujui program-program Prabowo melalui DPR.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Seperti diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Diprediksi bisa ada 15 juta rumah terbangun dalam masa jabatan Prabowo selama 5 tahun.

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam program mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katannya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh dia.

Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karena itu, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

(ial/gbr)