KOMPAS.com - Jakarta Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan hunian terjangkau di Jakarta Selatan:

1. Perumnas Mahata Tanjung Barat: Tipe Studio A

   Terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, hunian ini dibangun oleh Pembangunan Perumahan nasional dengan harga Rp 186 juta.

   Masing-masing unit dibuat seluas 21 meter persegi. Hunian ini terdiri dari 416 unit. Sebanyak 208 unit telah terjual, dan masih tersedia 208 unit lagi.

IDXChannel – Rasio kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia disebut terendah dari negara-negara Asia lainnya. Lalu apa yang menjadi penyebabnya?

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, rendahnya rasio KPR itu lantaran masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki hunian. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga membangun rumah secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung.

"Sehingga menjadi isu yang cukup besar dari sisi layak huni. Sebagai data, kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian ada 24-26 juta orang berdasarkan data PLN 450 VA yang tidak layak huni," kata Nixon dalam Seminar KAFEGAMA, Sabtu (14/12/2024).

Dia menuturkan, ada masalah lain yakni antrean backlog yang cukup besar, pemerintah menyediakan 200-250 ribu setiap tahun dan biasanya pada Agustus sudah habis.

"Hari ini di kami hampir 50 ribu, kita sudah kasih penawaran kredit, tapi enggak bisa diakadkan karena kuotanya udah abis dan itu setiap tahun terjadi, dan antrean ini harus diselesaikan pemerintah," kata Nixon.

Adapun kemampuan developer atau pengembang dalam membangun rumah dalam setahun hanya berkisar 400-600 ribu. Dengan hadirnya Program 3 Juta Rumah dari pemerintah, hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk bisa meningkatkan 7-8 kali lipat dari kondisi semula.

"Ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Dari sisi developer supply mengenai perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, AMDAL dan sebagainya," ungkap Nixon.

Dari sisi pembiayaan, soal likuiditas perumahan juga menjadi PR besar. Salah satu solusinya dengan sekuritisasi. Akan tetapi, persoalannya pasar Indonesia tipis, dan satu-satunya bank yang menjalankannya adalah BTN.

"Kita negara ketiga terbesar di dunia yang BABS, buang air besar sembarangan karena nggak memiliki sanitasi yang baik di rumahnya, ini jadi persoalan yang mesti bantu untuk pertumbuhan rumah," kata Nixon.

(Ahmad Islamy Jamil)

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2024 melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis berbahan dasar ikan.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, di Pekalongan, Sabtu, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting.

"Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya perikanan, Kota Pekalongan menghadapi tantangan serius terkait prevalensi stunting pada anak-anak. Oleh karena itu, melalui program ini menjadi langkah strategis yang memanfaatkan kekayaan lokal untuk memberikan solusi nyata dalam meningkatkan gizi masyarakat," katanya.

Menurut dia, uji coba program Makan Bergizi Gratis dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Keputran dan SMP Negeri 6 Kota Pekalongan dengan melibatkan ratusan siswa-siswi.

"Adapun menu Makan Bergizi Gratis yang diberikan yaitu nasi dengan lauk fillet ikan, sayur buncis jagung, tahu bakso ikan, buah pisang, dan susu," katanya.

Afzan Arslan Djunaid mengatakan nantinya dalam seminggu akan diberikan Makan Bergizi Gratis selama lima hari.

"Untuk implementasinya nanti menjadi tanggung jawab Kodim setempat untuk membangun dapur karena keberadaan lokasi tanah sudah ada tinggal proses membangun," ujarnya.

Direktur Pengolahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widya Rusyanto mengatakan Kota Pekalongan yang menjadi daerah sumber ikan berpotensi bisa menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis.

"Harapannya ikan menjadi sumber protein di dalam menu Makan Bergizi Gratis. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkot Pekalongan yang telah membantu. Semoga pada pelaksanaan program ini nantinya dapat berjalan baik dan ikan menjadi sumber protein untuk menu Makan Bergizi Gratis," katanya.

Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut dapat berjalan lancar dengan dukungan dari Wali Kota Pekalongan dan Kodim dalam menyiapkan sarana dan prasarana.

"KKP akan membantu mendukung apabila menu ikan tidak tersedia untuk disiapkan. Program Makan Bergizi Gratis ini nantinya akan menyasar jenjang SD hingga SMA," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia (YLPKGI) berkolaborasi dengan Muhammadiyah untuk menjalankan Program Anak Sehat Indonesia Kuat (ASIK), sebuah inisiatif yang mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong-royong lintas sektor demi mewujudkan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas.

"Program ASIK merupakan bentuk gotong-royong YLPKGI bersama berbagai pemangku kepentingan agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Insya Allah, dengan bergabungnya Muhammadiyah, kita bisa menciptakan dampak yang lebih besar," kata Ketua Pembina YLPKGI, Arsjad Rasjid, Sabtu 14 Desember 2024.

Nota kesepahaman (MoU) kerja sama ini ditandatangani di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, dengan kehadiran para tokoh kunci dari kedua organisasi. Di antaranya Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Didik Suhardi dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.
Baca juga: Banyak Dampak Positif, Program Makan Bergizi Gratis Harus Terus Berlanjut

Mengusung Pendekatan Pentahelix

Program ASIK mengadopsi pendekatan Pentahelix yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama: pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. YLPKGI telah sukses menjalankan proyek percontohan di beberapa daerah, seperti Kebumen (Jawa Tengah), Kulon Progo (DI Yogyakarta), Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Kolaborasi dengan Muhammadiyah dinilai sangat strategis mengingat jaringan lebih dari 10.000 sekolah yang dimiliki Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dalam kerja sama ini, program ASIK akan mengintegrasikan kegiatan pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan dukungan Dapur Sehat dan Unit Kesehatan Sekolah.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Didik Suhardi, menyambut baik kerja sama ini. "Dengan ribuan jaringan sekolah Muhammadiyah dan sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap bersinergi dengan YLPKGI sebagai bentuk gotong-royong mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah," ujar Didik.

Kerja sama strategis ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menilai kerja sama antara YLPKGI dan Muhammadiyah adalah langkah strategis untuk mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis.

"Pendidikan dan kesehatan adalah dua elemen penting dalam mencetak generasi unggul, dan saya yakin program ini akan memberikan dampak signifikan bagi generasi penerus bangsa," ujarnya.

Program ASIK diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan generasi emas Indonesia sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antara YLPKGI dan Muhammadiyah ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa gotong-royong lintas sektor dapat menciptakan dampak besar dalam membangun masa depan bangsa.

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Menurutnya, kondisi itu perlu diselesaikan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan rumah layak. Namun, hingga saat ini, kemampuan negara untuk membangun rumah berkisar antara 400.000–600.000 unit per tahun.

Dengan kapasitas itu, Nixon memandang program pembangunan 3 juta rumah memiliki tantangan besar lantaran pemerintah harus meningkatkan kemampuan pembangunan rumah hingga 8 kali lipat dari realisasi saat ini.

Tantangan lain juga hadir dari sisi pengembang yang utamanya meliputi masalah perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, serta persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan isu lainnya.

“Kami juga menghadapi masalah besar terkait likuiditas perumahan,” kata Nixon.

Dia menilai bahwa solusi dari masalah likuiditas perumahan dapat diselesaikan melalui sekuritisasi. Ini berarti aset-aset yang menghasilkan arus kas seperti pinjaman, hipotek, atau piutang dikumpulkan menjadi satu dan diubah sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.

“Namun, persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN yang pernah merilis satu kali dan itu jumlahnya sangat kecil,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Nixon menyatakan bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pasar sekuritisasi dapat berjalan optimal dan likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) berharap Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk menangani persoalan stunting.

"Keberadaan IDAI menjadi penting karena salah satunya dengan memastikan ketercukupan gizi dan nutrisi bagi anak dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia menuju Generasi Emas 2045," kata Pj Sekprov Malut, Abubakar Abdullah di Ternate, Sabtu.

Menurutnya, keberlangsungan organisasi ini memerlukan komitmen bersama seluruh jajaran pengurus agar bisa membawa perubahan bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Malut.

Kelak, anak bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul sehingga program Genersi Emas 2045 bisa terwujud.

Dirinya kemudian mengapresiasi atas pengabdian IDI dan IDAI Malut yang menjadi bagian penting dalam setiap progres pembangunan kesehatan di Malut.

Abubakar berharap keberadaan IDAI dapat membangun kolaborasi dengan semua pihak terkait untuk mencari solusi bersama atas persoalan kesehatan anak yang di alami oleh masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Malut.

Sementara itu, Ketua Pengurus IDAI cabang Malut, dr. Sri Yati dalam kesempatan yang sama mengatakan, dilantiknya pengurus IDAI hari ini, bukan hanya momen seremonial, namun merupakan tonggak penting bagi sebuah organisasi yang akan mengemban amanah besar untuk memperjuangkan kesehatan anak Indonesia demi terciptanya generasi emas Indonesia.

Menurutnya, saat ini sudah ada 23 orang dokter anak yang bertugas di Maluku Utara yang tersebar pada 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara.

"Dari 23 orang tersebut satu orang sedang menempuh pendidikan sub spesialis kardio/jantung anak dan akan lulus sebagai pediatric cardiologist yang insyaallah di 2025 ini," ungkap Sri.

Selain itu, kata Sri, perkembangan dan masalah mental bagi kesehatan anak dan remaja sangat diperlukan dengan adanya sinergi, inovasi, kolaborasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

"Saya berharap agar Ikatan Dokter anak Indonesia Cabang Maluku Utara yang terbentuk ini dapat menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik lembaga kesehatan maupun masyarakat," kata Sri.

Selain itu, Sri juga mengajak kepada rekan-rekan sesama dokter anak Indonesia Cabang Malut dan Kabupaten/Kota agar meningkatkan kompetensi melalui penelitian pelatihan pendidikan berkelanjutan sehingga hal ini tetap menjadi pusat keunggulan dalam bidang kesehatan anak.

Ia juga mengajak untuk dapat terus memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya di Malut, agar terus meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kesehatan anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa hunian masih menjadi permasalahan yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pasalnya, terdapat sekitar 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah dan sekitar 24-26 juta keluarga lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tak layak huni ini sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya sanitasi yang baik di rumah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang masyarakatnya masih melakukan buang air besar sembarangan.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian 24 sampai 26 juta, ini berdasarkan data PLN 450 VA, memiliki rumah yang tidak layak huni dan itu pada umumnya di kampung-kampung terbesar karena masalah sanitasi," ujarnya saat acara Seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Oleh karenanya, diharapkan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto, dapat menjadi solusi dari masalah perumahan tersebut.

Namun demikian, BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan melihat program ini sebagai sebuah tantangan.

Mengingat saat ini kapasitas membangun rumah di Indonesia hanya sebanyak 400.000-600.000 rumah per tahun.

"Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," ucapnya.

Selain masalah kapasitas membangun rumah, terdapat sejumlah pekerjaan rumah lain yang juga harus diselesaikan untuk mewujudkan program 3 juta rumah, yaitu mengenai kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, hingga analisis dampak lingkungan (Amdal).

Kemudian, dari sisi likuiditas perumahan, perbankan juga menjadi sebuah PR yang besar.

Menurut dia, solusi untuk menumbuhkan likuiditas perbankan itu melalui sekuritisasi, namun solusi ini pun tidak mudah dilaksanakan.

"Persoalannya adalah di Indonesia pasarnya benar-benar tipis untuk sekuritisasi. Satu-satunya yang menjalankan hanya BTN, pernah Bank Mandiri sekali itu juga jumlahnya sangat kecil," ungkapnya.

"Memang pasarnya enggak besar, itu persoalan yang harus kita bangun supaya pasar sekuritisasi ini bisa hidup dengan baik, sehingga likuiditas untuk pembiayaan perumahan dapat tumbuh dengan baik," sambungnya.

Jakarta -

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

(aqi/abr)

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon L.P. Napitupulu menyebut Indonesia masih menghadapi masalah perumahan. Berdasarkan catatannya, 10 juta keluarga saat ini masih belum memiliki rumah.

Tak hanya itu sekitar 24-26 juta keluarga diperkirakan tinggal di hunian tidak layak. Umumnya mereka tinggal di perkampungan dan menghadapi masalah sanitasi.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian yang kedua, 24-26 juta, ini berdasarkan data PLN yang 450 VA, yang tidak layak huni, dan itu pada umumnya di kampung-kampung, terbesar karena masalah sanitasi," katanya dalam seminar nasiona KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 dunia yang melakukan buang air besar sembarangan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya sanitasi di perumahan.

Nixon juga menyebut rasio Kredit Pemilik Rumah (KPR) Indonesia terhadap GDP dibanding negara Asia Tenggara lainnya merupakan yang terkecil. Hal ini disebabkan karena banyak pembangunan rumah di Tanah Air dilakukan secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung-kampung.

Pada kesempatan itu ia juga menyinggung program pembangunan 3 juta rumah per tahun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hal itu menjadi tantangan tersendiri, terlebih kemampuan membangun rumah saat ini baru sekitar 400-600 ribu per tahun.

"Memang kecepatan kita di Indonesia hari ini 400 ribu sampai 600 ribu membangun rumah setahun.Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," tutupnya.

(ily/fdl)

JAKARTA - PT Jasa Global Binakarya (JGB) menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komite Relawan Penggerak Pancasila (KRPP) Tim 8 dengan para pengusaha atau investor AMJ Light Steel House akan berinvestasi di Indonesia. Dari hasil pertemuan disepakati rencana kerja sama dengan para pengusaha serta investor dari China yang siap menanamkan investasinya di Indonesia.

Kerja sama ini mendukung program pemerintahan Prabowo yang mendorong pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Terutama, program pembangunan tiga juta rumah yang dialokasikan untuk masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian.

JGB, sebagai motor penggerak, di hadapan para pengusaha dan investor dari China mengenalkan produk mereka, yaitu pembangunan rumah sederhana dan pabrik dengan sistem moderenisasi yang sangat efesien dan minimalis dengan bahan-bahan baja ringan yang kekuatannya sudah teruji.

"Bahkan, produk itu sudah mendapatkan sertifikat dari beberapa negara di Asia maupun Eropa, dan dari segi keamanan kontruksinya terjamin selama 50 tahun, " ujar Presiden Direktur Jasa Global Binakarya, Amran Jaya dalam keterangannya dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Sementara, Sekjen KRPP team 8 Mangatur Simanjuntak mengatakan, turut mendukung dan mengapresiasi para pengusaha China yang sengaja datang untuk memperkenalkan produknya dan siap bekerja sama dalam bidang pembangunan program pemerintah.

"Kami akan menyampaikan atau menjembatani pengusaha China yang siap investasi dan bekerja sama kepada pemerintah dan kementrian terkait." ucapnya.

Kepada PT JGB, Mangatur Simanjuntak menyampaikan, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa consultant yang sudah punya nama besar dan relasi internasional, langkah JGB ini turut serta mendukung program-program Prabowo, yang mengutamakan kesejahteraan dan pembangunan

"Di sinilah terlihat kenegarawanan Bapak Prabowo yang merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Indonesia tanpa Diskriminasi, terutama memperjuangkan masyarakat kecil," jelasnya.

Amran menambahkan, lewat kerja sama dan invetasi ini, besar kemungkinan para investor akan membangun beberapa pabrik di beberapa daerah dan dapat menyerap ribuan bahkan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang selama ini masih banyak yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

JAKARTA - PT Jasa Global Binakarya (JGB) menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komite Relawan Penggerak Pancasila (KRPP) Tim 8 dengan para pengusaha atau investor AMJ Light Steel House akan berinvestasi di Indonesia. Dari hasil pertemuan disepakati rencana kerja sama dengan para pengusaha serta investor dari China yang siap menanamkan investasinya di Indonesia.

Kerja sama ini mendukung program pemerintahan Prabowo yang mendorong pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Terutama, program pembangunan tiga juta rumah yang dialokasikan untuk masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian.

JGB, sebagai motor penggerak, di hadapan para pengusaha dan investor dari China mengenalkan produk mereka, yaitu pembangunan rumah sederhana dan pabrik dengan sistem moderenisasi yang sangat efesien dan minimalis dengan bahan-bahan baja ringan yang kekuatannya sudah teruji.

"Bahkan, produk itu sudah mendapatkan sertifikat dari beberapa negara di Asia maupun Eropa, dan dari segi keamanan kontruksinya terjamin selama 50 tahun, " ujar Presiden Direktur Jasa Global Binakarya, Amran Jaya dalam keterangannya dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Sementara, Sekjen KRPP team 8 Mangatur Simanjuntak mengatakan, turut mendukung dan mengapresiasi para pengusaha China yang sengaja datang untuk memperkenalkan produknya dan siap bekerja sama dalam bidang pembangunan program pemerintah.

"Kami akan menyampaikan atau menjembatani pengusaha China yang siap investasi dan bekerja sama kepada pemerintah dan kementrian terkait." ucapnya.

Kepada PT JGB, Mangatur Simanjuntak menyampaikan, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa consultant yang sudah punya nama besar dan relasi internasional, langkah JGB ini turut serta mendukung program-program Prabowo, yang mengutamakan kesejahteraan dan pembangunan

"Di sinilah terlihat kenegarawanan Bapak Prabowo yang merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Indonesia tanpa Diskriminasi, terutama memperjuangkan masyarakat kecil," jelasnya.

Amran menambahkan, lewat kerja sama dan invetasi ini, besar kemungkinan para investor akan membangun beberapa pabrik di beberapa daerah dan dapat menyerap ribuan bahkan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang selama ini masih banyak yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar Teknik Sumber Daya Air Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember Prof Nanang Saiful Rizal mengungkapkan penyebab banjir yang mengepung kawasan kota di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase kawasan permukiman yang kurang memadai," katanya di Jember, Jumat.

Hujan deras yang mengguyur Jember menyebabkan banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter, sehingga ratusan rumah di kawasan kota tergenang pada Kamis (12/12).

Ia mengungkapkan sejumlah penyebab banjir tersebut sekaligus memberikan saran mitigasi agar bencana banjir yang menerjang kawasan kota tidak terulang kembali.

"Sistem drainase yang ada saat ini tidak mampu mengalirkan air hujan dengan intensitas tinggi," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa outlet tidak langsung menuju anak Sungai Bedadung, aliran air terhambat oleh bangunan, dan banyak yang tertutup sampah.

Hal serupa juga terjadi pada anak Sungai Bedadung yang melintasi Kota Jember dan kapasitas anak sungai tersebut tidak lagi mampu menampung debit air akibat banjir.

Ia juga menyoroti dampak perubahan fungsi lahan, terutama di dataran tinggi Kabupaten Jember dan banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan tanpa mempertimbangkan konservasi air.

“Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan telah meningkatkan koefisien limpasan air, sehingga debit banjir saat hujan meningkat lebih dari dua kali lipat," katanya.

Ia mengatakan idealnya alih fungsi tersebut diimbangi dengan peningkatan resapan air di hulu, misalnya melalui pembangunan bendungan, embung, long storage, atau infrastruktur sejenis untuk menampung, menyimpan, dan meresapkan air permukaan.

Ia juga menekankan pentingnya peran pengembang properti dalam mengatasi masalah banjir, khususnya dengan menerapkan sistem zero run-off.

“Air hujan yang turun seharusnya diresapkan oleh sumur resapan di setiap rumah. Kelebihannya ditampung di kolam pada setiap blok perumahan, dan jika masih ada sisa, dialirkan ke danau perumahan. Dengan cara itu, air yang turun menjadi tanggung jawab perumahan itu sendiri,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan keuntungan sistem zero run-off. Selain mampu mereduksi banjir, sistem itu juga meningkatkan ketersediaan air tanah, sehingga dapat mengurangi risiko kekeringan saat musim kemarau.

Ia juga membedakan antara dua jenis banjir yakni banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman berasal dari dataran tinggi, sedangkan banjir lokal terjadi akibat ketidakmampuan sistem drainase kawasan dalam mengalirkan air hujan.

"Untuk menangani banjir kiriman, kami menyarankan konservasi air di daerah hulu dan penggunaan teknologi Early Warning System (EWS) berbasis Internet of Things (IoT)," katanya.

Sementara itu, untuk banjir lokal, pihaknya merekomendasikan sistem zero run-off dan teknologi MagnaTank, yaitu sistem penyimpanan air bawah tanah berbentuk kotak yang dapat ditempatkan di bawah jalan, rumah, atau garasi.

Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengembang properti dalam menerapkan langkah-langkah preventif.

“Pemerintah harus tegas mengatur izin pembangunan perumahan, masyarakat perlu sadar untuk tidak melanggar aturan seperti membangun di sempadan sungai atau membuang sampah sembarangan," katanya.

Ia mengatakan pengembang harus konsisten menerapkan sistem zero run-off. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan Jember bebas dari banjir di masa depan.