KOMPAS.com -Kota Ternate di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Ternate:

1. Abdi Negara Residence Kastela: Tipe Subsidi

   Terletak di Pulau Ternate, Kota Ternate, perumahan ini dikembangkan oleh PT Bersatu Bangun Negeri dengan banderol Rp 149 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. Sebanyak 47 unit telah terjual, dan menyisakan hanya 3 rumah lagi.

2. Grand Ashraf Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bintang Utama Kieraha yang terletak di Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Menawarkan 66 rumah dengan harga Rp 158 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 41 rumah dan menyisakan 25 unit lagi.

3. Lulu Pratama Residence Maliaro: Tipe Subsidi

   Berlokasi di Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Lulu Ean Pratama dengan harga Rp 158 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/78 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 15 rumah dari total 49 unit yang dipasarkan.

4. Shafira Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Total rumah yang ditawarkan adalah 96 unit dengan harga Rp 158 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Dagymoi Properti Indonesia masih memasarkan sisa 6 rumah lagi.

5. Dagymoi Green Park: Tipe 36

   Di Kota Ternate Utara, Kota Ternate, terdapat perumahan 145 unit dengan banderol Rp 158 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/87 meter persgei. PT Dagymoi Properti Indonesia masih memasarkan sisa 14 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Pulau Morotai di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang.

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pulau Morotai:

1. Grand Morotai Residence: Tipe 36/120

   Terletak di Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, perumahan ini dikembangkan PT Morsel Star dengan banderol Rp 158 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/120 meter persegi. Hingga kini, sebanyak 10 unit telah terjual, dan menyisakan 10 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Halmahera Utara di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dai Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Halmahera Utara:

1. Graha Permata Gosoma: Tipe 36

   Terletak di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, perumahan ini dikembangkan oleh PT Zulfan Sinar Nusantara dengan banderol Rp 158 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/84 meter persegi. Dari total 24 rumah, baru satu unit terjual.

2. Griya Bhayangkara Tobelo: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Ayin Berkat Lestari yang terletak di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Menawarkan 74 rumah dengan harga Rp 168 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 20 unit, dan menyisakan 54 unit lagi.

3. Nisraland Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Zulfan Sinar Nusantara, dengan banderol Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/94 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 20 rumah.

4. Perumahan Medium Residence Tobelo: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara. Total rumah yang ditawarkan adalah 79 unit dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/72 meter persegi. PT Ayin Berkat Lestari masih memasarkan 26 unit lagi.

5. Queen Herlin: Tipe 36 Relaxa

   Di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat perumahan yang menawarkan total 10 unit dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/99 meter persegi. PT Rahmat Sumber Karya masih memasarkan 9 rumah lagi.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilengkapi hunian warga. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat fungsi KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengusulkan rencana ini secara langsung kepada Ketua Dewan Nasional KEK yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menilai, usulan ini penting terutama sebagai upaya mendorong KEK sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa.

"Saya sendiri sudah menyampaikan langsung ada beberapa usulan ke Pak Menko Airlangga, mudah-mudahan ini nanti bisa mengakselerasi pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, termasuk nanti dukungan sektor perumahan di KEK yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan Pak Menko Perekonomian," katanya dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menurut Fahri, kehadiran hunian di KEK juga penting untuk mempercepat program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun. Di samping mengakselerasi pengembangan kawasan, kehadiran hunian juga mempermudah akses bagi pekerja ke tempat kerjanya.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan KEK akan memainkan peran kunci ke depan karena menjadi salah satu strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di angka 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan investasi dan industri diharapkan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

"Presiden sangat senang melihat perkembangan dari masing-masing KEK dan optimalisasi KEK dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. KEK menjadi salah satu pembangunan yang bisa mendorong perekonomian di Indonesia serta lapangan pekerjaan untuk dapat bersaing dengan negara ASEAN dan Internasional," kata Menko Airlangga.

Keberadaan KEK ini akan memberikan fasilitas sekaligus lokasi strategis bagi industri untuk merambah pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Sehingga nantinya dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi, sekaligus menciptakan daya saing internasional.

(Rahmat Fiansyah)

Kejari Kota Madun menetapkan mantan Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun, Sudarmadi jadi tersangka korupsi. Sudarmadi jadi tersangka korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasos/Fasum pada Perumahan Puri Asri Lestari (PAL) senilai Rp 2,4 miliar.

"Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari penyidikan yang mendalam setelah penyidik memperoleh lebih dari 2 alat bukti sehingga ditemukan tindak pidana terkait penyalahgunaan aset negara atau aset Pemerintah Kota Madiun," ujar Kajari Kota Madiun Dede Sutisna kepada wartawan Senin (9/12/2024).

Menurut Dede, kasus tersebut, berawal dari pihak pengembang PT PLP mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro,
Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun tahun 2012.

Adapun siteplan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah, berdasarkan penggabungan dua sertifikat tanah menjadi satu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Pengajuan permohonan pihak pengembang tersebut, pihak Pemkot Madiun menetapkan hanya 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai dalam SKRK/advice planning (siteplan) yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Dalam perjalanannya pihak pengembang dalam mengajukan permohonan pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun pengembang ternyata telah memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah.

"Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut yang seharusnya sebagian untuk Fasum (dijual)," jelas Dede.

Dede menyebut pihak pengembang berusaha menyerahkan fasos/fasum beberapa kali (2016-2021). Namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning/siteplan yang ditetapkan.

"Pihak Pemerintah Kota Madiun mengharuskan pengembang menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun pihak pengembang telah membangun 3 unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH," terangnya.

"Sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat, pengembang bahkan mengkomersialkan dengan menjual 3 unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar," imbuh Dede.

Dede menambahkan bahwa selain Sudarnadi yang menjabat Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun tahun 2011, juga ada dua tersangka lain yakni pihak pengembang Han Sutrisno dan M Tomi Iswahyudi.

"Jadi selain Kepala Kantor ATR/BPN iniisial S juga ada dua tersangka lain dari pihak pengembang. Inisial HS dan TI," tandas Dede.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Madiun Dicky Andi Firmansyah, menyampaikan bahwa niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi fasos dan fasum merugikan banyak pihak, yakni penghuni perumahan hingga negara (Pemkot).

"Jadi warga yang ada di perumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian Pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun atau mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut serta bertambahnya aset Negara/Pemerintah Kota Madiun," ungkap Dicky.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun," tandas Dicky.

Berkenalan Dengan Pengrajin Batik Desa Kenongo Madiun

Berkenalan Dengan Pengrajin Batik Desa Kenongo Madiun

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Kerugian itu terjadi lantaran aset berupa ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi hak negara telah dialihkan untuk kepentingan komersial, sehingga merugikan Pemerintah Kota Madiun.

"Niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bisa merugikan banyak pihak, baik penghuni perumahan hingga negara (Pemkot). Warga yang ada diperumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut,” kata Dede.

Jadi perhatian KPK

Menurut Dede, KPK pada rakor monitoring dan evaluasi MCP menekankan pentingnya program penyelamatan keuangan dan aset daerah. Salah satunya yang menjadi atensi adalah penyelesaian aset bermasalah dan penertiban fasos atau fasum. Bahkan saat itu tim KPK mengunjungi Perumahan PAL tersebut.

“Total perumahan yang ada di Kota Madiun sebanyak 118 perumahan. Dan yang sudah menyerahkan PSU perumahan baru sebanyak 27 perumahan. Sehingga diperlukan ketegasan dalam menegakkan aturan yang berlaku agar serah terima PSU perumahan bisa berjalan secara optimal,” jelas Dede.

Dalam kasus ini, tiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal itu ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penggunaan dana desa untuk ikut mendukung program Tiga Juta Rumah. Untuk mewujudkan hal ini, kepala desa (kades) akan diundang untuk berkoordinasi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait berencana mengundang Asosiasi Kepala Desa untuk mendiskusikan rencana penggunaan dana desa untuk membangun rumah

"Terima kasih tadi ada yang menjelaskan, tolong siapkan undang Asosiasi Kepala Desa, paling tidak kita kasih desain rumah, mungkin bisa membantu dalam membangun rumah dan inilah fungsi fasilitator yang sangat penting," kata Maruarar di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pernyataan itu disampaikan Maruarat usai melangsungkan rapat antara Komite II DPD bersama Kementerian PKP. Dalam rapat itu, Anggota Komite II DPD, Bustami Zainudin yang diamini Wakil Ketua Komite II DPD, Angelius Wake Kako menyampaikan usulan pemanfaatan dana desa untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Dalam rapat tersebut, Maruarar menekankan pentingnya berbagai inovasi di sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat, terutama kaitannya dengan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana membuat pembangunan rumah menjadi mudah dan murah terutama buat rakyat kecil. Sebuah kebijakan itu harus pro rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan rapat koordinasi terkait di Kantor OIKN, Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024). Rapat ini membahas Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti danPelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja tiba pukul 13.54 WIB.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba pukul 14.04 WIB, dan ada perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Adapun pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa rapat tersebut membahas bagaimana kelanjutan pemerintahan Prabowo dalam membangun IKN.

Di mana pihaknya mendapatkan sejumlah masukan dari Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian PPN/Bappenas) agar IKN harus segera dilaksanakan.

"Jadi hari ini saya hanya mendengarkan, nggak ada putusan apa-apa. Hanya mendengarkan terkait untuk 5 tahun ke depan ini IKN harus apa?," katanya.

Ia mengatakan, ada 5 statement pemerintah Indonesia yang menguatkan IKN untuk segera diselesaikan. Pertama, pernyataan Presiden Prabowo pada event G20 yang menyampaikan harus dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara.

Kedua, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Walaupun ini pemindahannya menunggu keputusan presiden," katanya.

Kemudian adanya target Presiden untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa ia telah diinstruksikan hntuk segera menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan judikatif.

"Jadi 5 itu menguatkan bahwa semuanya memang IKN harus segera diselesaikan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.