dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya

Banten (ANTARA) -

“Kalau saya sepintas ya, dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya,” katanya saat meninjau lahan eks BLBI di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip Minggu.

Lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektare (ha) yang terdiri dari 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Menurut dia, kawasan di sini ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat, yang berarti clear and clean.

Dalam rangka menindaklanjuti persoalan ini, dirinya bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja akan bertemu pada hari Senin (24/2) jam 14.00 WIB. Pembahasan mencakup konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Di sini kan banyak juga milenial. Ada kampus, ada juga rumah sakit. Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya. Kalau ada guru juga bisa guru masuk ke sini juga. Jadi, kita pikirkan konsepnya yang bagus,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Pihaknya disebut akan meneliti dan melakukan survei lebih lanjut untuk memanfaatkan lahan eks-BLBI Karawaci sebagian bagian dari program 3 juta rumah.

“Menurut saya jalannya bagus, area-nya juga menurut saya sudah matang, dan bagus sekali tempat ini,” ucap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons berbagai persoalan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang disoroti adalah kasus keracunan yang menimpa sejumlah anak suai mengonsumsi MBG.

Dadan menjelaskan, terjadinya keracunan disebabkan oleh masalah teknis yang disebutnya perlu dimaklumi. Menurutnya beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan makanan belum terbiasa menyediakan makanan dalam jumlah besar, ditambah kurangnya pelatihan yang memadai.

"Itu memang hal-hal yang teknis, yang ini harus dimaklumi. Kenapa? Karena waktu kami melakukan uji coba, ibu-ibu yang biasa masak di rumah untuk 5 orang, begitu masak untuk 1.000 orang dan 3.000 orang, butuh waktu tiga bulan sampai dia betul-betul bisa dengan kematangan yang benar, dengan rasa yang pas, karena itu tidak mudah," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, Dadan menyarankan pihak yang ingin terlibat dalam program MBG dan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mulai secara bertahap dari skala kecil terlebih. Hal ini demi memastikan penyediaan makanan untuk MBG terlaksana dengan baik.

Dadan juga menyebut banyaknya katering yang menemukan hal-hal tidak terbiasa usai bergabung sebagai mitra program MBG. Beberapa katering disebut kewalahan dalam menjalankan tugasnya.

"Karena mereka tidak pernah mencuci ompreng, jadi mereka akhirnya mencuci sampai 14 jam. Kami yang sudah pengalaman, tahu tips and triknya, sehingga mereka yang sudah biasa di katering pun, harus kita kasih tahu bahwa mencuci omprengnya seperti itu," tambahnya.

Dadan mengakui program MBG memang masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Ia lalu menyebut setiap kali ada kejadian berkaitan dengan MBG maka pihaknya langsung berupaya mencarikan solusi.

Isu lain yang direspons Dadan adalah penemuan ulat pada menu MBG di Sumatera Selatan. Menurut Dadan, hal itu tidak seharusnya terjadi karena ulat tersebut sampai keluar ke ompreng atau wadah tempat makanan.

"Ya, contoh kemarin ada misalnya kasus belatung di Palembang. Saya ahli entomologi, paham betul. Tidak mungkin belatung hidup di luar omprengnya," imbuh Dadan.

Atas kejadian ini, BGN memerintahkan untuk meningkatkan SOP demi memastikan pengawasan terhadap MGB. Saat ini setiap kali makanan akan dikirim maka harus ada dokumentasi berupa foto dan video.

"Nah, sekarang ditambah lagi SOP-nya. Setiap kali mau mengirim makanan, divideokan semuanya, foto semuanya. Karena kok tiba-tiba begitu sampai di sekolah, kenapa ada ompreng yang ada belatungnya," tambah dia.

"Itu hal yang tidak normal yang sudah mulai terjadi. Itu meningkatkan SOP kami setiap hari, dan kami selalu pagi hari melakukan pelayanan, sorenya langsung rapat bersama seluruh Indonesia. Jadi ini program yang sangat terkontrol," tegas Dadan.

Menurutnya, BGN telah memeriksa sampel makanan di SPPG dan memastikan tidak ada ulat. Kalau pun ada maka seharusnya ulat tersebut mati.

Sebelumnya, dikutip dari detikSumbagsel, menu MBG di SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga basi dan berulat. Hal ini membuat 8 siswa mengalami pusing, sakit perut, mual serta muntah.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG Evie Hadenli mengatakan terkait adanya makanan yang diduga basi dan ada ulat masih menunggu hasil laboratorium.

"Sampel sudah dibawa ke BPOM untuk diperiksa dan kami masih menunggu hasil lab," ujar Evie, Rabu (19/2/2025).

Fuggerei adalah perumahan sosial yang dibangun oleh Jakob Fugger untuk masyarakat tidak mampu. Berdiri sejak 1521, harga sewa rumahnya tidak pernah berubah, hanya 88 sen Euro atau sekitar Rp 15 ribu (kurs Rp 17.085) per tahun.

Content creator Akasa Dinarga sempat mengunjungi perumahan yang lokasinya di Augsburg, Jerman itu. Ia menceritakan Jakob Fugger merupakan pedagang kaya yang juga penganut agama Katolik yang kuat.

"Dia mau memberikan kembali kepada komunitas sebagai pengusaha yang kaya, sebagai penganut agama Katolik yang kuat. Dia ingin memberikan kekayaannya pada yang membutuhkan di kota itu," kata Akasa kepada detikProperti belum lama ini.

Harga rumahnya memang tidak berubah selama lebih dari 500 tahun. Peraturan yang berlaku di perumahan ini juga tetap dipertahankan sejak pertama kali berdiri.

"Dia membuat aturan karena itu perumahannya dia kan. Dia bikin aturan ini tolong harga sewanya jangan dinaikin sampai akhir hayat," ujarnya.

Tentunya, harga sewa Rp 15 ribu per tahun tidak termasuk dengan biaya utilitas. Meski perumahan tua, rumahnya dilengkapi penghangat, internet, dan listrik layaknya zaman rumah zaman sekarang.

Adapun perumahan ini tidak bisa dihuni oleh sembarang orang. Ada kriteria khusus yang perlu dipenuhi untuk menjadi penyewa.

"Kriterianya adalah, satu, penganut agama Katolik. Kedua, asalnya harus dari kota Augsburg ini. Ketiga, memang membutuhkan rumah yang terjangkau, berarti mereka miskin. Yang keempat, mereka mau berdoa untuk keluarga Jakob Fugger ini, mereka harus ada ibadah sehari sampai tiga kali," ucapnya.

Selain itu, bangunan di perumahan ini juga tidak berubah selama berabad-abad. Akasa mengatakan desain rumah terlihat sederhana dan masih mempertahankan arsitektur zaman dulu.

Fuggerei terdiri dari 67 rumah yang dihuni oleh kurang lebih 142 orang. Lalu, ada juga bangunan gereja, bunker, dan museum.

Dilansir dari situs resmi Fuggerei, Jakob Fugger menjalankan tradisi umat Kristiani, yakni donasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Pada saat itu, yayasan amal merupakan menunjukkan kehormatan dan kedudukan sosial, khususnya bagi keluarga pedagang yang sukses.

Ia pun mendirikan perumahan sosial Fuggerei atas nama saudara laki-lakinya yang telah wafat saat itu, yakni Ulrich dan Georg. Hal itu menjadi bentuk untuk beramal bersama.

Umat Katolik percaya pada api penyucian sebagai pemurnian jiwa. Donasi, pengampunan dosa, dan penyesalan dosa dapat membantu proses api penyucian.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Berbagai cara dilakukan pengembang untuk menjual property di masyarakat. Salah satu cara terbaru adalah menggabungkan proses pilih unit dengan akad yang dilakukan saat itu juga.

Strategi itu dilakukan oleh Arrayan Group saat memasarkan perumahan Socia Garden di Karawang. Sebanyak 112 unit rumah di Kawasan perumahan itu laku terjual dalam hitungan jam melalui Pemilihan Nomor Urut Pemesanan (NUP) tahap Kedua.

Pada pemasaran itu calon pembeli tidak hanya berkesempatan memilih unit-unit tetapi juga dapat langsung melakukan akad. Menggabungkan launching sekaligus akad kredit massal dalam satu kegiatan merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pengembang properti. Terobosan ini dilakukan dalam rangka ulang tahun pertama Kawasan Perumahan Socia Garden Karawang.

Commercial & Retail Marketing Director Arrayan Group, Stephanie Nany Ratnawati mengungkapkan bahwa kesuksesan akad instan saat penawaran perdana tahap dua tidak terlepas dari dukungan perbankan.

"Pengumpulan NUP dilakukan sejak awal Januari, hari ini (Sabtu, 22 Februari 2025) kami sukses sold out sebanyak 112 unit," tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (23/2/2025).

Stephanie melanjutkan Socia Garden Karawang mengusung konsep hunian 'Green and Smart Living'. Selain penyediaan ruang terbuka hijau lebih banyak, Socia Garden Karawang juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang gaya hidup kekinian.

Kawasan perumahan seluas 17 hektar ini berada pada wilayah strategis di Karawang, Jawa Barat, tepatnya Jalan Raya Lingkar Tanjungpura, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur. Selain berbatasan langsung dengan Cikampek dan Bekasi, Karawang Timur juga tidak jauh dari Purwakarta dan Bandung. "Lokasi kami berjarak hanya beberapa menit dari pusat kota Karawang," imbuhnya.

Diyakini wilayah ini menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi penduduk sekitar maupun investor properti, lantaran didukung kawasan industri dengan Upah Minimun Regional (UMR) terbaik di Indonesia.

Selain itu, Karawang Timur juga didukung ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan terintegrasi. Aksesibilitas masyarakat menuju kawasan tergolong cukup mudah dengan kelengkapan infrastruktur transportasi umum seperti jalan tol, LRT, MRT, dan Kereta Cepat Whoosh yang melintasi Karawang.

Di dalam kawasan perumahan sendiri, kawasan hunian modern dua lantai dengan sentuhan gaya desain Scandinavian ini menawarkan layout ruangan terbaik. Dilengkapi smart door lock system dan utility kabel listrik dan telekomunikasi underground bagi peningkatan keamanan serta kenyamanan rumah.

Kawasan dikelilingi jogging track dan area terbuka hijau, bahkan tersedia club house dan kolam renang untuk menambah kebugaran setiap penghuninya. Seiring dengan dengan ketersediaan fasilitas komersial dan rumah sakit dalam kawasan, ke depan Perumahan Socia Garden dipastikan bakal makin bersinar di Kota Karawang.

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Penerbitan SBN ini merupakan bagian dari skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dengan adanya SBN ini diharapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat bertambah sehingga semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.

Ia mengungkapkan adanya SBN dapat membantu pertambahan kuota FLPP sampai dengan 100 persen.

"Mungkin ya bisa 100% mungkin ya. Ya sampai dengan ya. Tapi itu masih ancang-ancang karena menyesuaikan kemampuan MBR juga pastinya," kata Heru saat ditemui di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Melihat dari catatan detikcom, jumlah kuota FLPP yang tersalurkan sepanjang 2024 tercatat sekitar 200 ribuan unit. Pasokan ini tengah diusahakan dapat bertambah pada 2025 mengingat target rumah yang harus terbangun lebih tinggi dari sebelumnya yakni 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, kuota rumah subsidi di 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut data yang dihimpun BP Tapera, sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (13/2/2025) lalu, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 40.669 unit. Jumlah tersebut merupakan total penyaluran dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

Dilihat dari Data Rumah Subsidi KPR FLPP dan Pembiayaan Tapera 20 Oktober 2024 hingga 13 Februari 2025, realisasi FLPP mencapai 39.285 unit. Lalu dari program Tapera sebanyak 1.384 unit yang dikhususkan untuk rumah aparatur sipil negara (ASN).

Dalam data tersebut juga disebutkan ada 13.915 unit rumah yang sudah melakukan akad dan terdapat 24.871 unit rumah yang masih dalam persetujuan akad kredit tetapi belum terjadi akad. Lalu, 12.242 unit rumah telah ready stock tetapi belum diakadkan dan ada 9.888 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Sementara itu, penerbitan SBN menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," jelas Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry.

Banten (ANTARA) -

“Dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya,” katanya saat meninjau lahan eks BLBI di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip Minggu.

Lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektare yang terdiri atas 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Kawasan di sini ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat, yang berarti clear and clean.

“Di sini banyak juga milenial. Ada kampus, ada juga rumah sakit. Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya. Kalau ada guru juga bisa guru masuk ke sini juga. Jadi, kita pikirkan konsepnya yang bagus,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com -Pekerja bangunan berinisial TA tewas terjatuh di kluster perumahan di Cipondoh, Kota Tangerang, pada Sabtu (22/2/2025) siang.

Peristiwa ini terjadi saat TA sedang melakukan pengelasan di lokasi proyek kluster perumahan Australi Ebony 3, Cipondoh.

"Akibat dari korban terjatuh, TA mengalami luka di bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam, Minggu (23/2/2025).

Saksi menyebut saat kejadian sempat terdengar suara seperti benda jatuh.

Saat memeriksa sekitar lokasi, TA ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri.

"Saksi melihat korban sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan luka parah di kepala," tambah Ade.

Saksi yang melihat korban terjatuh langsung meminta pertolongan sekuriti perumahan.

"Kasusnya saat ini ditangani Polsek Cipondoh," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 3 tower di Wisma Atlet Pademangan siap untuk diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Rencananya penyerahan ini akan dilakukan pada Senin mendatang.

Ara mengungkapkan tower tersebut sebenarnya sudah siap sejak akhir Januari lalu. Oleh karena itu, saat ini sudah bisa diserahkan kepada Kemensetneg.

"Nanti Ibu Dirjen dan Pak Aswin yang urusin rumah susun. Saya sudah minta hari Senin. Sudah persiapan untuk serah terima kepada Setneg. Tiga tower dari sepuluh tower. Yang tiga ini yang arahnya kepada Pademangan," kata Ara di Tangerang, Sabtu (23/2/2025).

Ia menjelaskan posisi Kementerian PKP di sini hanyalah sebagai pihak yang melakukan renovasi. Sementara itu hak pengelolaannya dipegang oleh Kemensetneg.

"Kami udah siapkan, gitu. Kan tugas kami merenovasi. Tapi itu bukan dalam wilayah pengelolaan kami. Itu kayak rumah susun Pasar Rumput kan, kami hanya merenovasi ya. Tapi itu sudah diserahkan kepada DKI (Jakarta)," ujar Ara.

Melihat dari catatan detikcom, revitalisasi wisma atlet baik yang di Pademangan dan Kemayoran ditargetkan selesai pada April 2025.Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan dengan nilai kontrak untuk revitalisasi sebesar Rp 367 miliar.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50% digunakan untuk MBR dan 50% untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Sebelum direvitalisasi, kedua wisma atlet ini sempat menjadi rumah sakit darurat pada zaman pandemi Covid-19. Pada saat itu angka kasus penularannya sedang tinggi.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggelar Penjajakan Pasar atau Market Sounding, pada Senin, 24 Februari 2025 di Jakarta.

Acara ini fokus pada proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan atas prakarsa badan usaha.

Tujuan utamanya adalah untuk menjaring minat, masukan, dan tanggapan dari pelaku pasar serta lembaga keuangan sebelum tahap transaksi KPBU IKN dimulai.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan pembangunan IKN tahap awal (2022-2024) sangat bergantung pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Namun, untuk pembangunan selanjutnya, diperlukan keterlibatan pihak swasta. Oleh karena itu, Otorita IKN menyiapkan tiga skema pembiayaan:

APBN senilai Rp 48,8 triliun yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto, KPBU senilai Rp 60,93 triliun, dan Investasi Swasta Murni sebesar Rp 6,9 triliun.

"Dengan kombinasi skema ini, pemerintah berharap pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien," ujar Basuki.

Market sounding ini menjadi langkah krusial untuk menarik investor swasta agar berpartisipasi dalam proyek prestisius ini.

Market sounding pada 24 Februari mendatang diharapkan dapat menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Salah satu perusahaan pengembang yang sudah menunjukkan komitmennya adalah PT Intiland Development Tbk melalui PT Inti Kolaborasi Nusantara, yang telah melakukan groundbreaking di IKN.

Presiden Direktur PT Inti Kolaborasi Nusantara, Theresia Rustandi, menekankan bahwa pengembangan IKN adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun "jiwa kota" dengan memenuhi kebutuhan dan aktivitas penghuninya.

Komitmen dan arahan Presiden Prabowo Subianto memberikan kejelasan target yang terukur, yang sangat penting bagi para investor.

Oleh karena itu, market sounding ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai minat pasar terhadap proyek perumahan di IKN.

Masukan dari pelaku pasar akan membantu Otorita IKN dalam menyempurnakan skema KPBU.
Keterlibatan swasta akan mempercepat pembangunan perumahan dan infrastruktur pendukung di IKN.

"Pembangunan IKN sebagai suatu kota, membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat 1-2 tahun," cetus Theresia.

Prioritas pengembangan bukan hanya secara fisik namun adalah jiwa kota termasuk penghuni, sehingga kebutuhan dan aktivitasnya harus dipenuhi.

Dengan adanya acara ini, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, sehingga visi kota masa depan yang modern dan berkelanjutan dapat segera terwujud.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meninjau lokasi tanah sitaan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lokasinya berada di Tangerang dan Bekasi Barat.

Dalam kunjungan ini, ia didampingi oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Diki Zenal Abidin.

Rionald atau yang kerap disapa Rio mengatakan tanah eks-BLBI yang berada di Tangerang statusnya sudah clean and clear, bukan tanah sengketa, dan memiliki sertifikat.

Tanah tersebut terbentang seluas 3,7 hektare yang terdiri dari dua hamparan tanah yang bentuknya persegi yakni 3,5 hektare dan 2.000 meter persegi.

Plang tanah sitaan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Tangerang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ia menyebut nilai aset tanah tersebut mencapai Rp 495 miliar. Dengan status tanah atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang termasuk dalam aset milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Jadi status tanah ini atas nama BPPN dan ada di dalam aset DJKN. Jadi nanti sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri makanya kita juga panggil Bank Tanah. Karena kita ingin memastikan bahwa kita bisa segera menyerahkan tanah ini untuk menjadi bagian dari program rumah," jelas Rio di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Lokasi tanah sitaan eks-BLBI di Tangerang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ara mengatakan nantinya tanah tersebut akan dipakai untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah komersial, hingga rusun jika memungkinkan. Namun, untuk gambaran jelasnya perlu dipelajari lebih lanjut.

"Dengan area yang sangat bagus ini mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya Begitu. Disini saya tahu disini kan banyak juga milenial ya? Ada kampus, ada juga rumah sakit ya? Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya (rumah sakit) ya? Kalau ada guru juga bisa guru masuk (tinggal) ke sini juga ya? Nanti kita pikirkan konsepnya yang bagus," ungkap Ara.

Lokasi tanah eks-BLBI ini sangat strategis yakni hanya 1,9 km dari Mall Lippo Karawaci atau sekitar 6 menit dengan kendaraan. Lokasinya juga bersebelahan dengan lapangan golf Imperial Klub Golf Twin Island. Di sekitar sana banyak tempat kuliner, hiburan, universitas, hingga rumah sakit.

Sementara itu, lokasi tanah sitaan eks-BLBI yang berada di Bekasi Barat kondisinya lebih rumit daripada tanah di Tangerang. Lokasi tersebut sudah diduduki oleh sekitar 1.000 KK sehingga untuk dibangun rumah MBR cukup sulit karena ada rumah warga yang berdiri di atasnya. Rio menyebutkan luas tanah sitaan di Bekasi Barat mencapai 5,2 hektare.

"Sudah diduduki masyarakat 1.000 KK. Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Nanti rencananya kita akan follow up dengan TNI Angkatan Darat," ujar Ara sebelum pergi menuju lokasi tanah sitaan eks-BLBI di Tangerang.

Tim detikcom berkesempatan datang ke lokasi pada Sabtu (22/2/2025). Lokasi tanah sitaan ini bisa dikunjungi melalui jalan tol Becakayu. Kondisi lalu lintas menuju lokasi cukup padat karena adanya perbaikan jalan dan lampu merah di ujung jalan.

Dari jalan utama tersebut lokasinya tidak begitu jauh, meskipun kamu harus masuk ke dalam jalan yang lebih kecil. Semakin masuk ke dalam kondisi jalannya ada yang mulus dan tidak. Namun, lokasi tanah tersebut dekat dengan area komersial sehingga untuk membeli kebutuhan sehari-hari mudah. Di jalan utama juga masih ditemui angkutan umum yakni angkot nomor M19 rute Cililitan sampai Kranji.

KOMPAS.com - Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025.

Demonstrasi ini diikuti oleh ribuan pelajar dari tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa. Selain dari Wamena, para pelajar yang berdemo juga berasal dari Kabupaten Yahukimo.

Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, mereka menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Alasannya, mereka lebih membutuhkan pendidikan gratis.

Menanggapi aksi penolakan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis di Papua menjadi kewenangan TNI dan Polri.

"Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri," kata Dadan dikutip dari Antara, Minggu (23/2/2025).

Ia juga mengemukakan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.

Alasan penolakan MBG

Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo melalui keterangan tertulisnya, mengungkapkan pelajar di Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis maupun fasilitas yang lebih baik.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Rohex.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memanfaatkan tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jalan Boulevard Palem Raya, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban mengatakan, total luas lahan eks BLBI Karawaci adalah 3,7 hektar.

"Satu hamparannya ada 3,5 hektar. Tapi ini ada juga hamparan kecilnya yang nanti kita satukan. Jadi totalnya sekitar 3,7 hektar," ujar Rio saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi pada Sabtu (22/02/2025).

Rio juga mengatakan bahwa lahan senilai Rp 459 miliar itu sudah clean and clear dan siap dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah.

Sementara Maruarar atau Ara mengatakan bahwa Kementerian PKP masih menggodok rencana pemanfaatan lahan itu untuk membangun rumah tapak atau rumah susun (rusun), hingga segmen yang disasar.

"Nanti kita pelajari deh. Kita pelajari dengan saksama ya. Kita pelajari tentu mesti ada studinya, mesti ada penelitiannya," ucap Ara.

Sebagai informasi, diberitakan Kompas.com, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI menyita 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci, pada tahun 2021.

Penyitaan tanah yang berlokasi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, itu senilai Rp 1,3 triliun.

Selain lahan eks BLBI Karawaci, Ara juga mau memanfaatkan lahan eks BLBI di Kalimalang, Bekasi. Namun, lahan seluas 5,2 hektar tersebut sudah ditinggali oleh 1.000 kepala keluarga (KK).

Pada kesempatan tersebut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebut pemanfaatan lahan eks BLBI merupakan terobosan yang baik.

"Jadi tanah-tanah negara yang idle ini bisa menjadi modalitas untuk membangun rumah vertikal yang nantinya dengan skema pembiayaan subsidi itu bisa affordable juga untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," tutur Heru.